Dalam forum yang mempertemukan para pustakawan, akademisi, serta perwakilan pemerintah ini, muncul kesepakatan bahwa profesi pustakawan dituntut untuk terus beradaptasi. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, menegaskan bahwa perpustakaan tetap memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, penguatan literasi menjadi kunci, dan tahun ini Perpusnas telah menyalurkan koleksi bacaan bermutu ke sepuluh ribu titik di seluruh Indonesia sebagai langkah nyata untuk memperluas akses masyarakat.

“Budaya membaca harus ditanamkan sepanjang hayat. Namun, dengan keadaan di mana kesenjangan jumlah pustakawan dan pemustaka sangat lebar, serta survei Kompas Agustus 2025 menunjukkan 27,11 persen responden menilai AI dapat menurunkan minat baca, dikhawatirkan terjadi penurunan jumlah kunjungan dan tingkat kegemaran membaca. Karena itu pustakawan dituntut lebih kreatif menghadirkan layanan yang relevan,” ujar Adin.

Dari luar negeri, pustakawan senior National Library Board (NLB) Singapura, Nadia Ramli, turut berbagi pengalaman. Ia memaparkan strategi yang dilakukan NLB untuk mengedukasi masyarakat agar melek informasi terkait perkembangan AI. Menurutnya, kesadaran literasi digital sangat penting agar publik tidak mudah terjerumus dalam pusaran misinformasi yang semakin marak di era teknologi. “Kami ingin memastikan AI digunakan dengan bertanggung jawab dan ingin menciptakan masyarakat yang literat sejak dari buaian hingga akhir usia,” urai Nadia.

Pemerintah daerah juga dianggap memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan perpustakaan. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Indra Gunawan, mengingatkan bahwa penguatan literasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menekankan perlunya dukungan regulasi, kelembagaan, dan alokasi APBD untuk memastikan keberlanjutan perpustakaan di daerah. “Dengan dukungan regulasi, kelembagaan, dan APBD, keberlanjutan perpustakaan di daerah bisa lebih terjamin,” katanya.

Lebih jauh, Indra menilai bahwa pemanfaatan AI di perpustakaan daerah memiliki potensi besar. Dari katalogisasi otomatis, layanan chatbot virtual, hingga sistem rekomendasi bacaan personal, semua bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menambahkan bahwa integrasi data perpustakaan dengan konsep smart city dan e-government akan menjadi bagian dari masa depan layanan publik. Ia juga menyoroti pentingnya peran Bunda Literasi yang selama ini menjadi penggerak ekosistem literasi di banyak daerah.

Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia, Fuad Gani, melontarkan pandangan kritis. Ia mengingatkan tentang apa yang disebut sebagai “Masalah Gorila”, yaitu situasi ketika AI berkembang melampaui kapasitas manusia untuk mengendalikannya. “Pertanyaannya bukan apakah AI akan menggantikan pustakawan, melainkan bagaimana pustakawan memastikan pengetahuan dan komunitas tetap menemukan jalannya di era AI,” tegasnya.

Dari sisi kebudayaan, budayawan Melayu, Rendra Setyadiharja, menyuarakan kehati-hatian dalam pemanfaatan teknologi ini. Menurutnya, AI dapat menjadi alat untuk memperkaya sekaligus melestarikan tradisi, namun hanya jika digunakan secara bijak. “AI membuka peluang besar, tetapi juga membawa risiko jika mengabaikan nilai-nilai budaya lokal,” ujarnya.

