<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kemenkes &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/kemenkes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 06:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>kemenkes &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Kemenkes Apresiasi Fatwa Haram MUI, kaji Wacana Larang Total Peredaran Vape</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-apresiasi-fatwa-haram-mui-kaji-wacana-larang-total-peredaran-vape/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-apresiasi-fatwa-haram-mui-kaji-wacana-larang-total-peredaran-vape/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 06:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[MUI]]></category>
		<category><![CDATA[Vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=132572</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan respons positif terhadap terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan hukum penggunaan rokok elektrik (vape) adalah haram. Menyikapi hal tersebut, Kemenkes menegaskan tengah mengkaji penguatan regulasi pengendalian rokok elektrik, termasuk membuka opsi melarang total peredarannya di Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="container">
<div id="model-response-message-contentr_39d4f27723a17c59" class="markdown markdown-main-panel md-content enable-luminous-fast-follows enable-updated-hr-color stronger" dir="ltr" aria-busy="false" aria-live="polite">
<p dir="ltr" data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0"><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</b> — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan respons positif terhadap terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan hukum penggunaan rokok elektrik (<i data-path-to-node="3" data-index-in-node="198">vape</i>) adalah haram. Menyikapi hal tersebut, Kemenkes menegaskan tengah mengkaji penguatan regulasi pengendalian rokok elektrik, termasuk membuka opsi melarang total peredarannya di Indonesia.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="4">Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi langkah MUI dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok anak-anak dan remaja.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="5,0">&#8220;Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,&#8221; beber Aji dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="8">Selain risiko adiksi nikotin dan paparan zat kimia berbahaya pada saluran pernapasan, Kemenkes turut memberikan sorotan tajam terhadap fenomena penyalahgunaan perangkat <i data-path-to-node="8" data-index-in-node="169">vape</i> sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (<i data-path-to-node="8" data-index-in-node="239">NAPZA</i>) sintetis.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="9">Praktik penyalahgunaan tersebut dinilai sebagai ancaman serius yang kian mengintai generasi muda, sehingga membutuhkan langkah intervensi hukum yang lebih ketat dan komprehensif.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="12">Saat ini, pengendalian peredaran rokok elektrik di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan ini mencakup pembatasan usia pengguna, larangan penjualan kepada anak di bawah umur, pengetatan iklan dan promosi, hingga ambang batas batas kandungan produk.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="13">Namun demikian, Kemenkes menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas berupa pelarangan secara menyeluruh.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="14,0">&#8220;Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran <i data-path-to-node="14,0" data-index-in-node="193">vape</i>,&#8221; tegas Aji.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="15">Menutup keterangannya, Kemenkes mengajak seluruh elemen masyarakat—terutama para orang tua, tenaga pendidik, dan pihak sekolah—untuk secara aktif memantau dan melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin maupun penggunaan rokok elektrik di lingkungan sekitar.(dhil/dtk)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-apresiasi-fatwa-haram-mui-kaji-wacana-larang-total-peredaran-vape/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dampak Karhutla 2026: Kemenkes Catat Kasus ISPA Tembus 401 Ribu, Balita dan Lansia mendominasi</title>
		<link>https://koranindopos.com/dampak-karhutla-2026-kemenkes-catat-kasus-ispa-tembus-401-ribu-balita-dan-lansia-mendominasi/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dampak-karhutla-2026-kemenkes-catat-kasus-ispa-tembus-401-ribu-balita-dan-lansia-mendominasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[ISPA]]></category>
		<category><![CDATA[KARHUTLA]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=131980</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah menembus 401.586 kasus, yang tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Grafik penderita ISPA diprediksi masih terus bergerak naik seiring dengan paparan kabut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0"><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</b> — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah menembus <b data-path-to-node="3" data-index-in-node="224">401.586 kasus</b>, yang tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla.</p>
<p data-path-to-node="4">Grafik penderita ISPA diprediksi masih terus bergerak naik seiring dengan paparan kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi di lapangan. Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, mengungkapkan bahwa lonjakan kasus terjadi setiap hari di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan daerah.</p>
<blockquote class="" data-path-to-node="5">
