Program penghijauan yang berlangsung pada 7 Juni 2026 itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi hingga generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kalimantan Timur, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, Andika Dwi Prastyo, mengatakan penanaman pohon merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan di masa depan.

“Melalui kegiatan ini, kami bersama berbagai pihak melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” kata Andika saat ditemuo, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

“Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan generasi muda mampu menghasilkan dampak positif bagi lingkungan,” ujarnya.

Andika juga memberikan apresiasi kepada para anak muda Kalimantan Timur yang menjadi penggerak utama kegiatan penghijauan tersebut.

“Kami mengapresiasi semangat anak-anak muda Kalimantan Timur yang menjadi motor penggerak kegiatan ini,” tuturnya.

Ia berharap gerakan penanaman pohon tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

“Kami berharap gerakan penanaman pohon ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andika menegaskan partisipasi Pegadaian dalam program tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip ESG melalui berbagai program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, Pegadaian juga aktif menjalankan berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keuangan, hingga dukungan terhadap kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Melalui Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur, Pegadaian berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem.

“Kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang,” pungkas Andika.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menyampaikan bahwa keterlibatan Pegadaian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ESG.

“Pegadaian tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Partisipasi dalam Program 2.000 Pohon ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Rinaldi.

Menurutnya, isu lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap langkah kecil, seperti menanam pohon, memiliki kontribusi besar bagi masa depan bumi yang lebih hijau dan lestari,” tambahnya.

Rinaldi menegaskan bahwa Pegadaian akan terus mendukung berbagai program yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di seluruh wilayah kerja Kanwil IV Balikpapan. (Riz)

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial. Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa kegiatan Khitanan Massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

“Khitanan massal ini menjadi bukti kelanjutan komitmen tulus dari Pegadaian untuk selalu hadir dan membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. Sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi modern, kami ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera. Kami berharap layanan kesehatan yang kami fasilitasi ini dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat dan ceria dalam menyongsong masa depan mereka,” ungkap Eka.

Kegiatan ini berjalan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Senen yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan. Keterlibatan aktif dari para dokter dan perawat ahli memastikan bahwa seluruh proses tindakan khitan dilakukan dengan standar operasional medis yang ketat, higienis, dan ramah anak. (Riz)

Pada 2025, Extel melibatkan 6.300 investor, fund manager, dan analis dari 1.324 perusahaan di berbagai sektor. Survei ini bertujuan mengidentifikasi perusahaan publik dengan kinerja terbaik dalam aspek keberlanjutan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Hasil survei menempatkan GOTO sebagai perusahaan dengan praktik ESG terbaik di Asia di luar China untuk kategori sektor internet. Selain itu, GOTO juga meraih peringkat 3 berdasarkan negara untuk semua sektor dan peringkat 3 dalam kategori perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil-menengah (small & mid cap).

Manajemen GOTO menyatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan yang memberikan dampak positif, baik bagi lingkungan, karyawan, mitra, maupun masyarakat luas.

Pengakuan ini diharapkan dapat memperkuat posisi GOTO sebagai perusahaan teknologi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penerapan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.(dhil)

BRI telah menerapkan prinsip-prinsip ESG sejak 2013, pada saat itu perseroan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mempublikasikan sustainability report. Lalu pada 2017, ESG menjadi isu yang dimanifestasikan dalam kebijakan di tataran internal melalui General Sustainable Finance dan CPO Policy.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, penerapan ESG yang konsisten dan berkala harus dimulai dari concernutama, yaitu aspek governance. Di samping itu, prinsip ESG harus dikerjakan secara simultan. Dengan governanceyang baik, Sunarso meyakini penerapan ESG dapat lebih terarah dan terukur sehingga dapat mendorong keberlangsungan usaha yang dijalankan.

“Sampai dengan detail yang kecil-kecil, aktivitas BRI di kantor itu kami ukur emisi karbonnya berapa, dan kita komitmen untuk secara gradual menuju zero emisi karbon. Itu yang saya katakan green operation. Jadi, mencakup green asset, green liability dan green operation,” ujarnya di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, belum lama ini.

Adapun hingga kuartal I-2022, tercatat kurang lebih 65,6% atau sekitar Rp639,9 triliun dari total portofolio penyaluran kredit BRI yang mengacu pada penerapan prinsip ESG. Jumlah ini meningkat 13,4% dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar 62,9% dari total penyaluran kredit atau senilai Rp564 triliun.

Dari total penyaluran kredit BRI yang mengacu pada penerapan prinsip ESG pada kuartal I-2022 tersebut, porsi terbesar diserap oleh sektor UMKM mencapai Rp568,4 triliun. Kemudian disusul oleh sektor pengelolaan lingkungan berkelanjutan terkait sumber daya alam hayati dan tata guna lahan sebesar Rp45,2 triliun, serta transportasi rendah emisi Rp14,6 triliun.

Masih pada 2017, BRI menjadi First Mover on Sustainable Banking. Setahun berikutnya, perseroan diangkat sebagai ketua Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Berlanjut pada 2019, BRI menerbitkan sustainability bondsenilai US$500 juta dan membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan untuk periode tahun 2019-2024.

Kemudian pada 2020, perseroan melakukan kalkulasi emisi dari gas rumah kaca, dilanjutkan pada 2021 melalui beberapa strategi, seperti mendirikan ekosistem ultra mikro (UMi) dan membentuk secara khusus ESG Desk dan ESG Committee.

Selain itu, BRI juga menerapkan kebijakan pembiayaan sektoral yang mengacu pada mitigasi risiko berdasarkan prinsip ESG. Hal ini akan terus ditingkatkan terutama dalam pemberdayaan segmen UMKM sebagai inti bisnis BRI.

Tak hanya itu, BRI juga menetapkan kebijakan ketat berupa larangan pengucuran dana pembiayaan kepada sektor-sektor yang tidak menerapkan prinsip ESG, seperti sektor usaha yang terkait penebangan liar, produksi dan perdagangan narkotika, kerja paksa atau eksploitasi anak dan pencucian uang.

Sementara untuk sektor komoditas crude palm oil (CPO), perseroan telah menerapkan aturan bahwa nasabah wajib memiliki atau dalam proses sertifikat ISPO atau RSPO. Kemudian tidak ada nasabah dengan peringkat PROPER Hitam (peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(dni)