Grafik penderita ISPA diprediksi masih terus bergerak naik seiring dengan paparan kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi di lapangan. Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, mengungkapkan bahwa lonjakan kasus terjadi setiap hari di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan daerah.

“Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan sebanyak 3.906 kasus baru berdasarkan data pemantauan per 2 November 2026 sore pukul 16.00 WIB,” jelas Widyawati dalam siaran Info Bencana Terkini di kanal YouTube BNPB, Rabu (4/11/2026).

Sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna serta kondisi fisik yang melemah membuat kelompok anak-anak dan lansia paling rentan menanggung dampak racun dari asap karhutla.

Berdasarkan pemetaan data Kemenkes, rincian kasus pada kelompok umur rentan meliputi:

• Anak Usia Balita (0–5 Tahun): 91.913 kasus.

• Anak Usia Sekolah (6–9 Tahun): 87.704 kasus.

• Kelompok Lansia (di atas 60 Tahun): 56.092 kasus.

Selain itu, Kemenkes juga memberikan perhatian intensif bagi kelompok dengan kondisi khusus:

• Ibu Hamil: 590 orang berisiko mengalami komplikasi kehamilan akibat polusi udara beracun.

• Penderita Asma: 1.530 orang rentan mengalami serangan pernapasan berulang.

• Pekerja Luar Ruangan (Outdoor Workers): 8.086 orang terpapar langsung asap saat beraktivitas harian.

“Wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling besar mencakup Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, Pekanbaru di Riau, dan Pontianak di Kalimantan Barat,” ujar Widyawati.

Selain merusak sistem pernapasan, partikel abu dan debu sisa pembakaran hutan memicu peradangan pada organ penglihatan. Kemenkes mengingatkan masyarakat agar tidak menggosok mata saat terasa perih karena berisiko memicu infeksi lanjutan.

“Paparan asap dan partikel debu juga menyebabkan iritasi pada mata, karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari paparan asap dan tidak menggosok mata ketika terasa perih atau gatal,” imbaunya.

Menanggapi krisis kesehatan ini, pemerintah daerah bersama Kemenkes terus menyalurkan bantuan fasilitas kesehatan darurat. Di Provinsi Riau, sedikitnya 10 unit rumah oksigen telah disiagakan untuk membantu warga yang mengalami sesak napas.

Kemenkes menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keterjangkauan dan kemudahan jangkauan pasokan oksigen bersih bagi masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan tepat sasaran.(dhil/dtk)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan bahwa buruknya kualitas udara menjadi salah satu faktor pemicu utama meningkatnya penularan penyakit saluran pernapasan di ruang publik.

“Sebenarnya karena terkait Air Quality Index, Tangsel ini ada pada posisi unhealthy (tidak sehat) juga,” tutur dr. Allin saat ditemui di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Tangsel, Rabu (21/10/2026).

Meski angka mingguan terbilang tinggi, dr. Allin menilai pergerakan kasus ISPA tersebut tidak serta-merta menggambarkan adanya lonjakan luar biasa yang mengkhawatirkan. Menurutnya, dinamika kasus mingguan saat ini masih relatif identik dengan pola musiman pada periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.

“Kenaikannya per minggu tidak besar, harus lihat data. Artinya, kita tidak bisa bilang bahwa ini kenaikan (yang luar biasa), jadi biasa saja kalau melihat tren yang sama dari bulan yang sama di tahun lalu,” terang dr. Allin.

Dinkes Tangsel terus memantau pergerakan kasus ISPA secara intensif. Fenomena ISPA di Tangsel sempat menjadi perhatian khusus karena peningkatan kasus juga terjadi bersamaan dengan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang melintas di wilayah Tangsel beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR):

• Pekan ke-34 ke Pekan ke-35 (Per 9 September 2026): Kasus ISPA sempat melonjak sebesar 19,8 persen dalam sepekan, naik dari 4.844 kasus menjadi 5.802 kasus.

• Total Kumulatif (1 Januari – Pekan ke-35 2026): Akumulasi keseluruhan kasus ISPA di Kota Tangerang Selatan telah mencapai 148.370 kasus.

Guna menekan angka penularan yang lebih meluas di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengimbau masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif, antara lain:

• Konsisten menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh.

• Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam aktivitas sehari-hari.

• Menggunakan masker dan membatasi paparan langsung terhadap udara luar yang tercemar.(dhl/kmps)

Menkes menegaskan bahwa pemenuhan logistik dan layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla tidak boleh tertunda serta memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah (pemda).

“Seluruh Puskesmas di wilayah terdampak wajib membuka layanan rumah oksigen dan menjamin ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penanganan ISPA dan diare,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam edaran resmi Kemenkes.

Guna menunjang kesiapsiagaan di lapangan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mendistribusikan logistik kesehatan dalam jumlah besar ke berbagai wilayah terdampak:

• Masker Tambahan: Kemenkes menyalurkan 500.000 masker untuk setiap provinsi yang terdampak kabut asap.