<p data-path-to-node="5,0">&#8220;Jumlah tersebut sudah termasuk penambahan sebanyak 3.906 kasus baru berdasarkan data pemantauan per 2 November 2026 sore pukul 16.00 WIB,&#8221; jelas Widyawati dalam siaran <i data-path-to-node="5,0" data-index-in-node="169">Info Bencana Terkini</i> di kanal YouTube BNPB, Rabu (4/11/2026).</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="8">Sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna serta kondisi fisik yang melemah membuat kelompok anak-anak dan lansia paling rentan menanggung dampak racun dari asap karhutla.</p>
<p data-path-to-node="9">Berdasarkan pemetaan data Kemenkes, rincian kasus pada kelompok umur rentan meliputi:</p>
<ul data-path-to-node="10">
<li>
<p data-path-to-node="10,0,0"><b data-path-to-node="10,0,0" data-index-in-node="0">Anak Usia Balita (0–5 Tahun):</b> 91.913 kasus.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="10,1,0"><b data-path-to-node="10,1,0" data-index-in-node="0">Anak Usia Sekolah (6–9 Tahun):</b> 87.704 kasus.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="10,2,0"><b data-path-to-node="10,2,0" data-index-in-node="0">Kelompok Lansia (di atas 60 Tahun):</b> 56.092 kasus.</p>
</li>
</ul>
<p data-path-to-node="11">Selain itu,<span class=""> Kemenkes juga memberikan perhatian intensif bagi kelompok dengan kondisi khusus:</span></p>
<ul data-path-to-node="12">
<li>
<p data-path-to-node="12,0,0"><b data-path-to-node="12,0,0" data-index-in-node="0">Ibu Hamil:</b> 590 orang berisiko mengalami komplikasi kehamilan akibat polusi udara beracun.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="12,1,0"><b data-path-to-node="12,1,0" data-index-in-node="0">Penderita Asma:</b> 1.530 orang rentan mengalami serangan pernapasan berulang.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="12,2,0"><b class="" data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="0">Pekerja Luar Ruangan (<i data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="22">Outdoor Workers</i>):</b> 8.086 orang terpapar langsung asap saat beraktivitas harian.</p>
</li>
</ul>
<blockquote class="" data-path-to-node="13">
<p data-path-to-node="13,0">&#8220;Wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling besar mencakup Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, Pekanbaru di Riau, dan Pontianak di Kalimantan Barat,&#8221; ujar Widyawati.</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="16">Selain merusak sistem pernapasan, partikel abu dan debu sisa pembakaran hutan memicu peradangan pada organ penglihatan. Kemenkes mengingatkan masyarakat agar tidak menggosok mata saat terasa perih karena berisiko memicu infeksi lanjutan.</p>
<blockquote class="" data-path-to-node="17">
<p data-path-to-node="17,0">&#8220;Paparan asap dan partikel debu juga menyebabkan iritasi pada mata, karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari paparan asap dan tidak menggosok mata ketika terasa perih atau gatal,&#8221; imbaunya.</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="18">Menanggapi krisis kesehatan ini, pemerintah daerah bersama Kemenkes terus menyalurkan bantuan fasilitas kesehatan darurat. Di Provinsi Riau, sedikitnya 10 unit rumah oksigen telah disiagakan untuk membantu warga yang mengalami sesak napas.</p>
<p data-path-to-node="19">Kemenkes menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keterjangkauan dan kemudahan jangkauan pasokan oksigen bersih bagi masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan tepat sasaran.(dhil/dtk)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dampak-karhutla-2026-kemenkes-catat-kasus-ispa-tembus-401-ribu-balita-dan-lansia-mendominasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Ungkap 38 Persen Puskesmas di Indonesia Masih Alami Kekosongan Tenaga Kesehatan</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-ungkap-38-persen-puskesmas-di-indonesia-masih-alami-kekosongan-tenaga-kesehatan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-ungkap-38-persen-puskesmas-di-indonesia-masih-alami-kekosongan-tenaga-kesehatan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[puskesmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=131699</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan bahwa sebanyak 38 persen Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Total kebutuhan nasional untuk mengisi kekosongan tersebut diperkirakan mencapai 6.927 personel. Berdasarkan data Kemenkes per Agustus 2026, kekosongan terjadi pada sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0"><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</b> — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan bahwa sebanyak 38 persen Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Total kebutuhan nasional untuk mengisi kekosongan tersebut diperkirakan mencapai 6.927 personel.</p>
<p data-path-to-node="4">Berdasarkan data Kemenkes per Agustus 2026, kekosongan terjadi pada sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan dasar. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang adil di berbagai wilayah Indonesia.</p>
<p data-path-to-node="5">Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan infrastruktur fisik dan teknologi modern.</p>
<blockquote class="" data-path-to-node="6">
<p data-path-to-node="6,0">&#8220;Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah. Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas,&#8221; tegas Benjamin dalam perhelatan <i data-path-to-node="6,0" data-index-in-node="277">The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026</i>, Jumat (30/10/2026).</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="9">Menurut Benjamin, perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan ke depan harus disusun berdasarkan analisis data konkret dan karakteristik spesifik dari tiap-tiap daerah. Hal ini krusial agar pemenuhan nakes di lapangan tepat sasaran.</p>
