Kapolri – Indopos

Kapolri Cek Kondisi DPRD DIY Pasca Diserang Massa Tak Dikenal Rabu Dini Hari

Editor : Memoarto — Tue, 10 Nov 2026 22:24:40 +0000

Koranindopos.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meninjau Kantor DPRD DIY, Malioboro, Kota Jogja, usai diserang massa tak dikenal. Suyudi tampak didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dilansir detikJogja pada Rabu (11/11/2026), Suyudi bersama Dasco tiba sekitar pukul 1.30 dini hari.

Setibanya di gedung dewan, Suyudi langsung meninjau puluhan orang yang diamankan dalam aksi kericuhan di jantung kota Jogja tersebut. Setelahnya, Suyudi tampak memberikan arahan kepada jajaran Polda DIY.

Usai koordinasi singkat, Suyudi dan Dasco tampak masuk ke ruang transit tamu bersama beberapa stakeholder terkait. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. “Dalam penanganan. Seperti apa penanganan anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya,” ujar Suyudi kepada wartawan di lokasi.

Suyudi mengatakan, pihaknya masih mendalami motif aksi tersebut. “Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00, ini jam 1 malam,” ungkapnya.

Sementara itu, Polda DIY mengonfirmasi setidaknya 94 orang diamankan imbas aksi ricuh di DPRD DIY. Bersama mereka juga diamankan beberapa barang bukti seperti molotov, senjata tajam, ketapel beserta gotri, hingga belasan petasan.

“Dalam penanganan aksi tersebut, petugas telah mengamankan sebanyak 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan pengrusakan fasilitas umum,” jelas Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026). (dtk/mmr)

Presiden Terima 10 Mantan Kapolri di Hambalang: Bahas Isu Strategis dan Penguatan Lintas Generasi

Editor : Affandy — Mon, 09 Nov 2026 02:16:16 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Berdasarkan siaran pers resmi Sekretariat Presiden, agenda utama pertemuan tersebut diisi dengan diskusi mendalam dan tukar pandangan mengenai berbagai isu aktual nasional serta dinamika keamanan dalam negeri.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandang mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” tulis keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Dalam tayangan video yang dirilis oleh Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara yang mengenakan pakaian safari berwarna cokelat tampak menyambut dan menyalami satu per satu para purnawirawan Jenderal Polri tersebut yang diperkenalkan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Usai sesi ramah tamah, Presiden Prabowo bersama para tamu undangan langsung melaksanakan diskusi melingkar di dalam ruangan untuk membahas arah kebijakan strategis pertahanan dan keamanan nasional.

Adapun 10 mantan Kapolri lintas era kepemimpinan yang hadir dalam pertemuan di Hambalang meliputi:

Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi
Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo
Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro
Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar
Jenderal Pol (Purn) Sutanto
Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri
Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo
Jenderal Pol (Purn) Sutarman
Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti
Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian

Kehadiran para tokoh senior kepolisian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam merangkul pengalaman kolektif para pemimpin terdahulu guna memperkuat ketahanan institusional, stabilitas keamanan, serta sinergi antara TNI dan Polri ke depan.(dhil/kmps)

Kapolri Mutasi Lima Perwira Tinggi dan Menengah, Jabatan Kapusdokkes serta Kapuskeu Polri Berganti

Editor : Affandy — Sat, 31 Oct 2026 02:29:11 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2414/X/KEP./2026 tertanggal 29 Oktober 2026 yang melibatkan lima perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Dalam penyesuaian struktur kepemimpinan ini, Brigjen Pol Nariyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri diangkat menjadi Kepala Pusdokkes Polri. Ia menggantikan Irjen Pol Asep Hendradiana yang memasuki masa purna tugas (pensiun).

Sementara itu, posisi Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I yang ditinggalkan Nariyana kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Syamsul Bahar yang sebelumnya bertugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rotasi juga terjadi pada lini keuangan kepolisian. Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pusat Keuangan (Puskeu) Polri, dipromosikan menjadi Kepala Puskeu Polri. Ia menggantikan Irjen Pol Lukas Akbar Abriari yang juga memasuki masa pensiun.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Isir menegaskan bahwa penempatan personel dilakukan secara cermat berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta rekam jejak masing-masing perwira.

