Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkap sejumlah motif yang melatarbelakangi tindakan pengubahan maupun penutupan pelat nomor kendaraan.

Menurut Djoko, salah satu motif yang paling sering ditemukan adalah upaya menghindari pemindaian kamera ETLE agar kendaraan tidak dapat diidentifikasi.

Pengendara dapat mengubah karakter huruf atau angka pada pelat nomor, melepas pelat nomor belakang, hingga menggunakan penutup akrilik berwarna gelap. Modifikasi tersebut dapat membuat kamera kesulitan membaca identitas kendaraan secara presisi atau mengalami OCR failure.

“Aksi memanipulasi atau menutupi pelat nomor ini sengaja dilakukan agar kamera ETLE tidak dapat membaca karakter pelat secara presisi,” kata Djoko saat dihubungi, Sabtu (26/9/2026).

Selain untuk menghindari tilang elektronik, Djoko menyebut terdapat motif lain yang berkaitan dengan upaya menghindari penagih utang atau debt collector.

Menurut dia, sebagian pengendara yang memiliki tunggakan cicilan kendaraan menggunakan pelat nomor palsu atau menutupi TNKB agar kendaraan sulit dikenali ketika berada di jalan.

“Motif lainnya yaitu menghindari mata elang atau penagih utang. Pelaku penunggak cicilan kendaraan bermotor sengaja menggunakan pelat nomor palsu atau menutupi TNKB untuk mengelabui penagih utang di lapangan agar kendaraannya tidak disita,” ujar Djoko.

Djoko juga menyoroti penggunaan pelat nomor palsu atau tidak sesuai ketentuan yang dapat digunakan untuk menyamarkan identitas kendaraan.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai tindak pidana karena identitas kendaraan menjadi lebih sulit dilacak.

“Penggunaan pelat nomor palsu atau kabur ini sering kali menjadi moda awal untuk menyamarkan identitas sebelum melakukan tindak pidana lain, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, hingga tabrak lari,” katanya.

Selain menyulitkan proses penindakan, pelat nomor yang tidak dapat dibaca juga dapat menghambat identifikasi kendaraan apabila terlibat dalam kecelakaan atau kejadian hukum lainnya.

Djoko mengatakan tindakan mengubah, menutup, maupun memalsukan pelat nomor kendaraan memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai TNKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UU LLAJ, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan Pasal 280 UU LLAJ.

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Polri dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,” tutur Djoko.

Namun, apabila pelat nomor sengaja dibuat atau dipalsukan untuk menyesatkan petugas maupun masyarakat, perkara tersebut dapat masuk ke ranah pidana umum.

“Jika pelat nomor sengaja dibuat baru atau palsu dan tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri untuk menyesatkan petugas atau publik, tindakan tersebut berpotensi dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun,” kata Djoko.

Praktik menutup atau memalsukan TNKB dinilai tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi kendaraan. Tindakan tersebut juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum berbasis teknologi.

ETLE mengandalkan kemampuan kamera untuk menangkap dan membaca identitas kendaraan yang melakukan pelanggaran. Ketika nomor kendaraan sengaja dimodifikasi atau ditutup, proses identifikasi menjadi lebih sulit.

Selain itu, penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai dapat mengurangi akuntabilitas pengemudi. Identitas kendaraan menjadi salah satu informasi penting bagi aparat ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, maupun tindak pidana di jalan.

Karena itu, penggunaan TNKB sesuai ketentuan menjadi bagian penting dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas, termasuk penerapan sistem ETLE.(dhil/kmps)

Koranindopos.com , Jatim– Polres Ponorogo melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) mulai menerapkan teknologi kacamata pintar untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik di wilayah Bumi Reog.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) guna meningkatkan efektivitas pengawasan pelanggaran lalu lintas, khususnya terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm.

Kasatlantas Polres Ponorogo, Dewo Wishnu Setya Kusuma, mengatakan penggunaan kacamata pintar memungkinkan petugas mendeteksi pelanggaran secara langsung tanpa harus menghentikan kendaraan secara manual di lokasi.

“Jadi kita memanfaatkan teknologi dalam penindakan. Contohnya di Polres Ponorogo ini melakukan inovasi yaitu menggunakan kacamata pintar,” ujar AKP Dewo Wishnu Setya Kusuma, Selasa (19/5).

Perangkat tersebut digunakan langsung oleh personel saat bertugas di lapangan sehingga proses pemantauan pelanggaran dapat dilakukan lebih fleksibel dan cepat. Teknologi ini juga disebut mendukung penerapan sistem tilang elektronik yang kini mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah titik rawan pelanggaran lalu lintas.

“Anggota menggunakan kacamata pintar ini sambil patroli,” tambahnya.