<p data-path-to-node="10">Selain pemerataan jumlah, peningkatan kompetensi nakes juga menjadi perhatian mendesak. Pesatnya perkembangan teknologi—seperti kecerdasan buatan (<i data-path-to-node="10" data-index-in-node="147">artificial intelligence</i>/AI), layanan medis jarak jauh (<i data-path-to-node="10" data-index-in-node="202">telemedicine</i>), hingga Rekam Medis Elektronik (RME)—telah mengubah lanskap kebutuhan pelayanan kesehatan secara fundamental.</p>
<p data-path-to-node="11">Ia mengingatkan bahwa pengembangan profesi berkelanjutan harus difokuskan pada peningkatan keahlian nyata (<i data-path-to-node="11" data-index-in-node="107">real skills</i>), bukan sekadar pemenuhan kredit administratif. Akses pelatihan juga harus diprioritaskan bagi nakes yang bertugas di daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), baik melalui metode pembelajaran campuran (<i data-path-to-node="11" data-index-in-node="373">blended learning</i>) maupun pendampingan dari rumah sakit rujukan.</p>
<p data-path-to-node="14">Dalam kesempatan tersebut, Kemenkes menyampaikan enam arahan utama untuk memperkuat tata kelola profesi kesehatan di Indonesia:</p>
<ol start="1" data-path-to-node="15">
<li>
<p data-path-to-node="15,0,0"><b data-path-to-node="15,0,0" data-index-in-node="0">Penguatan Independensi:</b> Memperkuat profesionalisme Konsil, Kolegium, serta Majelis Disiplin Profesi.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="15,1,0"><b data-path-to-node="15,1,0" data-index-in-node="0">Perencanaan Berbasis Data:</b> Menyusun kebutuhan nakes daerah secara terintegrasi berdasarkan data kebutuhan riil.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="15,2,0"><b data-path-to-node="15,2,0" data-index-in-node="0">Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan:</b> Membangun budaya belajar dan pengembangan keahlian secara terus-menerus.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="15,3,0"><b data-path-to-node="15,3,0" data-index-in-node="0">Penguatan Literasi Digital:</b> Mendorong nakes agar adaptif terhadap perkembangan teknologi kesehatan terkini.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="15,4,0"><b data-path-to-node="15,4,0" data-index-in-node="0">Pemerataan &amp; Penegakan Disiplin:</b> Menerapkan sistem penegakan disiplin profesi yang adil dan merata.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="15,5,0"><b data-path-to-node="15,5,0" data-index-in-node="0">Kolaborasi Lintas Sektor:</b> Meningkatkan kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan.</p>
</li>
</ol>
<p data-path-to-node="16,0">&#8220;Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal. Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat,&#8221; pungkas Benjamin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-ungkap-38-persen-puskesmas-di-indonesia-masih-alami-kekosongan-tenaga-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Matangkan Rencana Klinik Koperasi Merah Putih Jadi Klinik Pratama, Bisa Akses BPJS Kesehatan</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-matangkan-rencana-klinik-koperasi-merah-putih-jadi-klinik-pratama-bisa-akses-bpjs-kesehatan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-matangkan-rencana-klinik-koperasi-merah-putih-jadi-klinik-pratama-bisa-akses-bpjs-kesehatan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 06:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[klinik koperasi merah putih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=131478</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mematangkan rencana pengembangan unit bisnis Klinik Koperasi Merah Putih menjadi Klinik Pratama. Menkes Budi menjelaskan bahwa pembahasan intensif mengenai pemanfaatan klinik koperasi tersebut telah berjalan, diikuti dengan pelaksanaan sejumlah proyek percontohan (pilot project) guna menguji keandalan model bisnis di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0"><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</b> — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mematangkan rencana pengembangan unit bisnis Klinik Koperasi Merah Putih menjadi Klinik Pratama.</p>
<p data-path-to-node="4">Menkes Budi menjelaskan bahwa pembahasan intensif mengenai pemanfaatan klinik koperasi tersebut telah berjalan, diikuti dengan pelaksanaan sejumlah proyek percontohan (<i data-path-to-node="4" data-index-in-node="168">pilot project</i>) guna menguji keandalan model bisnis di lapangan.</p>
<p data-path-to-node="5">&#8220;Sudah ada pembahasan memang, salah satu unit bisnis dari koperasi selain logistik perdagangan itu ada juga apotek dan klinik,&#8221; ujar Menkes Budi saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Utara, Jumat (30/10/2026).</p>
<p data-path-to-node="8">Menkes menyampaikan bahwa dari hasil uji coba awal, skema operasional Klinik Koperasi Merah Putih dirancang menyerupai mekanisme tata kelola klinik swasta komersial,<span class=""> yang berbeda dengan layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik pemerintah yang bebas biaya secara langsung.</span></p>
<blockquote class="" data-path-to-node="9">
<p data-path-to-node="9,0">&#8220;Kita sudah melakukan beberapa <i data-path-to-node="9,0" data-index-in-node="31">pilot project</i> untuk bisa melihat bisnis modelnya ini. Ini sama dengan klinik swasta sebenarnya, kalau yang Puskesmas kan tidak berbayar. Nah, ini kan sama modelnya dengan seperti model swasta gitu,&#8221; tambah Menkes.</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="12">Meskipun mengusung tata kelola operasional berbasis bisnis profesional layaknya fasilitas kesehatan swasta, Menkes memastikan bahwa aksesibilitas masyarakat tetap menjadi prioritas.</p>
<p data-path-to-node="13">Masyarakat yang berobat ke Klinik atau Apotek Koperasi Merah Putih nantinya dapat memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan menggunakan skema BPJS Kesehatan.</p>
