hnw – Indopos

HNW Desak Dunia Bertindak, Serukan Sanksi untuk Israel jika Terus Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata

Editor : Affandy — Wed, 05 Aug 2026 07:46:15 +0000

Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah nyata menghentikan konflik yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Menurutnya, berbagai negara dan lembaga internasional perlu memastikan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata serta mendorong penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

Pernyataan tersebut disampaikan HNW menyusul perkembangan situasi di Gaza yang, menurutnya, masih diwarnai aksi militer meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata. Ia menilai komunitas internasional, termasuk negara-negara mediator dan Dewan Perdamaian (Board of Peace), memiliki tanggung jawab untuk mengawal implementasi kesepakatan tersebut.

“Sudah seharusnya masyarakat internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan, memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk, serta mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan,” ujar HNW dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (3/8/2026).

HNW menyampaikan bahwa setiap kesepakatan damai harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten oleh seluruh pihak. Menurutnya, penghentian operasi militer, perlindungan terhadap warga sipil, serta distribusi bantuan kemanusiaan merupakan bagian penting dari proses menuju perdamaian.

Ia juga berharap pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik dapat segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Dalam pandangannya, negara-negara yang terlibat sebagai mediator memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh butir kesepakatan benar-benar dijalankan.

Selain mendorong penghentian kekerasan, HNW juga menekankan pentingnya penegakan hukum internasional terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik.

Ia merujuk pada sejumlah instrumen hukum internasional, termasuk putusan dan pendapat hukum dari Mahkamah Internasional (ICJ) serta proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut perlu dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat internasional sesuai ketentuan yang berlaku.

HNW berpendapat bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan damai maupun hukum internasional, komunitas global perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang sesuai dengan mekanisme hukum internasional.

Dalam kesempatan tersebut, HNW juga mengajak Pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam berbagai forum internasional guna mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Menurutnya, diplomasi Indonesia bersama negara-negara yang mendukung penyelesaian damai dapat memperkuat upaya internasional dalam menghadirkan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

HNW juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik. Menurutnya, perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam setiap upaya penyelesaian konflik.

Ia berharap bantuan kemanusiaan dapat segera disalurkan tanpa hambatan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung proses pemulihan pascakonflik.

Di akhir pernyataannya, HNW mengajak seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Menurutnya, upaya kolektif masyarakat internasional sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan mengurangi penderitaan warga sipil yang terdampak konflik.(dhil)

HNW Dorong Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal demi Tingkatkan Kualitas Layanan Jemaah

Editor : Affandy — Mon, 03 Aug 2026 09:34:05 +0000

Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dimulai lebih awal. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dapat diimplementasikan sejak dini sehingga kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia semakin meningkat.

Hal itu disampaikan HNW saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan, Senin (3/8). Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti serta Pelaksana Tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Agus Husein.

Menurut HNW, penyelenggaraan haji 2027 akan menjadi tahun kedua pelaksanaan ibadah haji yang ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, seluruh pihak perlu memanfaatkan waktu sejak sekarang untuk memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan berdasarkan pengalaman pada musim haji sebelumnya.

“Persiapan haji 2027 harus dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak dini dan pelayanan kepada jamaah semakin baik. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar mereka memahami proses penyelenggaraan haji sekaligus dapat memberikan masukan demi perbaikan ke depan,” ujar Hidayat.

HNW menjelaskan, Komisi VIII DPR RI telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil evaluasi pelaksanaan haji 2026. Selain itu, DPR juga menyetujui kebutuhan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp4 triliun yang diajukan Kementerian Haji dan Umrah.

Dana tersebut akan digunakan sebagai pembayaran awal berbagai layanan jemaah di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi.

Ia menilai, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat dipersiapkan lebih matang.

HNW mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi saat ini menerapkan kebijakan memulai persiapan musim haji berikutnya segera setelah pelaksanaan haji tahun berjalan berakhir. Oleh sebab itu, Indonesia juga perlu menyesuaikan ritme persiapannya agar tidak tertinggal.

