Penurunan harga referensi CPO ini akan berpengaruh pada penetapan bea keluar (BK) serta tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS), yang lebih dikenal dengan Pungutan Ekspor (PE). Penetapan harga referensi tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1685 Tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk periode 1-31 Januari 2025.

Penurunan harga referensi CPO ini diharapkan dapat memengaruhi kebijakan ekspor Indonesia, salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sebagai komoditas utama ekspor, harga CPO yang lebih rendah dapat berdampak pada penerimaan negara dari pungutan ekspor (PE) serta dapat memengaruhi harga pasar domestik, terutama terkait dengan harga minyak goreng dan produk turunannya.

Namun, meskipun harga CPO mengalami penurunan, pemerintah masih berkomitmen untuk menjaga kestabilan industri kelapa sawit nasional. Salah satunya adalah dengan terus memperhatikan fluktuasi harga global dan memberikan dukungan terhadap industri perkebunan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan, termasuk pengelolaan dana untuk perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh BPDP-KS.

Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi sejumlah tantangan pada tahun 2025, terutama terkait dengan ketegangan harga CPO di pasar global. Sebagai negara penghasil CPO terbesar, Indonesia harus bisa menjaga daya saing di pasar internasional sembari memastikan keberlanjutan produksi dan pengelolaan perkebunan sawit secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penurunan harga referensi ini juga bisa menjadi peluang bagi industri untuk memperbaiki daya saing harga minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, sekaligus mendorong pengelolaan industri sawit yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga CPO di pasar dunia dan menyesuaikan kebijakan terkait untuk melindungi kepentingan petani, industri, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.(dhil)

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki dalam keterangannya selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/07/2022).

“Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi karena 35 persen produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 41 persen lebih. Jadi ini cukup. Saya kira ini juga solusi bagi distribusi minyak makan untuk suplai minyak makan ke masyarakat karena ini minyak makan merah ini sudah diketahui sehat, kandungan proteinnya tinggi, kandungan vitamin A-nya tinggi,” ujar Teten.

Teten menjelaskan, saat ini teknologi produksi untuk minyak makan merah sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Kota Medan. Teten berharap PPKS dapat segera membuat detail engineering design (DED) sehingga mesin tersebut bisa segera diproduksi untuk menjadi proyek pilot.

“Nanti ya kita akan putuskan (pilotnya di mana), tapi salah satunya ya tentu Sumatra, Kalimantan, tapi ada koperasi-koperasi yang juga secara keuangan mereka bisa membangun sendiri dengan keuangan dan mereka juga kan koperasi ini punya anggota cukup besar dan anggotanya juga UMKM kan. Jadi saya optimistis minyak makan merah ini karena sehat dan juga bisa lebih murah, ini bisa diterima oleh pasar,” ungkap Teten.

Menurut Teten, pihaknya mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pada Januari 2023 pembangunan pabrik CPO dan RPO berbasis koperasi ini sudah dimulai. Teten menargetkan PPKS bisa menyelesaikan DED-nya paling lambat pada Agustus 2022 mendatang. Apabila telah selesai maka bisa langsung masuk ke tahap produksi dengan melibatkan BUMN maupun swasta.

Lebih lanjut, Teten menjelaskan bahwa satu pabrik CPO dan RPO mini membutuhkan investasi sebesar Rp23 miliar dengan return of investment (ROI) 4,3 tahun. Menurutnya, investasi tersebut untuk produksi sebanyak 10 ton minyak makan merah per hari. Adapun untuk investasinya bisa diintegrasikan dengan working capital, dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga 5 persen, untuk mesinnya bisa dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan untuk pengembangan sawit di on-farm bisa dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.

“Jadi dalam model kami si koperasi membeli tunai sawitnya, TBS-nya dari petani sehingga si petani itu tidak lagi dipusingkan harus menjual sawitnya ke mana. Lalu koperasi mengolahnya menjadi CPO dan menjadi RPO dan kemudian mereka pasarkan. Kalau ini terintegrasi dengan program (pengurangan) stunting, juga misalnya PTPN menjadi offtaker ya, selain juga petani bisa menjual sendiri,” lanjutnya.

