Melalui tim dari Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Kemensos telah mengunjungi rumah duka untuk bertemu langsung dengan istri almarhum, Siti Maryam, beserta kedua anak mereka. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan dukungan moral sekaligus melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pendampingan telah dimulai, meski asesmen mendalam belum dapat dilakukan karena keluarga masih berada dalam suasana berduka.

“Tim Kementerian Sosial sudah berkunjung ke rumah duka dan berdialog dengan keluarga. Namun, karena masih dalam suasana duka, asesmen secara mendalam belum dapat dilakukan,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Selain memberikan dukungan psikososial, Kemensos juga menyerahkan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga almarhum sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap musibah yang dialami.

Berdasarkan hasil pendataan, almarhum Sumarna telah mengabdikan diri sebagai satpam di Perum Jasa Tirta II selama kurang lebih 17 tahun. Selama itu pula ia menjadi tulang punggung keluarga yang kini ditinggalkan istri dan dua anak yang masih menempuh pendidikan.

Hasil penelusuran melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) menunjukkan bahwa Siti Maryam tercatat berada pada desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara itu, kedua anak almarhum telah menerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan juga akan memperoleh beasiswa pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi dari Perum Jasa Tirta II.

Kemensos memastikan pendampingan terhadap keluarga tidak berhenti pada pemberian bantuan awal. Setelah kondisi keluarga lebih memungkinkan, asesmen lanjutan akan dilakukan untuk menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi, Kemensos juga menyiapkan bantuan kewirausahaan bagi Siti Maryam. Program tersebut diharapkan dapat membantu keluarga memperoleh sumber penghasilan tambahan sehingga kebutuhan sehari-hari dan pendidikan kedua anak dapat tetap terpenuhi.

“Kami akan terus melakukan pendampingan. Jika hasil asesmen menunjukkan kebutuhan tersebut, bantuan kewirausahaan juga akan diberikan sebagai bentuk pemberdayaan keluarga,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, kasus meninggalnya Sumarna masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Korban ditemukan di kawasan Waduk Jatiluhur dalam kondisi masih mengenakan seragam dinas dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Sebelumnya, ia dilaporkan hilang kontak saat menjalankan tugas piket malam.

Jasad korban ditemukan setelah rekan kerja bersama warga melakukan pencarian di sekitar area waduk. Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab kematian Sumarna, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana pembunuhan serta dugaan keterkaitannya dengan aksi vandalisme yang sebelumnya sempat ditegur oleh korban.(dhil/kmps)

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Wamensos menjelaskan, bantuan tanggap darurat lebih dari Rp100,48 miliar tersebut berupa penyediaan lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum di wilayah terdampak.

Bantuan logistik tersebut telah didistribusikan ke tiga provinsi di Sumatra, yakni Provinsi Aceh sebesar Rp43,6 miliar, Sumatra Barat (Sumbar) Rp19,41 miliar, dan Sumatra Utara (Sumut) Rp37,45 miliar.

“Tidak hanya bantuan material untuk kebutuhan hidup, Kemensos juga telah menyalurkan santunan khusus bagi ahli waris korban meninggal dunia,” ujar Agus Jabo.

Santunan senilai Rp15 juta per orang tersebut telah dicairkan kepada 86 ahli waris dengan total penyaluran mencapai Rp1,29 miliar. Rinciannya, dua ahli waris di Kabupaten Pidie, 30 orang di Kabupaten Pidie Jaya, serta 54 orang di Kota Sibolga. Sementara untuk korban di Kabupaten Padang Panjang, proses pencairan masih menunggu penyelesaian verifikasi data oleh pemerintah daerah bersama BNPB.

Lebih lanjut, Kemensos juga menyiapkan berbagai bantuan lanjutan untuk fase pemulihan pascabencana, di antaranya penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap. Setiap keluarga terdampak juga akan menerima bantuan tunai sebesar Rp3 juta yang dikhususkan untuk pembelian perlengkapan dan perabotan rumah tangga.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan tambahan berupa uang tunai sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk.

