“Visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan secara berjenjang dari pusat hingga daerah,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2025–2029 di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (2/5/2025).

Ia menekankan, penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, kolaborasi antara pusat dan daerah dapat menghasilkan outcome pembangunan yang terarah dan terukur dalam lima tahun ke depan.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Provinsi Kepri dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan tengkes. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Kepri tercatat sebesar 4,78 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Sementara itu, prevalensi stunting di Kepri telah turun menjadi 16,8 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.

“Keberhasilan ini perlu terus dijaga dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Namun demikian, Yusharto mengingatkan, Kepri masih menghadapi tantangan dalam menekan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,39 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,91 persen. Kondisi ini menjadikan Kepri tergolong ke dalam lima besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

“Kondisi ini menjadi tantangan utama yang perlu direspons melalui perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor unggulan dan ekonomi kreatif,” tegasnya.

Di sisi lain, Kemendagri juga menekankan pentingnya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dalam RPJMD Kepri 2025–2029. Saat ini, indeks inovasi Kepri berada pada skor 50,33 persen dan ditargetkan mencapai kategori sangat inovatif dengan skor di atas 60 persen pada akhir 2029. Selain itu, Yusharto juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk turut meningkatkan kinerja inovasi.

Yusharto menutup arahannya dengan menegaskan bahwa forum Musrenbang harus dioptimalkan sebagai wahana dialog strategis lintas pemangku kepentingan. Forum ini menjadi sarana penting untuk menyepakati isu prioritas, mengidentifikasi tantangan pembangunan jangka menengah, serta menyusun strategi penyelesaiannya secara kolaboratif.

“Forum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan yang partisipatif,” tandasnya. (why)

“Kita baru saja diskusi panjang dengan Pak Aries dan tim. Kita tahu bahwa badan ini sangat penting, Badan Pengendalian Pembangunan (dan Investigasi Khusus) memiliki power untuk melakukan investigasi khusus,” ujar Mendagri dalam konferensi pers di Lobi Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Mendagri menyampaikan, terdapat sekitar Rp1.200 triliun anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota yang perlu dikawal penggunaannya. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut keuangan daerah. Untuk itu, BPPIK akan menjadi mitra strategis dalam mengawal efisiensi tersebut.

“Adanya badan ini tentu menjadi tandem yang sangat bagus sekali untuk Kemendagri agar pengelolaan anggaran, pembuatan program [menjadi lebih efektif dan efisien]. Jadi, tidak hanya mencari kasus, tidak, tapi bagaimana kita membuat efisiensi, efisien program-program anggaran tersebut,” jelas Mendagri.

Kemendagri juga akan memperkuat jejaring inspektorat di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini mencakup pengarahan terkait pengawasan anggaran mulai dari perencanaan hingga eksekusi.

“Nanti akan memberikan briefing kepada mereka, [terkait] pakta integritas, kemudian mekanisme kerja, termasuk menerima komplain dari masyarakat, menemukan potensi-potensi yang tidak efisien, sehingga kita akan berkolaborasi dengan badan yang dipimpin oleh Pak Aries dengan Kemendagri,” lanjut Mendagri.

Sementara itu, Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menyoroti soal pemborosan anggaran daerah yang diperkirakan mencapai 30 persen dari total APBD. Menurutnya, potensi penghematan ini dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Nah ini kalau dipergunakan untuk rakyat, katakanlah itu 10 persen dari Rp1.200 triliun saja sudah Rp120 triliun, 20 persen sudah Rp240 triliun. Ini kan angka yang besar sekali ya. Inilah yang sedang kita evaluasi sepenuhnya,” ucap Aries.

Ia pun menekankan bahwa efisiensi itu dapat dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, dari pengeluaran yang bersifat seremonial atau tidak efisien, seperti perjalanan dinas, seminar, dan studi kelayakan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mencegah tindak korupsi.

