Setelah melakukan serangkaian inovasi digital mulai dari e-proposal, cash management system, online disbursement system, dan Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging.

Selain itu, ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM serta platform e-LPDB.

Dan yang terbaru adalah LPDB-KUMKM resmi meluncurkan Aplikasi Rapat Diluar Kantor (RDK), aplikasi ini merupakan inovasi dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor.

Sebelumnya, pengelolaan administrasi kegiatan RDK masih dilakukan secara manual, mulai dari pembuatan daftar hadir hingga pertanggungjawaban kegiatan. Dengan adanya aplikasi ini, seluruh proses tersebut kini dapat dilakukan secara online dan terintegrasi, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan sumber daya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang hadir dalam peluncuran aplikasi ini menyampaikan apresiasi atas inisatif LPDB-KUMKM dalam meningkatkan inovasi dan transformasi digital.

“Saya menyampaikan apresiasi atas inovasi ini, harapannya dengan aplikasi ini transparansi dan akuntabilitas bisa terus ditingkatkan. Saya melihat LPDB-KUMKM ini punya peran yang sangat vital di dalam UMKM, kami ingin LPDB-KUMKM jadi agent of change tidak seperti lembaga pembiayaan biasa,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
saat peluncuran Aplikasi RDK LPDB-KUMKM di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/9/2024).

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, sebagai lembaga pembiayaan, integritas dan kepercayaan menjadi dua kunci utama dalam tata kelola lembaga yang sehat.

“Sebagai lembaga pembiayaan memang penting soal trust atau kepercayaan, utamanya LPDB-KUMKM dengan pembina keuangan yakni Kementerian Keuangan semakin dipercaya, bahkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini sangat senang sekali dengan perkembangan yang terjadi di LPDB-KUMKM. Dengan corporate culture yang sehat, maka enak bekerja di lembaga yang sudah dapat kepercayaan tinggi dari publik akan terlihat gagah dan terhormat,” kata Teten Masduki.

Menteri Teten berharap, inisiatif inovasi yang sudah dibangun oleh LPDB-KUMKM bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak utamanya pelaku koperasi dan UMKM.

“Pokoknya LPDB-KUMKM membanggakan, ini harus kokoh dan ditopang oleh semua pihak, mulai dari sistem yang kuat, corporate culture yang kuat, dan komitmen kuat, kita ingin membangun ekonomi indonesia melalui koperasi,” kata Teten.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan kinerja dan juga integritas, serta akuntabilitas LPDB-KUMKM kedepan.

“Aplikasi ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan tata kelola lembaga yang baik dan memberikan kemudahan bagi seluruh insan LPDB-KUMKM dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Supomo menambahkan, kegiatan Rapat Diluar Kantor (RDK) merupakan salah satu kegiatan rutin yang sering dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyaluran dana bergulir.

“Namun, selama ini pengelolaan administrasi terkait kegiatan RDK masih dilakukan secara manual, mulai dari pembuatan daftar hadir hingga pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini tentunya menyita waktu dan sumber daya yang cukup besar, serta berpotensi menimbulkan risiko terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan data,” tambah Supomo.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPDB- KUMKM telah mengembangkan Aplikasi RDK yang memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari Integrasi Online yakni seluruh proses kegiatan RDK, mulai dari pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan, dapat dilakukan secara online melalui aplikasi ini. (Wahyu Triono)

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo mengatakan, langkah ini sebagai upaya strategis untuk memperkuat kerja sama antar lembaga.

Dengan adanya kesepakatan ini, LPDB-KUMKM dan KPKNL berkomitmen untuk mengembangkan mekanisme yang lebih baik dalam menangani piutang negara, termasuk pemanfaatan teknologi dan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel.

“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan bukti nyata dari upaya kami untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang negara. Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat mempercepat proses penyelesaian piutang negara dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional,” kata Supomo dalam keterangannya.

Supomo juga menambahkan harapannya terkait penandatanganan ini dapat tercipta sinergi yang kuat antara LPDB-KUMKM dan KPKNL di berbagi wilayah.

“Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem pengurusan piutang negara yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terciptanya lingkungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia,” tambah Supomo.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal dari banyak inisiatif kolaboratif yang akan dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan KPKNL untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pengelolaan piutang negara yang lebih baik dan terintegrasi.

“Dengan dukungan dan kerja sama dari KPKNL, kami berharap dapat meningkatkan kepatuhan debitur dan mengoptimalkan pemulihan dana bergulir, sehingga dana tersebut dapat kembali disalurkan kepada koperasi dan UMKM yang membutuhkan,” kata Supomo.

Adapun pada tahap pertama ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara LPDB-KUMKM dengan KPKNL Purwokerto, KPKNL Padang Sidempuan, dan KPKNL Batam.

“Dengan adanya nota kesepakatan ini, diharapkan LPDB-KUMKM dan KPKNL dapat bersama-sama mengatasi berbagai tantangan dalam pengurusan piutang negara, serta memperkuat mekanisme pemulihan aset negara. Kerjasama ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor koperasi dan UMKM,” tandas Supomo. (ris)

Dalam upaya mencapai target tersebut, LPDB-KUMKM menetapkan alokasi sebesar 60 persen untuk konvensional dan 40 persen untuk syariah.

Dari jumlah tersebut, sektor riil menjadi fokus utama dengan alokasi dana sebesar Rp600 miliar.

“LPDB-KUMKM berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada koperasi sektor riil melalui ekosistem yang dibangun bersama offtaker, dalam rangka memperkuat sektor ekonomi riil di Indonesia,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Selain itu, upaya strategis lainnya LPDB-KUMKM juga bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IA) dalam mengembangkan Standar Akuntansi Koperasi di Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bergulir.

Supomo menambahkan, dalam melakukan proses penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM juga terus menerapkan aturan dan kriteria yang jelas dan konsisten dalam proses penyaluran dana bergulir.

“Kita harus tegakkan aturan, termasuk pendampingan LPDB yang mengikuti aturan yang ada, agar proses pengajuan dana bergulir dapat berjalan dengan lancar dan berkinerja baik,” ujarnya.

Adapun dalam menjalankan pendampingan, LPDB-KUMKM juga melaksanakan inkubator untuk menginkubasi koperasi agar memiliki kinerja yang sehat dan tata kelola yang baik.

“LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penyaluran dana bergulir kepada koperasi,” kata Supomo.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Oetje Koesoema Prasetia menambahkan, selain strategi penyaluran, LPDB-KUMKM juga terus memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di lima Provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Kami terus memperkuat peran Satgas ini, dan juga intensif melaksanakan Sosialisasi dan juga Bimbingan Teknis, sehingga koperasi yang mau mengajukan proposal pinjaman atau pinjaman dana bergulir bisa mendapatkan informasi dan pelayanan yang tepat,” kata Oetje. (ris)

Acara ini bertujuan untuk memperkuat upaya mendukung pengembangan usaha knalpot yang diproduksi oleh pihak ketiga selain pabrikan asli (aftermarket) yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan yang berlaku terkait emisi gas buang.

Standardisasi industri knalpot ini dilakukan untuk mendukung perkembangan industri kreatif otomotif serta menjaga kendaraan yang dimodifikasi tetap memenuhi ambang batas kebisingan dan emisi gas buang yang berlaku.

Kali ini Planet Ban berkesempatan untuk melakukan uji emisi ke sejumlah sepeda motor yang menggunakan knalpot aftermarket. Dari hasil uji emisi yang dilakukan, diketahui bahwa 100% sepeda motor yang diuji emisi memiliki tingkat emisi gas buang kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun parameter atau syarat ambang batas emisi gas buang kendaraan saat ini mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 dimana Motor 4 tak dengan tahun produksi di bawah tahun 2020, CO maksimal sebesar 5,5 persen dan HC 2.400 ppm.

Chief Operating Officer Planet Ban, Deden Hendra Shakti mengungkapkan, “Seiring memburuknya krisis iklim, Planet Ban melihat seluruh pemangku kepentingan industri otomotif di Indonesia perlu bergerak bersama-sama dalam mengurangi dampak negatif bagi lingkungan.

