Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa sertifikasi hakim merupakan langkah penting karena isu pertanahan sangat spesifik. “Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Ini penting sekali karena isunya sangat spesifik, sehingga ilmu dan pengalaman harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” ungkap Menteri AHY usai bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Menteri AHY menekankan bahwa konflik dan sengketa pertanahan sering diperkeruh oleh perbedaan persepsi dan definisi. Oleh karena itu, sertifikasi bagi hakim yang menangani konflik pertanahan diharapkan dapat mengurangi ketidakjelasan tersebut. “Inilah yang mendasari kesepakatan antara saya dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, akan diselenggarakan workshop untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) serta studi kasus terkait isu-isu pertanahan. Menteri AHY berharap upaya ini dapat menyelesaikan banyak masalah dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan tidak adil. “Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil. Sebaliknya, kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan,” tutur AHY.

Menteri AHY juga meminta dukungan penuh dari Mahkamah Agung dan jajarannya, baik di pusat maupun daerah, untuk penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang didukung oleh sistem peradilan yang prudent, transparan, akuntabel, dan adil. “Kami bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran, baik di pusat maupun daerah, agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar didukung penuh oleh sistem peradilan yang prudent, transparan, akuntabel, dan adil,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Kunjungan ini menandai komitmen kedua lembaga dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dengan lebih efektif dan adil.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung, serta meningkatkan kualitas penanganan kasus pertanahan di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi hakim, penanganan sengketa pertanahan diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip keadilan. (hai)

Hakim menjadi pusat perhatian malam itu, karena prestasinya sebagai pengusaha muda yang cemerlang. Krisnawati, ibunda Hakim yang penuh kasih sayang, menyampaikan pesan menyentuh kepada putranya dalam momen spesial tersebut.

“Mama ngerti Hakim sebagai anak remaja yang sudah dewasa, mungkin Mama kadang membuatmu sakit hati. Tapi ketahuilah, itu semua karena Mama ingin yang terbaik untukmu,” ungkap Bunda Krisnawati dengan mata berkaca-kaca, menggambarkan betapa dalam kasih sayangnya.

“Terima kasih, Ma, untuk segalanya. Ulang tahun ke-17 ini benar-benar spesial karena selalu ada Mama dan kakak-kakak di sampingku,” timpal Hakim.

Sebagai single parent yang harus berperan ganda, Krisnawati menceritakan betapa berat perjuangannya membesarkan ketiga anaknya.

“Kadang Mama harus pergi jauh, ke hutan, ke gunung, atau ke laut demi pekerjaan. Tapi semua itu Mama lakukan untuk masa depan kalian,” katanya.

Perayaan ulang tahun ini menjadi momen refleksi dan penghargaan atas perjuangan dan cinta seorang ibu. Hakim dan Bunda Krisnawati menunjukkan bahwa dukungan keluarga adalah pondasi terkuat dalam meraih masa depan yang cerah.

Beberapa sahabat Hakim, termasuk Thariq Halilintar dan Derry, turut hadir memberikan ucapan selamat. Thariq Halilintar juga memeriahkan acara dengan menghadiri peluncuran produk skincare terbaru, Keem Skincare.

“Saya turut berbahagia melihat pencapaian Hakim yang sudah berusia 17 tahun dan secara resmi menjadi dewasa,” kata Thariq kepada media.

Pada kesempatan itu, Hakim meluncurkan bisnis skincare yang telah dipersiapkannya selama setahun terakhir. “Hari ini, aku ingin mengumumkan bahwa aku telah membuat dan memproduksi skincare baru bernama Keem. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi aku, memulai usaha di usia yang sangat muda,” ujarnya.

Keem Skincare, yang dirancang khusus untuk pria, mendapat dukungan penuh dari Thariq Halilintar sebagai brand ambassador. “Semoga Hakim bisa terus bersinar. Dia anak muda yang sangat aktif dan selalu punya ide-ide brilian. All the best for Hakim, 100% support dari aku,” katanya.

“Dengan semangat dan kerja keras Hakim, saya optimis bahwa Keem Skincare akan sukses besar di pasar,” tambah Thariq memungkasi.

“Upaya untuk menghadirkan badan peradilan yang agung itu harus diikuti oleh alokasi anggaran yang cukup, bahkan lebih dari cukup, agar apa yang diinginkan oleh masyarakat agar badan peradilan bisa memberikan keputusan yang adil itu bisa diwujudkan,” pungkas Politisi Fraksi PKS seusai melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Pontianak ,Kalimantan Barat, Jumat (14/7/2023).

Nasir juga menjelaskan tentang Rancangan Undang-Undang Kehakiman yang sering dikeluhkan oleh para hakim terkait kejelasan jabatan hakim yang masih dikaji oleh Pemerintah. Sebab, menurutnya, hakim dari sisi pejabat negara diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara, UU Kehakiman, dan juga UU terkait lainnya.

Tetapi memang secara spesifik, jabatan hakim tersebut tidak diatur oleh satu undang-undang. Karena itu, tegasnya, UU yang belum selesai dibahas hingga hari ini adalah soal jabatan hakim. “Kalau undang-undang jabatan hakim itu bisa kita selesaikan dan pemerintah punya itikad baik, maka apa yang dikeluhkan oleh para hakim terutama penghasilan yang sesuai dan juga kesehatan yang mereka harapkan itu akan bisa terwujud,” terang Nasir.

Politisi Dapil Aceh II itu menerangkan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri terkait undang-undang jabatan hakim sampai saat ini juga belum disentuh oleh pemerintah.

“Memang rancangan undang-undang jabatan hakim sampai hari ini sama sekali belum disentuh oleh pemerintah. Alasan menteri keuangan (karena) tidak ingin undang-undang itu dibahas karena ketika jabatan hakim itu dibahas dan diselesaikan, maka konsekuensinya negara itu harus mengeluarkan banyak uang untuk memfasilitasi dan memberikan sejumlah sarana dan prasana kepada para hakim di seluruh Indonesia maka itu menjadi suatu kekhawatiran,” tutupnya. (dni)