“Menghadirkan MPP tidak selalu harus bangun gedung baru, tapi bisa juga memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat. Saya kira pemda di berbagai daerah tidak harus membangun baru jika anggarannya terbatas dan waktunya pendek, sehingga bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan gedung yang ada, tinggal didesain dan disesuaikan,” ungkap Anas dalam rilis KemenPANRB, Kamis (20/7).

Seperti yang dilakukan oleh Kota Batu, yang tidak membangun gedung baru, melainkan memanfaatkan gedung yang ada di wilayah Kantor Wali Kota Batu untuk menjadi MPP. Anas pun mengaku senang akhirnya dapat berkunjung ke MPP Kota Batu.

“Saya senang sekali datang di MPP Among Warga Kota Batu. Tempatnya apik, tidak terlalu ribet desainnya, namun cukup nyaman. Dan ini tipe MPP yang tidak dibangun secara khusus, tapi memanfaatkan gedung yang ada sehingga bisa cepat,” lanjutnya.

Dengan cepat menghadirkan MPP, lanjut Menteri Anas, maka pemda pun mengikuti arahan Presiden terkait reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang memberikan dampak. Kehadiran MPP mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan mengikis rantai birokrasi sehingga dampaknya masyarakat mudah dalam mengakses layanan dari pemerintah.

Saat meninjau pelayanan yang ada di MPP Kota Batu, Menteri Anas acapkali menanyakan kepada petugas di masing-masing stan instansi terkait dampak kehadiran instansi di MPP. “Saya tadi selalu bertanya berapa yang dilayani per hari dan apa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanannya. Ini untuk memastikan kehadiran MPP beserta birokrasi layanan yang hadir di dalamnya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri Anas menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah mengembangkan MPP Digital sebagai ruang integrasi pelayanan berbasis elektronik. Saat ini, pilot project MPP Digital telah berjalan di 21 kabupaten dan kota. Menggunakan teknologi Face Recognition (FR), nantinya masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data diri saat mengakses pelayanan karena datanya sudah terekam.

Untuk menghadirkan MPP Digital, dibutuhkan keinginan dan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, serta perlu dilakukan perekaman digital dari seluruh masyarakatnya. “Saya rasa Kota Batu sudah bisa memulai MPP Digital dimana untuk melakukan perekaman data masyarakatnya tidak terlalu banyak karena tersebar hanya di tiga kecamatan. Kalau ini bisa jalan di Kota Batu, saya rasa bagus ya karena akan ada akselerasi pelayanan publik,” lanjut mantan Kepala LKPP ini.

Kunjungan ke MPP Kota Batu ini dilakukan pada sela-sela kunjungan Menteri Anas ke Jawa Timur, setelah paginya meresmikan lima MPP serentak di Kab. Tulungagung. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Anas didampingi oleh Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai dan Wali Kota Batu Periode 2017-2022 Dewanti Rumpoko.

MPP Among Warga Kota Batu diresmikan pada 5  Desember 2022 saat Peresmian MPP Serentak oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Sekarang, MPP ke-95 di Indonesia ini melayani 207 jenis layanan dari 29 instansi.

“Inti dari hadirnya MPP dan MPP Digital adalah bagaimana pemerintah bisa melayani masyarakat dengan lebih ringkas dan tidak berbelit-belit. Mudah-mudahan cara melayani ringkas ini bukan hanya di kabupaten/kota, tapi bisa juga hingga ke kecamatan, kelurahan, dan desa,” tandas Anas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas baru saja menerbitkan surat edaran mengenai disiplin PPPK. Pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah diharapkan menetapkan ketentuan terkait disiplin PPPK sesuai karakteristik setiap instansi.

”Ketentuan disiplin tersebut harus memuat substansi dari norma yang mengatur mengenai kewajiban sebagaimana tertuang dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN,” ujar Anas dalam rilis yang diterima Koranindopos.com, Jumat (16/6). Ketentuan itu sendiri tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 11/2023 tentang Disiplin PPPK.

Anas menyatakan, substansi dalam dispilin PPPK juga didasarkan pada kewajiban dan larangan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Materi atau substansi bisa diatur dalam perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan calon PPPK yang bersangkutan.

”Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK, termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur disiplin PNS,” jelas mantan bupati Banyuwangi dua priode itu.

Menurut surat edaran ini diterbitkan dengan maksud mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah untuk menyusun aturan disiplin. ”Aturan tersebut disusun sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan PPPK,” tegas Anas.

Apabila dalam kontrak yang sudah dibuat belum memuat ketentuan, lanjut Anas, pejabat pembina kepegawaian diharapkan segera memperbarui. Salah satu tujuannya adalah tersedianya peraturan tentang disiplin PPPK sebagai dasar melakukan pemeriksaan, penetapan, dan pengenaan hukuman. ”Termasuk sanksi bagi PPPK,” tandas Anas.

“Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya atas nama pribadi, keluarga, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yag mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, Bapak Tjahjo Kumolo, Menteri PAN dan RB, hari ini Jumat, 1 Juli 2022, pukul 11.10 di Jakarta,” ujar Presiden Jokowi di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Jumat (01/06/2022).