Tidak hanya menerapkan inisiatif ramah lingkungan pada kegiatan operasional perusahaan, Planet Ban juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan dalam skala yang lebih luas. Planet Ban ingin mempertegas komitmen perusahaan untuk bekerjasama dengan semua pihak guna mewujudkan industri otomotif berkelanjutan.”

Pada kesempatan yang sama Planet Ban juga menghadirkan servis #RasaMesinBaru yang mampu menurunkan emisi kendaraan. Berdasarkan penelitian yang telah sebelumnya dilakukan oleh Planet Ban kepada sejumlah pengemudi ojek online, servis secara rutin di Planet Ban rata-rata terbukti dapat menurunkan kadar emisi HC mereka turun sebesar 67% dan kadar emisi CO juga turun sebesar 73%. Selain itu, berdasarkan penelitian  yang sama, rata rata jarak tempuh motor (km/liter) juga meningkat sebesar 16%.

“Dengan lebih dari 1.000 toko kami yang tersebar di seluruh Indonesia, Planet Ban mampu menghadirkan layanan servisnya ke semakin banyak pengguna sepeda motor Indonesia, sehingga upaya penurunan tingkat emisi sepeda motor  dapat diwujudkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Kerja sama kami dengan Kemenkop UKM dan AKSI ini merupakan perwujudan komitmen kami untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri otomotif yang lebih ramah lingkungan,” tutup Deden. (ris)

Sektor keuangan syariah juga akhir-akhir ini berkembang dengan pesatnya di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dengan menekankan usaha sesuai prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Penggunaan sistem keuangan digital yang transparan dan berbasis syariah dibutuhkan bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan UMKM, namun juga memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Seperti salah satu koperasi berbasis syariah di wilayah Wonosobo Jawa Tengah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Melati. Koperasi primer provinsi yang berdiri pada tahun 1997 dan beralamatkan di Jalan Raya Purworejo Kilometer 14 Sedayu Wonosobo Jawa Tengah, hingga kini memiliki tujuh kantor cabang di wilayah Wonosobo, Kertek, Sapuran, Sedayu, Kaliwiro, Randusari, dan Banjarnegara.

Koperasi yang diketuai oleh Widodo, berupaya terus meningkatkan layanan kepada anggotanya. Melalui sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM, KSPPS Melati mengetahui mengenai lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang memberi pembiayaan murah kepada koperasi bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB-KUMKM ibarat oase sejuk di gurun pasir yang memberi solusi atas kebutuhan modal koperasi dan UMKM.

“Sejak tahun 2010 kami mengenal LPDB-KUMKM, dan hingga kini telah lima kali mendapat akses pembiayaan LPDB-KUMKM. Sejak saat itu pula, koperasi kami terus bertumbuh dan usaha anggota semakin meningkat. Komitmen LPDB-KUMKM tetap sama dan konsisten dalam melayani dan mendampingi mitra koperasi sejak awal pengajuan hingga proses melengkapi dokumen persyaratan. Hal ini sangat membantu koperasi dalam meningkatkan mutu layanan dan penambahan modal kerja,” kata Widodo.

Widodo menuturkan, dalam menghadapi tantangan dan perkembangan teknologi, KSPPS Melati juga berupaya menyesuaikan perkembangan zaman dengan meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi. Dengan menerapkan aplikasi digital seperti aplikasi Islamic Micro Financing Application (IMFA) sejak tahun 2015, aplikasi Rowasia yang digunakan oleh marketing sejak tahun 2016, diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan layanan kepada anggota.

“Transformasi digital kami yakini dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan pertumbuhan KUMKM di Indonesia. Demikian juga KSPPS Melati dengan LPDB-KUMKM, menjadi warna dan sinergi yang menebar banyak manfaat di tengah masyarakat khususnya bagi koperasi dan anggotanya. Dengan memaksimalkan penyaluran yang tepat sasaran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian, pembiayaan LPDB-KUMKM diharapkan dapat dinikmati dan dirasakan oleh koperasi-koperasi di tanah air,” harap Widodo.

