Sidang isbat tersebut berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, dan menjadi agenda penting dalam menentukan awal bulan Dzulhijjah sekaligus penetapan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam di Indonesia.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan bahwa sidang isbat melibatkan berbagai pihak guna memastikan hasil penetapan dilakukan secara akurat dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Beberapa unsur yang terlibat dalam sidang tersebut antara lain BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, pakar falak, hingga akademisi.

“Sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal guna menetapkan awal Zulhijah 1447 H secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia,” ujar Arsad.

Untuk mendukung proses rukyatul hilal, Kemenag menetapkan lima titik pemantauan hilal di wilayah Jakarta, yaitu:

• Kanwil Kemenag DKI Jakarta
• Masjid Raya Hasyim Asy’ari
• Masjid Musariin Pesantren Al-Hidayah Basmol
• Pulau Karya atau Pulau Pramuka (tentatif)
• Rumah Falak Pondok Labu

Menurut Arsad, pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat semakin akurat dan dapat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan sidang isbat.

Berdasarkan hasil perhitungan hisab, ijtimak atau konjungsi diperkirakan terjadi pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 03.00.55 WIB.

Sementara saat proses rukyat dilakukan, posisi hilal diperkirakan telah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit.

Kondisi tersebut dinilai cukup memungkinkan untuk dilakukan pengamatan hilal, meski hasil akhir tetap akan ditentukan melalui sidang isbat berdasarkan kombinasi metode hisab dan rukyat.

“Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat,” kata Arsad.

Hasil sidang isbat nantinya akan menjadi dasar resmi pemerintah dalam menetapkan awal Dzulhijjah 1447 H sekaligus menentukan tanggal pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia.(dhil)

Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta.

Menurut Nasaruddin, pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi ratusan ribu guru dalam waktu singkat. “Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah diproyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa partisipasi guru dalam program PPG mengalami lonjakan signifikan. Jika pada tahun 2024 tercatat sebanyak 29.933 guru mengikuti PPG dalam jabatan, maka pada 2025 jumlahnya melonjak drastis menjadi 206.411 guru—meningkat hingga 700 persen.

Selain fokus pada sertifikasi, Kemenag juga memberikan perhatian khusus kepada guru yang belum tersertifikasi maupun belum melalui proses inpassing. Pemerintah mengusulkan pemberian bantuan insentif dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk program insentif tersebut, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp12,76 triliun, dengan target menjangkau 467.809 guru di seluruh Indonesia.

Data Kemenag menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.157.050 guru binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 360.632 guru atau sekitar 31,2 persen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Sementara itu, mayoritas lainnya, yakni 796.418 guru atau 68,8 persen, merupakan guru non-ASN.

Sebagian besar guru binaan Kemenag diketahui mengajar di madrasah, dengan jumlah mencapai 655.622 orang.

Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap kualitas pendidikan berbasis keagamaan dapat terus meningkat, seiring dengan perbaikan kesejahteraan para guru yang menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran.(dhil)

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menjelaskan, pelaksanaan TKA merupakan bagian dari transformasi pendidikan Islam menuju sistem penilaian yang lebih kompetitif, terukur, dan setara dengan sekolah umum.

“TKA akan menjadi salah satu instrumen penilaian akademik baru bagi siswa madrasah. Hasilnya juga bisa digunakan sebagai indikator penerimaan di perguruan tinggi negeri, khususnya untuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi,” ujar Amien Suyitno dalam sambutannya di ajang Madrasah Robotics Competition (MRC) 2025 di Living World Kota Wisata Cibubur, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Amien, TKA menggantikan peran Ujian Nasional (UN) yang telah lama dihapus, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan relevan. Tes ini tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga mengukur kemampuan berpikir kritis, analisis, kreativitas, serta pemahaman konseptual peserta didik.

“Kita ingin memastikan lulusan madrasah memiliki kemampuan yang setara, bahkan bisa lebih unggul dibanding lulusan sekolah umum,” jelasnya.