Menurutnya, berbagai masukan dari DPR, pemangku kepentingan, calon jemaah, alumni haji, hingga masyarakat luas perlu segera dihimpun dan diselaraskan dengan kebijakan penyelenggaraan haji 2027.

“Sosialisasi seperti ini bukan hanya menyampaikan informasi mengenai aturan dan pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan,” jelasnya.

Ia juga berharap masyarakat dapat turut berperan membantu para jemaah menjaga kemabruran haji setelah kembali ke Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, HNW kembali menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Ia mengingatkan bahwa gagasan pembentukan kementerian khusus tersebut telah lama diperjuangkan, termasuk sejak Pilpres 2014 bersama Prabowo Subianto, dengan tujuan memisahkan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama agar pengelolaannya lebih fokus.

Menurut HNW, saat ini Indonesia telah memiliki Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

HNW juga menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilainya menunjukkan berbagai peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ia menyebut sejumlah persoalan yang sempat muncul pada musim haji 2025, seperti terkait syarikah maupun kartu Nusuk, tidak lagi menjadi kendala utama pada penyelenggaraan tahun ini.

“Alhamdulillah, penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umrah pada tahun 2026 berjalan lebih baik dengan berbagai peningkatan layanan serta perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.

Dengan pengalaman yang telah diperoleh pada penyelenggaraan haji 2026, HNW optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah dapat terus ditingkatkan pada musim haji berikutnya.

Ia berharap seluruh proses persiapan dilakukan secara lebih matang sehingga para jemaah dapat beribadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk.

“Harapannya, jamaah haji tahun 2027 dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik, memperoleh haji yang mabrur, doa yang maqbul, sekaligus membawa keberkahan bagi Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutup Hidayat Nur Wahid.(dhil)

HNW Dorong Penerima Bansos PKH Naik Kelas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Editor : Affandy — Wed, 29 Jul 2026 05:11:35 +0000

Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengajak para penerima bantuan sosial dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi yang disediakan pemerintah agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan menjadi lebih mandiri.

Ajakan tersebut disampaikan Hidayat saat melakukan Supervisi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).

Menurut Hidayat, Kementerian Sosial telah memiliki Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang memberikan bantuan modal usaha hingga Rp5 juta bagi setiap KPM PKH yang memenuhi persyaratan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi keluarga.

“Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini. Karena itu saya mengajak para KPM PKH yang memiliki semangat berusaha agar memanfaatkan kesempatan tersebut melalui pendamping PKH masing-masing. Jangan sampai bantuan pemberdayaan yang sudah disiapkan pemerintah justru tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hidayat.

Politisi Fraksi PKS itu menilai bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga harus mampu menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan produktif.

Ia berharap para penerima PKH yang memiliki minat berwirausaha dapat memanfaatkan bantuan modal tersebut untuk mengembangkan usaha kecil yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan akan terlihat ketika keluarga penerima manfaat mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Hidayat juga mengaitkan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan momentum menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kebebasan secara politik, tetapi juga melalui meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat.

“Dengan semakin banyak KPM PKH yang berani memulai usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan pada saatnya nanti tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, maka diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis keluarga,” katanya.

Menurut Hidayat, tumbuhnya usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh keluarga penerima manfaat akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat turut menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH yang selama ini aktif mendampingi masyarakat dalam menjalankan berbagai program perlindungan sosial.

Ia menilai peran pendamping sangat penting, tidak hanya dalam memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga memberikan edukasi serta motivasi kepada keluarga penerima manfaat agar mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah secara optimal.

Hidayat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menyukseskan program-program perlindungan sosial yang menjadi amanat konstitusi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pendamping PKH, dan masyarakat, ia berharap semakin banyak keluarga penerima manfaat yang mampu naik kelas menjadi keluarga mandiri, produktif, dan berdaya secara ekonomi sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.(dhil)

HNW Dorong Zakat Jadi Tax Credit dalam Revisi UU Zakat, Dinilai Wujud Keadilan bagi Wajib Zakat

Editor : Affandy — Wed, 22 Jul 2026 05:48:59 +0000

Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi momentum untuk mengkaji perubahan kebijakan zakat dari skema tax deduction (pengurang penghasilan kena pajak) menjadi tax credit (pengurang langsung pajak terutang).