“Setiap jabatan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Karena itu, penempatan personel perlu mempertimbangkan kapabilitas, kompetensi, dan rekam jejak agar pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi. Mutasi juga menjadi bagian dari proses pengembangan sumber daya manusia Polri,” ujar Isir dalam keterangan resminya, Jumat (30/10/2026).

Mewakili institusi Polri, Isir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pejabat senior yang mengakhiri masa dinasnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama aktif bertugas.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan. Pengalaman dan kontribusi para pejabat selama bertugas merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian,” ungkap Isir.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Isir berharap amanah kepemimpinan ini diimbangi dengan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan publik, serta profesionalisme penegakan hukum di tengah masyarakat.

“Kepercayaan yang diberikan organisasi harus dijawab dengan kinerja dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang baru dapat mengoptimalkan pengalaman serta kompetensi yang dimiliki untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(dhil/kmps)

Kapolri Baru Suyudi Ario Seto Rombak Pimpinan 19 Polda

Editor : Memoarto — Sat, 03 Oct 2026 05:35:29 +0000

Koranindopos.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi enam kapolda di Pulau Jawa, dari mulai Kapolda Banten hingga Kapolda Jawa Timur. Total ada 19 polda yang mengalami perubahan tampuk pimpinan dalam mutasi pertama di era Suyudi ini.

Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. Pertama Kapolda Banten beralih dari Irjen Hengki ke Irjen ke Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Banten.

Hengki sendiri pindah menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pipit Rismanto. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya yang beralih dari Komjen Asep Edi Suheri ke Irjen Dadang Hartanto. Asep Edi dipercaya menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Sementara Dadang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku.

Kapolda Jawa Tengah juga dijabat perwira baru yakni Brigjen Roy Hardi Siahaan. Ia menggantikan Irjen Ribut Hari Wibowo. Sementara Polda Jawa Timur kini dipercayakan pada Irjen Dekananto Eko Purwono menggantikan Irjen Nanang Avianto. Terakhir Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang kini dijabat Irjen Langgeng Purnomo menggantikan Irjen Anggoro Sukartono.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10).

Total ada 88 personel yang dimutasi. Sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian. Mutasi tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel, serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen lainnya.

Johnny mengatakan para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanaan tugas di satuan masing-masing. “Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” kata Johnny. (cnni/mmr)

Kapolri Perkuat Sinergi dengan Pecalang dan Ojek Online untuk Jaga Keamanan

Editor : Hairul — Thu, 16 Jul 2026 14:50:54 +0000

Koranindopos.com, BADUNG – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat kemitraan dengan pecalang dan komunitas ojek online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di Provinsi Bali.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas bersama pecalang dan komunitas ojek online di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan itu menjadi ruang dialog antara Polri dan para mitra strategis di lapangan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari situasi keamanan, dampak penyesuaian tarif ojek online, hingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

“Saya ingin mendengarkan langsung situasi dan kondisi, khususnya terkait keamanan serta pasca-penyesuaian tarif ojek online, maupun hal-hal lain yang bisa kita sampaikan untuk menjadi bahan evaluasi bersama,” ujar Kapolri.

Dalam dialog tersebut, Ketua Manggala Pecalang Wayan Suarya menyampaikan apresiasi atas perhatian Polri terhadap keberadaan pecalang yang selama ini menjadi bagian penting dari sistem keamanan berbasis kearifan lokal di Bali.

Menurutnya, lebih dari 27 ribu personel pecalang siap bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan di seluruh desa adat di Pulau Dewata.

Sementara itu, perwakilan komunitas ojek online menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi para pengemudi, di antaranya terkait keterbatasan area parkir di kawasan wisata serta meningkatnya kebutuhan pengamanan pada malam hari, khususnya di jalur Bypass dan kawasan Canggu yang masih kerap terjadi aksi penjambretan.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolri meminta jajaran Kepolisian Daerah Bali segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan, termasuk mencari solusi terhadap mekanisme parkir bagi pengemudi ojek online agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan.

“Terkait permasalahan parkir, saya meminta Pak Kapolda memimpin pembahasan untuk mencapai kesepakatan. Saran saya, mekanismenya diresmikan sehingga biaya parkir dapat direimburse melalui aplikasi,” katanya.

Selain itu, Kapolri juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan darurat Polri melalui nomor 110 apabila mengalami atau menyaksikan tindak kriminal sehingga petugas dapat memberikan respons dengan cepat.

