Menaker mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kerja bersama pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam membangun dialog sosial.

“Capaian ini mencerminkan dialog sosial di Indonesia terwujud serta terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Menaker Yassierli dalam silaturahmi bersama Delegasi Tripartit Indonesia di sela-sela ILC ke-114, Jenewa, Selasa (9/6/2026).

Menaker menyampaikan, capaian ini penting bagi masyarakat karena hubungan industrial yang kondusif berdampak langsung pada dunia kerja sehari-hari. Ketika pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki ruang dialog yang sehat, persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih terbuka, penyelesaian masalah kerja memiliki saluran yang jelas, dan keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker juga menekankan pentingnya soliditas Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114.

Menurut Menaker, komposisi perwakilan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan dialog sosial sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan yang menyangkut pekerja dan dunia usaha, kata Menaker, perlu dibangun melalui keterlibatan para pihak agar lebih adil, realistis, dan dapat dilaksanakan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kemitraan tripartit Indonesia, sekaligus memperteguh komitmen kita dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Menaker.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pekerja/buruh dan pengusaha atas kontribusi aktif dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial nasional, termasuk dalam pelaksanaan May Day 2026 yang berlangsung aman dan tertib.

Menaker menilai, soliditas tripartit semakin penting di tengah perubahan dunia kerja global. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), ekonomi platform, transisi hijau, dan perubahan demografi menghadirkan tantangan baru bagi pelindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, serta keberlangsungan usaha.

Karena itu, Indonesia memandang transformasi dunia kerja perlu dikelola secara inklusif melalui penguatan dialog sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial, serta penerapan standar ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan norma internasional.

Sejumlah agenda strategis ILC ke-114 juga menjadi perhatian Indonesia, antara lain pembahasan standar kerja layak dalam platform economy, kesetaraan gender di dunia kerja, penguatan dialog sosial dan tripartisme, serta laporan implementasi konvensi dan rekomendasi ILO.

Menaker menegaskan, partisipasi Indonesia dalam ILC tidak hanya untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan global yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

“Seluruh Delegasi Indonesia perlu terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan aktif membangun kolaborasi dengan negara-negara sahabat selama pelaksanaan konferensi ini,” kata Menaker. (Riz)

Afriansyah menegaskan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pelindungan lebih baik terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

“Pandemi ini telah mengungkap betapa rentannya para pekerja terhadap risiko biologis. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk melindungi mereka dari ancaman ini sangat diperlukan,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menghadiri penutupan ILC sesi ke-112, Jenewa, Jumat, (14/6/2024).

ILO tengah menyusun sebuah Konvensi yang akan mengatur tanggung jawab pemerintah, swasta, dan pekerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bahaya biologis dalam dunia kerja.

Rancangan konvensi juga memuat elemen pengumpulan data, implementasi standar keselamatan kerja terkait bahaya biologis, penggunaan teknologi dan inovasi dalam mengatasi ancaman biologis, pelatihan dan edukasi pekerja mengenai protokol keselamatan biologis, serta kolaborasi internasional untuk kesiapan menghadapi krisis seperti pandemi.

“Dunia perlu mengadopsi standar keselamatan kerja yang sejalan dengan pembangunan arsitektur global di bidang kesehatan untuk mengantisipasi krisis kesehatan di masa depan,” kata Afriansyah.

Lebih lanjut, Afriansyah juga menyoroti pentingnya memperkuat prinsip-prinsip dasar dan hak-hak di tempat kerja, seperti kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi. Ia mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen global terhadap prinsip-prinsip ini melalui penegakan hukum, kebijakan yang efektif, dan partisipasi publik melalui dialog sosial.

“Kami harus bekerja sama untuk menegakkan hak-hak dasar pekerja dan memastikan bahwa setiap pekerja diperlakukan dengan adil dan bermartabat,” tegasnya.

Afriansyah juga menekankan pentingnya kepedulian untuk sektor ekonomi perawatan. Ekonomi perawatan adalah istilah yang merujuk pada sektor ekonomi yang mencakup semua pekerjaan yang terkait dengan perawatan orang lain, baik itu anak-anak, orang tua, orang sakit, maupun orang dengan kebutuhan khusus (disabilitas). Ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti pengasuhan anak, perawatan lansia, perawatan kesehatan di rumah, dan pekerjaan di rumah tangga. Ekonomi perawatan mencakup pekerjaan yang dilakukan baik di sektor formal, seperti di rumah sakit atau fasilitas perawatan, maupun di sektor informal, seperti perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga di rumah.

Sektor ini sering kali diabaikan, padahal sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti perlunya peningkatan kondisi kerja dan upah bagi pekerja di sektor ini serta pentingnya kesetaraan gender dalam ekonomi perawatan.

“Pengakuan dan penghargaan yang layak harus diberikan kepada pekerja di sektor perawatan. Mereka adalah tulang punggung kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Afriansyah. (ris)

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa pemilihan ini diadakan sesuai dengan pasal 7 Konstitusi ILO, dimana negara anggota ILO bertugas memilih anggota GB untuk masa jabatan tiga tahun. Tujuan dari pemilihan anggota GB adalah untuk memastikan adanya perwakilan yang adil dan efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ketenagakerjaan global.

“Governing Body berperan penting dalam menetapkan arah strategis dan mengawasi pelaksanaan program-program ILO,” kata Sekjen Anwar Sanusi, Jenewa, Jumat (7/6/2024).

Pada pemilihan kali ini, Indonesia memilih Brunei Darussalam sebagai anggota tetap (Regular Member) untuk wilayah Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memberikan suara untuk kandidat anggota pengganti (Deputy Member) dari ASEAN, yaitu Malaysia, Laos, dan Filipina.

“Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional di bidang ketenagakerjaan,” kata Anwar.

Tidak hanya berfokus pada negara-negara ASEAN, Indonesia juga memberikan suara kepada Kuba sebagai anggota pengganti untuk wilayah Amerika. Dukungan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Kuba.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia turut memberikan suara kepada negara-negara lain di luar ASEAN yang masuk dalam daftar konsensus wilayah Asia Pasifik. Daftar negara yang didukung oleh Indonesia meliputi anggota tetap dari Bangladesh, Oman, dan Korea Selatan, serta anggota pengganti dari Australia, Iran, Irak, Nepal, dan Qatar.

Pemungutan suara dilakukan secara elektronik. Proses ini diharapkan berjalan lancar dan transparan, memastikan bahwa anggota GB terpilih dapat berkontribusi secara efektif dalam peningkatan kondisi ketenagakerjaan global.

Anwar menyatakan bahwa partisipasi aktif Indonesia dalam pemilihan ini menunjukkan komitmen negara dalam mendukung tujuan ILO untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan adil bagi semua.

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam forum internasional seperti ILC demi tercapainya kondisi kerja yang lebih baik dan berkeadilan serta mengedepankan aspirasi ASEAN di ILO,” pungkasnya.

Dari hasil pemilihan, Brunei Darussalam terpilih menjadi anggota tetap (Regular Member) GB ILO Juni 2024 – Juni 2027 untuk wilayah Asia Pasifik. (ris)