Selain kacamata pintar, Satlantas Polres Ponorogo juga memanfaatkan ETLE Handheld dalam pelaksanaan tilang elektronik. Perangkat berbasis telepon genggam itu digunakan petugas untuk merekam sekaligus mencatat pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan.

Melalui sistem tersebut, petugas dapat segera melakukan proses konfirmasi kepada pelanggar tanpa harus menunggu operasi lalu lintas berskala besar.

“ETLE Handheld bisa mencetak untuk dilakukan surat konfirmasi. Konfirmasi diberikan kepada pelanggar tersebut karena rata-rata di wilayah Ponorogo memang banyak melanggar Pasal 291 ayat 1 dan 2 terkait tidak menggunakan helm,” jelasnya.

Penerapan ETLE di Ponorogo tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi juga bersifat tentatif dengan menyesuaikan lokasi dan kondisi yang dinilai rawan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.

Menurut pihak kepolisian, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berkendara.

“Karena memang penindakan seperti ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi setiap waktunya tentatif menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang rawan,” tutupnya. (hai)

Latif mengatakan, dengan berlakunya kembali tilang manual oleh petugas di lapangan, masyarakat, khususnya pengendara, seharusnya lebih berhati-hati dan semakin menaati aturan di jalan raya. ’’Sekarang di seluruh ruas jalan ini sudah ada petugas. Yang pasti, apabila melihat pelanggaran, pasti akan dilakukan penindakan,’’ lanjut perwira dengan tiga melati di pundak itu.

Latif mengatakan, penindakan yang dilakukan jajarannya tidak selalu berupa tilang. Sebab, penerapan sanksi memiliki tahapan. Pada prinsipnya, yang disebut sebagai penindakan adalah semua bentuk kegiatan kepolisian yang mengingatkan pelanggar. Mulai teguran hingga yang terberat adalah tilang. ’’Ini perlu dipahami sehingga masyarakat betul jangan takut ada polisi. Justru, polisi akan membantu rekan-rekan,’’ lanjutnya.

Dia meyakinkan bahwa tindakan kepolisian tidak bertujuan menyulitkan para pengguna jalan. Tetapi mengingatkan agar selalu menjaga keselamatan saat berkendara.

Latif menambahkan, walaupun tilang manual kembali diberlakukan, pihaknya tetap terus mengembangkan sistem tilang elektronik atau e-TLE statis dan mobile di Jakarta. ’’Tilang (manual) ini untuk mengimbangi saja. Tetapi, yang akan kami kembangkan terus adalah e-TLE mobile maupun e-TLE statis,’’ imbuhnya. (wyu/mmr)

“Kalau tilang elektronik tetap berlaku. Karena untuk memberi pelajaran ke masyarakat. Jadi, tidak ada toleransi untuk ETLE,” jelas Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Drs. Ery Nursatari, M.H., Senin (10/4/23).

Ia menjelaskan, justru pihaknya akan perketat ETLE supaya masyarakat juga sadar bahwa pada saat sibuk-sibuknya mudik jangan sampai melanggar aturan lalu lintas. Untuk itu, masyarakat diminta tetap mentaati lalu lintas.

“Hati-hati para pengguna jalan, boncengan tiga, lebih penumpang, segala macam nanti akan dibidik ETLE. Ini bukan nakut-nakutin, tapi sistemnya yang tetap berjalan,” ungkapnya.

Ia mengimbau, untuk masyarakat yang menggunakan berbagai transportasi saat melakukan perjalanan mudik agar lebih berhati-hati. Khusus pemudik motor, disarankan tidak berkendara dengan kapasitas berlebih.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri, Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi, M.Si., memastikan pihaknya akan terus melakukan persiapan fisik maupun manajemen demi kelancaran lalu lintas pada arus mudik dan balik Lebaran 2023. (hai)

Tak mau tertinggal dengan negara lain terkait tilang elektronik (ETLE), Polda Metro Jaya melalui Dirlantas ingin segera menambah kamera ETLE. Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Seperti diketahui, saat ini baru sebanyak 127 kamera ETLE yang terpasang di sejumlah titik wilayah hukum Polda Metro Jaya.

”Sebanyak 127 kamera ETLE yang saat ini terpasang di wilayah hukum Polda Metro Jaya melalui tiga tahap. Yakni, pada tahap pertama terpasang 12 kamera. Kemudian, tahap kedua terpasang 45 kamera dan tahap ketiga telah terpasang 70 kamera,” kata Latif pada Selasa (24/1).

Terkait hal ini, Latif juga berterima kasih kepada anggota Komisi B DKI yang telah mendukung tugasnya dalam pengadaan ETLE statis yang sudah ada sejak 2019. Pada program ketiganya, kepolisian kembali mendapat dukungan. Sebab apabila tidak disegerakan, Latif khawatir Jakarta akan tertinggal dari Timor Leste. ”Karena sebetulnya Jakarta ini sudah ketinggalan 10 tahun (belakang) dibanding kota-kota besar lainnya,” terangnya.