Untuk mencapai target produksi 10 ton per hari, Teten menjelaskan bahwa sawit yang dibutuhkan sekitar 50 ton per hari atau 1.000 hektare. Untuk itu, pemerintah menargetkan agar setiap 1.000 hektare lahan sawit ada satu pabrik CPO dan RPO mini ini.

“Sekarang sudah ada sebenarnya beberapa koperasi petani sawit yang luasan lahannya di atas 1.000 hektar. Ini sudah siap, baik yang di Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Tapi Pak Presiden sekali lagi minta piloting dulu. Ini juga kami nanti akan kerja samakan juga dengan PTPN,” ucapnya.

Di akhir keterangannya, Teten menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai solusi atas dua hal, yakni stabilitas harga TBS petani dan suplai minyak goreng. Teten berharap dengan adanya pabrik CPO dan RPO berbasis koperasi, kesejahteraan petani sawit bisa membaik.

“Ya ini optimalisasi jadi hilirasi sawit rakyat yang selama ini mereka jual sawitnya ke industri. Mereka selalu ada problem dengan harga TBS yang tidak stabil, atau mereka terlambat diserap itu susut 20 persen kan semalam, sehingga petani dirugikan. Kalau sekarang petani mengolahnya sendiri dengan punya pabrik pengolahan CPO dan RPO-nya, saya kira nilai tukar petani akan baik, kesejahteraan petani akan lebih baik,” tandasnya.(kip/hai)

Aktivitas industri pengolahan sawit juga memberikan multiplier effect seperti menumbuhkan kawasan industri baru berbasis sawit seperti di Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara), serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun di sektor industri sawit, khususnya daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam).

“Rantai industri pengolahan kelapa sawit juga telah menyerap tenaga kerja langsung hingga lebih dari 5,2 juta orang dan menghidupi hingga 20 juta orang. Pada tahun 2021, ekspor produk sawit mencapai 40,31 juta ton dengan nilai USD35,79 miliar, meningkat sebesar 56,63% dari nilai ekspor tahun 2020,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmta di Jakarta, Senin (18/7).

Menperin menyampaikan, sektor perkelapasawitan dari hulu sampai hilir ini sangat luas cakupannya, maka itu dibutuhkan koordinasi antara kementerian dan lembaga serta stakeholders terkait dalam penyusunan kebijakan pengembangannya. “Koordinasi menjadi kunci penyelesaian pengembangan sektor perkelapasawitan secara terintegrasi dan komprehensif,” ujar Agus.

Kemenperin terus memacu industri hilir pengolahan kelapa sawit untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang berkualitas dan berdaya saing. Langkah ini perlu didukung ketersediaan bahan baku serta ditopang dengan penggunaan teknologi dan pemanfaatan inovasi terkini, sehingga produk hilir dapat diterima oleh konsumen global.

“Pada tahun 2011, hanya terdapat 54 jenis produk hilir kelapa sawit yang kita produksi. Sedangkan, saat ini sudah ada 168 jenis produk hilir kelapa sawit yang telah mampu kita produksi oleh industri di dalam negeri. Artinya, selama 11 tahun ini peningkatannya sudah tiga kali lipat lebih,” ungkapnya.

Beragam produk turunan kelapa sawit tersebut, antara lain untuk keperluan sektor pangan seperti minyak goreng, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. “Jadi, industri pengolahan sawit beperan strategis dalam mengoptimalkan penyerapan Tandan Buah Segar (TBS),” imbuhnya.

Kelancaran operasional pabrik kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap aktivitas sektor perkelapasawitan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, termasuk dengan diharapkan pabrik kelapa sawit dapat beroperasi kembali secara normal. Berdasarkan UU No 39/2014, bidang usaha ekstraksi minyak kelapa sawit (pabrik kelapa sawit penghasil CPO) dengan KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) masih merupakan kewenangan pembinaan Kementerian Pertanian, yang diakomodasi melalui penerbitan Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi Pengolahan (IUP-P).