Hadirnya LPDB-KUMKM, lanjut Widodo, mendorong layanan KSPPS Melati kian bertumbuh dan berkontribusi aktif dalam peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat. Layanan LPDB-KUMKM yang prudent, prosedural, detail, dan profesional diharapkan mampu menganalisis dan memahami karakteristik mitra-mitranya, juga konsisten menjaga kualitas layanan. Hal ini diperlukan agar koperasi-koperasi potensial dan kredibel di Indonesia dapat menikmati akses pembiayaan murah dari LPDB-KUMKM.

Di kesempatan berbeda, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, guna mengoptimalkan penyaluran pinjaman/pembiayaan, layanan LPDB-KUMKM didorong untuk bergerak cepat dan tepat sasaran sehingga peruntukkannya bisa bermanfaat bagi koperasi dan anggotanya yaitu UMKM.

“Sebagai upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM, LPDB-KUMKM memiliki Program Inkubator Wirausaha yang telah berjalan selama tiga tahun. Program ini bertujuan untuk menginkubasi koperasi dan UMKM, serta mendorong peningkatan kewirausahaan agar lebih berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Pada Januari 2024 lalu, kami telah mengumumkan sepuluh lembaga inkubator terpilih tahun 2024,” ujar Supomo.

Sepuluh inkubator wirausaha tersebut, jelas Supomo, akan bekerja bersama LPDB-KUMKM dalam berbagai program peningkatan kewirausahaan seperti inkubasi, deal club, business matching, dan fund fest.

Selain itu, Supomo menambahkan, Inkubasi merupakan program terintegrasi pembinaan, pendampingan, dan pengembangan melalui lembaga inkubator. Deal club merupakan jaringan eksklusif mentor, investor, dan mitra yang di fasilitasi oleh LPDB-KUMKM. Business matching mempertemukan tenant kepada calon pengguna, pelaku bisnis, hingga pemerintah pusat atau daerah. Sedangkan fund fest merupakan solusi pendanaan bagi startup dengan menghadirkan coaching dan business pitching.

“Program-program tersebut diharapkan memberi pengetahuan dan dukungan terbaik kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM, sehingga ke depan dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Program Inkubator Wirausaha juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, mengentaskan kemiskinan, serta memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi nasional,” tutup Supomo. (ris)

Salah satu penerima dana bergulir di Provinsi Bali yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dharma Siaga, koperasi yang berdiri pada tahun 2003 ini telah empat kali memperoleh fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM.

Ketua KSP Dharma Siaga I Gede Suriadnyana mengatakan, biaya bunga yang lebih rendah dari lembaga pembiayaan lain menjadi alasan utama koperasi bermitra dengan LPDB-KUMKM. Di samping itu, berbagai kemudahan dirasakan koperasi sehingga mempermudah pula proses penyaluran pinjaman kepada anggota.

Seiring berjalannya usaha, hingga Maret 2023 KSP Dharma Siaga memiliki total anggota sebanyak 2.987 orang, dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang. Koperasi yang beralamatkan di Jalan Pura Demak I Nomor 9 Denpasar Bali, berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp95,27 miliar.

Suriadnyana menjelaskan, informasi awal mengenai LPDB-KUMKM didapatkan dari sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM. Informasi awal ini kemudian ditindaklanjuti oleh koperasi dengan mencari informasi lebih banyak lagi mengenai LPDB-KUMKM. Setelah mengetahui beberapa persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman dana bergulir, koperasi memutuskan untuk mengajukan permohonan pinjaman dengan arahan dan bimbingan dari LPDB-KUMKM.

“Setelah mendapatkan dana bergulir, KSP Dharma Siaga terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatan di tahun 2023. Melalui Rencana Kerja (RK) yang dibuat setiap tahunnya, koperasi berharap strategi tersebut dapat mencapai target dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat khususnya anggota koperasi yang berada di wilayah Denpasar Bali dan sekitarnya. Selain itu, KSP Dharma Siaga juga konsisten melakukan promosi baik door to door mapun melalui kanal media sosial. Penerapan sistem operasional Giosoft, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan koperasi dalam proses pencatatan keuangan dan seluruh transaksi,” ujar Suriadnyana.