• Perangkat Oksigen: Pengiriman unit oxygen concentrator (OC) ke fasilitas layanan kesehatan guna mendukung operasional rumah oksigen di Puskesmas.

• Pasokan Obat-obatan: Menjamin ketersediaan obat-obatan esensial, terutama obat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan pencernaan/diare.

Mengingat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tenaga kesehatan lokal menggelar program penjangkauan Posyandu langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door).

Layanan penjangkauan ini diprioritaskan bagi kelompok rentan yang paling rawan terdampak paparan asap tebal:

1. Bayi dan Anak-Anak

2. Ibu Hamil

3. Lanjut Usia (Lansia)

Langkah jemput bola ini memastikan kelompok masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan tetap mendapatkan pemantauan medis dan bantuan oksigen jika diperlukan.

Untuk mengawal efektivitas penanganan di lapangan, Kemenkes menerjunkan tim khusus dari Pusat Krisis Kesehatan (Puskris). Tim ini bertugas memperkuat koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat.

Fokus utama tim Puskris meliputi:

• Memantau dan memastikan penyaluran bantuan logistik berjalan tepat sasaran.

• Mengawasi kinerja dan operasional rumah oksigen di tingkat Puskesmas.

• Meninjau langsung kondisi warga untuk memetakan kebutuhan medis secara terpadu dan responsif sesuai dinamika daerah.(dhil/dtk)

Angka ini melonjak signifikan dari posisi sebelumnya pada Rabu (14/10/2026) yang mencatat 277.075 kasus. Paparan kabut asap tebal terus mengancam kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

Paparan partikel berbahaya dari kabut asap karhutla sangat memukul kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia yang daya tahan tubuhnya cenderung lebih rapuh. Dari total 306.309 kasus kumulatif yang tercatat, rincian demografi terdampak meliputi:

• Anak usia 6–9 tahun: 77.022 kasus (kelompok terbanyak)

• Balita (0–5 tahun): 69.015 kasus

• Lanjut Usia (Lansia): 49.680 kasus

• Pengidap Asma: 22 kasus

Kondisi ini menegaskan bahaya laten asap karhutla terhadap tumbuh kembang dan saluran pernapasan anak-anak, serta risiko komplikasi pada penderita penyakit pernapasan bawaan.

Meskipun angka penambahan kasus harian pada 17 Oktober sedikit melandai dibanding hari sebelumnya, akumulasi kasus mingguan masih tergolong sangat tinggi.

Meskipun secara akumulatif angka kasus cukup memprihatinkan, Kemenkes RI melaporkan adanya tren penurunan penambahan kasus harian di sejumlah wilayah akibat penanganan dan kondisi cuaca lokal yang membaik.

Wilayah dengan Tren Penurunan:

• Kalimantan Barat

• Kalimantan Tengah

• Kalimantan Selatan

• Kalimantan Timur

• Sumatera Selatan

Wilayah yang Masih Mengalami Peningkatan:

• Riau — Menjadi perhatian khusus karena tren penambahan kasus ISPA di wilayah ini dilaporkan masih terus merangkak naik.

Kemenkes mengingatkan masyarakat yang berada di kawasan terdampak karhutla untuk memperketat protokol kesehatan mandiri. Paparan asap mengandung partikel particulate matter (PM2.5) yang dapat memicu peradangan saluran pernapasan.

Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, selalu menggunakan masker standar medis/N95 saat harus keluar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala batuk, sesak napas, atau iritasi tenggorokan.(dhil/dtk)

Sejumlah provinsi telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat sebagai langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap kesehatan lebih dari 13 juta penduduk.

“Asap Karhutla mengandung partikel halus PM.25, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Paparannya dapat menyebabkan ISPA, iritasi mata/kulit, perburukan Asma dan PPOK, serta peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke,” ucap Kemenkes dari Instagram resmi pada Rabu (14/10/2026).

Kemenkes mengingatkan agar perlindungan lebih diperhatikan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak asap karhutla. “Perlindungan diutamakan bagi kelompok anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma/PPOK, serta pekerja luar ruangan,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, Kemenkes telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menyalurkan berbagai perlengkapan medis, obat-obatan, serta kebutuhan kesehatan lainnya.

Adapun bantuan yang telah didistribusikan meliputi: 2.892.040 masker, 280 unit oxygen concentrator (OC), 100 buah face shield, 36 tabung oxycan, 41 ribu pasang sarung tangan medis, 9 buah air purifier, 4.908 APD, 350 dus PMT (pemberian makanan tambahan), Obat-obatan dan vitamin. “Pemerintah telah siagakan sebanyak 1.691 puskesmas dan 36 RS rujukan yang siap berikan pelayanan untuk menangani berbagai dampak kesehatan akibat Karhutla,” kata Kemenkes.

