Hal ini disampaikan Hadi usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/06/2022) siang, di Istana Negara.

“Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat,” ujar Hadi.

Menteri ATR mengungkapkan, dari target 126 juta sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat telah direalisasikan sebanyak 81 juta sertifikat.

“Di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” tuturnya.

Persoalan kedua yang akan diselesaikan Hadi adalah terkait sengketa tanah.

“Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” ujarnya.

Terakhir, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan fokus menangani tanah dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan,” kata Hadi.

Hadi menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan tiga persoalan tersebut.

“Nantinya saya akan bekerjasama dengan instansi terkait, dalam hal ini dalam menyukseskan tiga masalah tersebut,” pungkasnya. (hai)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menjelakan, dari data yang dihimpun hingga Juni 2021, setidaknya sudah 680 aduan yang masuk pada kanal LAPOR!. Sehingga, Kementerian ATR/BPN dinobatkan sebagai Top 5 Kementerian Pengelolaan Laporan Terbaik. Tahun lalu, Kementerian ATR/BPN pun berhasil masuk kategori Top 46 dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020.

“Kompetisi ini bermanfaat sekali. Dapat memacu instansi pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kami di tingkat pusat juga telah mendorong seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan untuk ikut dalam kompetisi ini,” ungkapnya, Kamis (12/05/ 2022).

Menurut Yulia, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan pengaduan demi memudahkan masyarakat dalam memecahkan permasalahan terkait pertanahan dan tata ruang. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan yang telah dialami dan program-program kerja yang terus dikembangkan.
Pada kesempatan ini, ia juga mengapresiasi prestasi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Timur. “Selamat bagi Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur yang juga ditetapkan menjadi Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik kategori Unit Pelayanan Publik. Mari terus tingkatkan pelayanan kita agar lebih baik lagi ke depannya,” sebut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

“Selain itu, kami juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dari para pimpinan dan seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan. Karena bimbingan dan kolaborasi yang efektif dari para jajaran lah, maka kita berhasil masuk kategori Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik untuk tahun 2022,” tambah Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Dikutip dari laman www.menpan.go.id, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menyatakan, secara total terdapat 434 proposal yang telah diperiksa dan dinilai dalam tahap evaluasi. Adapun rincian dari ke-51 peserta terbaik ialah 6 Instansi Pemerintah dengan Outstanding Achievement, 30 peserta Instansi Pemerintahan Umum, dan 15 peserta Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Diah Natalisa menjelaskan, 51 peserta terbaik tersebut akan masuk ke dalam tahap evaluasi lanjutan. Penilaian lanjutan terhadap peserta meliputi presentasi, wawancara, dan observasi lapangan jika dibutuhkan. Ia menambahkan, presentasi dan wawancara dilakukan dalam waktu bersamaan di hadapan panel Tim Evaluasi, yang rencananya akan dilaksanakan mulai 23 Mei 2022.

Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN dapat lebih baik kualitasnya. Sejalan dengan peningkatan kualitas, maka kebutuhan masyarakat terkait pertanahan dan tata ruang pun diharap bisa lebih terakomodasi dengan baik.(bur)

JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan berbagai layanan maupun aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan pertanahan maupun tata ruang. Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya, mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya aplikasi maupun layanan pertanahan dan tata ruang, bertujuan agar memudahkan masyarakat.

“Kita ingin mewujudkan kantor dengan pelayanan yang modern dari produk layanan dan informasi sehingga bagaimana kita mengelola informasi itu memberikan manfaat yang besar kepada rakyat,” ujarnya dalam Program Profit CNBC dengan tema “Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN” pada Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai aplikasi Sentuh Tanahku, di mana terdapat banyak fitur mengenai informasi layanan pertanahan sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang jelas dan valid. “Sentuh Tanahku merupakan aplikasi yang komprehensif. Masyarakat bisa melihat jenis-jenis layanan apa saja di kantor pertanahan, kemudian persyaratannya apa saja, dan lain-lain,” jelas Virgo Eresta Jaya.

Sebagaimana diketahui pada September lalu, telah diluncurkan layanan Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat tidak perlu sibuk datang ke Kantor Pertanahan lagi karena dalam proses pelayanannya dilakukan secara digital sehingga lebih efisien.

“Masyarakat tidak perlu datang berulang kali menanyakan syarat ke Kantor Pertanahan. Masyarakat hanya perlu mengunggah persyaratan berkasnya dan kalau terdapat persyaratan yang kurang diberi tahu oleh ATR/BPN sampai semua terverifikasi. Lalu masyarakat dapat membuat janji di waktu dan jam tertentu,” ungkap Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi.

Selain Sentuh Tanahku dan Loketku, Kementerian ATR/BPN juga mempunyai web portal geospasial, yaitu bhumi.atrbpn.go.id yang dapat melihat peta seluruh Indonesia mengenai bidang tanah. Selain itu, mengenai informasi rencana tata ruang, ada situs gistaru.atrbpn.go.id yang dapat melihat peruntukan ruang untuk apa saja.