Perlancar ekspor

Kemenperin bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya berupaya untuk memperlancar ekspor produk hilir minyak sawit, termasuk minyak goreng sawit, dengan tetap memprioritaskan pengamanan pasokan minyak goreng di dalam negeri melalui program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Guna mendukung kebijakan tersebut, Kemenperin telah membangun Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Saat ini, cakupan SIMIRAH 2.0 meliputi produsen CPO, produsen minyak goreng sawit, distributor, pengecer, sampai proses transaksi kepada konsumen. Sistem ini juga menjadi salah satu langkah ketelusuran (traceability) dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prasyarat untuk ekspor.

Koordinasi juga dilakukan dalam proses ekspor produk olahan kelapa sawit. Perizinan ekspor minyak sawit ditentukan oleh Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini, Kemenperin memutakhirkan data pelaporan realisasi distribusi MGCR sebagai basis angka Persetujuan Ekspor. “Angka ini direkapitulasi untuk kemudian disepakati secara lintas antara K/L sebagai angka kuota ekspor masing-masing perusahaan,” tandasnya.

Di samping itu, proses eksportasi minyak sawit juga telah dipercepat melalui mekanisme Flush Out atau pembayaran tarif bea keluar khusus sesuai PMK No. 102/2022 oleh para eksportir CPO dan/atau Minyak Goreng yang tidak mempunyai Hak Ekspor dari penyaluran MGC subsidi atau MGCR. Berikutnya, memberikan relaksasi sementara Tarif Pungutan Ekspor menjadi USD0/MT mulai 15 Juli hingga 30 Agustus 2022, serta pengalihan hak ekspor antar perusahaan.

Pemerintah juga telah meningkatkan angka pengali dari yang semula 1:3 menjadi 1:5 dan kemudian ditingkatkan menjadi 1:7. Artinya, satu bagian realisasi penyaluran minyak goreng untuk keperluan dalam negeri dapat dikonversi menjadi hak ekspor sebanyak tujuh kalinya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengemukakan, dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan, dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada 2020. “Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010,” ungkapnya.

Dalam visi hilirisasi tahun 2045, Indonesia menargetkan akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi price setter (penentu harga) CPO global.(kip/ris)

Dalam sesi dialog, para petani sawit mengutarakan rendahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Mendag Zulhas menegaskan bahwa pemerintah meminta pelaku usaha membeli tandan buah segar (TBS) paling sedikit seharga Rp1.600/kg.

“Kami berdialog dengan petani sawit mengenai apa saja permasalahan yang ada. Kami juga menyampaikan kepada para petani bahwa pelaku usaha telah diminta membeli TBS paling sedikit di harga Rp1.600/kg,” kata Mendag Zulhas setelah berdialog dengan petani sawit.

Mendag Zulhas juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan ekspor CPO. Harapannya, tangki CPO segera kosong dan TBS petani kembali diserap.

“Dari hasil diskusi dengan para petani sawit di Lampung, kami mendapat gambaran situasi yang dihadapi petani sawit. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Kemendag terus mendorong ekspor CPO agar tangki-tangki CPO kembali kosong dan TBS petani dapat diserap kembali. Kami ingin hasil dari sawit ini dirasakan betul manfaatnya, baik oleh petani, pengusaha, dan konsumen,” kata Mendag Zulhas.

Saat berdialog, Ketua DPW Apkasindo Provinsi Lampung Abdul Simanjuntak menyampaikan bahwa para petani sawit mengharapkan solusi pemerintah untuk membantu menaikkan harga TBS. “Kami mengharapkan Menteri Perdagangan dapat membantu memperbaiki harga TBS untuk menopang kesejahteraan petani,” kata Abdul.

Tinjau Pabrik dan Pasar Murah MINYAKITA

Dalam kunjungan kali ini, Mendag Zulhas juga meninjau Pabrik Kelapa Sawit Bekri milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 7. Mendag Zulhas mengetahui bahwa saat ini pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit membeli TBS masih di bawah harga TBS minimum yang direkomendasikan pemerintah. Untuk itu, Mendag Zulhas memastikan akan terus menyosialisasikan kepada para pengusaha untuk membeli TBS di harga Rp1.600/kg atau lebih.