<blockquote class="" data-path-to-node="14">
<p data-path-to-node="14,0">&#8220;Iya, bisa (menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN). Sama seperti semua klinik swasta, pakai BPJS juga,&#8221; tegas Budi.</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="15">Melalui integrasi dengan BPJS Kesehatan, keberadaan Klinik Pratama Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat serta memperkuat ekosistem kemandirian kesehatan berbasis koperasi di berbagai daerah.(dhil/dtk)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-matangkan-rencana-klinik-koperasi-merah-putih-jadi-klinik-pratama-bisa-akses-bpjs-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Beralasan Foto Menkes Pakai Tabung Oksigen di Palangka Raya Hanya Edukasi, Bantah Narasi Sesak Napas Karhutla</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-beralasan-foto-menkes-pakai-tabung-oksigen-di-palangka-raya-hanya-edukasi-bantah-narasi-sesak-napas-karhutla/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-beralasan-foto-menkes-pakai-tabung-oksigen-di-palangka-raya-hanya-edukasi-bantah-narasi-sesak-napas-karhutla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 02:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KARHUTLA]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=131037</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa foto dan narasi yang beredar di media sosial terkait Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengalami sesak napas akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah informasi yang tidak benar (hoaks). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengonfirmasi bahwa kondisi kesehatan Menkes dalam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="3"><b data-path-to-node="3" data-index-in-node="0"><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</b> — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa foto dan narasi yang beredar di media sosial terkait Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengalami sesak napas akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah informasi yang tidak benar (<i data-path-to-node="3" data-index-in-node="263">hoaks</i>).</p>
<p data-path-to-node="4">Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengonfirmasi bahwa kondisi kesehatan Menkes dalam keadaan baik dan tidak mengalami gangguan pernapasan saat berada di lapangan.</p>
<p data-path-to-node="5">&#8220;Menkes sama sekali tidak merasa sesak napas pada saat itu, dan terbantu dengan menggunakan masker KN95 selama kunjungan berlangsung,&#8221; tegas Aji dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).</p>
<p data-path-to-node="8">Aji menjelaskan, foto yang beredar tersebut merupakan dokumentasi saat Menkes Budi melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jumat (23/10/2026). Dalam kesempatan itu, Menkes sengaja mengenakan tabung oksigen sebagai bentuk demonstrasi dan edukasi mengenai fasilitas penanganan dampak asap bagi warga terdampak.</p>
<p data-path-to-node="9">Tujuan utama Menkes menunjukkan serta mencoba fasilitas tersebut adalah untuk mengedukasi publik dan memastikan kesiapan layanan kesehatan serta pasokan oksigen dapat diakses oleh masyarakat setempat.</p>
<blockquote data-path-to-node="10">
<p data-path-to-node="10,0">&#8220;Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung promosi keberadaan Rumah Oksigen milik MDMC dan Bus Oksigen milik Pemprov Kalteng agar masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap bisa memanfaatkannya,&#8221; jelas Aji.</p>
</blockquote>
<p data-path-to-node="13">Menanggapi ramainya unggahan disinformasi tersebut di media sosial, Kemenkes mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mencerna informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memelintir fakta di lapangan.</p>
<p data-path-to-node="14">Aji mengajak seluruh pihak untuk memfokuskan energi pada upaya kolaboratif dalam menangani dampak kesehatan akibat kabut asap karhutla serta memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan medis secara optimal.</p>
<p data-path-to-node="15">&#8220;Mari fokus pada upaya bersama melindungi kesehatan warga terdampak karhutla dan memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan,&#8221; pungkasnya.(dhil/kmps)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-beralasan-foto-menkes-pakai-tabung-oksigen-di-palangka-raya-hanya-edukasi-bantah-narasi-sesak-napas-karhutla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Pangkas Syarat SKP Dokter, dari 250 Jadi 160 dalam 5 Tahun</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-pangkas-syarat-skp-dokter-dari-250-jadi-160-dalam-5-tahun/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-pangkas-syarat-skp-dokter-dari-250-jadi-160-dalam-5-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[skp dokter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=128500</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memangkas jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) yang wajib dipenuhi dokter dan dokter spesialis untuk periode lima tahun. Jumlah SKP yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 250 kini menjadi 160 SKP. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban administratif yang selama ini harus dipenuhi dokter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</strong> – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memangkas jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) yang wajib dipenuhi dokter dan dokter spesialis untuk periode lima tahun. Jumlah SKP yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 250 kini menjadi <strong>160 SKP</strong>.</p>
<p>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban administratif yang selama ini harus dipenuhi dokter dalam proses pengembangan kompetensi.</p>