“Jadi kami mengimbau semuanya, tolong dikurangi perjalanan-perjalanan dinas yang kurang bermanfaat, konsultan-konsultan, feasibility study, dan lain-lain yang sifatnya kebocoran, apalagi korupsi. Ini kita mencari formulanya bagaimana supaya hal tersebut bisa kita cegah, kita tangkal, dan kita berantas,” tegas Aries.

Aries menambahkan, efisiensi anggaran harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar tepat sasaran. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda).

“Inilah yang sedang kita evaluasi sepenuhnya, dan kita akan menggunakan kewenangan dari Pak Mendagri supaya sampai ke bawah, sehingga semuanya bisa terukur dan terawasi dengan baik. Dana APBN dan APBD, semuanya tepat sasaran,” pungkasnya. (ris)

“Oleh sebab itu, berkaitan dengan kepastian dan ketaatan para distributor yang sudah ditunjuk, kami minta tolong sekali lagi kepada pemerintah daerah, kepada teman-teman TPID, kepada Satgas Pangan, cek betul untuk D2-nya (distributor kedua) yang ada di kabupaten,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Jika diketahui terdapat pelanggaran dari sisi penetapan harga distributor, Tomsi meminta pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu melaporkannya pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tomsi juga mengimbau daerah agar memastikan harga jual minyak goreng jenis Minyakita kepada konsumen akhir tidak boleh melebihi HET yakni Rp15.700 per liter.

Dia menyebut, pemerintah akan menindak tegas oknum distributor yang dengan sengaja mempermainkan harga minyak goreng. Apalagi harga untuk distributor D-2 juga telah ditetapkan oleh Kemendag.

“Bapak-Ibu sekalian, ini harapannya betul-betul ada input dari daerah [mengenai harga distributor], sehingga di mana mereka yang main-main yang nakal ini bisa diberikan tindakan,” imbuhnya.

Di lain sisi, Tomsi juga meminta upaya pengendalian harga juga diterapkan pada komoditas beras. Ia secara khusus mendorong Perum Bulog agar melakukan intervensi di sejumlah wilayah, sehingga harga komoditas tersebut tidak memicu inflasi. Pasalnya, diketahui di sejumlah daerah harga beras mengalami kenaikan melebihi HET.

“Nah, kami mohon untuk setiap hari mengupdate data-data ini. Di mana daerah-daerah yang di atas harga eceran tertinggi teman-teman dari Bulog ini bisa langsung dari pusat bisa mengonfirmasi dengan daerah untuk melaksanakan intervensi. Ini yang kita harapkan,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Tomsi mengimbau daerah untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah, termasuk mewaspadai ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak serta mengantisipasi dampak perubahan cuaca, terutama menjelang musim panen. (why)

Agenda itu dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat tahun angaran 2024 yang telah dilaksanakan pada 11 Januari 2024 lalu. Dimana, Rakor tersebut menghasilkan 5 rekomendasi utama yang ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja.

Rekomendasi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 11 Program Kerja Pembina Samsat Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh Direktur Regident Korlantas Polri, Direktur Pendapatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam sambutannya menyampaikan, agenda penandatanganan dan sosialisasi program kerja ini sekaligus Kick Off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Pasal ini mengatur mengenai penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain kondisi rusak berat yang membuat kendaraan tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang setelah melewati masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selama minimal 2 tahun,” jelasnya.

Dengan ditandatanganinya rekomendasi dan program kerja Pembina Samsat Tingkat Provinsi Tahun 2024 serta kick-off implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, diharapkan adanya beberapa perubahan signifikan dalam sistem administrasi kendaraan bermotor.

Sejumlah perubahan tersebut antara lain peningkatan kinerja pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan masyarakat secara keseluruhan, validitas dan akurasi data kendaraan bermotor yang semakin ditingkatkan, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan penanganan administrasi, pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat dalam hal administrasi kendaraan bermotor. “Serta peningkatan kapasitas keuangan negara melalui pendapatan pajak dari kendaraan bermotor, yang diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujar Rivan.