Menurutnya, apabila masih diberlakukannya tilang manual terhadap pengendara. Maka, nantinya tidak akan selesai penyadaran terhadap masyarakat. ”Karena kalau kita masih pengaturan penindakan pelanggaran secara manual sampai badan kucing? Tidak akan selesai permasalahan penyadaran terhadap masyarakat,” ujarnya.

Latif menegaskan, bila sistem tilang manual masih diberlakukan, maka akan adanya kucing-kucingan antara petugas dengan para pengendara. “Dengan sistem ini saya yakin kita tidak perlu waktu lama ketertiban bisa terwujud di kota Jakarta,” ucapnya.

Latif mengatakan pemasangan 70 titik kamera tilang elektronik baru tersebut ditargetkan terlaksana pada 2023. ”2023 nanti sekitar 70 ETLE statis dipasang,” ucapnya

Menurut Latif,  ini adalah suatu hal yang harus. Apalagi ini adalah wajah Indonesia di dunia, Jakarta sebagai barometer kota-kota besar, di Indonesia juga. ”Kita harus lebih modern, lebih mendahului dan bisa menjadi pilot project di Indonesia,” tuturnya. (wyu/mmr)

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menuturkan, dana hibah tersebut sudah berproses. Dalam waktu dekat, akan terbit keputusan gubernur DKI terkait penetapan hibah ETLE tersebut. ”Tahun ini, dalam APBD hibahnya sebesar Rp 75,4 miliar untuk 70 titik ETLE. Bentuknya, hibah bantuan daerah,” terang Syafrin. ETLE tersebut akan dipasang di wilayah Jakarta saja, meskipun wilayah kerja Polda Metro Jaya itu mencakup Jabodetabek.

Dengan rencana pemberian hibah tersebut, maka titik ETLE di Jakarta akan mencapai 127 titik. Hal itu karena saat ini, sudah ada 57 titik terpasang ETLE. ”Saat ini, yang operasional itu ada 57 titik ETLE. Jadi, 45 titik itu adalah hibah DKI tahun 2019 sebesar Rp 38 miliar. Sementara untuk 12 titik lainnya, itu internal Polda Metro Jaya (pengadaan ETLE),” katanya.

Lebih lanjut, Syafrin menyampaikan bahwa Pemprov DKI merasa perlu untuk memberikan hibah tersebut dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal itu disampaikannya melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”Untuk penegakan hukum itu tugasnya kepolisian. Kami dari Pemprov DKI Jakarta tentu memandang bahwa ketertiban lalin itu jadi kunci terjadinya, paling tidak adalah mengurangi kecelakaan lalin dan juga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sehingga lalin itu lebih lancar karena masyarakat itu merasa diawasi secara terus-menerus 1×24 jam dengan memanfaatkan teknologi informasi,” imbuhnya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI pada Selasa (24/1/2023)

Di lokasi yang sama, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menuturkan, hibah tersebut bisa segera cair. Hal itu karena pertimbangan pelaksanaan lelang yang membutuhkan waktu dua bulan dan pelaksanaan pemasangan ETLE butuh waktu lima bulan.

Selain dukungan dana untuk pengadaan ETLE, dia juga menyebutkan masih banyak lagi dukungan yang diperlukan Polda Metro Jaya. Salah satunya dana pengiriman surat tilang ke pelanggar. Dia menjelaskan, sehari, khusus ETLE saja, ada sebanyak 12.000 pelanggaran setiap harinya yang berhasil di-capture.

”Tetapi kenapa kami mengirim hanya sedikit (surat tilangnya)? Mohon maaf, ini juga perlu dukungan kembali. Kalau kami kirim semua bisa, tapi kami ada dana pengiriman, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami masih kurang. Makanya, saya minta tolong kembali, kalau seandainya kami diberikan dana pengiriman lebih banyak,” ujarnya. Dengan diberikan dana pengiriman dari Pemprov DKI, mereka akan bisa mengirim lebih banyak surat tilang kepada pelanggar lalu lintas yang ter-capture ETLE.

Memang, dari 12 ribu pelanggar, mereka batasi hanya 800 pelanggar saja yang dikirimi surat tilang melalui Kantor Pos. ”Kami batasi memang, makanya ada yang menunggu suratnya tidak datang, ya karena kami kadang-kadang memilih juga. Kami verifikasi kembali, oh ini yang sudah pernah, oh ini yang kami kirim. Satu pengiriman (surat konfirmasi penilangan) itu Rp 6.300,” imbuhnya.

