BFN 2024 yang dihadiri lebih dari 3.500 visitors dan 56 exhibitors merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Berlangsung pada 11 November hingga 12 Desember 2024, dengan puncak acara The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) pada 12-13 November 2024.

Kepercayaan yang diberikan Privy sebagai Official Digital Signature Partner of IFSE dan BFN 2024 disambut baik, apalagi penunjukkan tersebut sejalan dengan tema BFN 2024 tahun ini, yaitu “Technology Convergence, Shaping the Future of Finance and Beyond”, di mana Privy terus melakukan inovasi teknologi layanan digital untuk masyarakat di masa depan.

Keikutsertaan Privy dalam rangkaian IFSE dan BFN 2024 sebagai bentuk komitmen untuk turut menjadi bagian dalam sinergi antar pelaku industri di sektor keuangan digital dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital yang aman dan terpercaya.

Pada rangkaian IFSE dan BFN 2024, Privy dengan bangga mendukung penuh penyelenggarakan beragam acara talkshow maupun diskusi interaktif, yang dihadiri jajaran anggota dewan komisioner OJK, di antaranya Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK), ⁠Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK), ⁠Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK), dan ⁠Sophia Wattimena (Ketua Dewan Audit OJK).

Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebut bahwa semua ekosistem perekonomian berbasis sektor riil semakin menggunakan teknologi digital inovasi, dan pada gilirannya memanfaatkan keberadaan dan pengembangan fintech, sehingga menjadi satu ekosistem dan multi-platform yang besar dan mengatur seluruh rantai pasok yang ada di dalam industri.

Menurut Mahendra, keberadaan pengawasan, kebijakan, pengaturan yang dilakukan oleh OJK tentunya yang terbaik. Di satu sisi, undang-undang menegaskan bahwa dukungan pada pengembangan berbasis inovasi, berbasis keuangan digital, berbasiskan teknologi adalah masa depan dari pengembangan sektor keuangan Indonesia.

Tapi di lain sisi, kata Mahendra, OJK berada dalam satu perangkat, dalam satu organisasi regulator, pemangku kebijakan, dan mengatur maupun melakukan pengawasan yang selalu berbasis pada keutamaan pengelolaan tersebut. Termasuk juga melakukan tata kelola yang baik (good governance), risk management dan compliance, di mana itu adalah basis dari pengaturan penyusunan kebijakan dan pengawasan yang memang bertanggung jawab dan bisa melihat keseluruhannya secara lengkap dengan kebijaksanaan.

Hal tersebut menjadikan pengembangan fintech di Indonesia berbeda dengan yang lain. Banyak dari negara lain, meski tidak semua, regulatornya belum bisa ditetapkan secara spesifik, karena ada yang fokus kepada pengembangan teknologi, pengembangan fintech secara spesifik, ada juga yang khawatir dan sangat cemas terhadap isu-isu governance.

“Kami semua di OJK sangat kental dengan aspek good governance, risk management dan compliance. Bahkan lebih memberikan zona yang tenang dan berimbang di antara kedua sisi, dengan tentu juga mengutamakan dan menjamin pelayanan maupun perlindungan konsumen,” ungkap Mahendra.

Mahendra menambahkan, “Kami berharap dengan IFSE tahun ini kita memiliki tekad dan pemahaman lebih baik terhadap bagaimana peran signifikan dan strategis dari fintech baik dalam kancah kepentingan perekonomian dan pembangunan nasional maupun bagaimana kita mengelolanya dengan tepat, good governance dan juga compliance, dan di sisi lain supaya tidak memiliki keberpihakan.”

TANTANGAN TEKNOLOGI DI SEKTOR KEUANGAN
Privy juga menyelenggarakan panel diskusi pada hari pertama penyelenggaraan IFSE dan BFN 2024, Selasa (12/11). Diskusi dengan tema “Advanced Fraud Detection for P2P Lending Platform” itu menghadirkan Marshall Pribadi (CEO Privy), Jimmy Muhamad (Komisaris Utama PT Indonesia Fintopia Technology/EASYCASH), Anugrah Pratama (Partner Ernst & Young Parthenon), dan Adief Razali (Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya). Acara menarik ini dimoderatori oleh Kuseryansyah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Marshall Pribadi, CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyoroti tantangan teknologi di sektor keuangan makin mengkhawatirkan dengan maraknya artificial intelligence (AI).