Langkah-langkah yang diambil ini menjadi langkah awal dan bukti keseriusan yang penting dalam memperbaiki sistem administrasi kendaraan bermotor di Indonesia, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. “ini tentu akan membawa dampak baik kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Kota, dan tentunya akan memberikan peningkatan PAD yang akan memberi kemanfaatan bagi kita. Ini adalah wujud kolaborasi sangat baik dari seluruh pihak dan Pembina Samsat Nasional. Maka imbauan termasuk dengan penerapan pasal, diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat untuk bisa melakukan peningkatan kepatuhan terhadap pembayaran pajak,” imbuh Rivan.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, mengatakan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang kewajiban-kewajiban mereka saat menggunakan kendaraan di jalan, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

“Kemudian kita juga melaksanakan kick off untuk implementasi 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, artinya kita akan memulai melakukan penghapusan tahapan pendataan inventarisasi kendaraan yang akan dihapuskan, penentuan kendaraan apa saja yang akan dihapuskan sampai pada implementasi melakukan surat peringatan,” papar Aan.

Senada dengan Kakorlantas Polri, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengharapkan Tim Pembina Samsat dapat menjalankan rekomendasi dari Rakor sebelumnya. “Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat diantaranya dari sisi Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki data, penghapusan BBN 2 oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat,” ujarnya.

Agus juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam mengakselerasi kemajuan negara serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. “Lebih objektif lagi bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain, ini akan menghancurkan data dan juga tidak adil,” imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan Kantor Bersama Samsat Kota Palembang IV yang merupakan pilot project Samsat Digital Nasional di wilayah tersebut. Turut hadir, antara lain Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, PLH Sesditjen Bina Keuangan Dr. Hendriwan, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi, dan PJU Korlantas Polri. (ris)

Mendagri menyampaikan ihwal tersebut pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.

“Pertama tadi dari Ibu Menkeu bahwa intinya situasi global masih sangat dinamis dan masih berpengaruh besar terhadap stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia,” katanya dalam rilis Kemendagri. Mendagri mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan inflasi dapat dikendalikan pada angka 3 persen.

Angka tersebut dinilai paling ideal dalam menyeimbangkan antara kemampuan konsumen untuk membeli dengan perolehan keuntungan bagi para produsen. Dengan begitu diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat.

“Kita baru mencapai 3,52 persen, 3 persen itu adalah imbang antara menyenangkan konsumen, harga terjangkau dan barang ada, serta juga menyenangkan produsen, karena negara kita adalah negara produsen, ada petani, peternak, ada produsen, pabrik, nelayan, ini adalah angka yang relatif baik kalau di angka 3 persen,” tegasnya.

Untuk mengendalikan laju inflasi, Mendagri mengimbau Pemda agar memperhatikan volatilitas harga pangan. Pasalnya, kenaikan harga pangan dikhawatirkan akan membuat terkereknya angka inflasi.

“Nah ini tolong hati-hati, jangan sampai nanti naiknya signifikan kalau ada terjadi kenaikan penyesuaian harga,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan angka inflasi. Salah satunya dengan menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM), yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan cara itu diharapkan beban ekonomi rumah tangga akan berkurang dan akses terhadap pangan yang berkualitas menjadi semakin meningkat.

“Selama 3 bulan (Bapanas) melakukan intervensi dengan melakukan Gerakan Pangan Murah, nah ini menurunkan (inflasi),” tegasnya.

Pengendalian inflasi, lanjut Mendagri, adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengimbau semua stakeholder agar ikut terlibat di dalamnya. “Sekali lagi terkendalinya inflasi tingkat nasional ini bukan kerja perorangan, tapi kerja kita bersama: pusat dan daerah, semua kita bekerja dan terutama teman-teman di daerah sebagai kunci, kita pusat hanya mengakomodir,” ungkapnya.

