Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam Joint Arab-Islamic Ministerial Meeting on Jerusalem yang digelar di sela-sela Sidang Ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Jumat (25/9/2026) waktu setempat.

Menurut Sugiono, pembatasan hingga pelarangan impor produk dari permukiman tersebut dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk merespons pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Kebijakan tersebut, kata dia, perlu dilakukan sesuai hukum internasional dan kerangka hukum nasional masing-masing negara.

Dukungan Indonesia terhadap pembatasan perdagangan produk dari permukiman Israel juga telah disampaikan sebelumnya.

Pada 10 September 2026, Indonesia bersama Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan dukungan terhadap keputusan Inggris yang melarang impor barang dari wilayah permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Kedelapan negara tersebut berharap langkah yang diambil Inggris dapat diikuti oleh negara-negara lain di komunitas internasional.

Indonesia dan negara-negara tersebut mengaitkan langkah itu dengan sejumlah instrumen hukum internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 Tahun 2016 serta Pendapat Hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli 2024.

Resolusi DK PBB 2334 membahas status permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur. Sementara itu, ICJ pada 2024 mengeluarkan pendapat hukum terkait konsekuensi hukum dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Dalam pertemuan di New York, Sugiono juga menyampaikan sikap Indonesia terhadap rencana perluasan permukiman Israel di Yerusalem.

Indonesia menilai perluasan permukiman tersebut dapat semakin mempersulit upaya mewujudkan negara Palestina yang berdaulat serta prospek solusi dua negara (Two-State Solution).

Dalam berbagai forum di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81, Sugiono juga menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang dinilai melakukan pelanggaran.

Indonesia juga mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk memperkuat koordinasi dalam merespons perkembangan situasi di Palestina.

Sugiono sebelumnya menyampaikan bahwa persatuan negara-negara anggota OKI diperlukan untuk memperkuat kerja sama dalam menyuarakan kepentingan dunia Islam, terutama terkait kemerdekaan Palestina.

Menurut dia, kekerasan yang masih terjadi di Gaza serta perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur menjadi salah satu hambatan dalam upaya mewujudkan solusi dua negara.

Indonesia juga mendorong agar dukungan politik terhadap Palestina diterjemahkan menjadi langkah yang terkoordinasi untuk melindungi kenegaraan Palestina, menegakkan hukum internasional, dan mengakhiri pendudukan.

Dalam konteks tersebut, usulan pembatasan atau pelarangan impor produk yang berasal dari permukiman Israel menjadi salah satu bentuk langkah yang disampaikan Indonesia dalam forum diplomatik tersebut.

Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB pada Sabtu (26/9/2026) malam waktu New York.(dhil/kmps)