“Masalah sekarang ini, deepfake video dengan generated AI sudah mengerikan sekali. Perkembangannya sangat smooth sehingga makin lama deepfake protection juga akan kewalahan menghadapi deepfake AI hasil video yang sangat mulus,” kata Marshall.

Saat ini, kata Marshall, hanya dengan bermodal foto KTP kita yang sudah beredar, dengan deepfake video tadi, kesempatannya cukup besar data pribadi kita disalahgunakan untuk membuka satu akun sebagai borrower di suatu platform.

“Solusi yang diperlukan adalah user-centric digital identity, di mana untuk membuka akun – bukan hanya bermodalkan foto KTP, tapi harus memiliki identitas digital berbasis elektronik,” ungkap Marshall.

Marshall menambahkan, dengan identitas digital berbasis user-centric, apabila pengguna tercatat melakukan fraud di salah satu platform P2P dan mencoba untuk membuka akun di platform keuangan lainnya, maka catatan fraud-nya akan bisa terdeteksi.

Fraudster  itu, Marshall menjelaskan, adalah sindikat terorganisir dan bekerja sama dengan federated digital identity neutral third party, segala attempt fraud yang bukan hanya menyerang satu platform, melainkan alamat email, nomor ponsel, dan lainnya bisa diagregasi sehingga mencegah terjadinya fraud.

Apabila tidak diberi efek jera, para fraudster akan terus mencoba untuk melakukan tindak kejahatan. Efek jera yang paling sederhana adalah dengan memakai tanda tangan tersertifikasi, di mana UU ITE mengamanatkan sertifikat elektronik ini juga berfungsi sebagai identitas digital.

“Salah satu efek jera yang dapat dilakukan yaitu membekukan identitas digital pelaku sehingga tidak dapat membuka akun di platfrom keuangan digital lainnya,” tutup Marshall.

Momen IFSE dan BFN 2024 juga melibatkan Privy dalam peristiwa penting seperti penandatanganan pakta integritas AFTECH dan AFPI, serta kesepakatan strategis antara JULO dan Privy.

Dalam rangkaian kegiatan IFSE dan BFN 2024, Privy juga menghadirkan SINERGY ZONE di booth Privy dengan menghadirkan produk unggulan mitra-mitra strategis pada sektor jasa keuangan seperti Bank Mandiri (banking), Gadai Efek by Pegadaian (pembiayaan), EasyCash (P2P lending), dan BRI Danareksa Sekuritas (sekuritas).

Marshall juga sangat gembira dengan penunjukkan Privy sebagai Official Digital Signature Partner dalam IFSE dan BFN 2024. Privy bangga karena teknologi layanan tanda tangan elektronik yang telah dipakai lebih dari 53 juta pengguna terverifikasi tersebut dimanfaatkan para pelaku industri keuangan selama kegiatan berlangsung. (ris)

Diawali dengan gelaran 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) – forum pertemuan para pimpinan lembaga keuangan, asosiasi, dan pelaku fintech lokal dan mancanegara, BFN 2022 yang berlangsung selama sebulan penuh mempertemukan para penggiat fintech dari berbagai negara di luar Indonesia melalui serangkaian webinar. 4th IFS dan BFN 2022 menjadi kelanjutan dari rangkaian program edukasi dan diskusi tahunan, di mana tahun ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mengusung tema ‘Moving Forward Together: The Role of Digital Finance & Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability’.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate mengungkapkan, “Penurunan aliran pendanaan start-up digital di wilayah Asia mencapai 60% year-on-year dan 33% quarter-to-quarter pada triwulan ke-III tahun 2022. Meski demikian, nilai transaksi sektor fintech Indonesia, dengan Compounded Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Performa unggul ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia.”

“Fintech is here to stay with a bright future, terlepas dari tech winter. Dengan CAGR sebesar 15% tahun 2022 hingga 2027 prognosisnya, nilai transaksi sektor fintech global diperkirakan mencapai USD28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik ini turut dialami atau diproyeksikan oleh sektor fintech Indonesia. Nilai transaksi kotor/gross transaction value sektor digital payment berada di kisaran USD266 miliar dan diproyeksikan akan mencapai sekitar USD431 miliar pada 2025 dengan CAGR 17%,” lanjut Johnny.