Melalui sejumlah strategi dan sinergi, Suriadnyana berharap, LPDB-KUMKM tetap mempertahankan penyaluran dana bergulir dengan bunga layanan yang rendah. Selain dukungan permodalan dari LPDB-KUMKM, sinergi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar dan Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha koperasi dan anggota, sehingga dapat maju dan berkembang bersama KSP Dharma Siaga,” harap Suriadnyana.

Senada dengan KSP Dharma Siaga, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan konsistensinya atas visi dan misi LPDB-KUMKM dalam memulihkan ekonomi nasional melalui koperasi. Kontribusi LPDB-KUMKM terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dibutuhkan, khususnya peran penting koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Koperasi memiliki peran sebagai lembaga ekonomi, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan. Koperasi yang dikelola dengan asas demokratis dan kekeluargaan menjadi wadah usaha profesional yang memberi manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat. Peranan pendampingan dari LPDB-KUMKM juga tidak kalah penting dalam upaya mendampingi calon mitra dan mitra LPDB-KUMKM, bersama-sama dengan deputi teknis di Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Supomo.

LPDB-KUMKM yang memiliki target penyaluran di tahun 2023 sebesar Rp1,8 triliun, jelas Supomo, mencatatkan akumulasi penyaluran sejak tahun 2008 hingga April 2023 sebesar Rp16,16 triliun. Per tahun 2023, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp330,61 miliar, yang disalurkan melalui pola konvensional sebesar Rp224,75 miliar dan pola syariah sebesar Rp105,86 miliar.

“Koperasi dan UMKM yang sejak dulu menjadi sokoguru perekonomian nasional, saat ini juga didorong menjadi bagian dari “Tri Sukses” LPDB-KUMKM yakni sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian. Sinergi dengan mitra koperasi ini menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam menstabilkan situasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi nasional,” tutup Supomo. (ris)

Selain dukungan dari sisi permodalan, LPDB-KUMKM juga melakukan upaya pendampingan kepada calon mitra dan mitra koperasi di Indonesia. Tercatat, dana bergulir yang disalurkan LPDB-KUMKM sejak awal penyaluran di tahun 2008 hingga April 2023 berjumlah Rp16,1 triliun yang terserap oleh 3.239 mitra, melalui dua pola penyaluran yaitu pola konvensional sebesar Rp11,69 triliun yang terserap oleh 2.617 mitra, dan pola syariah sebesar Rp4,43 triliun yang terserap oleh 622 mitra.

Sementara penyaluran dana bergulir khusus tahun 2023, hingga April 2023 berjumlah Rp299,38 miliar yang terserap oleh 17 mitra, melalui pola konvensional sebesar Rp203,02 miliar yang terserap oleh 12 koperasi, dan pola syariah sebesar Rp96,36 miliar yang terserap oleh 5 koperasi.

Pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM hingga kini pun terus dimanfaatkan oleh pelaku usaha koperasi dalam upaya meningkatkan kapasitas bisnis maupun perekonomian anggota. Salah satu mitra koperasi penerima fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM di Provinsi D.I Yogyakarta adalah Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (KSP CU) Dharma Prima Kita.

Dana bergulir yang telah didapatkan KSP CU Dharma Prima Kita sebanyak tiga kali. Pinjaman pertama pada tahun 2020 sebesar Rp3 miliar, pinjaman kedua pada tahun 2022 sebesar Rp 10 miliar, dan pinjaman ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp4,4 miliar. Menurut Ketua KSP CU Dharma Prima Kita Yosep Semana, perkuatan permodalan dari LPDB-KUMKM memberi manfaat besar bagi perkembangan koperasi dan kesejahteraan anggota, khususnya UMKM yang berada di Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta.

Kepercayaan besar yang diterima KSP CU Dharma Prima Kita dari masyarakat menjadikan usaha terus tumbuh dan berkembang, terlihat dari peningkatan jumlah aset per Maret 2023 mencapai Rp42,77 miliar.

“Sejak tahun 2020, koperasi mendapat informasi mengenai LPDB-KUMKM sebagai lembaga pembiayaan berbunga murah dari sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM setempat, serta informasi yang diperoleh dari Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM saat Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019. Pejabat pemerintah tersebut menyarankan untuk mengakses permodalan LPDB-KUMKM apabila membutuhkan tambahan modal bagi usaha koperasi dan anggota,” kata Yosep.