Sebanyak 9.636 lembaga pendidikan Islam akan mengikuti pelaksanaan TKA 2025, terdiri atas:

• 8.969 Madrasah Aliyah (MA) dengan 445.184 peserta (191.900 laki-laki, 253.284 perempuan)

• 5 Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dengan 153 peserta

• 662 Pondok Pesantren dengan 15.288 peserta

Sebagian besar lembaga menyelenggarakan ujian secara mandiri, sedangkan lainnya menggunakan sistem source sharing dengan lembaga terdekat.

“Antusiasme madrasah dan pesantren luar biasa. Ini menunjukkan kesadaran bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menegakkan keadilan dalam penilaian akademik,” ujar Amien.

Pelaksanaan TKA 2025 dilakukan secara daring (online) di seluruh wilayah Indonesia, dengan jadwal sebagai berikut:

• MA dan MAK: Gelombang I (3–4 November 2025), Gelombang II (5–6 November 2025)

• Pondok Pesantren: 8–9 November 2025

Setiap hari, ujian akan berlangsung dalam tiga sesi yang mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan sesuai minat dan jurusan siswa.

“Digitalisasi asesmen ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga langkah membangun budaya integritas dan akuntabilitas berbasis teknologi,” tegas Amien.

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, Kemenag bersama Kemendikbudristek menggelar Sinkronisasi Data dan Sistem TKA 2025 bagi jenjang SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/PKPPS Ulya dan sederajat.
Proses sinkronisasi dilaksanakan serentak pada 1–2 November 2025 pukul 08.00–23.59 WIB.

Tahap ini menjadi krusial guna memastikan kesiapan jaringan, sistem soal, serta perangkat digital berjalan optimal pada hari pelaksanaan ujian.

Dirjen Amien Suyitno menegaskan bahwa TKA bukan sekadar ujian, tetapi merupakan bagian dari reformasi sistem penilaian nasional untuk memetakan kualitas pendidikan Islam secara objektif dan berbasis data.

“TKA bukan hanya tentang angka atau nilai. Ini tentang keadilan, masa depan anak-anak madrasah, dan kepercayaan publik terhadap pendidikan Islam,” tutupnya.

Kasubdit Kurikulum Direktorat KSKK Madrasah Abdul Basit menambahkan bahwa pelaksanaan TKA diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.

Menurutnya, hasil TKA tidak menentukan kelulusan, namun dapat digunakan untuk berbagai keperluan seleksi akademik, seperti:

• Seleksi masuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK jalur prestasi.

• Pertimbangan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

• Penyetaraan hasil pendidikan nonformal dan informal.

• Dasar pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Hasil TKA melengkapi sistem penilaian yang ada. Ini bukan soal kelulusan, tapi soal penyetaraan, transparansi, dan pengakuan kualitas,” tegas Basit.

Dengan pelaksanaan TKA 2025 ini, Kementerian Agama berharap pendidikan Islam semakin siap menghadapi tantangan global dan mampu mencetak generasi berprestasi yang beriman, berilmu, dan berdaya saing tinggi. (hai)

koranindopos.com – Makkah. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyediakan 55 dapur untuk konsumsi jemaah haji Indonesia. Setiap dapur bisa memproduksi antara 3.500 hingga 5.000 porsi dengan menu khas Nusantara.

Tim Media Center Haji (MCH) mengunjungi salah satu dapur penyedia katering, yaitu Ragheeb yang terletak di daerah Shauqiah, Makkah, Selasa (13/5/2025). Dapur ini memliki tingkat higienitas yang tinggi, standar gizi dan standar kesehatan sesuai dengan ketentuan KKHI.

Konsultan Tenaga Ahli Konsumsi PPIH Arab Saudi, Agung Ilham mengatakan, PPIH menyediakan 55 dapur katering untuk konsumsi jemaah. Setiap 11 dapur memiliki satu tenaga ahli. Sehingga ada lima tenaga ahli untuk dapur di Makkah. Sedangkan di Madinah ada dua tenaga ahli.

Bahan-bahan makanan didatangkan dari Indonesia dan disamakan untuk semua dapur. Makanan disajikan dalam dua jenis, yaitu siap saji atau prasmanan.