Untuk mendukung pemulihan jangka panjang, pemerintah turut menyiapkan program pemberdayaan ekonomi dengan nilai stimulan sebesar Rp5 juta bagi setiap keluarga korban bencana, agar mereka dapat kembali bangkit dan memulihkan kondisi sosial-ekonomi pascabencana. (hai)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Ya, jadi kita memang yang datang ke PPATK atas izin Presiden. Kita serahkan semua rekening yang pernah menerima bansos melalui Kementerian Sosial. Ada 30 juta NIK yang kita serahkan,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dari 30 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang diserahkan, ditemukan 200 ribu KK yang tercatat melakukan transaksi mencurigakan terkait judi online. Nama-nama tersebut kemudian langsung dicoret dari daftar penerima bansos, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas program perlindungan sosial.

Menurut keterangan Kemensos, bansos tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima untuk kegiatan yang merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara luas, termasuk perjudian. Penggunaan dana bantuan sosial untuk berjudi tidak hanya menyalahi tujuan program bansos, tapi juga memperparah masalah sosial dan ekonomi di kalangan penerima.

Gus Ipul menekankan bahwa bansos diberikan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk dihambur-hamburkan dalam aktivitas ilegal. “Ini bentuk ketegasan pemerintah. Kalau menerima bansos, ya harus digunakan dengan benar. Kalau malah dipakai untuk judi, kita akan evaluasi dan cabut haknya,” tegasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas praktik judi online yang kini menjadi perhatian serius nasional, karena merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan penerima bantuan.

Dengan mandat dan izin dari Presiden, Kemensos bekerja sama secara langsung dengan PPATK dalam mengakses data keuangan para penerima bansos. Hal ini menjadi terobosan penting dalam upaya mengintegrasikan pengawasan bansos dengan sistem keuangan nasional.

Tidak menutup kemungkinan, kata Gus Ipul, mereka yang terindikasi main judol akan mendapatkan sanksi tambahan, termasuk pencabutan kepesertaan dalam program bantuan lainnya seperti Kartu Prakerja, PBI JKN, hingga bantuan pendidikan.(dhil)

Gus Ipul mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran ini, Kemensos akan membuka 100 Sekolah Rakyat dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, 63 titik operasional telah dibuka secara serentak pada 14 Juli 2025, yang mencakup 6.130 siswa di berbagai jenjang pendidikan.

“Ada 63 titik operasional per 14 Juli ini, ada 256 rombel (rombongan belajar). Kemudian ada lebih dari 6.000 siswa, terdiri dari 3 rombel SD, 112 rombel SMP, dan 141 rombel SMA,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan alternatif dari Kemensos yang bertujuan menjangkau kelompok rentan dan marjinal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, anak terlantar, maupun anak yang putus sekolah. Sekolah ini memberikan pendidikan dasar hingga menengah secara gratis, berbasis komunitas, dan menyatu dengan sentra layanan sosial milik Kemensos.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ini akan berlangsung selama dua minggu, dengan fokus pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, penguatan karakter, dan pengenalan terhadap lingkungan sosial sekitar.

Gus Ipul menekankan bahwa selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga mengedepankan pendidikan berbasis empati dan integritas, agar siswa tak hanya cerdas secara akademis tetapi juga tangguh menghadapi tantangan kehidupan.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang selama ini terpinggirkan punya kesempatan yang sama untuk sukses melalui pendidikan. Di Sekolah Rakyat, mereka diajarkan tidak hanya pengetahuan, tapi juga nilai kemanusiaan dan sosial,” katanya.

Dalam rencana pengembangannya, Kemensos menargetkan akan membuka total 100 titik Sekolah Rakyat hingga akhir tahun 2025. Pembukaan tahap kedua direncanakan berlangsung pada semester berikutnya, dengan tetap mengutamakan lokasi-lokasi yang minim akses pendidikan formal.

Dengan terus berkembangnya Sekolah Rakyat, Gus Ipul berharap program ini dapat menjadi jembatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak dan setara.

“Anak-anak ini masa depan bangsa. Tugas kita memastikan mereka tidak tertinggal hanya karena keadaan sosial ekonomi,” tegasnya.(dhil)

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan tersebut terpublikasi. Temuan BPK terdiri dari 3 bagian, yakni Penetapan dan Penyaluran Bansos Program Sembako, Penetapan dan Penyaluran Bansos PKH, dan Penetapan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).