“Kami terus mengoptimalkan layanan 110. Apabila terjadi pencurian, penjambretan, atau tindak pidana lainnya, masyarakat dapat langsung terhubung dengan anggota Polri. Begitu juga apabila ada kejadian apa pun di jalan, layanan ini dapat dimanfaatkan sehingga anggota kami dapat segera turun ke lapangan,” ujarnya.

Menurut Kapolri, keberadaan pecalang dan komunitas ojek online merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan dukungan ribuan personel pecalang yang tersebar di berbagai desa adat, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pecalang dan komunitas ojek online. Ke depan, hubungan ini harus terus kita perkuat sebagai mitra dan sabuk kamtibmas sehingga keamanan wilayah dapat kita jaga bersama,” tutur Jenderal Sigit.

Ia menambahkan bahwa keamanan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus bergotong royong menjaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

“Keramahan, kebersihan, dan keamanan merupakan kunci untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang semakin diminati. Mari kita bersama-sama menjaga Bali agar tetap menjadi tujuan wisata utama dan mampu bersaing dengan negara lain,” pungkas Kapolri. (hai)

Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terjadi Dua Gelombang

Editor : Affandy — Tue, 03 Mar 2026 04:16:14 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 akan terjadi dalam dua periode pada bulan Maret mendatang. Prediksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 yang digelar di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Dalam keterangannya, Sigit menjelaskan bahwa prediksi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan jajaran Ditlantas bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, serta dengan membandingkan realisasi jumlah pemudik pada tahun 2025.

“Prediksi puncak arus mudik (pertama) ini kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai dengan 15 Maret,” ujar Sigit.

Ia menambahkan, setelah periode awal arus mudik tersebut, pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 16 dan 17 Maret. Kebijakan ini diperkirakan akan memicu gelombang pergerakan masyarakat berikutnya.

“Dengan adanya kebijakan WFA, diperkirakan akan terjadi puncak arus mudik kedua pada 18 dan 19 Maret,” jelasnya.

Selain arus mudik, Sigit juga mengingatkan seluruh jajaran untuk mengantisipasi kepadatan di jalur penyeberangan menuju Bali. Pasalnya, peringatan Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, diperlukan pengaturan khusus penyeberangan antara Jawa Timur dan Bali guna menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang identik dengan penghentian seluruh aktivitas di Pulau Dewata.

“Sehingga perlu adanya pengaturan penyeberangan antara Jawa Timur dengan Bali karena menghormati Hari Raya Nyepi,” tegas Sigit.

Sementara itu, untuk arus balik Lebaran 2026, Kapolri juga memprediksi akan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan berlangsung pada 24 dan 25 Maret.

“Prediksi puncak arus balik kedua pada 28 sampai 29 Maret dan bila diperlukan Polri akan melaksanakan operasi lanjutan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan,” tutup Sigit.

Dengan berbagai skenario tersebut, Polri bersama instansi terkait diharapkan mampu mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat agar arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan tertib.(dhil)

Menteri P2MI Gandeng Kapolri Berantas Mafia Perdagangan Orang

Editor : Anggoro — Wed, 21 Jan 2026 23:03:53 +0000

koranindopos.com, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dari hulu hingga hilir.

Hal ini ditegaskan Menteri Mukhtarudin saat menghadiri peluncuran Direktorat PPA-PPO sekaligus meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 21 Januari 2026.

“MoU ini adalah langkah penguatan sinergi antar instrumen negara. Sesuai arahan Bapak Presidehttp://koranindopos.comn, perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama di penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin memberikan apresiasi tinggi kepada Polri yang kini secara resmi memiliki Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga tingkat Polres.

Menurut Mukhtarudin keberadaan direktorat ini akan sangat membantu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam mencegah pemberangkatan pekerja Migran secara non-prosedural (unprocedural) yang sering kali dipicu oleh penipuan oknum.

Selama ini, kata Menteri Mukhtarudin, KP2MI dan Polri telah bekerja sama erat, termasuk melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk melakukan penindakan dan memulangkan warga negara yang bermasalah.

“Jadi, dengan adanya MoU baru ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid ke depannya” tandas Mukhtarudin.

“Pesan Utama bagi Masyarakat*

Melalui kolaborasi ini, pemerintahan Prabowo-Gibran mengirimkan pesan kuat bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran khusus yang sensitif terhadap trauma psikologis.

