Kartu Prakerja – Indopos

Menko Airlangga : Tahun 2024 Kartu Prakerja di Targetkan 1,148 Juta Peserta

Editor : Hairul — Sun, 25 Feb 2024 04:37:55 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, menetapkan target program Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada 1,148 juta peserta sepanjang tahun 2024.

Pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Menko Airlangga mengumumkan bahwa gelombang baru penerima Kartu Prakerja, Batch 63, akan dibuka pada tanggal 23 Februari 2024, dengan target peserta sebanyak 1,148 juta sepanjang tahun tersebut. Pelaksanaan kuota ini akan dilakukan secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Menurut Menko Airlangga, pentingnya dilaksanakannya kembali program Kartu Prakerja tahun ini karena terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan pekerjaan.

Studi Definit dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa partisipasi dalam program Kartu Prakerja dapat meningkatkan peluang kerja hingga 95 persen. Sementara itu, studi dari Riset Presisi Indonesia menemukan bahwa penerima manfaat Kartu Prakerja mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17-21 persen per bulan dibandingkan dengan nonpenerima.

Menko Airlangga menyatakan bahwa pelaksanaan Kartu Prakerja tahun ini akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan lembaga pelatihan di lebih banyak kabupaten dan kota.

Selain itu, kualitas pelatihan juga akan ditingkatkan dengan menambah moda pembelajaran mandiri atau Self-Paced Learning (SPL) yang memberikan fleksibilitas kepada peserta, namun juga membutuhkan komitmen personal yang lebih tinggi.

Menko Airlangga berharap bahwa kesempatan untuk upskilling dan reskilling melalui program Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Dia juga mengajak lebih banyak pihak, terutama kementerian/lembaga (K/L) dan perusahaan yang memiliki corporate university, untuk berkolaborasi dalam menyediakan pelatihan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Dengan berkolaborasi, kita dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja kita dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi bangsa,” jelas Menko Airlangga.

Sukses Dijalankan Pemerintah Indonesia,Program Kartu Prakerja Tarik Minat Negara Lain

Editor : Hanasa — Tue, 07 Mar 2023 06:23:29 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan tantangan besar, khususnya bagi negara-negara berkembang. Menyikapi berbagai tantangan terkait SDM, Pemerintah Indonesia menyusun dua strategi pengembangan SDM. Strategi Pemerintah di jangka pendek adalah melalui program pelatihan berdurasi pendek dan berskala masif seperti Program Kartu Prakerja. Sedangkan strategi jangka panjang, akan ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TVET).

Terkait dengan strategi Jangka pendek, Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 menginisiasi Program Kartu Prakerja guna mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian bantuan pelatihan meliputi skilling, upskilling, dan reskilling.

“Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 telah mengembangkan misi gandanya. Selain untuk peningkatan kompetensi, (Kartu Prakerja) juga menjadi bantuan sosial. Namun demikian, mulai tahun 2023 Program Kartu Prakerja akan kembali ke skema normal, yang berfokus kepada peningkatan kompetensi melalui pelatihan offline, online, dan hybrid, sejalan dengan pasar kerja,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat membuka secara resmi Study Visit National Social Protection Council (NSPC) – Ministry of Economy and Finance Kingdom of Cambodia, di Jakarta, Senin (6/03).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan K/L sektor. Hal ini tentu dengan adanya pertimbangan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan inovasi baru dan berkaitan erat dengan perekonomian. Selain itu, demand dan supply Program Kartu Prakerja berasal dari lintas K/L terkait.

Program Kartu Prakerja mengusung inovasi dengan pendekatan sistem yang end to end digital. Sehingga dalam waktu 3 tahun Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat dan dampak positif secara masif kepada 16,4 juta orang penerima di 514 Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja telah menjadi Program Government to Person (G2P) yang paling masif di Indonesia.

Program Kartu Prakerja juga turut membangun ekosistem pelatihan berbasis public-private partnership yang menghubungkan supply dan demand, yang turut melibatkan berbagai platform digital, mitra pembayaran, job portal dan Universitas sebagai Lembaga asesmen dan pemantauan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Rudy menyampaikan harapannya agar study visit ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan NSPC nantinya dapat mengambil pelajaran penting yang bermanfaat untuk diimplementasikan di Kamboja.

