Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Track 1.5 Indonesia–China Dialogue on Cooperation in a Changing Global Order yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Forum tersebut turut menghadirkan Founder FPCI Dino Patti Djalal dan Utusan Khusus Pemerintah China Bidang Perubahan Iklim Liu Zhenmin.

Menurut Eddy, perubahan tatanan global akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan transformasi ekonomi dunia menuntut Indonesia membangun kemitraan internasional yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas industri nasional.

“Indonesia membutuhkan mitra strategis yang mampu mempercepat transformasi ekonomi rendah karbon. Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan China harus diarahkan untuk menghasilkan investasi berkualitas, transfer teknologi, pengembangan industri dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja hijau,” ujar Eddy.

Eddy menjelaskan bahwa krisis iklim bukan lagi sekedar menjadi isu lingkungan melainkan telah menjadi tantangan pembangunan nasional.

“Berbagai dampak perubahan iklim mulai dirasakan melalui banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga terganggunya produktivitas sektor pertanian,”

“Situasi ini membutuhkan langkah mitigasi yang jauh lebih progresif melalui transisi energi dan penguatan sektor kehutanan,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Eddy juga menyoroti pengalaman China yang berhasil membangun kepemimpinan global di sektor energi baru dan terbarukan.

Saat ini China menguasai sekitar 90 persen produksi panel surya dunia, 70 persen sistem penyimpanan energi berbasis baterai (_battery energy storage system_), serta 65 persen manufaktur turbin angin, sekaligus menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.

Di sisi lain, China tetap mempertahankan penggunaan energi fosil sebagai bagian dari strategi menjaga keandalan sistem energi selama proses transisi berlangsung.

“Pengalaman China menunjukkan bahwa transisi energi harus dijalankan secara realistis. Indonesia perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan tanpa mengorbankan ketahanan energi, keterjangkauan harga, maupun keandalan pasokan listrik,” jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Eddy menekankan pentingnya perencanaan hingga implementasi Program Pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai fondasi menuju kemandirian energi nasional.

Program tersebut diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar USD100 miliar, terdiri atas sekitar USD70 miliar dari sektor swasta dan USD30 miliar dari pemerintah, sekaligus menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui integrasi PLTS dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS).

“Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kepastian regulasi, percepatan proses pengadaan proyek, kepastian tarif, serta skema pembiayaan yang kompetitif agar mampu menarik investasi berskala besar,” tegasnya.

Ia juga menilai kerja sama Indonesia-China telah berkembang secara konkret melalui berbagai proyek strategis, mulai dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, penguatan jaringan transmisi, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

Menutup paparannya, Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi hijau dunia. Sebaliknya, Indonesia harus menjadi pusat pertumbuhan industri energi bersih di kawasan dengan memanfaatkan sumber daya alam, potensi energi terbarukan, serta kemitraan strategis bersama negara-negara sahabat.

“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi kekuatan baru energi bersih di Asia. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, kepastian investasi, dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan, termasuk dengan China, kita dapat membangun ketahanan energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Eddy.(hai)

Diketahui, H.A Bakri yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi meninggal dunia pada Selasa 28 Juli 2026 di RS Siloam.

“Innailillahi wa inailaihirojiun. Kami turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya sahabat kami H.A Bakri,” kata Eddy.

Waketum PAN ini mengatakan selama ini mengenal sosok H. Bakri sebagai pribadi yang selalu ringan tangan membantu sesama sekaligus konsisten pada amanah sebagai wakil rakyat.

Saya bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik dan selalu ringan tangan membantu sesama. Sosok yang amanah pada jabatan dan menunaikan tugas sebaik-sebaiknya pada konstituen di daerah,” lanjutnya.

Eddy menyampaikan bahwa H. Bakri juga merupakan salah satu kader terbaik dengan pengalaman panjang baik di daerah maupun ketika berkiprah sebagai tokoh nasional.

“Almarhum adalah salah seorang kader unggulan Partai Amanat Nasional dengan berbagai capaiannya dan pengalaman panjang dalam pengabdian di partai,” lanjutnya.

Kami mendoakan semoga Beliau husnul khatimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan,” tutupnya. (hai)

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kompas Institute bertajuk “Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia.”

