Menurut Wihaji, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah menjadi simbol perubahan budaya pengasuhan di Indonesia. Dari yang semula terpusat pada peran ibu, menjadi lebih kolaboratif dan setara. ”Sekaligus   bertujuan untuk mengatasi krisis fatherless di Indonesia, yakni minimnya keterlibatan figur ayah dalam pengasuhan anak. Berdasar data 20,9 persen anak Indonesia mengalami fatherless,” ujar Wihaji.

Gerakan tersebut merupakan bagian dari kampanye Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), sambung Wihaji, itu salah satu Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN. Program tersebut dilandasi Surat Edaran Mendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah.

Wihaji juga menyoroti penggunaan gawai yang kini seolah menjadi anggota baru keluarga. Meski tidak  anti terhadap penggunaan handphone,  namun Wihaji mengingatkan remaja bijak dalam penggunaannya. ”Rata-rata anak menggunakan handphone  8,5 jam dalam sehari. Akibatnya, mereka sangat kurang berinteraksi dengan orang tua,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wihaji juga sempat berbicang dengan dengan salah seorang siswi. Pelajar tersebut mengakui kurang berkomunikasi dengan orangtuanya. ”Ketika saya pulang, orang tua saya belum pulang. Ketika orang tua saya pulang, saya sudah tidur. Dalam satu minggu saya ngobrol hanya 30 menit,” ujar siswi tersebut. (rls/mmr)

LAPORAN: MEMOARTO–Koranindopos.com

RAUT wajah Lindar dan Siti Masitoh berubah menjadi ceria. Senyum mereka merekah setelah berdialog tatap muka dengan Wihaji. Gaya bahasa politikus Golkar itu berhasil mencairkan suasana. Guyonan dan selera humor Wihaji yang luwes membuat pasutri dan warga di Lokasi pun ikut membaur larut dalam suasana. Maklum, politikus Golkar itu memang dikenal sebagai sosok low profile. Pengalamannya menjadi Bupati Batang periode 2017–2022 juga membuatnya moncer dan natural berkomunikasi dengan masyarakat.

“Saya cek, airnya bagus. Air bersihnya bagus. Sanitasinya kelihatan tadi gandeng. Bersampingan dengan kamar tidur. Itu punya risiko yang menurut para dokter punya potensi untuk risiko stunting. Karena itu kita perbaiki melalui orang tua asuh (GENTING),” kata Wihaji.

Wihaji tidak sekadar berdialog dengan warga. Dia juga turun tangan langsung menurunkan asbes rumah pasutri tersebut yang telah usang. Gerakan itu tidak hanya terkait bantuan makanan, kata Wihaji, tetapi juga mencakup intervensi gizi, edukasi parenting, pendampingan psikososial, hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal.

Sementara itu, senyum lebar tampak di wajah Lindar. Lelaki 40 tahun itu bekerja sehari-hari sebagai office boy. Bagi dia, pekerjaan tersebut sudah cukup untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari istri, dan empat anak. Lindar merasa beruntung masuk dalam program tersebut. Dengan bantuan itu, dia dapat merasakan hunian laik dan sehat. (*)

”Ada program-program yang kita launching. Salah satunya  pelayanan serentak untuk kontrasepsi di seluruh wilayah  3T, terpencil, terluar, terdepan, termasuk di Rote. Pelayanan KB serentak akan digelar sekitar dua minggu, dengan target 1 juta akseptor,” ujar Menteri Wihaji di acara Puncak Pelayanan KB Serentak di perbatasan RI-Australia, tepatanya di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (23/6/2025).

Menurut Wihaji, tujuan program tersebut untuk menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) dan mendekatkan akses pelayanan KB. Terutama pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, seperti wilayah perbatasan negara.

Layanan KB pada kegiatan itu difokuskan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), khususnya di wilayah  3T. ”Rote Ndao termasuk di dalamnya karena merupakan  pulau paling selatan untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia,” kata Wihaji.

Pulau Rote dipilih sebagai lokasi Puncak Pelayanan KB Serentak dalam rangka Harganas 2025 karena menjadi simbol komitmen pemerintah bahwa pelayanan KB harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali di seluruh negeri. (rls/shy)

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Senin malam (26/09/2022), bertepatan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia (World Contraception Day) dan berlangsung secara hybrid serta dipusatkan di Denpasar, Provinsi Bali.

Dalam acara ini, BKKBN menyusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan distribusi pagu anggaran yang menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo sebagai fokus Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.

Dukungan APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan data dan informasi, optimalisasi Kampung KB, serta kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian berbagai indikator rencana strategis BKKBN.

“Anggaran dari APBN ini kita sebar juga ke seluruh daerah se-Indonesia,” kata Hasto.

Menurut Hasto, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melibatkan BKKBN tidak hanya dalam hal koordinasi dan fasilitasi tetapi juga penyediaan data.

“Kita bersyukur bahwa Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas telah terbit, sehingga kalau mau mengembangkan Kampung KB sudah ada dasarnya. Saya kira semua pemangku kepentingan sudah tahu tentang Inpres ini,” kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan peran BKKBN dan jajaran di daerah-daerah terkait Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Kenapa ini perlu saya sampaikan, karena di dalam Inpres ini menyebutkan bahwa BKKBN wajib melakukan pendataan dan di miskin ekstrem juga mewajibkan, menugaskan bahwa data sebagai back bone untuk kemiskinan ekstrem adalah dari BKKBN. Jadi data yang dikumpulkan Bapak Ibu artinya diakui oleh Presiden dan Pak Wapres, untuk kemudian menjadi dasar menentukan kemiskinan ekstrem,” ujar Hasto.

Dalam sambutannya, Hasto juga mengapresiasi Provinsi Bali sebagai daerah tersukses dalam penanganan stunting. Bali, kata Hasto, kasus dan prevalensi stuntingnya paling rendah di Indonesia.

Karena itu, fokus anggaran stunting menurut Hasto akan diprioritaskan di 12 provinsi, yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. Lalu, ada lima provinsi yang prioritas karena jumlah penduduk yang besar terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.

Selain itu Hasto juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali yang telah berhasil menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) di Bali hingga mencapai 1,9 dan angka prevalensi stunting yang rendah di Provinsi Bali.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang hadir dalam pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2023 BKKBN mengatakan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan bersinergi dengan berbagai komponen.

“Kami di daerah melibatkan semua komponen. Tidak hanya Dinas Sosial, tetapi juga dinas terkait lainnya,” kata Dewa Indra.

Menurut Dewa Indra, kendati terendah di nasional, namun arahan Gubernur Bali Wayan Koster sudah sangat jelas, yakni menurunkan prevalensi stunting di Bali.

Menurut dia, telah terbentuk struktur organisasi dalam mengentaskan dan mengatasi masalah stunting ini. “Bapak Wakil Gubernur, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) untuk mengatasi masalah stunting ini,” jelasnya.

Dewa Indra juga mengungkapkan, struktur penanganan stunting di Bali juga sudah terbentuk hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak.

“Mereka bekerja memberikan advokasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita turunkan,” ujar dia.

BKKBN telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 mendatang yang berfokus pada percepatan penurunan kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Selain fokus pada penyusunan program dan anggaran TA. 2023, para peserta Koren II ini juga harus memperhatikan proses perencanaan DAK Fisik Sub Bidang KB dan BOKB untuk Tahun 2023. Serta juga turut melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap realiasi DAK baik fisik maupun non fisik (BOKB). (why)