Selain fasilitas kesehatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pos kesehatan dan ruang oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan. Program “Oase Udara” turut tersedia di sejumlah wilayah Kalimantan untuk membantu memastikan ketersediaan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan. “Selain itu, tersedia juga Pos Kesehatan dan ruang oksigen, serta program “Oase Udara” di beberapa wilayah di Kalimantan untuk menjamin pasokan oksigen bagi warga yang sesak napas,” lanjutnya. (dtk/mmr)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 3.405.489 jiwa terdampak langsung asap karhutla yang terjadi di sejumlah daerah.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengatakan enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sebagai langkah antisipasi terhadap dampak yang lebih luas.

“Akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan beberapa provinsi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, seperti Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ujar Agus dalam konferensi pers, Rabu (26/8/2026).

Wilayah yang terdampak karhutla mencakup sejumlah kabupaten dan kota. Di Riau, terdapat 12 kabupaten/kota yang terdampak, sedangkan Jambi mencatat 11 kabupaten/kota.

Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan cakupan terdampak cukup luas, yakni 17 kabupaten/kota. Sementara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing mencatat 14 kabupaten/kota terdampak.

Adapun Kalimantan Selatan mencatat 13 kabupaten/kota dan Kalimantan Timur sebanyak 10 kabupaten/kota.

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara. Asap dari karhutla menyebabkan pencemaran udara dan meningkatkan nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di sejumlah daerah.

Di Sumatera Selatan, terdapat tiga kabupaten/kota yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara di Kalimantan Tengah, empat kabupaten/kota tercatat memiliki kualitas udara dalam kategori yang sama.

Buruknya kualitas udara akibat asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit yang mengalami peningkatan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Di Kalimantan Tengah, tercatat peningkatan kasus ISPA sebanyak 3.003 kasus. Sementara di Kalimantan Barat, total kasus ISPA sepanjang 1 Januari hingga 7 Agustus 2026 mencapai 165.747 kasus.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Selatan. Selain mencatat 18.423 kasus ISPA, daerah tersebut juga melaporkan sejumlah penyakit lain yang berkaitan dengan gangguan kesehatan masyarakat.

Rinciannya meliputi 4.107 kasus diare akut, 1.232 kasus pneumonia, 1.175 kasus suspek demam tifoid, serta 761 kasus influenza-like illness (ILI).

Sementara itu, di Riau pada periode 1-23 Agustus 2026 tercatat 2.182 kasus ISPA. Selain itu, terdapat 55 kasus asma, 42 kasus iritasi kulit, 16 kasus konjungtivitis, dan 15 kasus pneumonia.

Besarnya jumlah masyarakat yang terdampak membuat penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan kesehatan warga.

Paparan asap dalam jangka waktu tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.

Karena itu, kondisi kualitas udara menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan langkah perlindungan masyarakat di wilayah yang terdampak karhutla.

Dengan lebih dari 3,4 juta jiwa terdampak langsung asap, peningkatan kasus ISPA di berbagai daerah menjadi sinyal bahwa dampak karhutla telah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat penanganan serius dan terkoordinasi.

Pemerintah pun perlu memastikan upaya pengendalian karhutla berjalan bersamaan dengan mitigasi dampak asap, sehingga masyarakat di wilayah terdampak dapat terlindungi dari risiko kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.(dhil/dtk)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Chaerijah, menjelaskan bahwa kebijakan PJJ akan diserahkan kepada setiap sekolah di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kasus ISPA yang terus terjadi di Kota Depok. Menurut catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, terjadi peningkatan jumlah kasus ISPA sebesar 60 persen selama dua bulan terakhir. Para penderita ISPA ini terutama adalah balita dan anak-anak.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan imbauan terkait pelaksanaan PJJ sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran udara di wilayah Jabodetabek. Instruksi tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek.

Siti Chaerijah menjelaskan, “Kami menunggu kesiapan sekolah. Work From Home (WFH) sebanyak 30 persen ini juga yang menjadi kesulitannya.” Meskipun demikian, pihaknya tetap memberikan fleksibilitas kepada sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk menerapkan PJJ lebih awal jika dianggap perlu. “Kami menyerahkan manajemen berbasis sekolah untuk pelaksanaannya,” tambahnya.

Penerapan kebijakan PJJ ini diharapkan dapat membantu melindungi kesehatan para siswa dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Meskipun PJJ dapat membantu menjaga jarak fisik antara individu, langkah-langkah tambahan seperti penggunaan masker, ventilasi yang baik, dan peningkatan kesadaran tentang kualitas udara tetap sangat penting dalam menghadapi masalah polusi udara.

Tidak hanya di Depok, berbagai kota di wilayah Jabodetabek juga sedang menghadapi tantangan serupa dalam mengatasi dampak buruk dari pencemaran udara. Langkah-langkah konkret dalam mengurangi polusi udara, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, meningkatkan penghijauan kota, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menjadi sangat penting dalam jangka panjang.

Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan adalah dua aspek yang saling terkait. Tindakan yang diambil oleh pemerintah dan individu dalam mengatasi pencemaran udara akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan penduduk serta kualitas hidup di wilayah Jabodetabek.