“Dalam merealisasikan potensi tersebut, pelaku sektor fintech perlu terus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi pun membutuhkan kolaborasi multipihak, dari sektor industri, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait demi memastikan terwujudkan ekonomi digital nasional yang aman, diadopsi oleh SDM yang cakap, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang tepat sasaran, eksponensial, serta berkelanjutan, menuju Indonesia terkoneksi, makin digital makin maju,” kata Johnny.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada perhelatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia  (BSPI) 2025 yang begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia. Atas hal tersebut, dalam Presidensi G20 2022, dunia telah mengakui transformasi digital Indonesia.

Dalam Presidensi tersebut, terdapat kesepakatan cross border payment, sehingga diperkirakan enam tahun ke depan pembayaran antar negara akan semakin erat, cepat, murah dan aman.

Selain itu, telah disepakati desain konseptual untuk Central Bank Digital Currency (CDBC) untuk mendorong transaksi cross border serta inklusi keuangan yang mendukung UMKM, kaum muda dan perempuan. “Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Let’s digitalize Indonesia for better future,” pungkas Gubernur Perry.

Lebih lanjut, Gubernur Perry menegaskan 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu; i) Satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat; ii) Satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non bank untuk berkompetisi secara global; iii) Satu nusa melalui 3i yaitu  interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN; iv) Pembentukan market conduct dan pricing policy untuk persaingan industri sehat; 5) Digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank.

Saat ini BI tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaler untuk Rupiah Digital ini.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan, “Pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan tersebut tentunya harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal.”

Kebijakan tersebut untuk memastikan level playing field di sektor jasa keuangan dan meminimalisir regulatory arbitrage di sektor jasa keuangan serta dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya tahan. Kebijakan ini sesuai dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 lalu, di mana pemimpin negara G20 sepakat bahwa transformasi digital merupakan salah satu agenda penting yang harus terus ditindaklanjuti implementasinya.

Sebagai bukti nyata keseriusan OJK dalam mendukung sektor keuangan digital, pada rangkaian BFN, OJK telah menyelenggarakan dua agenda Focus Group Discussion (FGD) bersama para profesional di bidangnya. Tema pertama yang diangkat, yakni Framework for Responsible Artificial Intelligence, di mana diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menerapkan OECD AI Principles. Selanjutnya, untuk dapat membuka peluang peningkatan pemanfaatan fintech bagi masyarakat, dilaksanakan pula FGD Aggregator: A great way to boost financial Inclusion.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata mengatakan, “Program Bulan Fintech Nasional berupaya mengarusutamakan berbagai isu di sektor fintech agar masyarakat semakin familiar dengan ragam fintech, manfaat, serta risikonya.

Dari antusiasme masyarakat, kami melihat BFN menjadi katalisator dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain edukasi, program ini menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan fintech Indonesia. Kami percaya, peluang fintech kedepannya semakin tidak terbatas pemanfaatannya telah diaplikasikan di hampir setiap aktivitas konsumsi masyarakat. Kami berharap, BFN dapat hadir kembali dengan dampak yang semakin signifikan untuk masyarakat.”

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Sunu Widyatmoko menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini menjadi wujud nyata komitmen asosiasi dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH.

Presidensi G20 Indonesia secara spesifik telah mengakui peran fintech sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional melalui teknologi digital di fintech lending dapat menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat unbanked dan underserved.

“Wujud nyata keberadaan fintech lending bagi perekonomian nasional bisa dilihat dalam hal pembiayaan UMKM misalnya, fintech lending mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman (borrower). Ini menjadi bukti kontribusi positif fintech lending dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Bersama penyelenggara kami siap berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk turut memperkecil kesenjangan (gap) kredit  sektor UMKM,” ungkap Sunu.

Rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, di mana terdapat peningkatan partisipan sebesar 36% dibandingkan partisipan tahun lalu, dengan partisipan aktif meningkat dari tahun lalu menjadi 23.121 pendaftar melalui virtual platform www.fintechsummit.co.id selama rangkaian BFN yang dilakukan secara online di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang mencakup partisipasi dalam melihat, menyaksikan, dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1.5 juta peserta. (ris)

Hal itu disampaikan, Head of Marketing Indodana, Budi Ulia, dalam literasi keuangan “Muda Paham Fintech” dengan tema Kupas Tuntas Masa Depan Teknologi Finansial di Era Generasi 4.0 di Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak, Kalimantan Barat. Acara ini juga menyambut Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dimana menjadi kesempatan bagi perusahaan fintech untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat luas.