Meski banyak pandangan kritis muncul, kongres kali ini tetap menutup dengan semangat optimisme. Ikatan Pustakawan Indonesia menegaskan bahwa profesi pustakawan tidak akan tergantikan oleh teknologi. Sejarah mencatat bahwa pustakawan selalu mampu beradaptasi, mulai dari masa kejayaan mesin cetak hingga era digitalisasi. Di tengah derasnya arus inovasi, pustakawan diyakini tetap menjadi penjaga makna, pengawal etika, sekaligus penggerak utama dalam membangun budaya literasi bangsa. (Brg/Kul)

Wakil Menteri Angga menegaskan pentingnya infrastruktur komunikasi digital sebagai pondasi pertumbuhan AI dan ekonomi nasional. Ia memperkenalkan inisiatif “2045 AI Dual Rings”, konsep jaringan ganda yang menghubungkan kota-kota strategis di Indonesia untuk memperkuat Proyek Integrasi Cincin Palapa, mengurangi risiko kegagalan titik tunggal, serta meningkatkan kapasitas transmisi hingga 100 kali lipat demi mendukung aplikasi AI masa depan.

Bei Qi menyambut positif gagasan tersebut dan menilai kolaborasi ini akan menjadi “arteri kritis” pengembangan AI di Indonesia, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa Tiongkok memiliki pengalaman dan teknologi unggul, termasuk di bidang kabel bawah laut dan konektivitas super untuk wilayah kepulauan.

Sementara itu, Guan Wangzhen menjelaskan solusi transmisi baru Hengtong dirancang kompatibel dengan standar peralatan yang ada dan mampu menghadapi tantangan lingkungan kompleks seperti terumbu karang, sehingga relevan bagi kondisi geografis Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kecepatan dan keandalan jaringan, tetapi juga membuka peluang investasi baru, memperkuat pusat data, dan mempercepat transformasi digital nasional. (rls/sh)

Salah satu wujud konkret komitmen tersebut terlihat lewat penyelenggaraan AI Friday, sebuah sesi internal yang berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025. Dalam forum itu, Veda Praxis menghadirkan Duy Nguyen dan Thang Mai sebagai perwakilan dari laboratorium AI mereka di Hanoi, Vietnam, serta Marek Kosmowski selaku Chief of International Veda Praxis. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperdalam pemahaman para konsultan mengenai peluang dan tantangan AI, termasuk perihal risiko, etika, hingga perkembangan regulasi di ranah teknologi yang terus bergerak cepat.

CEO Veda Praxis, Syahraki Syahrir, menegaskan pentingnya kerangka kerja yang kokoh untuk menghadapi transformasi digital yang kian masif.

“Kami percaya, di balik inovasi AI harus ada fondasi tata kelola yang kuat. Veda Praxis berkomitmen untuk memastikan AI dikembangkan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab, termasuk mendukung arah kebijakan pemerintah Indonesia seperti pedoman AI dari OJK yang baru dirilis,” ujarnya.

Tak sekadar mengedepankan inovasi, Veda Praxis juga telah memperluas ekosistem risetnya dengan membangun AI Lab di Hanoi, Vietnam, yang menjadi pusat pengembangan teknologi AI berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laboratorium ini melengkapi fasilitas penelitian mereka sebelumnya di bidang keamanan siber yang telah hadir di Indonesia dan Ho Chi Minh City.

Langkah ini juga diperkuat dengan keberadaan pakar-pakar Veda Praxis yang telah mengantongi sertifikasi ISO 42001, sebuah standar internasional untuk tata kelola AI. Para pakar ini aktif mendampingi berbagai organisasi dalam merancang dan memperkuat kerangka GRC (governance, risk, compliance), agar implementasi AI yang mereka jalankan tetap aman dan sesuai regulasi.

Tidak berhenti di riset, Veda Praxis secara rutin menerbitkan berbagai publikasi dan menyelenggarakan program edukasi untuk memperkaya wawasan klien dan mitra mengenai penerapan AI yang bertanggung jawab. “Kami ingin memastikan organisasi-organisasi di Asia Tenggara dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal tanpa mengabaikan aspek tata kelola dan manajemen risiko,” tambah Syahraki.

Melalui semua upaya ini, Veda Praxis menegaskan perannya sebagai mitra transformasi digital yang tak hanya mengejar kecanggihan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi keberlanjutan, etika, dan integritas di tengah laju perkembangan AI yang kian pesat.