Selain meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit, Mendag Zulhas juga menyempatkan diri meninjau pasar murah Minyak Goreng Kemasan Rakyat MINYAKITA di Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Total terdapat 7.000 liter MINYAKITA yang didistribusikan di pasar murah tersebut.(hai)

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan penggunaan 100 persen biomassa dalam uji coba High Co-Firing (HCR) yang dilaksanakan pada 15 Juni lalu ini merupakan yang pertama di Indonesia, sekaligus sebagai jawaban masa depan energi bersih di Tanah Air.

Sebagai salah satu dari program PLN ” Green Booster”, lanjut Darmawan, co-firing digadang untuk mendukung target bauran energi baru terbarukan nasional.

“100 persen biomass firing ini adalah bentuk konsistensi PLN Group dalam menghadirkan energi bersih untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai pionir, keberhasilan ini juga saya harapkan dapat menjadi pemacu motivasi untuk dapat diterapkan pada PLTU lainnya,” terang Darmawan

PLN terus mengoptimalisasi penerapan cofiring hingga mencapai kapasitas 1,8 gigawatt. Dari target 52 lokasi tahap implementasi pada 2025, saat ini cofiring biomassa telah diimplementasikan di 31 Lokasi, dengan pemanfaatan 175 ribu ton biomassa. Capaian ini, menghasilkan produksi 185 GWh energi bersih, penurunan 184 ribu ton CO2.

“Akselerasi program co-firing ini menjadi bukti nyata keseriusan PLN dalam mendukung pemerintah menekan emisi karbon di Tanah Air untuk mencapai target carbon neutral pada tahun 2060,” tutur dia.

Direktur Operasi 1 PT PJB Yossy Noval menjelaskan, pengujian co-firing di PLTU Tembilah dilaksanakan secara bertahap sesuai prosedur yang direncanakan. Tahap awal dimulai dari 25 persen penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pengganti pada Minggu (12/6) hingga selesai 100 persen firing biomassa pada Rabu (15/6). Evaluasi dilaksanakan setelah pengujian selesai dilakukan.

Berdasarkan evaluasi bersama, didapatkan hasil pemantauan teknis yang menunjukkan parameter operasi masih dalam batasan normal, beban 7 MW dapat dijaga dengan stabil, dan tidak terjadi load derating hingga maksimum 100 persen biomassa. Sebaliknya, data menunjukkan potensi perbaikan fuel flow dan NPHR cukup signifikan prosentasenya karena cangkang sawit memiliki nilai kalori yang tinggi.

Dari aspek lingkungan, cangkang kelapa sawit memiliki kadar sulfur yang lebih rendah dari batu bara sehingga emisi yg dihasilkan juga menunjukkan penurunan. Adapun cangkang yang digunakan berasal dari limbah perkebunan, rendah abu dan termasuk sebagai karbon netral, sehingga akan berimbas kepada lingkungan yang lebih baik.

PT PJB sebagai pionir dalam co-firing telah menerapkan inovasi tersebut pada 14 PLTU yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari data yang dihimpun per 14 Juni 2022, penerapan co-firing PT PJB telah menghasilkan total energi hijau sebesar 100,28 GWh.

“Jika dibandingkan tahun 2021 dengan total energi hijau dari co-firing sebesar 140,49 GWh, terjadi proyeksi peningkatan produksi yang cukup signifikan hingga akhir tahun 2022,” terangnya.(dni)

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/05/2022).

“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ujar Presiden.

Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengawasi dengan ketat untuk memastikan minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau di tanah air.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Kepala Negara mengungkapkan, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, Presiden menyampaikan bahwa pasokan minyak goreng terus bertambah.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600.

“Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

“Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya. (hai)

Batanghari, koranindopos.com — Melambung tingginya harga pupuk membuat petani hanya bisa pasrah, betapa tidak harga TBS tidak sebanding dengan harga pupuk, alhasil petani hanya menerima hasil panen kebun sawit milik mereka dengan apa adanya.

Lilik alis Cilik warga Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari mengungkapkan saat ini dirinya hanya bisa pasrah pasca anjloknya harga sawit ditengah tingginya harga pupuk.