“Kami berharap success story dalam Program Kartu Prakerja juga dapat direplikasi oleh negara-negara lain, utamanya oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Lebih lanjut, NSPC dapat menggali lebih detail terkait Program Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja selama pelaksanaan study visit ini,” pungkas Deputi Rudy.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Deputy General Secretary NSPC, Ministry of Economy and Finance, Kingdom of Cambodia Pheakdey Sambo bersama delegasi; Chief of Policy Working Group at The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction Elan Satriawan; dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari beserta jajaran. (ris)

Menko Airlangga Sebut Kartu Prakerja di Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial PBB

Editor : Hanasa — Mon, 13 Feb 2023 03:42:28 +0000

koranindopos.com – NewYork. Sebagai program Government to People yang diinisiasi Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital end-to-end, Program Kartu Prakerja telah terbukti mampu meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, dan daya saing peserta dengan mendorong aspek pendidikan, kebekerjaan, serta memantik kewirausahaan.

Sejak diluncurkan hingga tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada lebih dari 16,4 juta peserta di seluruh wilayah di Indonesia. Para peserta didominasi oleh kaum perempuan yang mencapai sebanyak 51%, sementara itu 3% lainnya merupakan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Program Kartu Prakerja juga telah mampu mendorong kebekerjaan dan kepemilikan usaha kecil bagi sepertiga dari jumlah penerima tersebut.

“Prakerja merupakan eksperimen kelembagaan yang berhasil menginspirasi program dan kementerian lain, karena program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara pendukung Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) berupa webinar publik yang bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology yang digelar di New York, Amerika Serikat, Jumat (10/02).

Penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dinilai mampu memberikan kualitas yang setara dan kemudahan dalam melakukan pelatihan bagi seluruh peserta termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya mengurangi ketimpangan serta memberikan akses yang sama untuk skilling, reskilling, dan upskilling dengan menggunakan Program Kartu Prakerja.

Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena saat membuka acara tersebut mengungkapkan bahwa Program Kartu Prakerja telah mendapatkan pengakuan internasional atas keberhasilan memanfaatkan teknologi digital dan menjadi game changer atau membawa perubahan besar dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal.

Mengakhiri sambutan, Menko Airlangga turut mengajak seluruh stakeholders untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam mendorong penyediaan akses pendidikan yang optimal dan setara bagi seluruh masyarakat.

“Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO Institute for Lifelong Learning dan UN Women menyelenggarakan acara ini untuk membuka diskusi, berbagi pengalaman dan pembelajaran. Saya berharap dapat dilakukan diskusi yang bermanfaat serta menarik,” pungkas Menko Airlangga. (ris)

Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja, Ini Skemanya

Editor : Hairul — Fri, 06 Jan 2023 06:27:32 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Program ini menargetkan capaian hingga satu juta penerima.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (05/01/2022).

“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos [bantuan sosial] lagi tetapi skema normal, yang diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian 17/2022,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan, pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Sejumlah penyesuaian dilakukan sejalan dengan implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal ini. Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dimulai di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

“Ini pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di sepuluh provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023. Untuk tahap pertama ini di beberapa daerah, adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua,” ujarnya.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Airlangga menegaskan, penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti [Bantuan] Subsidi Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” ujarnya.

Airlangga menyampaikan, implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan [wujud] Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia,” tandasnya. (hai)

Data BPS, 88,9 Persen Peserta Kartu Prakerja Menyatakan Dapat Tingkatkan Keterampilannya

Editor : Hairul — Mon, 20 Jun 2022 07:07:39 +0000

BOGOR, koranindopos.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi program Prakerja yang diluncurkan saat Indonesia mengalami situasi sulit di awal pandemi COVID-19. Program ini tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi tetapi juga meningkatkan produktivitas, pengalaman, dan keterampilan penerima program melalui berbagai macam pelatihan yang ditawarkan.

Hal ini disampaikan Presiden saat bersilaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/06/2022).

“Saya sangat apresiasi. Yang daftar itu sampai saat ini sudah 115 juta, yang terverifikasi 84 juta, yang diterima 12,8 juta (orang). Besar sekali. Ini angka yang tidak kecil. (Sebanyak) 12,8 juta (orang) yang produktivitasnya meningkat, skill-nya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, keberhasilan program Kartu Prakerja ini tidak dapat terwujud tanpa pemanfaatan platform digital yang dihasilkan oleh anak-anak muda Indonesia.

“Tadi seperti disampaikan Pak Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto), tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota baru ke peserta. Ini langsung dari Menteri Keuangan transfer langsung ke peserta, coba,” ujarnya.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sebanyak 88,9 persen peserta Kartu Prakerja menyatakan dapat meningkatkan keterampilannya.

