Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi. Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

“Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi,” ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya, mengatakan evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Ismail melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5/2026).

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

“Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing-masing,” ujarnya. (Riz)

“Rekan-rekan harus jadi champion di perusahaan. Punya minimal satu sertifikat keahlian—boleh memilih menjadi Ahli Produktivitas, Ahli K3, atau Ahli Hubungan Industrial,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, dorongan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Ia menekankan, penguatan SP/SB tidak cukup hanya pada aspek advokasi kesejahteraan, tetapi juga perlu diperkuat melalui kompetensi yang terukur dan bisa diterapkan langsung di tempat kerja.

Yassierli menjelaskan, sertifikat kompetensi ditujukan untuk mentransformasi peran SP/SB agar turut aktif membantu perbaikan kinerja perusahaan, memperkuat budaya kerja yang aman, serta menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat.

“Ketika kompetensi itu ada, kontribusi serikat menjadi lebih nyata dimana bisa membantu menyelesaikan persoalan di lapangan dengan pendekatan yang lebih profesional,” ujarnya.

Ia menyampaikan, skema sertifikasi untuk Ahli Produktivitas dan Ahli K3 sudah tersedia. Kemnaker juga merencanakan peluncuran skema Ahli Hubungan Industrial pada pertengahan tahun 2026.

“Minimal anggota SP/SB punya satu sertifikat, sehingga terlihat gagah. Dengan sertifikat, teman-teman bisa menjadi narasumber, instruktur, konsultan, dan membantu perusahaan yang ada di Indonesia,” kata Yassierli.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga mengajak SP/SB memperkuat kolaborasi antara pemerintah, SP/SB, dan pengusaha untuk mendorong transformasi produktivitas nasional. Kolaborasi ini, lanjutnya, penting untuk menjawab tantangan dunia kerja sekaligus membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah membutuhkan dukungan rekan-rekan SP/SB. Saya yakin KSPSI mampu memainkan peran strategis sebagai mitra Kemnaker ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan komitmen organisasinya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan pekerja, seraya mendorong kemajuan perekonomian nasional. Ia juga menegaskan agenda konsolidasi internal sebagai bekal menghadapi dinamika ketenagakerjaan.

“Fokus Rakornas dan Rakernas adalah penguatan soliditas organisasi dan perumusan langkah strategis menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan,” kata Jumhur.

Melalui penguatan kompetensi anggota SP/SB, Kemnaker menilai manfaatnya langsung menyentuh kehidupan publik: tempat kerja lebih aman, masalah hubungan kerja lebih cepat ditangani secara tertib, dan produktivitas meningkat sehingga usaha lebih sehat serta peluang kerja lebih kuat. Kemnaker menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan mitra serikat pekerja dan pengusaha demi hubungan industrial yang berkeadilan. (Riz)

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI), Sabtu (31/1/2026).

“Pelibatan dokter spesialis okupasi ini penting agar kebijakan K3 mencakup perlindungan yang lebih utuh, termasuk penanganan risiko penyakit akibat kerja dan kebutuhan penanganan cedera,” ujar Yassierli.

Dokter spesialis okupasi adalah dokter yang memiliki keahlian di bidang kedokteran kerja, yang fokus pada penanganan masalah kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Perannya mencakup pemantauan kondisi kesehatan pekerja, penilaian risiko paparan di tempat kerja, hingga rekomendasi agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan tetap sehat.

Yassierli menilai penguatan peran dokter okupasi diperlukan agar kebijakan K3 tidak “berat sebelah” dan benar-benar menyentuh sisi kesehatan kerja, sejalan dengan upaya pencegahan kecelakaan.

Ia juga menekankan pembenahan K3 harus dimulai dari penguatan regulasi, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

“Salah satu pekerjaan rumah besar kita dimulai dari regulasi, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini merupakan perjuangan bersama yang tidak bisa dikerjakan sendiri,” kata Yassierli.

