Pelimpahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara keenam tersangka dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan demikian, perkara tersebut memasuki tahap penuntutan dan para tersangka segera menghadapi persidangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan untuk melanjutkan proses hukum atas dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025 hingga 2026.

“Pada hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026,” ujar Anang di Kejari Jakarta Pusat, Selasa.

Salah satu tersangka yang dilimpahkan adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN periode 2024–2025. Selain Dadan, Kejagung turut melimpahkan Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung, yang merupakan mantan Wakil Kepala BGN.

Tiga tersangka lainnya adalah Lalu Muhammad Iwan, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta dua pihak swasta, yakni Glory Harimas dan Asep Yusuf Somantri.

Pelimpahan tersangka beserta barang bukti dilakukan setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Tahap selanjutnya adalah penanganan perkara oleh jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan pelimpahan ke pengadilan dan proses persidangan.

Dalam perkara ini, Kejagung mengungkapkan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp10 triliun. Angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kurang lebih Rp10 triliun. Kurang lebih. (Perhitungan) BPKP, ya,” kata Anang.

Besarnya dugaan kerugian negara tersebut menjadi salah satu aspek yang akan didalami lebih lanjut dalam proses hukum perkara tata kelola program MBG.

Meski demikian, dugaan tindak pidana dan nilai kerugian negara tersebut masih harus diuji melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selama proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sekitar 233 saksi untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

Selain saksi, penyidik juga meminta keterangan dari empat orang ahli. Sejumlah alat bukti surat, dokumen, serta barang bukti lainnya turut dikumpulkan untuk mendukung pembuktian perkara.

“Untuk keterangan ahli sebanyak empat orang, dan alat bukti surat serta dokumen serta barang bukti lainnya. Terkait yang lainnya nanti akan diungkap dalam persidangan,” ujar Anang.

Kejagung menyatakan bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan akan menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.

Dengan dilimpahkannya enam tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum, penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG kini memasuki tahap berikutnya. Persidangan nantinya akan menguji dugaan perbuatan para tersangka serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak yang terlibat.(dhil/kmps)

Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Muttaqin Harahap, mengatakan perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

“Kita telah menerima sampai dengan hari ini sebanyak 172 perkara tindak pidana karhutla,” kata Muttaqin dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Dari total perkara tersebut, sebanyak 52 perkara melibatkan korporasi, sedangkan 120 perkara lainnya melibatkan perorangan.

Muttaqin menjelaskan, seluruh 52 perkara yang melibatkan korporasi masih berada pada tahap penyidikan.

Sementara itu, dari 120 perkara yang melibatkan perorangan, sebanyak sembilan perkara telah dinyatakan P-21 atau berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

Enam perkara di antaranya telah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan perkara lainnya masih dalam proses penanganan.

“(Sementara) enam perkara sudah dilimpah ke pengadilan dan yang lain masih berproses,” ujar Muttaqin.

Berdasarkan wilayah hukum, perkara karhutla paling banyak ditangani di Kejaksaan Tinggi Riau dengan total 25 perkara.

Selanjutnya terdapat 22 perkara di Kalimantan Tengah, 20 perkara di Kalimantan Timur, dan 15 perkara di Sumatera Selatan.

Sementara itu, Kalimantan Barat dan Jambi masing-masing mencatat 12 perkara karhutla.

Untuk perkara yang melibatkan korporasi, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah subjek hukum korporasi terbanyak, yakni 26 subjek hukum. Selanjutnya, Sumatera Selatan tercatat memiliki 15 perkara yang melibatkan korporasi.

“Kemudian, dari subyek hukum korporasi yang mendominasi adalah Kalimantan Barat sebanyak 26 subyek hukum korporasi dan Sumatera Selatan sebanyak 15 perkara,” kata Muttaqin.

Kejaksaan memberikan perhatian khusus terhadap perkara karhutla yang melibatkan korporasi. Penyidik dan penuntut umum didorong untuk mengungkap fakta yuridis secara menyeluruh, termasuk nilai kerugian yang ditimbulkan serta manfaat dan keuntungan yang dinikmati pihak yang terlibat.

Pendalaman juga dilakukan terhadap rangkaian fakta dan alat bukti untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan serta pertanggungjawaban pihak lain dalam suatu perkara.