“Saya mengapresiasi Pak Menko beserta seluruh tim. Kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki,” pungkasnya.

Presiden menambahkan, di tengah situasi sulit dan ketidakpastian global saat ini bangsa Indonesia dituntut untuk produktif. Oleh sebab itu, upskilling dan reskilling sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi bangsa Indonesia.

“Kuncinya kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia, bukan di sumber daya alam. Sumber daya alam banyak tetapi kalau SDM-nya tidak mendukung enggak ada artinya. Tapi kalau sumber daya alamnya ada didukung oleh SDM yang baik seperti yang ada di kanan kiri saya ini, didukung, inilah yang akan nanti membuat negara ini maju,” pungkasnya.

Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kartu Prakerja merupakan program pemerintah untuk rakyat dan menjadi salah satu program yang paling masif dibandingkan negara lain. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan global.

“Dalam pertemuan tadi malam, UNESCO di Marrakesh, kami melaporkan dalam mereka mencari jalan untuk menghadapi tantangan the future of works terkait dengan transformasi digital, green economy, yang membutuhkan tenaga dan adult live long learning dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional insyaallah dari Indonesia Pak melalui Kartu Prakerja,” ujar Airlangga.

Selain itu, Menko Perekonomian mengatakan bahwa program Kartu Prakerja juga telah mendapatkan apresiasi dari dunia Internasional. Bahkan, Airlangga menyebut sejumlah negara ingin mempelajari sistem Kartu Prakerja di Indonesia.

“Kemarin dalam pertemuan di Davos, Menteri Liesje dari Belanda dengan Perdana Menteri juga mengatakan Kartu Prakerja mereka ingin melihat dan ini bisa direplikasi di negara-negara berkembang yang lain,” imbuhnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.(hai)

Kartu Prakerja, Ada Tiga Hal Yang Mendapat Perhatian Dari Bank Dunia

Editor : Hana — Thu, 16 Jun 2022 01:06:33 +0000

JAKARTA, koranindopos.com – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menyatakan bahwa Kartu Prakerja merupakan hal yang sangat inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial, Indonesia merupakan yang pertama kali mengimplementasikan mekanisme pembayaran G2P yang berorientasi pada penerima. Itu merupakan hal yang sangat inovatif,” kata Satu Kahkonen dalam webinar “Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough” yang terselenggara atas kerja sama CNN Indonesia dan Kartu Prakerja, Rabu (15/6/2022).

Menurut Kahkonen, ada tiga hal yang mendapat perhatian dari Bank Dunia terkait dengan Kartu Prakerja. Pertama, penting untuk menawarkan berbagai pilihan bank dan e-wallet demi kemudahan akses oleh penerima.

Kedua, sebagian besar penerima dengan segera mencairkan bantuan sosial menjadi uang tunai setelah mereka terima. Hal itu menandakan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan mendorong penggunaan platform pembayaran digital.

Ketiga, adanya ruang untuk meningkatkan inklusi finansial dengan menyediakan program literasi keuangan untuk para peserta program bantuan sosial.

Sepanjang triwulan terakhir 2021, Bank Dunia dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didukung oleh G2Px Initiative Fund dan Indonesia Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund (IHCA-MDTF), melakukan sebuah kajian untuk mempelajari implementasi bantuan sosial tanggap darurat COVID-19, memahami kecukupan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, dan mendukung reformasi lebih lanjut sistem pembayaran G2P.

Penelitian tentang Kartu Prakerja itu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei telepon dilakukan oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021 kepada 1.000 penerima Kartu Prakerja di 50 kecamatan yang tersebar di 50 kabupaten dan 25 provinsi.

Penerima manfaat itu terdaftar ke dalam program Prakerja untuk Gelombang 7-11 (atau terdaftar pada September-November 2020). Dalam periode yang sama, wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola program (MPPKP atau Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) dan lembaga PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) di tingkat pusat untuk mengkaji pengalaman mereka menerapkan sistem pembayaran G2P Kartu Prakerja saat ini, termasuk terobosan dan tantangan yang dihadapi.

Untuk melakukan konfirmasi dan mendalami lebih lanjut hasil studi kuantitatif tersebut, tim peneliti juga melakukan Focus Group Discussions dan wawancara mendalam (In-depth Interviews) dengan beberapa kelompok penerima manfaat Kartu Prakerja.