<p>Dengan pengurangan tersebut, dokter diharapkan dapat lebih banyak mencurahkan waktu dan energinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p>
<p>&#8220;Selama ini, dokter menghabiskan cukup banyak waktu untuk memenuhi berbagai persyaratan pengembangan kompetensi. Kita ingin mengubah pendekatan tersebut agar waktu dan energi dokter lebih banyak kembali untuk hal yang paling penting, yaitu melayani masyarakat,&#8221; kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).</p>
<p>Budi menegaskan, pengurangan jumlah SKP bukan berarti pemerintah menurunkan standar kompetensi dokter.</p>
<p>Menurutnya, Kemenkes justru ingin memastikan kegiatan pengembangan kompetensi yang dijalani dokter lebih relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan.</p>
<p>Kebijakan tersebut telah dibahas Kemenkes bersama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Kolegium Disiplin Ilmu.</p>
<p>Dalam aturan baru, pemenuhan SKP akan lebih banyak diarahkan pada ranah <strong>pelayanan</strong>. Sementara itu, dua ranah lainnya tetap mencakup <strong>pembelajaran</strong> dan <strong>pengabdian</strong>.</p>
<p>Pemenuhan SKP menjadi salah satu persyaratan bagi tenaga medis untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p>
<p>Meski jumlah SKP dikurangi, Kemenkes memastikan aspek kompetensi dokter tetap menjadi perhatian. Penjagaan kompetensi dinilai penting untuk mendukung keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.</p>
<p>Sejalan dengan perubahan ketentuan tersebut, Kemenkes juga tengah menyelesaikan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai pedoman pengelolaan kecukupan SKP.</p>
<p>Pembaruan turut dilakukan pada sistem <strong>SKP Platform</strong> agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan baru. Sistem tersebut ditargetkan rampung pada September 2026.</p>
<p>Melalui kebijakan ini, Kemenkes berharap proses pemenuhan SKP bagi dokter dapat menjadi lebih proporsional tanpa mengesampingkan profesionalisme dan kompetensi tenaga medis.</p>
<p>Penyesuaian tersebut juga diharapkan dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjaga ketersediaan dokter yang kompeten, sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses.(Dhil/dtk)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-pangkas-syarat-skp-dokter-dari-250-jadi-160-dalam-5-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128500</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Uji Coba Sistem Rujukan Baru BPJS di Bandung, Tak Lagi Berjenjang</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-uji-coba-sistem-rujukan-baru-bpjs-di-bandung-tak-lagi-berjenjang/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-uji-coba-sistem-rujukan-baru-bpjs-di-bandung-tak-lagi-berjenjang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 05:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[BPJS]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=128282</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai menguji coba sistem rujukan baru bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bandung, Jawa Barat. Melalui sistem ini, pasien BPJS Kesehatan nantinya dapat langsung dirujuk ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kebutuhan medis tanpa harus mengikuti rujukan berjenjang. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>JAKARTA</strong> – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai menguji coba sistem rujukan baru bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bandung, Jawa Barat. Melalui sistem ini, pasien BPJS Kesehatan nantinya dapat langsung dirujuk ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kebutuhan medis tanpa harus mengikuti rujukan berjenjang.</p>
<p>Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, Kota Bandung menjadi salah satu lokasi piloting transformasi JKN. Uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas kesehatan sekaligus mengevaluasi penerapan sistem sebelum diberlakukan secara nasional.</p>
<p>&#8220;Saat ini masyarakat masuk puskesmas dirujuk sesuai dengan kelasnya rumah sakit. Masuk kelas D dulu, D tidak bisa dirujuk ke C, dan seterusnya. Nanti, begitu masuk ke puskesmas, pasien akan dirujuk sesuai dengan penyakitnya,&#8221; kata Kunta seusai audiensi di Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jumat (25/9/2026).</p>
<p>Kunta menjelaskan, melalui sistem baru tersebut, pasien yang membutuhkan layanan spesialis tertentu dapat langsung diarahkan ke rumah sakit yang memiliki kompetensi sesuai kondisi medisnya.</p>
<p>Misalnya, pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan penanganan kompleks dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan jantung utama.</p>
<p>&#8220;Kalau penyakit jantung complicated, ya dia langsung ke rumah sakit yang mempunyai layanan jantung utama, sehingga masyarakat bisa langsung terlayani dengan lebih baik, tidak perlu berjenjang dan tidak ngantre,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Sistem tersebut dikenal sebagai <strong>Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP)</strong>. Perubahan mekanisme rujukan ini menjadi salah satu bagian dari transformasi JKN yang disiapkan pemerintah.</p>
<p>Kunta mengatakan, transformasi JKN mencakup tiga pilar utama. Pertama, penerapan RBKP yang mengubah mekanisme rujukan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan.</p>
<p>Kedua, penerapan <strong>Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)</strong>. Ketiga, perubahan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan melalui <strong>Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG)</strong>.</p>
<p>Untuk menguji kesiapan kebijakan tersebut, Kemenkes bersama sejumlah pihak melakukan kunjungan ke berbagai fasilitas kesehatan di Kota Bandung.</p>