Dalam kegiatan ini, Indodana hadir memberikan edukasi terkait fintech lending atau peer to peer (P2P) lending bekerja di tengah perkembangan produk layanan keuangan di Indonesia.

“Kami bersama perusahaan fintech lainnya senang bisa berbagi edukasi tentang fintech dan ini juga membantu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengedukasi masyarakat luas. Kami pun senang dengan sambutan dan antusias mahasiswa Universitas Tanjungpura dan komunitas dalam kegiatan ini. Di sini Indodana hadir memberikan edukasi tentang fintech lending yang kini menjadi layanan keuangan populer, dengan kemudahan akses dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami pun memastikan kalau Indodana sebagai fintech lending telah aman dan mendapatkan izin dari OJK,” kata Budi.

Indodana sebagai platform fintech lending telah mendapatkan izin dari OJK pada Mei 2020, dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat underbanked dalam mengakses produk keuangan. Adapun produk keuangan di Indodana yaitu PayLater dan Installment yang menyediakan limit hingga Rp25 juta.

Layanan keuangan Indodana telah memiliki rekanan lebih dari 10.000 merchant offline dan online. Diantaranya adalah marketplace, fashion & lifestyle, electronic & gadget, digital & travel, dan bahan pokok, serta perabotan.

Indodana telah dipercaya masyarakat lebih dari 8 juta pengguna yang mengunduh aplikasi Indodana dan 95 persen permohonan disetujui kurang dari 5 menit. Pengguna Indodana sendiri masyarakat usia 18-50 tahun lebih, dan mayoritas pengguna berusia 25-30 tahun.

“Berdasarkan data pengguna Indodana, 70 persen diantaranya adalah kelompok milenial dan Gen-Z. Hasil data ini menjadi suatu hal yang tepat bagi kami untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa dan komunitas keuangan usia muda agar bisa lebih mengenal tentang fintech lending, agar mereka aman, nyaman dan tepat guna dalam penggunaannya,” tambah Budi. (ris)

Peluang tersebut dilirik oleh penyedia pendanaan berbasis digital. Masyarakat harus bijak memilih mana yang lebih baik dari banyaknya penyedia jasa tersebut. Salah satu keunggulan bisa dilihat dari segi keamanan dan kenyamanan pelayanan.

Seringnya terjadi kesalahpahaman dan penyalahgunaan dana pinjaman di kalangan masyarakat. Itulah sebabnya diperlukan sosialisasi tentang baik buruknya penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Salah satu organisasi yang sedang gencar melakukan sosialisasi adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha. Fintech Pendanaan Bersama menyediakan opsi alternatif yang lebih mudah bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan bantuan modal.

Saat ini, lebih dari 50% dari pinjaman yang disalurkan oleh Fintech Pendanaan Bersama adalah sektor produktif. Pada saat transisi pandemi Covid-19 kini mulai mengarah ke endemi.

Adanya kesenjangan pembiayaan hingga Rp1.650 Triliun untuk sektor UMKM, yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Fintech Pendanaan Bersama, dimana kebutuhan pembiayaan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah kota Makassar.

AFTI didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah perusahaan finansial teknologi menggelar acara Fintech Lending Days – Makassar di Sulawesi Selatan pada hari jum’at (24/6). Acara ini merupakan ajang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada seluruh masyarakat, khususnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mengenai layanan pendanaan yang dilakukan oleh para perusahaan Fintech Pendanaan Bersama di Indonesia.

Acara ini diadakan untuk mendukung road to B20 dan G20 Indonesia.

“Fintech Lending Days di Makassar menjadi wadah dan sarana yang penting bagi Fintech Pendanaan Bersama untuk berkolaborasi dengan OJK dalam memberikan literasi dan meningkatkan keuangan digital bagi para pelaku UMKM di kota Makassar dan wilayah Indonesia Timur yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi OJK dan juga para penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama,” ujar Tris Yulianta, Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Entjik S. Djafar, Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset AFPI, sekaligus CEO Dana Rupiah, melihat begitu besarnya peranan Fintech Pendanaan Bersama bagi perekonomian nasional, acara ini menjadi sarana yang tepat bagi AFPI untuk meningkatkan inklusi keuangan dan akses keuangan UMKM, khususnya di Makassar dan sekitarnya.