Menurut Muttaqin, penanganan perkara karhutla tidak hanya berorientasi pada proses penindakan. Pemulihan akibat tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara.

“Kejaksaan akan selalu mendorong dalam forum koordinasi antarpenyidik dan penuntut umum untuk melakukan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset, kekayaan, dan pendapatan pelaku tindak pidana, baik perorangan maupun korporasi, guna pemulihan kerugian dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap karhutla dilakukan dengan memperhatikan aspek pencegahan, pengendalian, penindakan, serta upaya pemulihan atas dampak yang ditimbulkan.(dhil/kmps)

Kelima saksi tersebut berasal dari sejumlah yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, kelima saksi hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.

“Adapun kelima orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu, MO dari Yayasan GUI, ES dari Yayasan BBK, DQ dari SPPG Kabupaten Karawang, TS dari Yayasan BMS dan GW dari PT NGS,” kata Anang dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/9/2026).

Anang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung.

Pemeriksaan terhadap kelima saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Menurut Anang, proses penyidikan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Kelima saksi yang diperiksa pada Selasa tersebut menambah daftar pihak yang telah dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BGN.

Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, Kejagung telah memeriksa lebih dari 200 saksi terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Anang mengatakan pemeriksaan terhadap ratusan saksi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Dan sudah pemeriksaan lebih dari 200 orang saksi,” kata Anang di Kejari Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga melakukan penelusuran terhadap sejumlah aset dan penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kejagung juga masih menunggu penghitungan potensi kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera keluar penghitungan kerugian negara dari BPKP,” ujar Anang.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG, Kejagung melalui JAM Pidsus telah menetapkan tujuh tersangka.

Salah satu tersangka yang ditetapkan dalam perkembangan terbaru perkara tersebut adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI).

Selain itu, nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana juga menjadi salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidik sebelumnya mengungkap dugaan suap yang berkaitan dengan pengaturan titik SPPG. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, dugaan pemberian uang kepada Dadan dilakukan secara berulang untuk pengaturan sejumlah titik SPPG.

“Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS, meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam penyidikan, Kejagung juga mendalami dugaan penyimpangan lain dalam tata kelola program MBG.

Dadan disebut tidak hanya terseret dalam dugaan suap terkait pengaturan titik SPPG. Penyidik juga mendalami dugaan mark up dalam pengadaan sejumlah barang di lingkungan BGN.

Barang yang disebut dalam penyidikan antara lain sepatu, kaus kaki, hingga motor listrik.

Rangkaian pemeriksaan saksi dari yayasan, SPPG, dan perusahaan menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengurai hubungan antara berbagai pihak dalam pelaksanaan program MBG.

Dengan pemeriksaan yang terus berlangsung, Kejagung masih melengkapi alat bukti dan pemberkasan sebelum perkara memasuki tahapan hukum berikutnya.

Penyidik juga masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP untuk melengkapi konstruksi perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026.(dhil/kmps)

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan terdapat lima saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

Kelima saksi tersebut berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) BGN hingga pihak yayasan.

“Adapun kelima orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu BAS selaku ASN pada BGN, FHKP selaku ASN pada BGN, SDS selaku staf pada BGN, MS dari pihak Yayasan EMAB dan DP selaku ASN pada BGN,” ujar Anang melalui keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Meski telah memeriksa lima orang saksi, Kejagung belum mengungkap secara rinci mengenai peran maupun keterkaitan masing-masing saksi dengan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG tersebut.

Anang mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat alat bukti sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tuturnya.

Kejagung juga memastikan proses penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Dalam penanganannya, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Perkara dugaan korupsi dalam tata kelola MBG ini sebelumnya telah masuk ke tahap penetapan tersangka.

Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Salah satu tersangka terbaru adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2026.

Nama mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, juga menjadi salah satu tokoh utama dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Dadan disebut memiliki peran penting dalam dugaan praktik suap terkait pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang kepada Dadan berkaitan dengan pengaturan sejumlah titik SPPG.

Menurut Syarief, uang tersebut diberikan secara tunai dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing dan bersumber dari mitra-mitra program MBG yang ingin menjadi mitra penyelenggara program.

“Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dugaan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengaturan titik SPPG. Dadan juga disebut terseret dugaan praktik mark up dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN.