<p>Salah satunya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Kunjungan dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas rawat inap dalam memenuhi 12 kriteria KRIS.</p>
<p>Kriteria tersebut antara lain meliputi ketersediaan oksigen, ventilasi, kamar mandi di dalam ruang rawat, serta kapasitas maksimal empat tempat tidur dalam satu kamar.</p>
<p>Rombongan Kemenkes juga meninjau Puskesmas Garuda dan klinik swasta Mitra Medika. Fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut menjadi bagian penting dalam sistem rujukan berbasis kompetensi karena menjadi pintu awal pasien untuk memperoleh layanan kesehatan lanjutan.</p>
<p>Kota Bandung dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba karena memiliki ekosistem pelayanan kesehatan yang relatif lengkap, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit dengan berbagai tingkat layanan.</p>
<p>Uji coba akan melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta di Kota Bandung secara serentak.</p>
<p>Selain Bandung, piloting juga direncanakan berlangsung di Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.</p>
<p>Pelaksanaan uji coba dijadwalkan berlangsung selama 12 bulan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait ditandatangani. Selama periode tersebut, pemerintah akan melakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kendala serta kesiapan fasilitas kesehatan.</p>
<p>Transformasi JKN tidak hanya menyasar sistem rujukan. Pemerintah juga menyiapkan perubahan skema pembiayaan pelayanan kesehatan melalui iDRG.</p>
<p>Melalui sistem tersebut, besaran klaim BPJS Kesehatan nantinya disesuaikan dengan karakteristik penyakit serta biaya operasional riil rumah sakit di Indonesia.</p>
<p>Dengan mekanisme rujukan yang tidak lagi bergantung pada jenjang rumah sakit, pemerintah juga berharap pembiayaan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efisien.</p>
<p>Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyambut pelaksanaan uji coba tersebut. Dia berharap sistem baru dapat mempercepat masyarakat memperoleh layanan sesuai dengan penyakit yang diderita.</p>
<p>&#8220;Kami dari Pemprov Jabar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Selama ini masyarakat kesulitan ketika datang ke puskesmas rujukan ini harus ke mana, keburu pasiennya tambah parah,&#8221; kata Erwan.</p>
<p>&#8220;Tapi nanti bisa langsung dirujuk berdasarkan penyakitnya. Yang kanker langsung ke penanganan kanker, yang jantung penanganan jantung,&#8221; sambungnya.</p>
<p>Erwan berharap apabila uji coba di Bandung berjalan baik, sistem tersebut dapat diterapkan lebih luas di Jawa Barat. Saat ini terdapat 1.118 puskesmas yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.</p>
<p>Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemenkes, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan selama masa uji coba.</p>
<p>Selama 12 bulan pelaksanaan, sistem rujukan baru tersebut akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mencari solusi sebelum kebijakan diterapkan secara nasional.(dhil/dtk)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-uji-coba-sistem-rujukan-baru-bpjs-di-bandung-tak-lagi-berjenjang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Respons Usulan IDI soal Standar Pendapatan Minimum Dokter hingga Rp 110 Juta</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-respons-usulan-idi-soal-standar-pendapatan-minimum-dokter-hingga-rp-110-juta/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-respons-usulan-idi-soal-standar-pendapatan-minimum-dokter-hingga-rp-110-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan minimum dokter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=126470</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merespons usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai penetapan standar pendapatan minimum atau take home pay bagi dokter umum dan dokter spesialis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman mengatakan, usulan tersebut akan menjadi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</strong> – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merespons usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengenai penetapan standar pendapatan minimum atau <em>take home pay</em> bagi dokter umum dan dokter spesialis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.</p>
<p>Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman mengatakan, usulan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam kajian kebijakan terkait tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) ke depan.</p>
<p>&#8220;Menjadi pertimbangan bagi kami untuk kajian kebijakan bagi named dan nakes ke depan. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan khusus untuk hal tersebut,&#8221; kata Aji saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2026).</p>
<p>Sebelumnya, PB IDI mengajukan usulan standar pendapatan minimum bagi dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah. Usulan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 2009/PB/E.9/08/2026 kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.</p>
<p>Dalam kajiannya, IDI mengusulkan agar standar pendapatan minimum dihitung berdasarkan waktu kerja normal dokter, yakni delapan jam per hari, 40 jam per minggu, atau 160 jam per bulan.</p>
<p>Untuk dokter umum yang bertugas di puskesmas, IDI mengusulkan pendapatan minimum sebesar <strong>Rp 34,83 juta per bulan</strong>. Sementara dokter umum yang bekerja di rumah sakit diusulkan memperoleh sedikitnya <strong>Rp 30,83 juta per bulan</strong>.</p>
<p>Adapun bagi dokter spesialis, standar pendapatan minimum yang diusulkan mencapai <strong>Rp 110,94 juta per bulan</strong>.</p>
<p>Skema tersebut dihitung berdasarkan ketersediaan waktu kerja dokter dan tidak bergantung pada jumlah pasien yang ditangani. Dengan mekanisme itu, pendapatan minimum dokter diharapkan tetap diterima sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan tanpa bergantung pada volume pasien.</p>