Dia mengaku pada saat ini harga pupuk jenis KCL dikisaran angka Rp. 700 ribu per sak, tentu hal ini membuat perekonomiannya cukup terganggu, dirinya terpaksa harus mengutamakan kepentingan dapur rumah tangganya.

” Masih ada buah saja itu di anggap lumayan sekedar untuk penyambung hidup namun saat ini harga sawit kembali anjlok membuat petani semakin mengeluh, Harga yang tadinya sebelum lebaran untuk di tingkatan kalangan petani mencapai Rp.2.800/KG, kini hanya berkisar Rp1.200/KG jauh sekali, sementara harga pupuk itu hingga mencapai Rp. 700 ribu satu sak untuk jenis KCL, jadi bila hasil panen kami di belikan ke pupuk maka untuk kebutuhan rumah tangga jadinya tidak ada, kebutuhan hidup itu juga penting ” Ujarnya, Kamis (19/05/2022).

Kendati itu pria paruh baya itu kini terpaksa tidak melakukan pemupukan terhadap tanaman kelapa sawit milik dia yang berada di lingkungan sekeliling rumah, namun lebih miris lagi di kawasan lahan kebun sawitnya tidak ada penjual pupuk subsidi.

” Lahan sawit saya ini tanpa adanya pemupukan lantaran harga pupuk yang sangat mahal, Kalau soal pupuk subsidi kami di sini tidak ada karena di wilayah talang inuman ini yang ada kelompok tani sawah jadi sektornya lain ” Imbuh lilik.

Diketahui pada saat harga sawit melonjak naik di iringi dengan naiknya harga pupuk, petani masih mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan untuk setiap kali panen, namun saat ini dengan jatuhnya harga sawit membuat banyak petani sawit menjerit.

Dia berharap kepada pemerintah akan berpihak kepada petani dan mendengar jeritan hati petani, dimana menurut Lilik tanaman sawit itu cukup bergantung kepada pupuk agar menghasilkan buah yang bagus.

“Harapan kami yang notabene ya sumber kehidupan itu dari batang sawit tentu harga pupuk yang tidak sebanding dengan harga jual buah, kami tentu teramat sangat jadi keluhan maka sawit saya ya tidal pernah di pupuk. Soal Sawit ini semua orang tau kuncinya di perawatan terutama pupuk yang bisa meningkat hasilnya, mudah mudahan pemerintah dapat membantu petani terutama petani seperti kami ini ” Katanya.(her)

Pasalnya, kata Rudi, pabrik CPO tak mau menerima TBS dari petani terlalu banyak. Karena kapasitas tanki penyimpanan pabrik (storage) terbatas, sebab pabrik juga memiliki simpanan TBS dari kebun. Sementara petani sawit tak memiliki tanki penyimpanan. “Jadi posisi petani sawit ini serba salah, dijual harganya turun, tidak dijual barang jadi busuk,” ujar Rudi dalam keterangan persnya.

Rudi menjelaskan di daerah pemilihannya mayoritas petani yang menggantungkan hidupnya dari kebun sawit. “Para petani sawit kecil ini rata-rata memiliki kebun 2 hektare hingga 10 hektare, sementara petani kelas menengah memiliki 500 hektare hingga 1000 hektare. Selebihnya dikuasai perusahaan besar yang memiliki pabrik pengolahan. Ada jutaan petani sawit yang hidup hanya dari perkebunan kelapa sawit,” ungkap Rudi.

Belum lama ini, ungkap Rudi, petani sawit di daerahnya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Karena mulai tanggal 26 April 2022, Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berada di Sumut, tidak lagi menerima/membeli buah sawit hasil panen dari kebun kami, sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Saya mendapat info dari masyarakat, perusahaan swasta PT RMM yang selama ini menampung sawit petani, tidak lagi membeli,” papar politisi Partai NasDem ini.

Oleh karena itu Rudi mendesak pemerintah, ketimbang melarang ekspor CPO lebih baik menghukum dan menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan-perusahaan CPO nakal. “Saya mendukung penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Bahkan kalau perlu mengganti semua jajaran Kementerian Perdagangan, termasuk menterinya. ibaratnya, kita mau menangkap 3 ekor tikus, tapi satu lumbug padi malah kita bakar,” terangnya.