Barang yang disebut dalam dugaan pengadaan tersebut antara lain sepatu, kaus kaki, hingga motor listrik.

Pemeriksaan terhadap lima saksi terbaru menjadi bagian dari upaya penyidik Kejagung untuk mengungkap lebih jauh rangkaian dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG serta memperkuat konstruksi perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya.(Dhil/kmps)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan seluruh saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda guna mempercepat proses penyidikan.

“Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa sembilan orang saksi dari pihak swasta,” ujar Anang dalam keterangan resminya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Anang, empat saksi menjalani pemeriksaan di Bandung, sementara empat lainnya diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Selain itu, tersangka Don Ritto (DR) juga diperiksa di Gedung Kejagung sebagai bagian dari pendalaman perkara.

Tak hanya memeriksa saksi, penyidik juga menggeledah rumah milik tersangka Nurman Herin di Bandung. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diusut.

“Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dokumen-dokumen terkait perbuatan pidana,” kata Anang.

Ia menegaskan, seluruh tindakan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang.

“Seluruh penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagai upaya memperoleh alat bukti serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Penyidik menduga tindak pidana tersebut berkaitan dengan posisi Febrie sebagai jaksa sekaligus pejabat struktural di lingkungan Korps Adhyaksa selama menjalankan tugasnya.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan bahwa secara umum dugaan pencucian uang tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara yang memanfaatkan jabatannya.

“Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat,” ujar Rudi pada Jumat (24/7/2026).

Meski demikian, Rudi menegaskan pihaknya belum dapat mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun modus yang diduga digunakan karena masih menjadi bagian dari proses pembuktian penyidikan.

Menurutnya, membuka detail perkara pada tahap ini justru berpotensi menghambat proses pengumpulan bukti dan penyidikan yang sedang berlangsung.

Dalam pengembangan kasus tersebut, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang yang sedang diselidiki bersama Febrie Adriansyah.

Sementara itu, dari sisi hukum, tim kuasa hukum Febrie Adriansyah telah mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangka. Sidang praperadilan dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Agustus 2026.

Hingga kini, penyidik Kejagung masih terus mendalami keterangan para saksi, menelusuri aliran dana, serta mengidentifikasi aset-aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana sebagai bagian dari upaya pembuktian dalam perkara tersebut.(Dhil/kmps)

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Febrie masih berlangsung. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun kemungkinan adanya keterangan resmi setelah proses tersebut selesai.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, sejumlah perkara yang sempat ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut.

Kedatangan Febrie ke Gedung Kejaksaan Agung tidak terpantau oleh awak media karena berlangsung setelah agenda pelantikan pejabat eselon I Kejaksaan Agung pada pagi hari. Hingga sore, pihak Kejaksaan masih belum memastikan kapan hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Febrie sebelumnya sebagai salah satu pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang menangani berbagai perkara besar. Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan serta langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh penyidik sesuai ketentuan yang berlaku.(dhil/kmps)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiga sprindik tersebut sekaligus menegaskan bahwa status hukum Febrie sebagai tersangka masih tetap berlaku.

“Bahwa Sprindik tersebut menegaskan status FA masih tersangka. Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri,” ujar Anang dalam keterangan resminya, Rabu (15/7/2026).

Tiga Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kejagung meliputi:

• Sprindik Nomor 43, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.
• Sprindik Nomor 44, terkait dugaan korupsi proyek batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN yang diduga menyebabkan blackout.
• Sprindik Nomor 45, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asabri.

Dengan diterbitkannya ketiga sprindik tersebut, seluruh proses penyidikan yang bersifat pro justitia kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan penyidik Kejaksaan Agung.

Anang menegaskan, meskipun penyidikan telah dialihkan ke Kejagung, koordinasi dengan Kortas Tipikor Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap dilakukan.

Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar proses penyidikan berjalan efektif, termasuk melalui mekanisme supervisi yang dilakukan KPK. Selain itu, Komisi III DPR RI juga disebut akan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan.

Untuk menangani ketiga perkara tersebut, Kejagung telah membentuk Tim Khusus yang beranggotakan sembilan penyidik. Sebagian besar anggota tim diketahui merupakan mantan penyidik KPK yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara korupsi berskala besar.