Selain dana pengiriman itu, dalam APBD Perubahan DKI tahun ini, Latif juga menyebutkan akan membuat pengajuan kepada DKI untuk memberikan hibah terkait ETLE mobile. ”Kami sedang mengajukan. Rencana sekitar 60 kendaraan (ETLE mobile) dengan anggaran sekitar Rp 84 miliar,” terangnya. (wyu/mmr)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman memastikan ETLE Mobile yang sudah diterapkan itu dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan dengan pelat nomor polisi berbeda dengan daerah tersebut. ”Ini sudah terjangkau dengan ETLE nasional, jadi bisa ditilang (kendaraan di luar pelat B),” kata Latif Senin (9/1/2023).

Latif menyebut, sebanyak 11 kamera tilang sudah terpasang pada mobil patroli untuk menindak pelanggar lalu lintas. Ia menyebut, hadirnya ETLE Mobile bertujuan untuk meminimalisasi adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Latif mengungkapkan, dengan sistem tilang elektronik ini Korlantas akan memvalidasi penelusuran ulang dan langsung meneruskan informasi tersebut ke Polda di mana kendaraan itu terdaftar. ”Jadi nanti kita komunikasikan dengan Korlantas, kemudian Korlantas akan mengkonfirmasi pada Polda setempat. Nah, setelah dikirimkan, maka akan diblokir di sana,” paparnya.

Sayangnya, ETLE Mobile ini belum bisa menangkap pelanggar dengan jenis kendaraan truk overdimension dan overload (ODOL), yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Karena, ETLE Mobile ini dipasang pada mobil patroli petugas kepolisian untuk merekam pelanggar lalu lintas. Seperti, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan melanggar aturan ganjil genap.

Meski begitu, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) tengah berdiskusi untuk mengembangkan ETLE Mobile agar bisa menangkap pelanggar kendaraan truk ODOL. ”Kalau memang sudah ‘oke’ tak menutup kemungkinan akan segera ke arah sana. Tapi, untuk sekarang ODOL masih tilang manual,” ujarnya. (wyu/mmr)

Perangkat itu akan dimanfaatkan di kawasan yang tidak terpasang kamera e-TLE statis. E-TLE mobile langsung dioperasikan sejak diluncurkan. Sepanjang 2023, Polda Metro Jaya akan menambah 60 unit. ”Terima kasih kepada Pemda DKI yang turut membantu pada 2023 dengan 60 e-TLE mobile,’’ papar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran pada Rabu (14/12/2022).

Sebagaimana diketahui, pengembangan e-TLE di Jakarta dilakukan sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Yakni, Korlantas Polri harus mengoptimalkan e-TLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Mantan Kapolda Jawa Timur itu optimistis penambahan unit e-TLE mobile bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam berkendara di jalanan ibu kota dan sekitarnya. ”Jakarta sebagai kota metropolitan yang beradab di jalan raya mungkin akan segera terwujud,’’ ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini Polda Metro Jaya telah memasang kamera e-TLE statis di 57 titik untuk menindak pelanggar aturan lalu lintas. Rencananya, pada 2023, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menambah kamera e-TLE statis baru.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman menambahkan, pihaknya akan keliling di ruas jalan pada rentang waktu yang dinilai berpotensi terjadi kepadatan dan pelanggaran lalu lintas. Penindakan dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah. ”Misalnya, wilayah itu sering terjadi pelanggaran, ya itu akan kami hajar terus, bolak-balik. Termasuk di tol,’’ terangnya. (wyu/mmr)

“Jadi, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas atau masalah lalu lintas itu sesungguhnya ada dua penyelesaiannya yang pertama penyelesaian dengan projustitia, artinya pelanggaran ditindak, ditilang, proses ke pengadilan, divonis oleh pengadilan sampai dengan pembayaran denda,” jelas Dirgakkum Korlantas Polri, di gedung NTMC Polri, Sabtu (22/10/2022) dikutip dari laman resmi Korlantas Polri.

Jenderal Bintang Satu itu juga menambahkan bahwa hal tersebut di pedomani dengan cara-cara non yustisia. Artinya, polisi melakukan penegakan hukum tidak perlu sampai ke pengadilan cukup dengan edukasi berikan teguran diharapkan sudah memberikan Efek jera kepada para pengemudi atau kepada pelanggar.

Dirgakkum Polri menambahkan, dengan adanya ST Kapolri yang merujuk pada arahan Joko Widodo Presiden, maka Polantas Polri akan memaksimalkan untuk penindakan hukum melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.

“Kami akan lebih memaksimalkan penegakan hukum yang berbasis IT karena sesuai dengan program Kapolri, kami sudah gelar ETLE di seluruh Indonesia. Ada 280 lebih kamera statis kemudian 800 lebih kamera mobile yang berbasis hand held kemudian ada 50 ETLE mobile yang menggunakan mobil yang bergerak,” paparnya. (hai)