Mendagri juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebab, situasi yang tenang akan membuat harga bahan pangan menjadi lebih stabil. “Masalah pangan masalah yang mendasar, masalah politik itu untuk konsumsi menengah ke atas, rata-rata begitu di lapangannya,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Suhajar saat memberi sambutan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan II belum lama ini. ”Tolong baca lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, supaya paham yang menjadi kewenangan kabupaten/kota apa, yang menjadi kewenangan provinsi apa,” kata Suhajar dalam rilis Kemendagri, Kamis (20/7).

Suhajar menjelaskan, pemahaman kewenangan pemerintah daerah (Pemda) dibutuhkan agar otonomi daerah berjalan sesuai aturan. Penerapan otonomi daerah telah menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dia menekankan agar pelaksanaan urusan tersebut diawasai.

”Jadi yang dikerjakan oleh kabupaten adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kabupaten, sedangkan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada kabupaten ya jangan diurus,” tegas Suhajar.

Suhajar mencontohkan pengawasan di bidang pendidikan yang telah dibagi, baik antara provinsi maupun kabupaten/kota. Dia menyebutkan, pemerintan kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap jalannya pendidikan di tingkat SMP, SD, PAUD, dan TK. Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pendidikan di tingkat SMA.

”Karena itu yang belum tahu untuk belajar. Jadi kawan-kawan semua tolong pelajari betul ilmu dasar tadi, apa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati/wali kota, karena itulah yang diawasi oleh P2UPD,” tandas Suhajar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyatakan, saat ini masih banyak realisasi APBD yang belum optimal. Padahal sudah pernah diingatkan bahwa belanja daerah harus berorientasi hasil. ”Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama,” tegas Suhajar dalam rilis Kemendagri, Sabtu (1/7).

Suhajar secara khusus meminta agar sekretaris daerah (sekda) dan inspektorat daerah mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan, ”Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tutur dia.

Menurut Suhajar, pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Sebab, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. ”Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan,” kata dia.

Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

”Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” jelas Suhajar. Untuk daerah realisasi belanja rendah, dia meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi.

Suhajar menjelaskan, salah satu alasan orang meninggalkan desa karena susah mencari kemakmuran. Masyarakat masih menganggap mencari pekerjaan di desa masih sulit, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya masih kurang.

”Ini harus disadari oleh camat, karena camat akan kehilangan penduduknya nanti sepertiga. Usahakan mereka untuk tetap bertahan di desa karena mereka merasa bahagia tinggal di desa,” kata Suhajar dalam rilis yang diterima Koranindopos.com, Sabtu (24/6). Menurutnya, camat harus bertanggung jawab agar masyarakat bertahan di desa.

Suhajar menyebut berbagai jenis pekerjaan di desa yang masih sangat dibutuhkan, seperti petani atau berkebun. Hal ini juga untuk menjawab tantangan pengelolaan urbanisasi yang belum optimal. Sebab, ketika desa tidak dikembangkan, maka masyarakat akan berbondong-bondong ke kota.

”Desa menjadi kosong sebagaimana yang terjadi di Jepang. Ini harus dipelajari oleh kita di lapangan, kenapa mereka masih menolak identitasnya sebagai masyarakat desa? Kenapa rakyat Anda masih menolak identitasnya sebagai petani misalnya. Ini adalah hal-hal yang harus kita cermati bersama,” tutur Suhajar.

Menurut Suhajar, pemerintah pusat mendukung desa dengan memberikan dana yang besar agar desa menjadi berkembang. Camat mesti memahami kondisi tempatnya masing-masing untuk mengembangkan kawasan desa. Camat bertugas menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan untuk melahirkan keadilan, kesejahteraan, kemandirian, dan ketertiban.

”Jadi fungsi inti kita adalah pelayanan, saya yakin banyak camat yang sudah seperti itu, mentransformasi pelayanan, melayani rakyat dengan online. Sesungguhnya seperti itulah pemerintahan itu, walaupun namanya tetap pemerintahan tapi tugas kita adalah pelayanan, bukan mandor,” tandas Suhajar.

