Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan Direktorat Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Tindakan pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan BDKT dan satuan ukuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

”Penyegelan produk gas elpiji 3 kg ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Setelah kita cek, seharusnya masyarakat menerima elpiji 3 kg, namun ternyata isinya kurang dari 3 kg. Potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar per tahun. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen akibat tidak dipatuhinya SOP tentang pengelolaan tabung kosong dan pengisian gas elpiji 3 kg,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Penyegelan, lanjut Mendag, dilakukan agar tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan penerapan SOP tentang pengelolaan tabung kosong, pengisian, dan pelabelan dari produk gas elpiji 3 kg.

Mendag menegaskan tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen atau masyarakat. ”Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat,” terang Mendag Zulkifli Hasan.

Pada periode Oktober 2023 hingga Mei 2024, Direktorat Metrologi telah melakukan pengawasan BDKT dan Satuan Ukur terhadap 11 SPBE dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Hasilnya, ditemukan adanya ketidaksesuaian pelabelan dan ketidaksesuaian kebenaran kuantitas terhadap produk gas elpiji 3 kg di 11 SPBE dan SPPBE tersebut dengan proyeksi potensi kerugian mencapai Rp18,7 miliar per tahun.

Adapun wilayah pengawasan mencakup Provinsi DKI Jakarta; Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang; serta Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Purwakarta.

Dugaan pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1). Pasal 134 menyebutkan, pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan atau label. Sedangkan Pasal 137 ayat (1) menyebutkan, pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan atau label.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 166 ayat (1) dan (2). ”Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Hal yang sama disampaikan Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang. Ia menyatakan, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha. “Sanksinya berupa sanksi administratif. Kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan perizinan berusaha,” tambah Moga.

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan gas elpiji yang dibutuhkan masyarakat agar tepat ukur. ”Kami berharap melalui kesempatan ini dan sinergisitas yang terjalin antara Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan Pertamina dapat memberikan dampak yang positif bagi tata niaga produk gas Elpiji 3 kg dan produk gas lainnya yang dibeli oleh konsumen/masyarakat. Kami juga mengimbau para bupati dan wali kota turut mengawasi baik gas elpiji yang 3 kg dan 12 kg,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan juga menyatakan, pengawasan metrologi legal yang dilakukan Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN merupakan ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. ”Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk pembinaan, melaksanakan pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut,” tutup Mendag Zulkifli Hasan.

Dalam ekspose temuan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang dan Direktur Metrologi Sri Astuti. Turut hadir perwakilan Pertamina Patra Niaga serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta. (ris)

”Saya mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Babel agar tetap tenang dan tidak panik sehingga melakukan panic buying. Selaku wakil rakyat, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber Daya mineral (ESDM) saya sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk segera mengatasi masalah tersebut,”ungkap Bambang dalam siaran persnya, Senin (31/7).

Bambang menjelaskan, khusus untuk daerah pemilihannya (dapil) di Bangka Belitung (Babel), pihaknya mendesak Pertamina untuk mengambil langkah konkret, seperti pengamanan pemenuhan stock LPG 3 Kg. Pulau Bangka mendapat penambahan total stok LPG 3 Kg sebesar 40.410 tabung. Sementara total penambahan stok untuk Pulau Belitung sebesar 30.240.

Tidak hanya itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta Pertamina mengoptimalkan jam operasional SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji). Jika diperlukan, ujarnya, jam operasionalnya bisa ditambah lagi. Bahkan pengisian tabung LPG 3 kg juga bisa dilakukan pada hari Minggu ini, 30 Juli 2023.

Dalam kesempatan ini, Bambang juga minta Pertamina mengawasi proses distribusi LPG 3 Kg ke Pangkalan, dan penambahan frekuensi distribusi LPG 3kg ke pangkalan.

“Saya juga meminta Pertamina memberikan sanksi ke pangkalan yang nakal, dan menggantikannya dengan pangkalan baru yang amanah. Dan Saya juga akan tetap mengawasi Pertamina dalam menangani masalah ini, sebagaimana fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang kepada saya selaku wakil rakyat. Hingga kemudian kondisi benar-benar aman dan terkendali,” pungkasnya.

“Pemerintah harus memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan elpiji 3 kg, maupun faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Sehingga ada upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 kg tambahan ke tiap wilayah tersebut. Tentu bekerja sama dengan Pemda setempat,”ungkap  Mukhtarudin dalam siaran persnya, di Jakarta (24/7/2023).

Selain itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong PT. Pertamina memastikan distribusi gas elpiji 3 kg sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan. Pasalnya, gas LPG 3 kg ini merupakan produk subsidi atau public service obligation (PSO). Oleh karenanya, distribusi yang dilakukan juga sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.

Meski demikian, ia tak memungkiri pola distribusi gas melon yang terbuka seperti sekarang ini memungkinkan terjadinya kasus salah sasaran, atau tidak tepat sasaran.Terutama pada tingkat end user. Misalnya mereka yang tidak berhak, justru turut membeli gas melon. Bahkan tidak sedikit di lapangan, orang kaya membeli LPG 3 kg dengan menggunakan mobil.

Padahal sudah jelas, bahwa gas melon hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha mikro. Tapi kenyataannya, banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan gas melon.

“Nah, kondisi tidak tepat sasaran ini yang sering menjadikan gas melon langka. Jatah yang seharusnya dipakai orang miskin justru dibeli orang kaya. Orang kaya bisa membeli sekaligus 2-3 tabung, tapi orang miskin tidak bisa,” tambah Politisi asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Sebagaimana diberitakan, di sejumlah wilayah Indonesia belakangan terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Kelangkaan terjadi seperti di wilayah Kalimantan, Banten, dan beberapa wilayah lainnya, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap elpiji 3 kg tersebut. (dni)