“Ketika masuk Gistaru terdapat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Interaktif untuk mengetahui kegiatan usaha sesuai dengan peruntukannya. Kita pun terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat RDTR karena yang kita harapkan pada lima tahun ke depan sudah lengkap data-data tersebut dari sisi tanah maupun peruntukan dan pemanfaatan ruangnya,” kata Virgo Eresta Jaya.

Sosialisasi dan edukasi terus masif dilakukan mengenai layanan yang sudah dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. “Sosialisasi atau edukasi kita lakukan secara rutin, baik kepada para pemangku kepentingan kita, seperti PPAT, Notaris, dan Surveyor. Lalu kepada masyarakat, melalui Biro Humas dengan media sosial yang salah satunya untuk mengedukasi masyarakat dalam menjelaskan platform digital yang kita luncurkan,” pungkas Virgo Eresta Jaya. (rls/dni))

BANYUWANGI, koranindopos.com – Kepastian hak atas bidang tanah sangatlah penting bagi pemiliknya. Terbitnya sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu yang utama.

Hal tersebut dirasakan Titin Prasetyo (40) seorang ibu rumah tangga, bisa bernapas lega. Sertipikat tanahnya telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi setelah mengikuti program PTSL tahun 2021 ini.

“Saya sangat bahagia dan senang sudah mendapatkan sertipikat tanah ini dari pemerintah. Rencana sertipikat tanah ini akan saya simpan dan akan saya wariskan ke anak saya. Sekarang merasa lebih tenang setelah mempunyai sertipikat, tidak takut lagi kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki tanah saya,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Santika Banyuwangi, Minggu (31/10/2021).

Rona gembira juga terlihat dari Purwanteki (57) seorang guru PNS di Pesanggaran ini, mengaku sangat bersyukur karena sekarang dia telah memiliki sertipikat tanah. “Hari ini betul-betul memegang sertipikat tanah atas program PTSL. Saya berterima kasih kepada BPN yang telah memperjuangkan tanah saya sehingga saya bisa mendapatkan sertipikat tanah ini,” ungkapnya.

Titin Prasetyo dan Purwanteki merupakan dua dari sepuluh penerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi Ribut Hari Cahyono, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Stanley, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan materi. Namun, dengan berjalannya hari, kita akan menyadari bahwa ketenangan hati tidak dapat dibeli. Kepastian hukum atas tanah ialah salah satu kunci ketenangan diri. (rls/riz)

BADUNG, koranindopos.com – Percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya untuk masyarakat, melainkan juga tanah-tanah aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendaftaran tanah terus dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari.

“Kami siap melakukan itu dan tentunya ke depan nanti ada suatu kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero),” kata Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto,melalui keterangan pers releasenya sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina (Persero) di Grand Hyatt Hotel, Bali, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa tanah aset PT Pertamina (Persero) tersebar di 17 Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota di Indonesia. Luasan tanah aset menurut data PT Pertamina (Persero) seluas 62 bidang tanah dengan luas 15.926.224 m2. Menurut Sekretaris Jenderal, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membantu PT Pertamina (Persero) dalam penyertipikatan aset-asetnya yang berupa tanah. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga membantu pendaftaran aset-aset tanah milik PT PLN (Persero).

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah milik PT Pertamina (Persero), Himawan Arief Sugoto berharap adanya suatu rencana aksi (action plan) yang lebih detail serta pembahasan secara intens. Selain itu, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini munculnya suatu benefit bagi kedua belah pihak. “Selain itu, kita harus korelasi target-target yang kita akan dilaksanakan bersama sehingga program Kementerian ATR/BPN dapat terus berjalan dan semoga PT Pertamina (Persero) semakin baik dalam menata asetnya,” lanjut Sekretaris Jenderal.

Pada kesempatan itu, Dedi Sunardi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena selalu membantu PT. Pertamina (Persero), mulai dari pengadaan tanah, penyelesaian sengketa serta sertipikasi tanah. “Melalui kegiatan hari ini, semoga dapat terjadi sinergi dan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina (Persero),” kata Dedi Sunardi.

Lebih lanjut, Dedi Sunardi mengungkapkan bahwa aset PT Pertamina (Persero) yang berstatus free and clear sudah terdata sebesar 74 persen. “Kami berkomitmen untuk menyertipikatkan setiap aset yang kami miliki dan untuk tahun ini kami menargetkan 9 juta m2 untuk disertipikatkan dan kami menyadari ini target yang ambisius tapi ini juga target yang achievable,” ucap Dedi Sunardi.

Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi dan merupakan rangkaian dari Focus Group Discussion (FGD) tentang Sertipikasi Prioritas Tanah PT Pertamina (Persero) yang dihadiri oleh 17 Kakanwil BPN Provinsi dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan. (rls/dni)