Ada lima poin yang menjadi pesan kunci penelitian ini. Pertama, 9 dari 10 responden telah menyelesaikan program Kartu Prakerja yang dimulai dari penerimaan hingga pemberian insentif pascapelatihan. Di antara mereka yang terpilih ke dalam program, 95,7 persen telah membeli pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari.

Kedua, mayoritas responden menyatakan puas dengan pelatihan Kartu Prakerja pertama mereka. Mereka didorong oleh motivasi intrinsik dan/atau insentif pasca pelatihan dalam menyelesaikan pelatihan pertama mereka. Sekitar 96,1 persen dari keseluruhan jumlah penerima Kartu Prakerja merasa puas dengan pelatihan pertama mereka.

Ketiga, penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran berkontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan. Kajian ini juga menemukan bahwa 76,6 persen penerima manfaat lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pasca pelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank.

Keempat, sebagian besar penerima manfaat segera mencairkan insentif menjadi uang tunai setelah menerimanya di rekening mereka. Mayoritas responden menggunakan insentif untuk membeli makanan dan/atau untuk modal kerja. Setelah insentif mencapai rekening pilihan, 69 persen penerima mencairkan seluruh insentif mereka, sementara 31 persen lainnya mencairkan hanya sebagian atau tidak mencairkannya sama sekali.

Kelima, perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank untuk menerima insentif pasca pelatihan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank. Penambahan satu bank swasta di awal tahun ini merupakan tambahan yang disambut sangat baik terkait gagasan ini. Hampir 90 persen penerima manfaat menganggap bahwa Kartu Prakerja telah menyediakan cukup pilihan PJP.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, sebagai seorang ekonom, ia menggarisbawahi prinsip “makin banyak pilihan makin bagus”. Hal itulah yang menjadi nafas program Prakerja, termasuk dalam memberikan kebebasan pesertanya memilih rekening yang digunakan untuk pencairan insentif. Ada pilihan bank, ada pula dompet elektronik.

“Dengan demikian, masyarakat bisa memilih sesuai preferensi masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, merujuk berbagai literatur terkait inklusi keuangan, ternyata untuk menjadi nasabah bank memiliki tantangan tersendiri. Antara lain banyaknya regulasi yang diperlukan serta dibutuhkannya kehadiran fisik dalam proses pembukaan rekening.

“Namun, dengan fakta begitu banyaknya masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler, membuat kita bisa mengembangkan inklusi keuangan, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan digital yang makin banyak tumbuh. Ini juga terkait banyak bank dan kantor pelayanan publik tidak beroperasi saat puncak pandemi lalu,” urai Denni.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, memaparkan bahwa Inovasi program Kartu Prakerja yang menggunakan ekosistem terintegrasi dengan implementasi end-to-end digital dan multi-channel Government-to-Person (G2P) payment, memberikan bukti nyata bagaimana teknologi digital dan finansial mempengaruhi efisiensi dan efektivitas program, serta meningkatkan pengalaman dan inklusi finansial para penerima.

Pada kesempaatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati, mengungkapkan bahwa selain mendorong inklusi keuangan, Program Kartu Prakerja juga mendorong perluasan dan percepatan keuangan digital serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri, menunjuk fakta menarik dari kajian ini adalah bagaimana mayoritas penerima Kartu Prakerja awalnya tidak memiliki akun uang elektronik atau dompet digital. Hampir 50 persen baru kali pertama menggunakan rekening e-money dan juga hampir 9 persen dari mereka kali pertama memiliki rekening bank.

“Dari temuan ini kita dapat melihat bagaimana inklusi keuangan telah menunjukkan kemajuan dan pengenalan Kartu Prakerja, terutama inisiatifnya dalam menggunakan mekanisme pembayaran digital G2P banyak membantu dalam aspek inklusi keuangan,” kata Yose.

Wakil Ketua II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Aldi Haryopratomo, menyoroti bahwa apa yang dilakukan sistem Prakerja sebenarnya memungkinkan untuk menjadi sarana kolaborasi dari seluruh industri membidik target inklusi keuangan yang sulit yaitu rumah tangga yang berpendapatan rendah.

“Menurut hasil studi Bank Dunia, 44 persen dari jumlah penerima Prakerja termasuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Ini memberikan landasan nyata bagi pemain e-money dan perusahaan teknologi keuangan lain untuk tumbuh, dan mengadopsi serta menargetkan pengguna berpendapatan rendah ini,” Terangnya.

Di akhir diskusi, Director of Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division, UN ESCAP, Tiziana Bonapace, mengucapkan selamat atas terobosan yang telah dicapai oleh program ini.