Sementara untuk memastikan standar kualitas dan gizi, setiap dapur wajib mengirimkan dua sampel makanan ke Daker dan dua sampel ke KKHI. “Sampel itu akan dicek gramasi, rasa dan kualitas makanan tersebut,” kata Agung.

Setiap dapur memiliki kapasitas produksi antara 3.500 hingga 5.000 porsi. “Untuk saat ini kita baru produksi sekitar 500 porsi sehari. Dan akan terus bertambah hingga puncak haji nanti,” jelasnya.

Proses produksi konsumsi ini memakan waktu sekitar 2 – 3 jam. Untuk makan malam misalnya, bahan-bahan diracik dan diolah mulai jam 12.00 WAS. Setelah dipacking dan ditaruh di hotbox, pukul 16.00 sudah siap diantarkan ke hotel jemaah. “Jam 18.00 WAS sudah sampai di hotel dan siap dikonsumsi jemaah,” kata Agung.

Agung menyampaikan, batas akhir katering siap saji adalah tiga jam setelah makanan sampai ke hotel. “Untuk makan malam misalnya, jam 21.00 sudah tidak disarankan untuk dikonsumsi,” kata Agung.

Juru masak pun diambil dari Indonesia. Untuk dapur Raghaeb ini setidaknya ada enam juru masak dari Indonesia. Agung mengatakan, setiap dapur diwajibkan memiliki dua juru masak yang sudah berpengalaman dan berkompetensi.

Pengecekan kesiapan makanan dilakukan tiga kali sehari, yaitu pukul 00.10 WAS untuk makan pagi, pukul 07.00 WAS untuk makan siang dan pukul 13.00 WAS untuk makan malam. (ris)

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2025 dengan pesan yang sarat makna. Dalam sambutannya, Menag menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual menuju langit, yang penuh dengan kesucian dan pengorbanan.

“Perjalanan haji ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan ke langit. Karena itu, perbaikilah niat, karena keikhlasan adalah vitamin paling kuat dalam menjalankan ibadah ini,” ujar Menag Nasaruddin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (1/5/2025).

Menag mengingatkan, tidak semua orang mendapat undangan dari Allah untuk berhaji. “Ratusan juta umat Islam di dunia, tetapi yang diundang hanya segelintir. Maka jagalah kesucian perjalanan ini, jangan sampai energi tersedot oleh hal-hal yang tidak perlu,” pesan Menag saat melepas 393 jemaah haji kloter pertama asal embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG-01).

Doa dari Pemerintah, Imbauan untuk Jaga Kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, perwakilan Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja Kemenag dan BPH yang telah bersinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik. “Terima kasih atas kerja samanya untuk mewujudkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata Cucun.

Ia juga mengingatkan jemaah agar senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. “Bapak Ibu adalah duta bangsa. Jangan lupakan negeri ini dalam setiap doa,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Ia menyebutkan, pada tahun 2023 tercatat lebih dari 773 jemaah haji Indonesia wafat, mayoritas karena penyakit jantung dan paru. Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah menjaga kondisi sejak keberangkatan hingga pulang ke tanah air.

“Bapak Ibu, kalau ingin berbuat baik, jagalah kesehatan. Karena jika banyak jemaah tidak sehat, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada jemaah haji Indonesia di masa depan. Kondisi tingkat kesehatan jemaah ini bisa berdampak pada pembatasan kuota dan kenaikan premi asuransi bagi jemaah selanjutnya,” tegas Menkes.

Ia juga mengingatkan agar jemaah jangan sungkan menggunakan masker bila sudah merasa tidak fit. “Ini baik, agar jangan sampai menularkan kepada yang lain,” tuturnya.

Ia juga menyarankan agar jemaah senantiasa memantau kondisi kesehatannya. Menurutnya ada tiga indikator yang dapat menyebabkan serangan jantung, sebagai penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian jemaah haji. “Serangan jantung itu tidak muncul tiba-tiba, ada tiga indikatornya, yaitu darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi. Tiga indikator ini yang paling banyak memicu serangan jantung di tanah suci,” tambahnya.