Presiden Jokowi mengenang almarhum Tjahjo sebagai pribadi yang tenang dan sederhana. Menurut Presiden, Tjahjo juga merupakan seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati.

“Pak Tjahjo adalah pribadi yang tenang dan sederhana. Seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati, yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa dan negara,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Kepala Negara pun mengucapkan doa untuk almarhum Tjahjo Kumolo beserta keluarga yang ditinggalkannya.

“Semoga almarhum Pak Tjahjo Kumolo mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt., dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Aamiin ya robbal alamiin,” tandasnya.(hai)

Mall Pelayanan Publik tersebut akan menjadi wadah pelayanan terbaik dari berbagai instansi vertikal maupun horizontal Pemerintah Kota Jambi, Perbankan, dan beberapa kementerian.

Usai menandatangani prasasti, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia, Prof.  Dr. Diah Natalisa, MBA meninjau satu persatu posko pelayanan yang ada di Mall tersebut.

Yang menarik perhatian Diah Natalisa tiba-tiba mengacungkan jempol kepada Pos Pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Mall Pelayanan Publik Kota Jambi.

Enny Efriani, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Bea Cukai Jambi mengatakan pihaknya turut andil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jambi, dimana sederat pelayanan dapat dilakukan di posko Bae Cukai Jambi yang ada di Mall Pelayanan Publik yang baru saja di resmikan itu.

” Bea Cukai Jambi memberikan layanan perizinan NPPBKC, Aktivasi Modul Impor dan Ekspor, Registrasi IMEI, dan layanan konsultasi seputar Kepabean dan Cukai ” Ujarnya,  Senin (20/06/2022).

Hal menarik terjadi saat Enny memaparkan pelayanan apa saja yang disuguhkan pihak Bea Cukai Jambi kepada masyarakat kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB.

” Langsung bisa disini,  Tidak perlu kekantor lagi ” Tanya Diah sembari mengacungkan jempolnya kepada Kasi PLI, Enny Efriani yang didampingi oleh petugas Bea Cukai lainnya.

Perlu diketahui masyarakat Jambi tidak perlu khawatir mengantre dengan berpanas-panas untuk mendapatkan pelayanan publik di berbagai macam instansi pemerintahan dan kementerian yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Jambi cukup datang ke Mall Pelayanan Publik yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Mall Pelayanan Publik yang di bangun oleh Pemerintahan Walikota Fasha ini di harapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang efisien,  cepat, aman dan nyaman, ramah kepada masyarakat.(her)

JAKARTA, koranindopos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN). Larangan tersebut termaktub dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Beleid pencabutan larangan bagi ASN untuk ke luar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB No.10 Tahun 2022 yang ditandatangani pada 21 Maret lalu. SE tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya SE itu maka SE No.3 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Meskipun larangan bepergian ke luar negeri telah dicabut, saya meminta ASN untuk tetap wajib mengikuti ketentuan yang berlaku apabila ASN hendak bepergian ke luar negeri,” tegas Tjahjo melalui siaran persnya, Selasa (22/3).

Menurut Tjahjo, dalam SE disebutkan dinyatakan bahwa pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing. Selain itu, ASN yang akan bepergian ke luar negeri juga harus mematuhi beberapa ketentuan. “Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” tegas Tjahjo.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri, lanjut Tjahjo, harus dilaksanakan secara selektif serta memberikan prioritas pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan. Selain itu, juga memperhatikan sebagaimana kebijakan dari Kementerian Sekretariat Negara. Pencabutan SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2022 tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri. “Hal ini dilakukan dengan pertimbangan terkait perkembangan kondisi penyebaran Covid-19,” papar Tjahjo.

Politisi PDIP itu menyampaikan bahwa kelonggaran perjalanan dinas ke luar negeri sesuai hasil evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta SE Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan SE ini maka terdapat pelonggaran bagi pegawai ASN untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. “Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat,” tegas Tjahjo.(hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun lalu yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya berbagai risiko korupsi. Seperti penerimaan gratifikasi, perdangan pengaruh (trading in influence), atau korupsi pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menjaga integritasnya sebagai abdi negara.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan ada delapan hal yang harus menjadi perhatian setiap pimpinan guna mengefektifkan upaya pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. Kedelapan hal tersebut termaktub pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 07/2022 tentang Penguatan Integritas Aparatur Negara Dalam Area Rawan Korupsi. Pertama, meningkatkan upaya pelaksanaan SE Menteri PANRB No. 22/2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai rujukan untuk meningkatkan sistem integritas di setiap instansi pemerintah.

“Mendorong implementasi core values, menaati seluruh ketentuan perundang-undangan, mendorong pelaksanaan sistem merit, serta memastikan kembali bahwa para ASN memahami area rawan korupsi,” jelas Tjahjo di Jakarta seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB, Selasa (8/3). Kedua, memperhatikan hasil SPI sebagai masukan tata kelola, dan menyusun rencana aksi perbaikan yang harus dipantau secara berkala oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Selanjutnya adalah menguatkan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih nyata dampaknya.