“Dengan menjangkau lebih dari 11 juta penerima, program ini merupakan bukti konkrit pemerataan ‘on the ground’ yang ditawarkan oleh digitalisasi,” pungkasnya.(dni)

Program Kartu Prakerja Status Penganggur Turun Dari 56 Persen Menjadi 39,8 Persen

Editor : Hanasa — Wed, 06 Apr 2022 10:08:03 +0000

JAKARTA, koranindopos.com – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, memaparkan Survei Cyrus Network bahwa 93 persen penerima Prakerja menyatakan bahwa pelatihan yang diikuti mendorong kewirausahaan.

Sementara itu, 98 peserta Prakerja mengaku pelatihan yang diambil meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan soft skill. Selain itu, juga ada penurunan angka status penganggur dari 56 persen menjadi 39,8 persen setelah mengikuti program.

Denni Purbasari juga menekankan fenomena ‘Gig Economy’ yang melanda kaum muda Indonesia. Saat ini, angkatan kerja kita lebih menyukai bekerja sebagai karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer) daripada menjadi karyawan tetap yang mengandi selama puluhan tahun di sebuah tempat.

“Milenial dan Gen Z menyukai peluang karir di era ‘Gig Economy’ karena survei membuktikan hal ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka, walaupun waktu bekerjanya tak terprediksi. Pekerjaan seperti ini membutuhkan kreativitas, independensi dan disiplin tingkat tinggi,” terangnya.

Dari fenomena itu kemudian lahirlah profesi yang kini banyak diminati anak muda, seperti vlogger dan video creator, food photography, citizen journalism, programmer, standup comedian.

“Kartu Prakerja menjadi pintu bagi anak muda untuk mendapatkan skill yang dibutuhkan dan mengetahui peluang kerja yang tersedia secara cepat,” ungkapnya.

Denni menggarisbawahi bahwa kesempatan dalam hidup tidak datang begitu saja, karena itu kesempatan harus dikejar dengan baik.

“Uang bisa habis, tapi ilmu tidak akan pernah habis, apalagi jika terus dibagikan. Ada lebih dari 700 pelatihan yang ada di Program Kartu Prakerja untuk membantu angkatan kerja kita bisa naik kelas di era Gig Economy. Mari Generasi Milenial dan Generasi Z menggunakannya semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Denni memaparkan, hingga saat ini total penerima manfaat Program Kartu Prakerja telah mencapai 11,4 juta orang.

“Jumlah itu pun masih akan terus bertambah dengan dibukanya kembali Program Kartu Prakerja pada tahun ini,” ungkap doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat, itu.

Denni Purbasari mengatakan, sedikitnya ada tiga keunggulan Program Kartu Prakerja. Pertama, program itu merupakan startup pertama yang dimiliki pemerintah, juga sebagai program pertama yang menggunakan teknologi berbasis cloud computing.

Kedua, Prakerja berjalan 100 persen secara digital. Program itu berlangsung dengan ‘paperless’, tidak pakai antre, tidak ada intermediary, dan bersifat on-demand.

Ketiga, Prakerja memberikan ‘Trust’, memberikan otonomi kepada peserta untuk memilih, baik jenis pelatihan, maupun juga mitra pembayaran yang diinginkan.

“Selain itu, Kartu Prakerja merupakan sebuah ekosistem untuk para pencari kerja dan menghubungkan dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja,” tambah Denni. Karena itu, Kartu Prakerja pun berkolaborasi dengan empat job portal besar di Indonesia, yaitu Jobstreet, Topkarir, Karir.com, dan Jobs.id.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan 2015-2020 itu mengatakan, di balik desain Program Kartu Prakerja tersebut, 70 persen dari tim Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja berasal dari kalangan milenial.

“Tim saya kurang dari 120 orang, ngurusin 11,4 juta peserta Prakerja, dengan 70 persen dari tim di Manajemen Prakerja adalah milenial. Jadi, kenapa kami menciptakan produk fit dengan milenial, tidak ribet, dan transparan, karena teman-teman di Manajemen Prakerja mayoritas adalah milenial,” katanya.(ris)

Pemerintah Buka Kartu Prakerja Gelombang 23 Dengan Kuota 500 Ribu

Editor : Hana — Fri, 18 Feb 2022 10:12:10 +0000

Kartu Prakerja. (Sumber: prakerja.go.id)

JAKARTA, koranindopos.com – Pada tahun 2022 ini, pemerintah kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja. Komite Cipta Kerja telah memutuskan pada semester pertama tahun ini Program Kartu Prakerja masih bersifat semi bantuan sosial (bansos), sama seperti periode sebelumnya.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja Gelombang 23 secara resmi dibuka. Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500 ribu orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, Kamis (17/02/2022), di Jakarta.

Komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten/kota kemiskinan ekstrem. Bansos melalui Kartu Prakerja dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem.

Program ini juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50 ribu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

“Ini memberikan jaminan kepada mereka karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu,” ujar Airlangga.

Program Kartu Prakerja juga akan mendorong penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk dapat lebih terhubung dalam sistem program ini. Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru (new normal) bagi masyarakat untuk selalu belajar.

“Jika telah menyelesaikan pelatihan, manfaatkan fitur ‘rekomendasi pekerjaan’ untuk melihat lowongan kerja yang sesuai kompetensi dan pelatihan yang telah diselesaikan. Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Prakerja untuk melamar pekerjaan,” ujarnya.

Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia melalui ekosistem yang dibangun dengan kemitraan multi-pihak. Saat ini terdapat 6 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 596 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 kementerian/lembaga dan 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data.

Selama dua tahun pelaksanaan program ini telah memberikan dampak positif dalam mendorong ketahanan dan inklusi keuangan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, riset evaluasi dampak program yang dilakukan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia memperlihatkan secara ilmiah bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, kebekerjaan, kewirausahaan, serta pendapatan para penerimanya.

“Tidak berlebihan bila Program Kartu Prakerja dijadikan contoh sukses program pemerintah yang sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yakni Recover Together, Recover Stronger, sehingga Kartu Prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang lainnya,” kata Menko Perekonomian.

Pencapaian tersebut memperlihatkan Program Kartu Prakerja telah berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi, yaitu meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Paket lengkap Kartu Prakerja berupa pelatihan dan insentif adalah sebuah inovasi program pemerintah dalam merespons secara cepat dan positif atas dampak pandemi, membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk merespons tantangan masa kini berupa disrupsi digitalisasi.

Sejak dibuka pada 11 April 2020, jumlah penerima Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai sekitar 11,4 juta orang dari 22 gelombang pendaftaran. Sebanyak 87 persen penerima tersebut belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sehingga mengikuti pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pelatihan pertama bagi mereka.

“Saya berharap kepada 11,4 juta alumni Program Kartu Prakerja untuk terus mengasah pengetahuan, mempraktikkan ilmu yang diperoleh, dan menyempurnakan sikap untuk menjadi pekerja atau wirausahawan yang sukses. Pemerintah juga punya Program KUR bagi UMKM. Salah satu persyaratan pembiayaan UMKM adalah know your customer (KYC), dan kalau dia mempunyai sertifikasi penambahan keterampilan dan kompetensi dari Kartu Prakerja akan menambah kredibilitasnya,” tandasnya. (dni)

Program Kartu Prakerja Penyokong Masyarakat di Masa Pandemi

Editor : Hana — Sun, 13 Feb 2022 09:20:57 +0000

JAKARTA, koranindopos.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Program Kartu Prakerja menjadi cerita sukses Indonesia dalam berinovasi dan bertransformasi digital dan saat ini terbukti mampu menjadi salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi..

“Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini semua dapat dilakukan dengan inovasi pemerintah dalam menerapkan sistem end to end digital dan menggunakan teknologi berbasis cloud,” ujar Airlangga, dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jumat (11/02/2022).

Seluruh penerima kartu prakerja, imbuhnya, mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Program Kartu Prakerja juga telah mendorong ekosistem kemitraan secara digital yang bersifat terbuka. Saat ini, dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna pekerja migran.

“Ini juga mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena untuk pertama kalinya para purna pekerja migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos (bantuan sosial) sehingga mereka dapat kembali masuk ke dalam job market. Hal ini merupakan sebuah terobosan,” ujarnya.

Menko Ekon juga menggarisbawahi sejumlah pembelajaran yang dapat diperoleh dari program ini agar Indonesia dapat terus bertumbuh ke depannya.

Pertama, adanya Program Kartu Prakerja menjadi langkah nyata pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” tuturnya.

Kedua, program ini menjadi wujud kemitraan antara pemerintah dan swasta atau public-private partnership untuk mendukung pengembangan program pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.

“Kartu Prakerja ini termasuk top ten googling di Indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah memberi barang di e-marketplace,” terangnya.

Ketiga, pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya. Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi.

Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya.

“Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia,” pungkasnya, (dni)