Menurut HNW, perubahan tersebut bukan sekadar memberikan insentif kepada para muzaki, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan negara terhadap pelaksanaan kewajiban beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/7), HNW menyampaikan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2025–2029 perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola zakat agar lebih adil, efektif, dan selaras dengan amanat konstitusi.

“Revisi UU Zakat, terlebih setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024 memberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang tersebut, harus menjadi momentum menghadirkan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Salah satu hal yang layak dikaji adalah menjadikan zakat sebagai tax credit, bukan lagi sekadar tax deduction,” ujar HNW.

Saat ini, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Menurut HNW, skema tersebut masih menyisakan beban ganda bagi sebagian umat Islam yang berkewajiban menunaikan zakat sekaligus membayar pajak sebagai warga negara.

Karena itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR mengkaji mekanisme yang lebih proporsional agar kewajiban beragama dan kewajiban perpajakan dapat berjalan secara harmonis.

HNW mengakui masih terdapat kekhawatiran bahwa penerapan zakat sebagai tax credit dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Namun, menurutnya, kekhawatiran tersebut harus dijawab melalui kajian akademis dan ekonomi yang komprehensif, termasuk dengan mempelajari praktik pengelolaan zakat dan pajak di berbagai negara.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk mengurangi kewajiban pajak masyarakat, melainkan meningkatkan kepatuhan terhadap dua kewajiban sekaligus, yakni sebagai warga negara dan sebagai umat beragama.

“Yang perlu dibangun adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebagai kewajiban warga negara dan membayar zakat sebagai kewajiban agama yang dijamin konstitusi. Dengan desain kebijakan yang tepat, integrasi zakat dan pajak justru dapat meningkatkan kepatuhan terhadap keduanya,” katanya.

Selain mendorong perubahan kebijakan zakat, HNW juga menilai pemerintah perlu terus memperkuat sistem perpajakan nasional, termasuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia agar ruang fiskal negara semakin kuat.

Dengan demikian, reformasi perpajakan dan pembaruan sistem pengelolaan zakat dapat berjalan secara beriringan tanpa mengganggu stabilitas penerimaan negara.

HNW menegaskan bahwa penyaluran zakat kepada fakir miskin, mustahik, dan kelompok masyarakat yang berhak menerima tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial.

Ia mengingatkan bahwa negara tetap memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu.

“Zakat tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk mengurangi tanggung jawab konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara,” tegasnya.

Menurut HNW, integrasi yang lebih baik antara sistem zakat dan perpajakan dapat membantu negara mencapai tujuan pembangunan nasional sekaligus mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Ia juga menilai kebijakan zakat sebagai tax credit sejalan dengan nilai sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena memberikan perlakuan yang lebih adil kepada masyarakat Muslim yang menjalankan kewajiban zakat sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan.

HNW berharap pembahasan revisi UU Pengelolaan Zakat dapat berlangsung secara komprehensif sehingga menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat tata kelola zakat nasional, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta mendukung terciptanya sistem fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.(dhil)

HNW Ajak BKPRMI Kampanyekan “Jakarta Kota Halal Global” pada Musywil XIII DKI Jakarta

Editor : Affandy — Mon, 13 Jul 2026 14:37:35 +0000

Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengajak Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) DKI Jakarta mengambil peran strategis dalam menyongsong usia lima abad Jakarta dengan mengampanyekan konsep “Jakarta Kota Halal Global”. Gagasan tersebut dinilai selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada sejarah, budaya, dan identitas keislaman.

Ajakan itu disampaikan HNW saat membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) XIII BKPRMI DKI Jakarta yang turut dihadiri Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, Ketua DPW BKPRMI DKI Jakarta Nanang Jahidin, Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta Fajar Eko Satriyo, serta Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan BPJPH M. Tajussalatin dalam rangkaian Sosialisasi Sertifikasi Halal di Indonesia.