Dalam konteks itu, Yassierli mengajak PERDOKI beserta jejaringnya untuk aktif menyampaikan masukan dan solusi terhadap substansi regulasi K3 yang akan diperkuat. Ia menilai pelibatan dokter okupasi dalam proses penyusunan kebijakan penting agar cakupan regulasi lebih komprehensif, mencakup kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja.

Selain regulasi, Yassierli menyoroti pentingnya penguatan layanan penanganan cedera dan penyakit akibat kerja di fasilitas kesehatan.

“Terkait kecelakaan kerja dan K3, pesan saya jelas. Ayo! Kita mulai bergerak dan melakukan sesuatu secara nyata,” tegasnya.

Untuk memperkuat langkah promotif dan preventif, Yassierli menyampaikan telah meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sinergi dalam mendukung penguatan K3. Ia juga menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memiliki enam Balai K3 di berbagai wilayah yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan promotif dan preventif serta terbuka untuk kolaborasi.

“Saya mengajak dokter okupasi terlibat aktif agar K3 berjalan lebih efektif dan berkelanjutan bagi Indonesia,” tutup Yassierli. (ris)

Menurut Yassierli, reformasi ekosistem dengan meningkatkan peran serta masyarakat, asosiasi profesi, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), lembaga K3, perguruan tinggi, dan pemerhati K3.

“Kita sudah mengarah kepada persiapan sertifikasi ahli K3, kita kembalikan ke LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), ” kata Yassierli saat menjadi Keynote Speaker INDONESIAN OSH FORUM 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Salah satu terobosan yang segera dilakukan adalah melakukan kegiatan promotive-preventive K3 dengan melibatkan staf khusus Menaker dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan K3.

Yassierli mengatakan terobosan diambil karena kerja Pengawas Ketenagakerjaan belum bisa diefektifkan. Termasuk tantangan, banyaknya praktisi K3 lebih sibuk bicara sertifikasi dan pelatihan.

“SP/SB sebagai komponen yang perlu kita bangun sebagai alternatif dari stagnansi kita sekian puluh tahun terkait K3. Jadi nanti buruh demo bukan hanya upah, tapi juga menuntut K3 di tempat kerja, ” katanya.

Yassierli menambahkan bagaimana mereformasi praktik yang sudah berlangsung puluhan tahun, mulai dari Kementerian hingga PJ3K. Ia menilai sulit membangun negara, apabila interestnya (kepentingan-red) lebih kepada bisnis ya susah.

Yassierli berharap Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) juga aktif memberikan rekomendasi tentang praktik sertifikasi K3 yang memiliki 17 layanan. “Ga usah basa-basi sama saya. Pak Menteri itu praktiknya begini lho di lapangan, ” ujarnya.

Upaya strategis lain untuk mereformasi K3 yakni penyusunan dan pembaruan regulasi K3 sebagai roadmap revisi UU No. 1 Tahun 1970. Kemudian penguatan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3. (ris)

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlibat praktik korupsi. “Kalau ada pegawai yang terindikasi korupsi, maka akan saya copot tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker pada acara pelantikan pejabat pengawas dan pejabat fungsional, serta menyerahkan surat perintah PLT dan PLH, keputusan penugasan koordinator, subkoordinator, dan penataan pegawai di Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurut Menaker, tindakan tegas ini sejalan dengan upaya menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menjelaskan, pegawai yang terbukti terlibat langsung akan dicopot, sementara yang terlibat secara tidak langsung akan dirotasi. Apabila di kemudian hari terbukti bersalah, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Korupsi bukan hanya soal merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa berbentuk suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. Semua ini harus kita perangi bersama,” ujarnya.

Menaker juga mengajak seluruh direktorat di lingkungan Kemnaker untuk berkolaborasi menjaga marwah dan kebanggaan institusi. “Ayo kita bekerja sama, kita kolaborasi memerangi korupsi. Misi saya adalah menegakkan kembali kebanggaan dan marwah Kemnaker,” katanya.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Pengawas (Eselon IV), yaitu Kasubbag TU Direktorat Bina Kelembagaan K3 dan Kasubbag TU Direktorat Bina Pengujian K3, serta satu orang Pejabat Fungsional Penguji K3 Ahli Muda.