Menurut Eddy, reformasi subsidi tidak semata-mata bertujuan mengurangi beban anggaran negara, melainkan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, transisi energi merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon sekaligus membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Eddy menyoroti masih adanya persoalan mendasar dalam penyaluran subsidi energi, yakni belum tepat sasaran. Ia menilai sebagian subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

“Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menerapkan prinsip right-sizing dan right-targeting, sehingga alokasi anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mendukung pembangunan sektor energi masa depan.

Salah satu solusi yang ditawarkan Eddy adalah mengubah pola subsidi dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat penerima manfaat berdasarkan data yang akurat.

Menurutnya, skema tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai investasi strategis.

“Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi,” jelasnya.

Eddy menjelaskan bahwa penghematan anggaran dari subsidi energi fosil yang lebih tepat sasaran dapat dialihkan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Menurutnya, tanpa pembenahan subsidi, proses transisi menuju energi bersih berpotensi menghadapi kendala pembiayaan dalam jangka panjang.

“Kalau reformasi subsidi berjalan sendiri tanpa transisi energi, kita hanya menghemat tanpa mengubah struktur. Tapi kalau transisi energi berjalan tanpa reformasi subsidi, kita akan menghadapi tekanan fiskal yang berat. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegas Eddy.

Eddy juga menilai dinamika geopolitik internasional semakin memperkuat urgensi reformasi kebijakan energi nasional. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dan gangguan pasokan global.

Dalam kondisi tersebut, reformasi subsidi dapat membantu mengurangi tekanan terhadap anggaran negara, sementara transisi energi menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian energi nasional.

“Dalam situasi seperti ini, reformasi subsidi dapat mengurangi beban fiskal, sementara transisi energi memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Kita juga harus memperbaiki struktur kebijakan, termasuk subsidi. Di situlah titik temu urgensi pembenahan subsidi dan transisi energi,” ujarnya.

Selain memperkuat ketahanan energi, Eddy melihat transisi energi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun industri hijau yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja baru.

Menurutnya, pengembangan energi bersih tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga mendorong lahirnya sektor industri yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan.

“Kita memiliki peluang besar untuk membangun industri hijau yang menyerap tenaga kerja hijau. Jadi, green industries dan green jobs bukan sekadar jargon, tetapi mampu kita realisasikan melalui transisi energi yang berbasis pengembangan industri nasional,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara reformasi subsidi dan percepatan transisi energi, Eddy berharap Indonesia mampu membangun sistem energi yang lebih efisien, berkeadilan, sekaligus berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.(dhil)

Hal tersebut disampaikan Eddy saat memberikan keynote speech pada Indonesia Youth SDGs Summit 2026 yang diselenggarakan Universitas Bakrie mengusung tema “Next-Gen Solutions for Energy and Food Security”.

Acara tersebut turut dihadiri oleh tokoh lingkungan hidup Indonesia Prof. Emil Salim, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Rektor Universitas Bakrie Prof. Sofia Alisjahbana, bersama para akademisi, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam paparannya, Eddy Soeparno menekankan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan besar akibat krisis iklim dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap ketahanan energi, rantai pasok global, serta stabilitas ekonomi.

Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Keberlanjutan bukan hanya sekedar pilihan namun juga menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pembangunan rendah karbon harus dipandang sebagai investasi strategis untuk menjaga daya saing Indonesia di masa depan,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan bahwa berbagai bencana akibat perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan besarnya biaya ekonomi yang harus ditanggung apabila pembangunan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

Karena itu, implementasi SDGs perlu diposisikan sebagai instrumen pembangunan nasional yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Eddy juga menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG masih menjadi tantangan serius bagi ketahanan nasional.

“Paradoksnya, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya energi, namun masih sangat rentan terhadap gejolak pasokan global. Ketahanan energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional sehingga kita tidak terus bergantung pada dinamika geopolitik internasional,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Eddy menilai transisi energi harus dilaksanakan secara realistis dan bertahap. Ia menolak pendekatan yang hanya berorientasi pada pengurangan energi fosil tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional.

“Indonesia memerlukan transisi energi yang berkeadilan. Energi baru terbarukan harus terus dipercepat, tetapi pada saat yang sama kita tetap membutuhkan gas sebagai bridging fuel, peningkatan eksplorasi energi domestik, pengembangan bioenergi, hingga pemanfaatan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS),” jelas Waketum PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy memaparkan tiga prioritas penguatan ketahanan energi nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kilang nasional, mempercepat elektrifikasi, serta melakukan substitusi energi untuk mengurangi ketergantungan impor.