<p>Selain menetapkan standar pendapatan minimum, PB IDI juga mengusulkan pemberian insentif tambahan bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, kepulauan, serta wilayah yang mengalami keterbatasan tenaga medis.</p>
<p>Dokter yang bertugas di wilayah tersebut diusulkan memperoleh pendapatan setidaknya <strong>50 persen lebih tinggi</strong> dibandingkan standar pendapatan minimum.</p>
<p>Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mendorong pemerataan distribusi dokter, terutama ke wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan.</p>
<p>IDI juga mengusulkan agar standar pendapatan minimum tersebut disesuaikan sekurang-kurangnya <strong>10 persen setiap tahun</strong>. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mempertahankan nilai riil pendapatan dokter di tengah perubahan inflasi dan biaya hidup.</p>
<p>Dalam usulannya, PB IDI turut meminta adanya kepastian waktu pembayaran jasa pelayanan kepada dokter. Pembayaran diharapkan dapat dilakukan paling lambat satu bulan setelah bulan pelayanan dilaksanakan.</p>
<p>IDI menilai standar pendapatan minimum tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dokter. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat menjadi bagian dari strategi menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia.</p>
<p>Meski demikian, Kemenkes menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan khusus mengenai penetapan standar pendapatan minimum tersebut.</p>
<p>Artinya, usulan mengenai pendapatan minimum dokter masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan pertimbangan untuk kajian kebijakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa mendatang.</p>
<p>Kemenkes selanjutnya perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum kebijakan tersebut dapat dibahas lebih lanjut, termasuk kemampuan anggaran, mekanisme penggajian, distribusi tenaga kesehatan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan di berbagai daerah.(dhil/dtk)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-respons-usulan-idi-soal-standar-pendapatan-minimum-dokter-hingga-rp-110-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemenkes Distribusikan 5,3 Juta Masker ke Daerah Terdampak Karhutla</title>
		<link>https://koranindopos.com/kemenkes-distribusikan-53-juta-masker-ke-daerah-terdampak-karhutla/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kemenkes-distribusikan-53-juta-masker-ke-daerah-terdampak-karhutla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 02:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KARHUTLA]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[masker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=126339</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; Jakarta — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan sebanyak 5,3 juta masker telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Distribusi masker dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah yang terdampak buruknya kualitas udara akibat asap karhutla. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan sebagian masker saat ini telah berada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta</strong> — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan sebanyak 5,3 juta masker telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).</p>
<p>Distribusi masker dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah yang terdampak buruknya kualitas udara akibat asap karhutla.</p>
<p>Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan sebagian masker saat ini telah berada di Dinas Kesehatan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.</p>
<p>&#8220;(Masker) itu ada yang sudah ada di Dinas Provinsi, sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten, dan total-total kita punya 5,3 juta yang sudah terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan di tempat-tempat yang terdampak,&#8221; ujar Dante dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (28/8/2026).</p>
<p>Dante mengungkapkan, dari total 5,3 juta masker yang telah disalurkan, stok yang masih tersedia di sejumlah provinsi mencapai sekitar 2,7 juta masker.</p>
<p>Pemerintah memastikan distribusi tambahan akan dilakukan apabila persediaan masker di daerah terdampak mulai menipis.</p>
<p>Kemenkes juga terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui Pusat Krisis Kemenkes.</p>
<p>&#8220;Jadi data real-time setiap hari dipantau oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Pembagian masker sudah terus kita lakukan, pemeriksaan kesehatan kita lakukan, semua gratis, tidak ada masker yang harus dibeli,&#8221; kata Dante.</p>
<p>Menurutnya, pembagian masker akan tetap dilakukan selama proses penanganan dan pemadaman karhutla berlangsung.</p>
<p>Dante juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, terutama mereka yang berada di wilayah dengan kualitas udara buruk.</p>
<p>&#8220;Karena perlindungan yang paling baik itu hanya dengan menggunakan masker dan menjaga supaya tidak keluar di daerah yang terdampak kualitas udaranya jelek,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Selain memastikan ketersediaan masker, Kemenkes terus memantau kondisi kualitas udara di sejumlah daerah yang terdampak karhutla.</p>
<p>Dante menyebut beberapa wilayah masih berada dalam kategori kualitas udara yang berbahaya maupun sangat tidak sehat.</p>
<p>&#8220;Yang masih berbahaya statusnya itu ada di Pontianak, Kalimantan Barat,&#8221; tutur Dante.</p>
<p>Selain Kalimantan Barat, sejumlah wilayah di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan juga masih menghadapi kualitas udara yang buruk.</p>
<p>Beberapa kabupaten di Kalimantan Barat bahkan masih masuk kategori sangat tidak sehat akibat paparan asap karhutla.</p>