Melalui permodalan, pendampingan, serta komunikasi efektif dengan LPDB-KUMKM, lanjut Yosep, dampak terhadap perkembangan koperasi sangat signifikan, di antaranya, jumlah anggota meningkat pesat, volume usaha anggota bertambah, dan anggota tetap mempercayakan koperasi sebagai tempat teraman dalam menyimpan dan menarik simpanannya.

“Dengan mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM, menjadikan koperasi lebih baik lagi khususnya dari segi penataan sistem laporan keuangan dan sisi kelembagaan. Sejak bersinergi dengan LPDB-KUMKM, KSP CU Dharma Prima Kita juga kerap dikunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI). Hal ini menjadi poin tersendiri bagi koperasi,” pungkas Yosep.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM telah menyiapkan langkah strategis guna memaksimalkan penyaluran di tahun 2033 sebesar Rp1,8 triliun.

“Kami tetap mengembangkan penyaluran kepada koperasi sektor riil, dimana pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk koperasi sektor riil semakin meningkat dan semakin besar porsinya,” ucap Supomo. Langkah strategis selanjutnya adalah mengembangkan ekosistem bisnis koperasi yang berdaya saing dan saling terintegrasi dari proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan melalui piloting project bersama pemerintah pusat, daerah, hingga asosiasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” terang Supomo.

LPDB-KUMKM juga banyak membuat ekosistem bisnis baru di beberapa daerah. Misalnya, strategi untuk pola pembiayaan syariah, lanjut Supomo, pihaknya kembali melibatkan berbagai komponen masyarakat mulai dari persatuan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Inkopsyah, dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Untuk penyaluran dana bergulir dengan pola pinjaman konvensional, pihaknya menyiapkan strategi mulai dari pendekatan kepada komunitas, asosiasi, bahkan pendekatan melalui koperasi BUMN.

“Diharapkan dengan hadirnya LPDB-KUMKM di tengah masyarakat, khususnya dalam tugasnya menyalurkan pinjaman/pembiayaan yang murah, mudah, dan ramah, dapat menciptakan efek domino dan mampu meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Supomo. (ris)

Adapun, penandatanganan perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dengan Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Tengah M. Nazir Siregar di Kantor LPDB-KUMKM, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM sebagai lembaga pembiayaan atau pinjaman yang fokus kepada koperasi telah lama bekerja sama dengan PT Jamkrida Jawa Tengah dalam hal penjaminan pinjaman kredit bagi koperasi mitra LPDB-KUMKM.

Adanya perjanjian kerja sama ini adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara LPDB-KUMKM dengan PT Jamkrida Jawa Tengah dalam mendukung eksositem bisnis koperasi dan UMKM.

“Perjanjian kerja sama yang baru ini untuk semakin melengkapi dan saling mempererat bisnis, dan kami sudah banyak diskusi bahwa pengembangan bukan hanya stagnan, karena semua kan dinamis, jadi banyak perkembangan, dan ini pembaharuan kerja sama,” kata Supomo.

Supomo menambahkan, pola bisnis LPDB-KUMKM dan PT Jamkrida Jawa Tengah saling berkaitan, dan bisa secara bersama-sama saling sinergi memperkuat ekosistem koperasi dan UMKM.

“Ini yang namanya kolaborasi, yang penting kedepannya kolaborasi itu berkembang, dan namanya kerja sama untuk berbisnis itu untuk long term (jangka panjang), bukan untuk short term, jadi tidak untuk sesaat saja,” kata Supomo.

Menurut Supomo, dengan adanya kerja sama ini, maka akan semakin memberikan kemudahan bagi koperasi yang ingin mengakses dana bergulir kepada LPDB-KUMKM yang dapat didukung dari penjaminan PT Jamkrida Jawa Tengah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Tengah M. Nazir Siregar mengungkapkan, peningkatan kerja sama ini merupakan momentum untuk kerja sama yang lebih luas lagi dalam membangun ekosistem bisnis koperasi dan UMKM.