Menteri Mukhtarudin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar menjauhi jalur ilegal agar terhindar dari sindikat penipuan kerja dan mendapatkan hak perlindungan penuh sebagai pejuang keluarga di luar negeri.

Sinergi Instansi antara KP2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri kini semakin solid dalam memantau dan menindak praktik perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri.

Senada dengan Menteri P2MI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa peluncuran direktorat ini bertujuan untuk membangkitkan keberanian korban kekerasan dan perdagangan orang untuk melapor.

“Kami melaunching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kita ingin permasalahan ‘gunung es’ ini teratasi. Masyarakat yang menjadi korban kelompok rentan jangan lagi merasa lapor polisi itu aib atau tekanan psikologis, karena personel kami disiapkan untuk profesional dan melindungi,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa kerja sama ini juga menargetkan penurunan angka kasus people smuggling atau penyelundupan manusia yang belakangan marak dalam bentuk sindikat online scamming dan kasus seperti ferienjob.

Selain itu, Jenderal Listyo menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Kapolri menyoroti pentingnya peran Satuan Kerja (Satker) khusus untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari negara.

Kapolri menyampaikan bahwa penataan Pekerja Migran saat ini difokuskan pada dua sisi utama yakni perlindungan hukum yang maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi.
Dengan pengawalan yang baik dari negara, Pekerja Migran diharapkan dapat bekerja dengan tenang dan benar-benar menjadi “Pejuang Devisa”.

“Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan dari negara, dan Satker ini mendorong dengan baik. Ini juga bisa memicu mereka untuk betul-betul menjadi pahlawan devisa yang menambah income di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Kapolri.

Potensi nilai ekonomi dari sektor ini dinilai sangat besar. Namun, manfaat tersebut hanya bisa optimal jika dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel melalui jalur-jalur yang telah disediakan pemerintah.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Kapolri adalah masih maraknya jalur pemberangkatan ilegal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi kepolisian dan instansi terkait di masa depan.

“Ini tentunya PR kita ke depan, bagaimana mereka yang sering memiliki jalur ilegal kemudian bisa pindah ke jalur resmi,” tegas Listyo.

Kapolri bilang bahwa penggunaan jalur resmi bukan hanya soal administratif, melainkan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

“Dengan masuk melalui jalur resmi, negara memiliki basis data yang kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi kendala di negara penempatan,” ungkap Kapolri.

Langkah KP2MI dan Polri ini diharapkan membawa dampak positif yang luas, baik bagi stabilitas ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat di daerah asal Pekerja Migran Indonesia. (ris)

Wong Hang Bersaudara Aktifkan Kembali Pabrik Garmen di Pemalang, Ribuan Pekerja Mulai Terserap

Editor : Akula — Fri, 19 Dec 2025 22:49:24 +0000

Koranindopos.com, Pemalang — Ribuan pekerja garmen di Kabupaten Pemalang sempat berada dalam kondisi sulit setelah pabrik tempat mereka menggantungkan hidup dinyatakan pailit dan menghentikan operasional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga pada kehidupan keluarga pekerja yang kehilangan sumber penghasilan dan mengalami tekanan ekonomi.

Kondisi tersebut mulai berubah setelah PT Wong Hang Bersaudara mengaktifkan kembali fasilitas produksi garmen di Desa Kabunan, Kecamatan Taman. Pengoperasian ulang pabrik ini menjadi penanda kembalinya aktivitas industri padat karya yang sempat terhenti, sekaligus membuka kembali peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo, meresmikan operasional pabrik tersebut. Fasilitas yang sebelumnya tidak beroperasi itu kini dimanfaatkan untuk mendukung produksi kebutuhan internal kepolisian serta menyerap tenaga kerja lokal.

“Instruksi kapolri jelas, kami ingin menghidupkan kembali pabrik yang berhenti beroperasi agar dapat menyerap tenaga kerja. Di sini (pabrik Pemalang), Polri berkolaborasi untuk memproduksi kebutuhan internal secara mandiri,” ujar Dedi Prasetyo.

Pengoperasian kembali pabrik ini dinilai sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi daerah. Pemerintah daerah setempat menyatakan dukungan terhadap investasi di sektor garmen karena memiliki daya serap tenaga kerja yang besar dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan mengusung tema “Menjahit Harapan Kembali”, kembalinya aktivitas produksi dimaknai sebagai pulihnya kesempatan kerja bagi para buruh yang sebelumnya kehilangan mata pencarian. Aktivitas industri yang kembali berjalan juga diharapkan mendorong tumbuhnya usaha pendukung di sekitar kawasan pabrik.

