TPP reguler untuk bulan Juni telah dicairkan pada 4 Juni 2025, disusul dengan gaji ke-13 pada 11 Juni, dan TPP ke-13 pada 16 Juni 2025. Ketiganya dibayarkan 100 persen tanpa penundaan.

Langkah inipun langsung mendapat respon positif dari sejumlah pihak tak terkecuali, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Tb M. Soleh. Menurut Soleh, pencairan ini merupakan bentuk keseriusan kepala daerah dalam menjalankan visi dan misi sejak awal masa jabatan.

“Langkah ini menunjukkan bahwa program 100 hari kerja tidak hanya menjadi slogan, tapi mulai direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.

Hal senada juga turut disampaikan Anggota Komisi I DPRD, Yendi Yanto. Yendi mengaku mengapresiasi langkah cepat Pemkab Serang dalam hal keuangan. Namun kendatipun demikian, pihaknya menekan kepada Pemkab Serang untuk menerapkan kebijakan serupa di seluruh sektor lainya.

“Selain TPP dan gaji ke-13 ASN, insentif untuk kader Posyandu dan siltap perangkat desa juga perlu dibayarkan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Sarudin, menjelaskan bahwa pencairan ini dapat dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang membaik. Hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, kondisi fiskal daerah cukup baik, sehingga TPP dan gaji ke-13 dapat kami salurkan sesuai jadwal. Kami tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk memastikan semua berjalan proporsional,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan akan terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang tertib anggaran dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. (wd/ipc)

“THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim. Sementara bagi ASN daerah, skema yang sama diterapkan dengan penyesuaian berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

“Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan,” tambah Presiden.

Pemerintah menetapkan pencairan THR akan dilakukan dua minggu sebelum Idulfitri, tepatnya mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025, bersamaan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

“Semoga kebijakan ini membantu mengelola kebutuhan selama mudik dan terutama libur Lebaran,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri. Selain pemberian THR dan gaji ke-13, pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan lainnya, termasuk penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen selama dua minggu libur Idulfitri, serta penurunan tarif tol dan transportasi selama masa mudik.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pemberian THR bagi karyawan swasta, pegawai BUMN dan BUMD, serta bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang diumumkan sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, serta seluruh aparatur negara, hakim, dan prajurit TNI-Polri yang telah berdedikasi menjalankan tugasnya,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pengumuman ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (hai)

Berikut adalah beberapa poin penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut:

PP menyebutkan bahwa pemberian THR dan gaji ketiga belas tahun 2024 akan diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Aparatur negara yang dimaksud mencakup berbagai kategori seperti pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara dan staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga.

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas terdiri dari beberapa komponen, termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, atau kelas jabatan. Besaran tunjangan akan disesuaikan dengan sumber pendanaannya, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

THR harus dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, dan jika belum dapat dibayarkan, dapat dilakukan setelah tanggal tersebut. Sedangkan untuk gaji ketiga belas, pembayarannya harus dilakukan paling cepat bulan Juni tahun 2024, dan jika belum dapat dibayarkan, dapat dilakukan setelah bulan Juni 2024.

PP ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2024, dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Publik dapat mengakses salinan lengkap dari PP tersebut melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan diberlakukannya PP ini, diharapkan pemberian THR dan gaji ketiga belas dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan dukungan yang layak bagi aparatur negara dan penerima tunjangan lainnya.(hai)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa persiapan untuk pembayaran ini telah dimulai sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang APBN 2024. “Saya melaporkan kepada Bapak Presiden untuk persiapan dari pembayaran THR dan gaji ke-13 ya, kan itu sudah ada dalam Undang-Undang APBN 2024,” ujarnya usai menghadiri rapat internal pada Senin (19/02/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Proses persiapan ini meliputi penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur pembayaran THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2024. Menkeu menegaskan pentingnya memulai persiapan dari sekarang untuk memastikan kelancaran pencairan yang direncanakan akan dimulai H-10 sebelum Idulfitri. “Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran kan harus mulai dibayarkan. Jadi persiapannya mulai dilakukan dari sekarang,” jelasnya.

Selain membahas kesiapan pencairan THR dan gaji ke-13, dalam pertemuan dengan Presiden, Menkeu juga menyampaikan laporan mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. Hal ini termasuk beberapa perubahan pos-pos belanja yang memerlukan penyesuaian. “Kalau adjustment anggaran kan seperti kemarin, beberapa pos BLT [bantuan langsung tunai], kemudian sembako, kemudian belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang yang harus dibayarkan,” tambahnya.

Dengan adanya kesiapan dan persiapan yang matang dari pemerintah, diharapkan pencairan THR dan gaji ke-13 bagi ASN pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar, sehingga dapat memberikan dukungan dan kepastian kepada para ASN dalam merayakan hari raya Idulfitri. (hai)