“Jadi sektornya sangat luas sekali, ada dari perdagangan, pertanian, bahkan nanti ada sektor perikanan, pangan intinya, jadi memang potensi kedepannya masih sangat luas, dan kita akan buat bareng-bareng tentunya dengan melihat risiko dan mitigasinyai, jadi perjanjian ini momentum agar bisa lebih cepat lagi membantu masyarakat,” jelas Nazir.

Pihaknya berharap, dengan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kinerja kedua belah pihak. “Sinergi ini bisa terus berkembang, dan selama ini komunikasinya sangat baik dan diskusinya juga sangat baik, akumulasi memang nilai penjaminan kita sudah berada diatas Rp500 miliar,” pungkasnya. (ris)

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengungkapkan, pihaknya mengaku optimis dengan target yang diberikan, meskipun saat ini tengah ada tekanan akibat dampak dari gejolak perekonomian global.

“Memang dengan siatuasi kondisi ekonomi seperti saat ini, tentunya kami lebih prudent, kami lebih hati hati dan konsentrasi kepada koperasi sektor riil,” kata Supomo di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Menurut Supomo, penyaluran dana bergulir ini bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi yang bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Dukungan keuangan ini diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.

“LPDB-KUMKM berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Kami percaya bahwa koperasi memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan oleh karena itu, kami ingin memberikan dukungan keuangan yang maksimal kepada koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Supomo.

Selain menyasar kepada koperasi sektor riil, lanjut Supomo, pihaknya juga akan intens melibatkan komunitas baik itu koperasi syariah maupun koperasi konvensional, sebab dengan melalui komunitas akan memberikan kemudahan dalam mensosialisasikan program-program pinjaman atau pembiayaan dana berguli.

“Strateginya kami akan mendekati komunitas-komunitas, kemudian tim daripada frontliner (pelayanan pinjaman atau pembiayaan) untuk lebih aktif melihat kembali mitra mitra yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan juga kami lebih meningkatkan koordinasi dengan daerah-daerah. Insyaallah sangat optimis mencapai target yang diberikan pemerintah,” tegas Supomo.

Tak hanya itu, dalam melaksanakan program pendampingan LPDB-KUMKM juga terus melaksanakan Program Inkubator Wirausaha yang melibatkan 10 lembaga inkubator dalam menjalankan inkubasi kepada koperasi dan juga pelaku startup.

“Program pendampingan ini merupakan salah satu upaya LPDB-KUMKM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha koperasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Melalui pendampingan ini, diharapkan koperasi dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik dan mengoptimalkan potensi usahanya,” kata Supomo.

Adapun pendampingan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM bukan hanya kepada calon mitra maupun tenant program inkubator tetapi juga termasuk koperasi yang telah menjadi mitra LPDB-KUMKM. Tujuannya adalah untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaannya, sehingga dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan efektif.

“Kami tidak hanya memberikan dukungan keuangan kepada koperasi, tapi juga memberikan dukungan dalam hal pengembangan kapasitas pengelolaan usaha. Hal ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak yang positif bagi koperasi dan perekonomian nasional,” jelas Supomo.

Sejak tahun 2008 hingga 2023, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp16,1 triliun, yang disalurkan kepada 3.240 mitra di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk tahun 2023 ini, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp299 miliar, dengan rincian pola konvensional sebesar Rp203 miliar, dan pola syariah sebesar Rp96 miliar. (ris)

Ketua KSP RIAS Sarkam mengatakan, dengan setoran awal sebesar Rp202.000, seluruh anggota memiliki hak yang sama dalam meminjam dan menyimpan uang di koperasi. Pinjaman tersebut menawarkan bunga yang ringan sehingga bermanfaat bagi anggota yang akan mengembangkan usahanya. Adapun program simpanan yang dimiliki KSP RIAS bervariasi, mulai dari Simpanan Haji (Sihaj), Simpanan Bunga Harian (Sibuhar), Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka), hingga Tabungan Siswa (Tasis) yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.

“Latar belakang terbentuknya koperasi di tahun 1985 adalah untuk menata dan mewadahi pelaku ekonomi terutama kelas menengah ke bawah. Melalui sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM, KSP RIAS mendapatkan informasi mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), yakni satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang menyalurkan pinjaman kepada koperasi dengan bunga layanan rendah,” kata Sarkam.