Menurut Tjahjo, upaya penguatan harus dilengkapi dengan peningkatan komunikasi aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dan saling mengingatkan dalam mencegah terjadinya korupsi. Tidak hanya itu, dalam SE Menteri PANRB No.7/2022, pimpinan instansi juga diimbau untuk mengembangkan sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan publik di instansinya. “Sosialisasi dan kampanye ini harapannya bisa mempengaruhi perubahan perilaku pengguna layanan agar tidak lagi memberi suap atau gratifikasi atau melaporkan pekanggaran lewat kanal-kanal yang tersedia,” imbuh Tjahjo.

Hal lain yang turut diimbau Tjahjo adalah perlunya menghilangkan intervensi atau trading in influence dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan publik. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan teknologi informasi, komunikasi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. “Terakhir, memperkuat peran APIP melalui penyediaan personil yang cukup kompeten serta anggaran pengawasan yang memadai,” papar politisi PDIP itu.(hai)

BANYUWANGI, koranindopos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengajak seluruh elemen masyarakat memerangi radikalisme dan terorisme. Khususnya para tokoh masyarakat, alim ulama, guru, dan ASN agar aktif menyampaikan pesan kegotongroyongan, Pancasila, NKRI, dan pesan UUD 1945. Kurangnya pendidikan toleransi antar umat beragama dan bermasyarakat dinilainya menjadi salah satu penyebab paham radikalisme menyebar dengan cepat. 

“Saya ingin menegaskan kita harus bisa menentukan sikap. Menentukan siapa kawan dan siapa lawan pada kelompok, perorangan, atau golongan yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI, anti kemajemukan bangsa dan UUD 1945,” tegas Tjahjo saat memberikan arahan dalam peresmian Warung NKRI, di Banyuwangi, Kamis (20/01). Dia teringat dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya antisipasi bangsa terhadap ancaman ketahanan dan keamanan nasional di tengah mudahnya keterbukaan informasi dan akses jaringan komunikasi. 

Menurut Tjahjo, Presiden Jokowi juga berpesan bahwa bidang pertahanan-keamanan harus tanggap dan siap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Apalagi, pemahaman-pemahaman intoleransi yang mengarah pada sumbu radikalisme telah menyebar bahkan hingga ke pelosok daerah terpencil. “Di sinilah peran sosialisasi dan pembinaan tindakan gencar dilakukan pemerintah sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran terkait komitmen kebangsaan dan tindakan radikalisme,” papar Tjahjo.

Politisi PDIP itu mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukannya bersama lembaga lain untuk menanggulangi penyebaran paham-paham yang mengancam ideologi bangsa. Salah satunya dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui program Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI. Dia mengapresiasi upaya BNPT yang menghadirkan Warung NKRI sebagai terobosan sederhana, namun mengena ke seluruh lapisan masyarakat guna memberantas paham radikalisme terutama pada kawasan wisata dan industri.

“Jangan dianggap Warung NKRI ini sekadar warung tapi bagaimana warung ini sebagai tempat berkumpul, berdialog dan berkomunikasi masyarakat dari berbagai latar belakang,” tandas Tjahjo.(hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di masa pandemi. Sistem kerja tersebut tercantum dalam SE Menteri PANRB No. 24/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Perubahan dilakukan setelah melihat status penyebaran Covid-19 di Tanah Air saat ini. “Memperhatikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memperhatikan status penyebaran Covid-29, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE Menteri PANRB No. 23/2021,” demikian bunyi poin 1 surat edaran tersebut.

Berbeda dengan sebelumnya, kini sistem kerja ASN yang berada dalam PPKM level 1 juga mulai diatur. Berikut rincian lengkap aturan kerja ASN di dalam SE Menteri PANRB No. 24/2021:

Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial

Jawa dan Bali

PPKM Level 1, sebanyak 75 persen work from office (WFO) bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 2, sebanyak 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 3, sebanyak 25 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 4, 100 persen pegawai work from home (WFH).

Luar Jawa dan Bali

PPKM Level 1 dan 2 dengan kabupaten atau kota zona hijau, kuning, dan oranye diberlakukan 50 persen WFO. Sementara kabupaten atau kota zona merah diberlakukan 25 persen WFO. Untuk pegawai yang WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 3, sebanyak 50 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO dan diproritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi. Jika ditemukan klaster Covid-19, maka akan ditutup selama lima hari.

Kantor Pemerintahan Sektor Esensial

Jawa dan Bali

PPKM Level 1, maksimal 100 persen WFO.

PPKM Level 2, maksimal 75 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi.

Luar Jawa dan Bali

PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO dan diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.

Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal

Jawa dan Bali

PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.

PPKM Level 2, maksimal 100 persen pegawai WFO.

PPKM Level 3 dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

Luar Jawa dan Bali

PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO. (sumber: Humas MENPANRB)