Suhajar menyatakan, Mendagri Tito Karnavian berulang kali mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD terus bersinergi. Peringatan tersebut penting disampaikan karena hubungan DPRD dan kepala daerah di beberapa wilayah kerap tidak harmonis. Kondisi itu membuat pelayanan terhadap warga terganggu.

”Itulah takdir kita mendapat amanah sebagai DPRD dan kepala daerah, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya,” kata Suhajar dalam rilis yang diterima Koranindopos.com, Kamis (15/6).

Menurut Suhajar, antara kepala daerah dengan DPRD terkadang terjadi perbedaan persepsi. Padahal, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah keduanya diharapkan mampu saling menguatkan jalannya pemerintahan di wilayah mereka.

”Memang kadang-kadang kita beda persepsi, padahal DPRD dan bupati ini adalah sama-sama penyelenggara pemerintah daerah. Nah, ini yang harus terus kita sinergikan, jangan saling curiga,” ujarnya.

Suhajar menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa posisi DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam sistem desentralisasi fungsi DPRD adalah membantu kepala daerah sebagai mitra yang sejajar dalam menjalankan berbagai macam fungsi pemerintahan.

”Di antaranya fungsi pelayanan untuk melahirkan keadilan, fungsi pembangunan untuk melahirkan kesejahteraan, fungsi pemberdayaan untuk melahirkan kemandirian, dan fungsi pengaturan atau regulasi untuk melahirkan ketertiban,” jelas Suhajar.

Menurut Suhajar, otonomi daerah berbeda dengan dekonsentrasi. Dekonsentrasi hanya mengurus, tapi otonomi daerah selain mengurus urusan pemerintahan juga adalah mengatur dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam gelaran yang mengangkat tema Urgensi Atensi Pemerintah Daerah Terhadap P3DN dan Produk UMK-Koperasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing Tahun Anggaran 2023, Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi ini melaporkan data capaian e-purchasing dan penggunaan PDN pemerintah daerah melalui Katalog Elektronik sampai dengan April 2023. Dari data tersebut diketahui masih ada setidaknya 24 kabupaten yang belum melakukan transaksi e-purchasing.

“Nantinya akan diterapkan reward untuk daerah-daerah yang dapat mencapai target penggunaan PDN, namun juga kan diberikan punishment bagi daerah yang tidak dapat mencapai target atau tidak melaksanakan dengan baik arahan presiden ini” ungkap Hendi.

Dalam rencana penerapan pola reward dan punishment atas penggunaan PDN, LKPP tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perindustrian.

Lebih lanjut Hendi menyampaikan, kendala yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan belanja melalui Katalog Elektronik adalah pemerintah daerah masih berfokus pada belanja barang saja. Padahal, belanja jasa lainnya dan belanja jasa konstruksi sudah dapat dilakukan di Katalog Elektronik. Terkait hal ini Hendi mengharapkan pemerintah daerah dapat memunculkan inovasi dalam pembelanjaannya melalui Katalog Elektronik.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro dan Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari, dan juga dihadiri secara daring oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM. Manuhutu.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan Presiden RI agar APBN/APBD ditekankan untuk meprioritaskan belanja produk dalam negeri. Ia juga berpesan agar Pemerintah Daerah mendorong pengusaha lokal untuk memberikan branding yang baik pada produknya.

“Bagi pengusaha UMKM branding itu penting namun promosi juga harus tetap berjalan. Pemerintah daerah harus ikut mendorong UMKM agar lebih profesional dalam mengolah produknya, jangan jika sudah tayang di e-katalog lalu ditinggal begitu saja” tutur Suhajar.

Menurut Suhajar hal ini penting agar produk UMKM kita semakin berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk impor, mengingat saat ini penggunaan produk impor pada pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi hanya sebesar 5%.

Pada tahun 2023 pemerintah menerapkan target 95% APBN/APBD untuk produk dalam negeri dengan turut memasukan belanja BUMN/BUMD. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen Kepala Daerah dalam perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah agar lebih fokus pada pembelian melalui e-purchasing dan belanja produk lokal. (ris)