Selain itu, turut dilakukan penyerahan Surat Perintah PLT dan PLH di lingkungan Ditjen Binwasnaker kepada PLT Dirjen Binwasnaker Ismail Pakaya, PLT Direktur Binwas Uji Rinaldi Umar, dan PLH Sekretaris Ditjen Binwasnaker Yuli Adiratna. Acara juga dilanjutkan dengan penyerahan Surat Penugasan Koordinator dan Subkoordinator, serta penataan pegawai di Ditjen Binwasnaker K3. (ris)

Kunjungan ini merupakan bagian dari arahan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk memastikan tata kelola yang baik dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri-industri berisiko tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenaker berharap industri smelter dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat,” ujar Wamenaker.

Wamenaker juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif. Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan bahwa insiden kecelakaan kerja yang terjadi di smelter beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran penting. “Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan.

Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling.

Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja ini, Wamenaker mengadakan dialog dengan para tenant IMIP, meninjau PT DSI dan PT ZTNE yang berada di kawasan IMIP, dan diakhiri dengan dialog bersama serikat pekerja. (Riski Astuti)

“Bagi perusahaan besar, saya rasa pelaksanaan K3 sudah tidak diragukan lagi kesadaran dan kemampuannya. Ke depan mohon juga diinisasi dan terus ditingkatkan pelaksanaan K3 pada perusahaan-perusahaan mikro dan kecil, yang rentan terjadi kecelakaan, ” ujar Wamenaker Afriansyah Noor dalam acara Penyerahan Penghargaan K3 Tahun 2024 di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/10/2024).

Menurut Afriansyah, K3 adalah salah satu isu yang mampu menjembatani kedua kepentingan pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha serta kunci untuk meningkatkan produktivitas. Bagi Kemnaker, penguatan budaya K3 menjadi suatu mindset yang akan senantiasa terus dikembangkan.

Afriansyah Noor menambahkan bahwa K3 adalah salah satu investasi utama bagi perusahaan maupun pekerja. K3 akan memberikan kesejahteraan bagi pekerja serta akan membantu peningkatan produktivitas perusahaan

‘Saya sangat mengapresiasi acara hari ini dalam rangka memberikan motivasi kepada perusahaan tentang K3, sehingga yang berhasil akan diberikan penghargaan (reward). Sementara yang melanggar tentunya dapat dilakukan tindakan hukum (punishment), ” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja (termasuk di antaranya penyakit akibat kerja/PAK) diketahui terus meningkat. Pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja berjumlah 234.371 kasus dan tahun 2022 angka kecelakaan kerja 298.137 kasus. Sedangkan yang terbaru hingga Oktober tahun 2023 jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 370.747 kasus.

Afriansyah berharap semua masyarakat semakin memahami untuk segera memulai budaya K3 dengan langkah yang sederhana, mudah lagi murah.

“Sebagai contoh antara lain membersihkan tempat kerja satu kali satu hari secara teratur akan menyumbang menurunnya jumlah pekerja/buruh yang sakit karena terpapar debu, terjatuh karena lantai yang licin, dan lain-lain, ” katanya. (Riski Astuti)

Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.

Kesepakatan kerjasama dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Pembinanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemnaker, Fahrurozi dan President of KOSHA, Ahn Jongjoo di Jakarta, Selasa (25/6/2024)

Pada kesempatan itu, Fahrurozi mengatakan bahwa Kemnaker sangat antusias dan terbuka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam bidang K3. Ia menyakini kolaborasi tersebut akan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.

“Kami berharap dengan pelaksanaan penandatanganan Implementing Agreement Project Peningkatan Kebijakan K3 di Indonesia antara Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker dan KOSHA ini akan memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam perbaikan kebijakan K3 di Indonesia,” ucap Fahrurozi.