Sebagai mitra kerja, lanjut Sarkam, KSP RIAS memilih LPDB-KUMKM dibanding lembaga pembiayaan lain atau perbankan. Hal ini dikarenakan, koperasi mendapat banyak manfaat mulai dari proses pengajuan pinjaman yang mudah, bunga yang ringan, serta pembayaran angsuran yang bisa disesuaikan misalnya per tiga bulan. Layanan dan pendampingan LPDB-KUMKM juga dirasakan oleh koperasi, sehingga membawa dampak signifikan bagi perkembangan usaha anggota, tambahnya.

Kemudahan tersebut menjadikan LPDB-KUMKM sebagai pilihan utama koperasi dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sejak tahun 2010 hingga 2022, KSP RIAS sudah lima kali memperoleh fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM. Pinjaman pertama pada tahun 2010 sebesar Rp1 miliar, pinjaman kedua pada tahun 2012 sebesar Rp6 miliar, dan pinjaman ketiga pada tahun 2015 sebesar Rp12 miliar. Ketiga pinjaman tersebut kini telah lunas.

Pada tahun 2020, KSP RIAS kembali mendapatkan pinjaman yang keempat sebesar Rp15 miliar, dan tahun 2022 mendapat pinjaman kelima sebesar Rp4,95 miliar. Kedua pinjaman tersebut hingga saat ini tercatat dengan kolektibilitas pembayaran lancar. Sarkam menjelaskan, melalui kerja sama LPDB-KUMKM dengan KSP RIAS selama kurun waktu 12 tahun, mendorong koperasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja layanannya kepada anggota.

Sementara itu, memaknai arti di balik nama “Rukun Iku Agawe Santoso (RIAS)”, Sarkam menuturkan filosofi dasar kehidupan bahwa manusia apabila hidupnya rukun, pasti akan menjalani tugasnya dengan baik. Sarkam berharap, melalui tantangan yang dihadapi di tahun 2023 ini, koperasi mampu memenuhi kebutuhan permodalan, serta meningkatkan layanan pinjaman kepada anggota.

“Harapannya, LPDB-KUMKM semakin proaktif dalam menjaring koperasi-koperasi terbaik, dan melakukan sejumlah pelatihan kepada koperasi guna memaksimalkan penyaluran dana bergulir di Indonesia. Selain bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM, KSP RIAS juga bekerja sama dengan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota,” jelas Sarkam.

Senada dengan Sarkam, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM terus berupaya memberi kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Di antaranya, melalui perbaikan dari sisi internal terkait prosedur pengajuan pinjaman, perampingan syarat kriteria, serta pemanfaatan infrastruktur berbasis teknologi.

“Digitalisasi layanan yang digunakan LPDB-KUMKM merupakan upaya mempercepat penyaluran dana bergulir, serta strategi dalam menjangkau koperasi dan UMKM (KUMKM) seluas-luasnya. Melalui digitalisasi bisnis proses, manajemen tata kelola keuangan dan peningkatkan fungsi layanan, LPDB-KUMKM optimis mampu menyalurkan dana bergulir sesuai target yang ditetapkan. Kemudahan akses permodalan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM juga merupakan langkah pemerintah dalam menciptakan koperasi-koperasi modern di masa depan,” tutur Supomo.

Dengan bunga pinjaman yang rendah, lanjut Supomo, LPDB-KUMKM menjadi pilihan tepat bagi koperasi dalam perkuatan permodalan khususnya disektor usaha produktif. Melalui LPDB-KUMKM, koperasi mendapatkan akses permodalan yang mudah, murah, dan ramah, serta mengedepankan fungsi layanan dan pendampingan.

“Pendampingan dan pelayanan berbasis teknologi diterapkan LPDB-KUMKM guna memudahkan mitra koperasi dan anggotanya dalam mengembangkan usaha. Harapannya, bukan hanya mengedepankan dari sisi bisnis proses, namun juga dari sisi efisiensi layanan, transparansi, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPDB-KUMKM,” tutup Supomo. (ris)