Acara Fintech Lending Days – Makassar ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara para pelaku usaha mikro atau wirausahawan dengan penyelenggara fintech lending untuk dapat saling memberikan dampak positif dan pengembangan bisnis bersama. (FEB)

Wakil Walikota mengatakan bahwa target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun. Dan dalam mencapai target penyaluran tersebut diperlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah daerah, pelaku UMKM, asosiasi dan seluruh pemangku kepentingan.

“KUR Fintech Festival merupakan langkah dari pemerintah Surakarta guna meningkatkan kualitas UMKM Surakarta terutama dalam go-ekspor, dengan memberikan akses pembiayaan, serta memberi semangat bagi pelaku UMKM dalam memulihkan ekonomi Indonesia, terutama wilayah Surakarta,” tambah Teguh.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir, yang juga hadir dalam peresmian acara mengatakan hingga 9 mei 2022, penyaluran KUR nasional sudah mencapai 33,68% atau Rp. 125,67 triliun dari target tahun 2022 dan telah diberikan kepada 2,72 juta debitur. Penyaluran KUR di wilayah Solo Raya hingga 11 Mei 2022 adalah sebesar Rp. 4,28 triliun atau 18% dari total penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah, dengan realisasi KUR di Kota Surakarta sendiri telah mencapai Rp. 451 miliar.

“KUR Fintech Festival merupakan salah satu wujud pengabdian dari Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan potensi UMKM untuk memulihkan ekonomi Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan motor penggerak ekonomi di Indonesia. UMKM juga banyak melahirkan industri-industri kreatif. 99,9% kegiatan usaha di Indonesia adalah UMKM. UMKM sendiri menyumbang sebesar 61% untuk perekonomian Indonesia. Dalam transaksi digital di ASEAN, Indonesia merupakan negara penyumbang transaksi ekonomi terbesar dibandingkan negara lainnya, yaitu sebesar 42%.” ucap Iskandar.

Iskandar juga menambahkan, UMKM sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Surakarta pada tahun 2021 lalu yang tumbuh sebesar 4,01%, dimana melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69%. Maka dari itu, dengan berkoordinasi bersama KADIN Indonesia, terutama yang membawahi fintech diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Rangkaian acara dalam kegiatan KUR Fintech Festival ini adalah sosialisasi kebijakan dan penyaluran KUR tahun 2022, penandatangan akad KUR secara massal kepada sekitar 1,000 debitur, penyerahan CSR oleh Penyalur dan Penjamin KUR kepada debitur, workshop terkait pemanfaatan fintech, peningkatan keterampilan, serta literasi digital bagi UMKM.

KADIN Indonesia yang dalam acara ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, menekankan peran KADIN dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, yang akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan UMKM Indonesia go-digital dengan menyiapkan program kolaborasi antara pelaku UMKM dengan penyelenggara fintech.

“KADIN bangga menjadi penggerak kolaborasi yang inklusif. Festival ini kami harapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya UMKM, dalam dalam hal mendapatkan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan digital lainnya dari penyelenggara fintech. KADIN Indonesia bangga menjadi mitra pemerintah dalam upaya digitalisasi usaha. Harapan kami adalah untuk menjadi yang terdepan dalam akselerasi digitalisasi usaha dengan menyiapkan program serta kolaborasi pelaku UMKM dan penyelenggara fintech dapat meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Firlie.

Rangkaian workshop yang diadakan oleh beberapa perwakilan dari perusahaan fintech bagi pelaku UMKM akan dilaksanakan pada hari ke-2 KUR Fintech Festival 19 Mei 2022 dan menghadirkan pembicara seperti Felix Sharief – Head of Government Relations DANA, Benedicto Haryono – CEO KoinWorks, Aria Widyanto – Director Amartha Mikro Fintek, Kevin Tiganna Tarigan – Senior Lead Public Policy and Government Relations Tokopedia, Radityo Triatmojo – Head of Public Policy Shopee Indonesia, Luthfi Nugroho – Public Policy & Government Relations (PPGR) Food Manager Gojek juga Firlie H. Ganinduto – Vice President Director Digiscore dan Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Komunikasi dan Informatika.

Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, juga menyempatkan untuk menghadiri KUR Fintech Festival serta mengunjungi stand UMKM dan berdialog dengan 40 pelaku UMKM unggulan yang ikut berpartisipasi dalam festival ini.(dni)

JAKARTA, koranindopos.com – Amartha, perusahaan teknologi keuangan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada penyediaan produk keuangan inklusif bagi pengusaha wanita, telah bermitra dengan Element Inc., penyedia solusi identitas digital global, untuk memberikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akses pinjaman yang lebih mudah.

Sebagai bagian dari inisiatif inovasi teknologi yang signifikan bagi pelanggan dan agen lapangan Amartha, kemitraan untuk orientasi dan otentikasi digital ini akan mempercepat persetujuan pencairan pinjaman dan waktu pemrosesan, mengurangi kesalahan, dan secara substansial menghilangkan risiko penipuan identitas.

Dengan menerapkan selfie enrollment Element Inc. yang berkinerja tinggi, kecanggihan teknologi liveness check, dan pemrosesan otomatis dokumen identitas untuk kartu pengenal peminjam (e-KTP), Amartha dapat memberikan pinjaman kepada pengusaha yang tidak memiliki rekening bank dengan aman dan tanpa latensi dari proses manual. Kombinasi solusi ini dapat meningkatkan akses pendanaan bagi calon pengusaha mikro dan kecil yang berkontribusi 60% terhadap GDP Indonesia.

Element didirikan pada tahun 2012 oleh Adam Perold dan Yann LeCun, sebagai penerima penghargaan Turing Award Laureate dengan pengembangan bidang modern untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), juga menjabat sebagai Kepala Sains AI untuk Meta (sebelumnya dikenal dengan Facebook), dan Silver Professor dari New York University. Element berfokus pada penyediaan identitas digital dan solusi risiko untuk lembaga keuangan, platform e- commerce, dan mitra lainnya.

“Di Element, misi kami adalah untuk memberikan solusi untuk hambatan terkait identitas yang menghalangi akses masyarakat luas terhadap servis yang membantu pemberdayaan finansial. Amartha memiliki peran kunci dalam menyediakan kesempatan bagi jutaan pengusaha mikro untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Element terinspirasi oleh dedikasi Amartha dalam memberdayakan wirausaha wanita, dan begitu antusias dengan skala pertumbuhan serta dampak yang diciptakan dari platform keuangan tersebut”, menurut Adam Perold.

Amartha didirikan pada tahun 2010 sebagai perusahaan keuangan mikro, mengembangkan banyak inovasi produk dan menjadi salah satu perusahaan teknologi keuangan berkelanjutan terkemuka di Indonesia. Fokus Amartha adalah untuk melayani masyarakat yang kurang terlayani dan tidak memiliki rekening bank dengan memberikan pinjaman produktif khusus untuk perempuan di masyarakat pedesaan. Hingga saat ini, Amartha beroperasi di lebih dari 19.000 desa di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Amartha mengelola lebih dari 900.000 wanita micropreneur dan telah berhasil mengucurkan lebih dari lima triliun rupiah (USD 350 juta).

Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO Amartha menjelaskan, “Pengoprasian Amartha mencakup sistem hybrid, yang menggabungkan strategi online dan offline. Dalam strategi online, kami menerapkan machine learning dan kumpulan data yang relevan untuk membentuk model penilaian kredit yang akurat bagi peminjam kami, serta menggunakan sejumlah metrik untuk memastikan tingkat utang mereka seimbang dan berkelanjutan. Dalam strategi offline, kami mengelola hampir 3.000 agen lapangan untuk memantau dan menyediakan layanan keuangan di desa-desa. Operasi offline menghadirkan peluang yang signifikan untuk digitalisasi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Element ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi efisiensi dan skalabilitas produk dan operasi layanan keuangan kami bagi pelanggan kami.”

Dengan berkembangnya fintech di Indonesia, pembiayaan inklusif untuk masyarakat yang kurang terlayani telah menghadirkan peluang skala besar untuk dampak dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Teknologi orientasi, otentikasi, dan keamanan serta anti-fraud digital Element Inc. telah membantu institusi seperti Bank BRI, bank ritel terbesar di negara ini dengan 75 juta pelanggan, dalam menyediakan akses yang aman dan efisien ke layanan keuangan. (mgm)