Penegakan Aturan dan Fasilitas Baru

Menag mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengikuti aturan haji, termasuk soal visa. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi jemaah yang tidak memiliki visa haji resmi.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kemudahan dari otoritas Saudi, termasuk kemudahan akses rumah sakit. Hal ini merupakan hasil dari lobi-lobi yang panjang dan upaya diplomatik pemerintah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah, dengan sistem pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dan adanya pendampingan medis, angka kematian jemaah haji Indonesia tahun lalu menurun drastis dibanding tahun 2023,” jelas Menkes.

Senada dengan Menkes, Menag pun menutup pesannya dengan ajakan untuk kerja sama semua pihak. “Mari kita jaga kekompakan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tetapi haji adalah ibadah yang penuh tantangan. Dengan ikhtiar, doa, dan niat yang lurus, insya Allah, semua bisa berjalan lancar,” ujarnya. (ris)

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 14 Maret 2025 ini, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan syiar keagamaan sepanjang bulan Ramadan hingga malam takbiran Idul Fitri. Takbiran dapat dilakukan di masjid, musala, dan tempat lain dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam SE Kemenag, takbiran Idul Fitri boleh dilaksanakan di tempat-tempat ibadah maupun lokasi lain yang memungkinkan, selama tetap memperhatikan aspek ketertiban dan keamanan. Ini bertujuan agar kegiatan keagamaan tetap berlangsung khidmat dan tidak mengganggu ketenteraman umum.

Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengimbau agar umat Islam menjalankan ibadah Ramadan dan Idul Fitri dengan suasana yang menyenangkan dan menenangkan, sesuai dengan ketentuan syariat serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Selain ketentuan mengenai takbiran, Surat Edaran ini juga mencakup berbagai aspek ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan, termasuk:

• Anjuran untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak amal saleh.
• Pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid dan musala dengan tetap menjaga kenyamanan jemaah.
• Imbauan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti penggunaan pengeras suara berlebihan saat malam takbiran.

Kemenag berharap dengan adanya panduan ini, umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kedamaian dan ketertiban, mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.(dhil)

Sidang isbat akan berlangsung dalam tiga tahapan utama:

1. Seminar Posisi Hilal
   • Dimulai pukul 16.30 WIB.
   • Menyajikan paparan mengenai posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
2. Sidang Isbat Tertutup
   • Dilaksanakan pukul 18.30 WIB.
   • Melibatkan perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), ahli falak, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
3. Konferensi Pers
   • Dijadwalkan pukul 19.05 WIB.
   • Menteri Agama akan mengumumkan hasil sidang isbat kepada publik.

Penentuan awal Ramadan dilakukan berdasarkan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pemantauan hilal) di berbagai titik di Indonesia. Data astronomis menunjukkan bahwa ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadan 1446 H terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan berada antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96′, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03′ hingga 6° 24,14′. Data ini memberikan indikasi awal bahwa hilal kemungkinan dapat terlihat, namun keputusan resmi akan ditetapkan melalui sidang isbat.

Sidang isbat ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk:

• Perwakilan ormas Islam,
• Majelis Ulama Indonesia (MUI),
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),
• Ahli falak dan akademisi,
• Perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.

Masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama mengenai penetapan awal Ramadan 1446 H dan memulai ibadah puasa sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.(dhil)

ISO 27001 adalah standar global yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi (Information Security Management System/ISMS). Dengan sertifikasi ini, Siskohat dinilai mampu menjamin perlindungan data jemaah haji dan umrah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan oleh Kemenag.

Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya Kemenag dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasi serta memperkuat keamanan data jemaah. Siskohat sendiri berperan penting dalam proses pendaftaran, administrasi, hingga pemantauan jemaah haji dan umrah, sehingga aspek keamanannya menjadi prioritas utama.

Dengan adanya sertifikat ISO 27001, Kemenag berharap dapat terus meningkatkan layanan serta menjamin keamanan informasi yang lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menerapkan standar keamanan informasi sesuai dengan regulasi internasional.(dhil)