Penegasan terbaru Kejagung ini sekaligus meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebut Febrie Adriansyah masih berstatus sebagai saksi.

Dalam keterangannya pada Rabu siang, Anang menjelaskan bahwa penyidik Kejagung saat itu masih mempelajari seluruh berkas perkara, barang bukti, serta berita acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan oleh penyidik Polri sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Ia menyebut nama Febrie memang muncul dalam salah satu perkara yang sedang dipelajari sehingga proses pendalaman masih berlangsung.

Meski Kejagung menerbitkan sprindik baru sebagai dasar hukum penyidikan, Anang menegaskan langkah tersebut tidak berarti menghapus ataupun menetapkan ulang status hukum yang sebelumnya telah diputuskan oleh penyidik Polri.

Menurutnya, status tersangka yang telah ditetapkan Kortas Tipikor Polri tetap berlaku. Namun, penyidik Kejagung tetap berkewajiban mempelajari seluruh alat bukti, dokumen, dan berkas perkara yang telah dilimpahkan sebelum mengambil langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, proses penyidikan kini sepenuhnya berada di tangan Kejagung, sementara koordinasi dengan Polri dan KPK tetap dilakukan guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum.(dhil/kmps)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan sekaligus penyegelan terhadap kendaraan listrik yang diketahui telah lama tidak digunakan.

“Untuk mengecek jumlah dan melakukan penyegelan,” kata Syarief di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, proses serupa tidak hanya dilakukan di Sentul, tetapi juga akan dilakukan secara bertahap di sejumlah gudang penyimpanan motor listrik lainnya yang terkait dengan perkara tersebut.

“Bertahap itu,” ujarnya.

Penyegelan dilakukan seiring dengan penyelidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pengadaan berbagai sarana pendukung, termasuk sepeda motor listrik.

Sebelumnya, ribuan motor listrik yang diperuntukkan bagi program tersebut dilaporkan mangkrak di gudang di kawasan Sentul. Kondisi itu menjadi salah satu fokus penyidikan Kejagung dalam menelusuri penggunaan anggaran negara pada program strategis tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Kelima tersangka tersebut terdiri dari:

• Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana;
• Dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung;
• Orang kepercayaan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri;
• Direktur PT Yasa Arta Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Para tersangka diduga terlibat dalam pengelolaan dan pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlangsung. Pengecekan aset dan penyegelan di berbagai lokasi dilakukan untuk mengamankan barang bukti serta mendukung pengungkapan kasus secara menyeluruh.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya dinilai berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pelaksanaan program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut.(dhil)

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Hery diduga melakukan rekayasa dan manipulasi laporan pemeriksaan Ombudsman setelah dijanjikan uang sebesar Rp1,5 miliar oleh pihak perusahaan tambang.

Kasus ini bermula ketika pemilik PT TSHI keberatan terhadap hasil perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait izin penggunaan kawasan hutan.

Pihak perusahaan disebut tidak ingin membayar denda yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kemudian Saudara HS yang menjabat selaku Anggota Komisioner Ombudsman periode tahun 2021–2026 bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI yang seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat,” ujar Anang dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dalam prosesnya, Hery diduga melakukan pengaturan dan koreksi terhadap hasil penghitungan Kementerian Kehutanan dengan menyatakan bahwa perhitungan pemerintah keliru.

Melalui langkah tersebut, PT TSHI disebut tidak perlu membayar denda sesuai nilai yang sebelumnya ditetapkan negara.

“Oleh karenanya dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara,” kata Anang.

Kejagung menyebut Hery bersama pihak perusahaan tambang beberapa kali melakukan pertemuan pada April 2025 untuk membahas strategi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Direktur PT TSHI berinisial LKM meminta Hery menemukan kesalahan administrasi dalam proses perhitungan PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sebagai imbalan, Hery disebut dijanjikan uang sebesar Rp1,5 miliar.

Setelah adanya kesepakatan, Hery diduga memanipulasi dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman yang menguntungkan PT TSHI.

“Putusan Hasil Pemeriksaan akan sesuai harapan saudara LO (pihak dari PT TSHI) dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI,” ujar Anang.

Kejagung menilai tindakan tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap kebijakan pemerintah demi kepentingan perusahaan tambang.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hery langsung menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi pelayanan publik dan menjaga integritas pemerintahan.(dhil)