Oleh karena itu, sambung legislator dapil Sumatera Utara III  tersebut, sebaiknya pemerintah perlu mempertegas dan memperketat implementasi kebijakan Domestic Price Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO). Jadi tidak perlu melarang ekspor, karena petani kecil yang menerima dampaknya. “Perusahaan CPO besar harus kontrol ketat, begitupun dengan pejabat Kemendag harus diawasi ketat,” pesan Rudi. (hai)

Nusa Kita merupakan minyak goreng premium produksi PT Industri Nabati Lestari, anak usaha Holding Perkebunan yang sampai saat ini mampu menyediakan sekitar 2% dari kebutuhan minyak goreng nasional.

Operasi pasar murah ini dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur SDM Holding Perkebunan Nusantara Seger Budiarjo, Direktur PTPN X Tuhu Bangun.

Operasi pasar murah ini merupakan komitmen pemerintah, yaitu Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dalam membantu menyelesaikan permasalahan kenaikan harga minyak goreng saat ini yang mencapai angka Rp 25.000/liter.

Harapannya dengan penjualan Nusa Kita dapat membantu masyarakat Sidoarjo dan Lamongan untuk memperoleh minyak goreng dengan kualitas premium dan harga yang murah.

Nusa Kita merupakan minyak goreng produksi pertama milik PTPN Group yang berasal dari Kelapa Sawit Nusantara pilihan dan diproduksi di pabrik sawit nusantara.

“Operasi pasar ini digelar oleh Kementerian BUMN bersama Holding Perkebunan dan PTPN X sebagai komitmen bersama-sama menyelesaikan permasalahan kenaikan harga minyak goreng,” terang Erick Thohir, Menteri BUMN.

Menteri Erick juga mengajak pihak-pihak swasta juga turut andil bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan harga minyak goreng ini. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kestabilan harga minyak goreng dan membantu masyarakat Indonesia. (dni)

JAMBI, koranindopos.com – Presiden Joko Widodo yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Kamis (07/02/2022) pagi disambut hangat oleh ratusan para aktivis.

Mereka menuntun agar Presiden Jokowi mengambil sikap tegas kepada para pengusaha minyak kelapa sawit yang dinilai lebih mementingkan ekspor dari pada memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Yoga Aditya, dalam orasinya menyebut Indonesia sebagai penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia sudah seharusnya rakyat dengan sangat mudah mendapatkan minyak goreng, namun salah satu kebutuhan pokok tersebut setelah ditetapkan Harga ECER Tertinggi (HET) oleh Pemerintah terkesan menghilang dari peredaran.

” Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan kelapa sawit 15,08 juta hektare (Ha) pada tahun 2021, sedangkan produksi CPO indonesia 46,88 juta ton di 2021, Menteri Perdagangan Indonesia menjelaskan kebutuhan minyak goreng pada tahun 2022 sebanyak 5.7 juta kilo liter, B30 Biodisel untuk menghemat devisa negara sebesar 30 % ” Kata Yoga, Kamis (07/04/2022).

Tidak hanya sebatas itu saja, ada beberapa poin yang disampaikan para aktivis untuk Presiden Jokowi, dimana
pendistribusian minyak goreng dan pengawasan dalam pendistribusian turut menjadi atensi Yoga dalam orasinya.

” Tindak tegas pengusaha maupun ritel modern yang menimbun minyak goreng, utamakan masyarakat dan pangan dari pada Biodisel B.30 program pemerintah ” Sebutnya

Disamping itu para aktivis minta presiden memastikan 20% pajak untuk ekspor minyak sawit serta turunannya keluar negeri memang di subsidi untuk masyarakat dalam negeri.

Namun situasi sempat memanas antara personil Penegak Hukum, terjadi aksi saling dorong ketika para aktivis ingin menembus blokade yang di jaga ketat.

Perlu di ketahui selain memberikan bantuan modal kerja dan BLT minyak goreng ke ratusan pedagang, dalam Kunkernya Presiden Jokowi juga meninjau perusahaan biji pinang siap ekspor yang ada di Provinsi Jambi.(her)