Menurut HNW, penguatan identitas Jakarta sebagai Kota Halal Global tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga membuka peluang besar dalam pengembangan industri halal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat karakter ibu kota sebagai kota global yang berkebudayaan.

“Jakarta hari ini mengusung visi sebagai Kota Global yang Berkebudayaan. Menurut saya akan positif bila diperkuat dengan mengampanyekan Jakarta sebagai Kota Halal Global. Jakarta memiliki akar sejarah terkait kehalalan yang kuat, bahkan nama Jakarta berasal dari Jayakarta yang dikaitkan dengan semangat kemenangan sebagaimana termuat dalam Al-Qur’an,” ujar HNW.

HNW menilai BKPRMI memiliki posisi penting dalam mendukung terwujudnya visi tersebut. Dengan ribuan masjid, musala, dan majelis taklim yang tersebar di Jakarta, ditambah sekitar empat juta penduduk usia 15 hingga 39 tahun, menurutnya terdapat potensi besar untuk membangun gerakan dakwah dan pemberdayaan generasi muda berbasis masjid.

Data yang disampaikan HNW menunjukkan DKI Jakarta memiliki sekitar 3.798 masjid, 4.057 musala, serta 4.955 majelis taklim yang dapat menjadi pusat pembinaan masyarakat dan penguatan karakter generasi muda.

Ia pun mengusulkan tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus kepengurusan BKPRMI DKI Jakarta ke depan.

Agenda pertama adalah memperkuat kampanye Jakarta sebagai Kota Halal Global. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi identitas yang membedakan Jakarta di tingkat internasional tanpa meninggalkan nilai budaya dan sejarahnya.

Agenda kedua yang disoroti HNW adalah menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat pembinaan anak-anak, remaja, dan generasi muda.

Ia mengingatkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari maraknya judi online, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, tawuran, kecanduan digital, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.

Karena itu, menurut HNW, BKPRMI harus mengambil peran lebih aktif dalam menghadirkan kegiatan positif berbasis masjid agar generasi muda memiliki lingkungan yang sehat, religius, dan produktif.

“Masjid harus kembali menjadi pusat pembinaan generasi muda. BKPRMI memiliki posisi yang sangat strategis untuk menghadirkan solusi melalui gerakan remaja dan pemuda masjid agar semakin banyak generasi muda yang tumbuh dengan akhlak yang baik sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Agenda ketiga yang menjadi perhatian HNW adalah pemberantasan buta huruf Al-Qur’an.

Ia mengutip hasil riset Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2023 yang menunjukkan angka buta aksara Al-Qur’an secara nasional masih mencapai 72,25 persen.

Untuk itu, HNW mengusulkan agar BKPRMI DKI Jakarta memulai pemetaan kondisi tersebut melalui survei tingkat kemampuan membaca Al-Qur’an di Jakarta. Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah maupun Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan pembinaan umat.

“Data tersebut akan sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Bagaimana mungkin kita ingin membangun generasi Qurani apabila kondisi riilnya saja belum dipetakan secara baik,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, HNW berharap Musyawarah Wilayah XIII BKPRMI DKI Jakarta mampu melahirkan kepengurusan baru yang semakin solid dalam menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sekaligus pembinaan generasi muda.

Ia optimistis, apabila masjid semakin aktif dan Al-Qur’an semakin dekat dengan kehidupan generasi muda, maka Jakarta tidak hanya akan berkembang sebagai kota global, tetapi juga menjadi Kota Halal Global yang mampu menghadirkan kemajuan ekonomi, akhlak, dan peradaban.

“Kalau masjid hidup, remaja dan pemuda masjid aktif bergerak, serta Al-Qur’an semakin dekat dengan kehidupan generasi muda, insya Allah Jakarta tidak hanya menjadi Kota Global, tetapi juga layak menjadi Kota Halal Global yang menghadirkan keberkahan melalui kemajuan ekonomi sekaligus kemajuan akhlak dan peradaban,” pungkas Hidayat Nur Wahid.(dhil)