Ia menyatakan bahwa Kemnaker terus berupaya menerapkan kebijakan dan peraturan K3 yang kokoh untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja mengingat industri yang ada di Indonesia sangat beragam dan dinamis. Selain itu, sifat evolusioner pekerjaan, kemajuan teknologi, dan risiko yang muncul juga menuntut pendekatan proaktif dan adaptif dalam pengelolaan K3.

“Oleh karena itu, kami berharap dapat memperoleh manfaat keahlian KOSHA dalam penelitian K3, pelatihan, dan pengembangan kebijakan. Selain harapan tersebut, kami juga berusaha untuk meningkatkan efektivitas kerangka kerja regulasi kami, memperkuat upaya pengembangan kapasitas, dan memupuk budaya K3 di seluruh tempat kerja,” ucapnya. (ris)

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menekankan bahwa kanker serviks merupakan jenis kanker kedua terbanyak yang ditemukan di Indonesia setelah kanker payudara. Ia merujuk Data dari The International Agency for Research on Cancer (IARC), pada tahun 2022 terdapat 408.661 kasus baru dan 242.988 kematian akibat kanker di Indonesia. IARC juga memprediksi peningkatan 77% kasus kanker pada tahun 2050.

“Untuk menekan jumlah penderita kanker serviks, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim yang berisi empat pilar utama: layanan vaksinasi, skrining, dan tata laksana; edukasi, pelatihan, dan penyuluhan; kemajuan teknologi dan monitoring; serta pengelolaan dan kebijakan,” kata Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengatakan, OASE Kabinet Indonesia Maju dan Kemnaker telah berkolaborasi dalam mengoptimalkan program deteksi dini kanker serviks. Sejak 2015 hingga 2024, program ini telah menjangkau 20.440 pekerja perempuan di 14 perusahaan, termasuk PT Sri Rezeki Isman, Tbk di Surakarta, dan PT Bina Busana Internusa di Semarang.

Dalam acara tersebut, Ida juga menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan IVA secara rutin bagi perempuan yang telah aktif secara seksual. Skrining rutin dapat mendeteksi perubahan pada serviks sebelum berkembang menjadi kanker, memungkinkan penanganan dini dan meningkatkan kemungkinan kesembuhan 100%.

“Acara ini merupakan bagian dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lebih luas, di mana peran serta pengusaha dan kerjasama dengan pemerintah sangat penting untuk mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk., menambahkan, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kemnaker dan OASE Kabinet Indonesia Maju tersebut, serta berharap dapat meningkat pelindungan bagi tenaga kerja perempuan.

“Sebagai perusahaan yang peduli dengan kesehatan karyawan, kami sangat mendukung acara ini. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif kepada para perempuan khususnya tenaga kerja perempuan di Indonesia,” katanya. (ris)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, saat ini kecelakaan kerja di sektor minyak dan gas masih relatif tinggi, diantaranya berupa kebakaran, peledakan, runtuhnya konstruksi, serta keracunan bahan kimia.

“Kecelakaan dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan menimpa siapa saja,  termasuk juga pada pekerjaan yang berhubungan dengan migas mulai dari hulu sampai ke hilir,” kata Wamenaker Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Dialog Ketenagakerjaan bagi Perusahaan yang Bergerak Pada Sektor Hulu Migas di Wilayah Provinsi Jambi, Senin (27/3/2023).

Wamen Afriansyah menyebut,  K3 telah menjadi isu nasional maupun internasional, di mana K3 menjadi salah satu aspek penting dalam beberapa bidang termasuk diantaranya bidang perdagangan maupun bidang yang lainnya.

“Budaya K3 merupakan salah satu budaya yang baik. Buat kami, penguatan K3 menjadi suatu mindset yang akan senantiasa terus dikembangkan,” kata Wamenaker.

Wamenaker menilai, penerapan K3 perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjamin setiap tenaga kerja di tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya.

“Ini semua bertujuan untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien agar proses produksi dapat berjalan lancar,” ucapnya. (ris)