Pada jangka menengah, Indonesia harus mengoptimalkan pengembangan bioenergi yang memanfaatkan keunggulan nasional seperti biodiesel, bioetanol, biogas, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF). Sementara itu, pada jangka panjang, pengembangan energi baru seperti hidrogen dan pembangkit listrik tenaga nuklir perlu dipersiapkan sebagai bagian dari strategi menuju net-zero emissions.

Secara khusus, ia mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan transformasi tersebut.

“Anak-anak muda adalah aktor utama yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia. Inovasi, riset, kewirausahaan hijau, dan kepemimpinan generasi muda akan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Menutup pidatonya, Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut dalam agenda transisi energi global.

“Kita harus menjadi policy shaper, bukan sekadar policy taker. Indonesia memiliki sumber daya alam, potensi energi terbarukan, dan modal demografi yang sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini. (hai)

Eddy menilai keputusan mempertahankan tarif listrik bukan sekadar menjaga biaya konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga energi global dan tantangan pasokan bahan bakar pembangkit.

“Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik. Karena kita lihat bahwa hari ini kita mengalami dua tantangan terbesar. Satu, tantangan untuk memberikan suplai batu bara sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangkit-pembangkit PLN. Kedua, ketersediaan pasokan gas, karena batu bara dan gas merupakan dua sumber energi utama untuk menggerakkan pembangkit listrik kita saat ini,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, sektor ketenagalistrikan Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan gas sebagai sumber utama pembangkit listrik. Kondisi tersebut membuat sistem kelistrikan nasional rentan terhadap gejolak harga komoditas global maupun gangguan rantai pasok akibat dinamika geopolitik.

Di tengah situasi tersebut, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik dinilai mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus dunia usaha.

Ia menegaskan, apabila tarif listrik dinaikkan di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, dampaknya bisa meluas terhadap kenaikan biaya produksi, inflasi, hingga penurunan daya beli masyarakat.

Eddy menilai kebijakan mempertahankan tarif listrik harus dipandang sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, bukan sekadar langkah populis.

Menurutnya, intervensi pemerintah dalam menjaga tarif listrik tetap stabil memiliki peran penting untuk mengendalikan tekanan inflasi dan menjaga aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu menyiapkan skema penyesuaian tarif yang adil apabila kondisi di masa depan mengharuskannya.

“Yang perlu ditekankan adalah agar kenaikan harga listrik, kalau pun suatu ketika terjadi, tetap memperhatikan listrik untuk masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah. Terutama mereka yang berada di kelas 450 VA, 900 VA, dan mungkin juga 1.300 VA. Untuk sektor industri, khususnya UMKM kecil dengan kapasitas 2.200 VA, itu juga perlu diperhatikan,” katanya.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga mendorong pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem subsidi energi agar semakin tepat sasaran.

Menurut Eddy, tantangan utama kebijakan subsidi selama ini bukan hanya besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga akurasi penerima manfaat sehingga bantuan benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ia mendukung integrasi data antarlembaga sebagai dasar penyusunan kebijakan subsidi yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Eddy juga menilai kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi seharusnya tidak lagi menikmati subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan.

“Untuk golongan yang besar-besar, saya kira sama dengan analogi BBM; untuk Pertamax memang harus disesuaikan, Pertamax Turbo disesuaikan, tetapi Pertalite tetap dipertahankan. Jadi untuk UMKM serta masyarakat kelas ekonomi bawah, itu tetap dipertahankan. Bahkan kalau bisa, diskon listrik yang selama ini mereka nikmati juga tetap diteruskan,” tegasnya.

Selain menjaga tarif listrik tetap stabil, Eddy menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional.

Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan gas melalui diversifikasi sumber energi, termasuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.

Langkah tersebut dinilai akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi dampak fluktuasi harga energi global terhadap perekonomian Indonesia.

“Ke depan, kita tidak bisa terus-menerus berada dalam siklus menahan harga setiap kali terjadi tekanan. Harus ada upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global, sekaligus tetap menjamin akses energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Eddy.

Dengan tetap mempertahankan tarif listrik sekaligus memperbaiki tata kelola subsidi dan mempercepat diversifikasi energi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat, keberlanjutan fiskal, dan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.(dhil)