<p>Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kesehatan akibat karhutla masih perlu mendapat perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan konsentrasi asap tinggi.</p>
<p>Dante menjelaskan kondisi kualitas udara di Jambi menunjukkan perkembangan dibandingkan pemantauan pada pekan sebelumnya.</p>
<p>Jika sebelumnya Jambi masuk dalam kategori wilayah dengan kualitas udara berbahaya, kini kondisinya mulai membaik.</p>
<p>&#8220;Minggu lalu, hasil pemantauan evaluasi kita yang berbahaya di Kalimantan Barat dan Jambi. Tapi sekarang Jambi sudah menuju ke tidak berbahaya lagi, tapi tetap tidak sangat tidak sehat,&#8221; jelasnya.</p>
<p>Meski demikian, masyarakat di wilayah terdampak tetap diminta tidak lengah dan terus mengikuti perkembangan kualitas udara.</p>
<p>Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap.</p>
<p>Kemenkes memastikan pemantauan kesehatan masyarakat dan kualitas udara akan terus dilakukan seiring penanganan karhutla di berbagai wilayah Indonesia.(dhil/kmps)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kemenkes-distribusikan-53-juta-masker-ke-daerah-terdampak-karhutla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relawan Medis Kemenkes ke NTT Bakal Dapat Uang Harian Rp350 Ribu</title>
		<link>https://koranindopos.com/relawan-medis-kemenkes-ke-ntt-bakal-dapat-uang-harian-rp350-ribu/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/relawan-medis-kemenkes-ke-ntt-bakal-dapat-uang-harian-rp350-ribu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 02:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[relawan medis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=126331</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA – Pemerintah memastikan para tenaga kesehatan yang dikirim sebagai relawan untuk membantu penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendapatkan uang harian selama menjalankan tugas di lokasi bencana. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemberian uang harian tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap tenaga medis yang bersedia terjun langsung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; JAKARTA</strong> – Pemerintah memastikan para tenaga kesehatan yang dikirim sebagai relawan untuk membantu penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendapatkan uang harian selama menjalankan tugas di lokasi bencana.</p>
<p>Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemberian uang harian tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap tenaga medis yang bersedia terjun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.</p>
<p>“Ini kita sudah petakan dan kita akan berikan apresiasi kepada mereka tenaga-tenaga medis ini. Sedang kita bahas ini, mereka akan mendapatkan uang harian dari kita, uang harian untuk yang mereka ikut di dalam sebagai relawan,” kata Dante di Kantor Kementerian Kesehatan, Jumat (28/8/2026).</p>
<p>Menurut Dante, besaran uang harian yang disiapkan pemerintah mencapai <strong>Rp350.000 per hari</strong> untuk setiap tenaga kesehatan yang bertugas sebagai relawan.</p>
<p>Ia menegaskan, dana tersebut lebih tepat disebut sebagai biaya transportasi atau uang harian, bukan insentif. Sebab, nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan pengabdian dan jasa para tenaga kesehatan dalam menangani korban bencana.</p>
<p>“Jadi kalau dibilang insentif kelihatannya tidak sepadan dengan jasa yang mereka keluarkan. Tapi kita berikan biaya transport. Biaya transport ini sekarang kita tetapkan masih di Rp350.000 per hari buat tenaga kesehatan,” ujar Dante.</p>
<p>Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengerahkan ratusan relawan untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah NTT yang terdampak bencana.</p>
<p>Secara keseluruhan, terdapat sekitar <strong>600 relawan</strong> yang telah didistribusikan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang tenaga kesehatan maupun pendukung pelayanan medis.</p>
<p>Komposisinya terdiri atas 210 dokter umum, 149 perawat, 88 tenaga nonkesehatan, 68 dokter spesialis, 30 tenaga farmasi, 25 tenaga surveilans, dan 23 bidan.</p>
<p>Selain itu, terdapat tiga psikolog klinis, dua tenaga teknis biomedis, satu tenaga keterapian fisik, serta satu tenaga kesehatan lingkungan.</p>
<p>Keberadaan tenaga dengan berbagai keahlian tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan di tengah situasi bencana.</p>
<p>Selain uang harian sebesar Rp350.000, pemerintah juga memastikan kebutuhan makan para relawan selama bertugas akan ditanggung.</p>
<p>Tidak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan penghargaan berupa sertifikat dalam bentuk <strong>Satuan Kredit Profesi (SKP)</strong> bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan bencana.</p>
<p>SKP tersebut menjadi salah satu persyaratan yang dibutuhkan tenaga kesehatan untuk memperpanjang surat izin praktik.</p>
<p>Dante menegaskan bahwa pemerintah berupaya memberikan penghargaan sebaik mungkin kepada para tenaga medis yang berada di garis depan penanganan korban bencana.</p>
<p>“Jadi penghargaan kita terhadap tenaga medis yang ikut di dalam penanganan pasien bencana ini kita buat secara optimal dan sebaik mungkin karena tanpa mereka kita nggak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.</p>
<p>Pemberian uang harian, pemenuhan kebutuhan makan, hingga SKP tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap para relawan yang meninggalkan aktivitas rutinnya untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana NTT.(dhil/kmps)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/relawan-medis-kemenkes-ke-ntt-bakal-dapat-uang-harian-rp350-ribu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126331</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