Direktur PT Wong Hang Bersaudara, Alfindra Amanda, menjelaskan revitalisasi dilakukan melalui akuisisi pabrik seluas sekitar 1,5 hektare yang dilengkapi mess karyawan serta sekitar 900 unit mesin produksi yang siap dioperasikan.

“Revitalisasi pabrik ini menjadi langkah strategis untuk memulihkan lapangan kerja yang sempat hilang, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sekitar,” kata Alfindra.

Selain menyerap tenaga kerja, pengoperasian kembali pabrik juga diarahkan untuk membangun kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tekstil lokal sebagai bagian dari rantai pasok produksi.

Menurut Alfindra, keberlanjutan industri yang berjalan sesuai aturan akan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat.

“Ketika industri berjalan dengan aman dan patuh aturan, pekerja dapat bekerja dengan tenang. Hal ini mendorong daya beli dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

PT Wong Hang Bersaudara menegaskan komitmennya menjalankan kegiatan usaha secara patuh regulasi dan berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan menilai keberlanjutan industri tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kepercayaan, kepastian hukum, serta tanggung jawab sosial terhadap pekerja dan masyarakat sekitar.(Brg/Kul)

Kapolri Pastikan Polisi Aktif di Kementerian Sebelum Putusan MK Tetap Sah

Editor : Hairul — Tue, 16 Dec 2025 02:00:38 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan untuk memperjelas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memastikan bahwa penyusunan aturan tersebut telah melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Hal itu disampaikan Kapolri menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai Polri mengangkangi putusan MK. Menurutnya, seluruh proses penyusunan Perpol telah dikonsultasikan secara menyeluruh sebelum akhirnya ditetapkan.

“Biar saja yang bicara begitu, tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait sehingga baru di sinilah Perpol tersebut,” kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Kapolri menjelaskan, polisi aktif yang telah menjabat di kementerian sebelum adanya putusan MK tetap dapat mempertahankan jabatannya. Hal tersebut didasarkan pada konfirmasi dari Kementerian Hukum yang menyatakan bahwa larangan polisi aktif menduduki jabatan di kementerian berlaku setelah putusan MK diterbitkan.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menyampaikan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ke depan akan diperkuat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, substansi Perpol tersebut juga direncanakan akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

“Yang jelas, Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan direvisi undang-undang. Terhadap yang sudah terproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum kan sudah menyampaikan demikian,” ujarnya.

Kapolri menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan sinkronisasi regulasi antara putusan MK, peraturan internal Polri, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (hai)

Kapolri Ajak Komunitas Ojol Bersinergi Jaga Keamanan dan Ketertiban

Editor : Hairul — Mon, 20 Oct 2025 06:06:40 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak komunitas ojek online (ojol) untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Apel Ojol Kamtibmas yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Pantauan di lokasi, ratusan pengemudi ojol hadir mengenakan rompi biru bertuliskan “Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya.” Acara berlangsung khidmat ketika Kapolri secara simbolis menyerahkan helm dan rompi kepada perwakilan pengemudi ojol.

Turut hadir Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, para pejabat utama Mabes Polri, serta jajaran Kapolres Polda Metro Jaya.

“Kegiatan ini menjadi momentum strategis yang menjadi semangat baru bagi Polri dan komunitas ojek online untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban bangsa kita tercinta,” ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.

Kapolri menegaskan, peran pengemudi ojol tidak hanya sebatas penyedia layanan transportasi, tetapi juga bagian penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

“Peran ojek saat ini bukan hanya fasilitator mobilisasi masyarakat. Rekan-rekan adalah penggerak ekonomi nasional yang hadir di setiap sudut kota memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi penghubung antara UMKM dan konsumen,” jelasnya.

Selain itu, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan komunitas ojol dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Polri ingin memperkuat pendekatan kepolisian berbasis masyarakat, di mana keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk komunitas ojek online,” imbuhnya.

Sebagai penutup acara, para pengemudi ojol membacakan deklarasi bersama untuk berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta.

Dengan adanya sinergi ini, Polri berharap peran komunitas ojol tidak hanya membantu mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Ibu Kota. (hai)