Koranindopos.com – Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026). Keputusan tersebut diambil di tengah sorotan publik terhadap proses penyidikan yang sedang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia terkait dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pengunduran diri Febrie telah diterima langsung oleh Jaksa Agung pada hari yang sama.

“Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” ujar Anang dalam keterangan resminya.

Menurut Anang, langkah yang diambil Febrie merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga integritas institusi serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan independen.

“Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” jelasnya.

Meski kehilangan salah satu pejabat utamanya, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampidsus akan tetap berjalan normal. Penanganan berbagai perkara korupsi yang sedang berlangsung juga dipastikan tidak akan terganggu.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Anang.

Kejaksaan juga mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Menariknya, sehari sebelum pengunduran diri tersebut diumumkan, Febrie Adriansyah masih membantah kabar bahwa dirinya akan melepas jabatan sebagai Jampidsus.

Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat (10/7/2026), ia menyatakan masih menjalankan tugas sebagaimana biasa dan tetap menerima arahan dari pimpinan untuk mempercepat penyelesaian sejumlah perkara prioritas.

“Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat,” ujar Febrie saat itu.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai perkara yang menjadi perhatian publik tetap menjadi fokus utama Kejaksaan Agung untuk segera diselesaikan dan dibawa ke persidangan.

Nama Febrie Adriansyah belakangan menjadi perhatian setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN.

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi telah melakukan penggeledahan di sedikitnya 13 lokasi. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah rumah di kawasan Sentul, Bogor, yang diakui Febrie sebagai kediaman pribadinya.

Selain itu, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi lain di Jakarta Selatan dan menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, serta sejumlah barang yang kini masih didalami keterkaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki.

Meski demikian, hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan belum ada putusan hukum yang menyatakan keterlibatan pihak tertentu dalam kasus tersebut.

Dengan diterimanya pengunduran diri Febrie Adriansyah, perhatian kini tertuju pada langkah Kejaksaan Agung dalam menunjuk pejabat baru yang akan memimpin Jampidsus. Posisi tersebut memiliki peran strategis karena bertanggung jawab menangani berbagai perkara korupsi besar yang menjadi perhatian masyarakat.

Kejaksaan Agung belum mengumumkan siapa yang akan mengisi jabatan Jampidsus selanjutnya. Namun, institusi tersebut menegaskan bahwa seluruh agenda penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(dhil/kmps)

Koranindopos.com – Jakarta – Markas Besar (Mabes) TNI menegaskan bahwa pengerahan personel untuk melakukan pengamanan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan Agung. Pengamanan tersebut disebut telah melalui mekanisme yang berlaku dan tidak berkaitan dengan proses hukum lain yang sedang berlangsung.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa langkah pengamanan itu merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

“Terkait pengamanan Jampidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan,” ujar Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Nas menegaskan, pengamanan terhadap rumah dinas Jampidsus telah dikoordinasikan sesuai prosedur dan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Menurutnya, keberadaan personel TNI di lokasi merupakan bentuk dukungan terhadap keamanan pejabat yang sedang menjalankan fungsi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung.

Ia juga menepis anggapan yang mengaitkan pengamanan tersebut dengan isu lain yang belakangan berkembang di ruang publik.

“Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri,” tegas Nas.

Sebelumnya, pada Rabu (8/7/2026), puluhan personel TNI terlihat berjaga di sekitar rumah dinas Jampidsus Febrie Adriansyah yang berada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 20 anggota TNI ditempatkan di area depan rumah yang berpagar tinggi tersebut. Sebagian personel tampak berjaga di taman depan rumah, sementara lainnya melakukan patroli di sekitar lingkungan.

Saat malam hari, akses menuju Jalan Radio V yang mengarah ke kediaman Jampidsus juga ditutup menggunakan portal. Sejumlah kendaraan berpelat dinas TNI terlihat terparkir di sekitar lokasi, sedangkan aparat kepolisian tidak tampak melakukan penjagaan di area tersebut.

Penjelasan Mabes TNI muncul setelah muncul berbagai spekulasi yang mengaitkan pengamanan rumah Jampidsus dengan penyidikan sejumlah kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Namun, TNI menegaskan bahwa pengamanan tersebut murni merupakan tindak lanjut atas permintaan institusi Kejaksaan Agung sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara proses penyidikan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia merupakan ranah penegakan hukum yang berbeda dan berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Dengan penegasan tersebut, Mabes TNI berharap masyarakat tidak menghubungkan pengamanan terhadap Jampidsus dengan proses hukum lain yang saat ini masih berlangsung. TNI menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan serta mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban.(dhil/kmps)