Temuan tersebut bersifat administratif berupa perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bansos. Atas temuan tersebut, Kemensos telah menyerahkan dokumen tindak lanjut dalam pemantauan semester I Tahun 2023 untuk mendapatkan penetapan status dari BPK.

”Jadi ini bagian dari proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak awal saya memimpin, Kemensos sangat kooperatif terhadap mekanisme pangawasan oleh lembaga terkait, termasuk BPK. Saya memastikan Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” kata Tri Rismaharini baru-baru ini di Jakarta seperti dikutip dari laman resmi Kemensos.

Sebagai bentuk langkah nyata dalam perbaikan data, perempuan yang akrab disapa Risma itu mengambil langkah cepat terkait 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT, dimana di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan. Informasi diketahui hasil deteksi sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) beberapa bulan lalu.

Pada database Kemensos, lanjut Risma, KPM tersebut terverifikasi sebagai orang miskin dengan berbagai status, ada cleaning service, buruh, dan sebagainya. Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). ”Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ucap Risma.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Mensos dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (03/09/2022).

Risma menyampaikan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.

“Itu masukan dari daerah dan Usul-Sanggah. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga,” ujarnya.

Mensos menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan bahwa dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM. Sementara sisanya akan menunggu proses pemutakhiran DTKS.

“Seperti kita ketahui misalkan kita umumkan [DTKS] hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama,” imbuhnya.

Risma menambahkan, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.

“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” ujarnya.

Mensos menyampaikan, dalam penyaluran BLT BBM pihaknya juga siap melakukan ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos.

“Kita sudah sepakat dengan PT Pos, kita akan siapkan, kita akan kerja sama dengan kepala suku, kepala adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,” pungkasnya. (hai)

“Dinas Sosial Depok sudah menyampaikan keterangan resminya bahwa mereka tidak bekerjasama dengan pihak JNE, yang diduga sebagai eksekutor penimbunan beras, untuk menyalurkan beras bansos. Sementara, berdasarkan keterangan resmi JNE, mereka mengklaim penimbunan beras tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama kedua belah pihak, lalu pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud JNE ini adalah Kemensos? Ini yang perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan spekulasi liar,” kata Bukhori melalui keterangan persnya, Senin (1/8/2022).

Bukhori mengatakan, selama ini Kemensos belum pernah menjelaskan secara transparan kepada Komisi VIII DPR terkait perlakuan (treatment) terhadap bansos beras tidak layak konsumsi yang pernah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun ditarik kembali oleh pihak Kemensos.

“Kami mengapresiasi kinerja Kemensos yang berkomitmen memberikan bansos yang layak kepada KPM. Namun sejauh pengetahuan kami, Kemensos belum pernah menerangkan kepada kami soal bagaimana nasib dari bansos beras yang ditarik kembali itu. Apakah dikembalikan kepada pemasok, dijual, atau disimpan di tempat tertentu,” ungkap Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Bukhori menambahkan, terkait dengan Bansos Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebenarnya pernah mengungkapkan temuannya terkait bansos tersebut dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020.  Dalam temuan tersebut dipaparkan bahwa terdapat indikasi ketidakwajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Banpres Sembako, di antaranya penawaran barang disampaikan setelah penandatanganan surat perintah kerja (SPK), pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, dan PPK tidak meminta penyedia menyampaikan bukti pendukung kewajaran harga.

Kemudian PPK tidak meminta Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) melakukan audit untuk memastikan kewajaran harga, serta harga pembelian beras premium melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp3,29 miliar. “Hal ini mengakibatkan terdapat indikasi kemahalan harga dan harga yang disediakan penyedia banpres sembako tidak diyakini dapat dipertanggungjawabkan,” demikian papar laporan tersebut.

Lebih lanjut, Bukhori juga menyayangkan perlakuan terhadap beras bansos yang dilakukan dengan cara dikubur. Menurutnya hal itu melukai perasaan masyarakat miskin dan tidak bijaksana. “Jika benar beras tersebut sengaja ditimbun lantaran diklaim rusak atau tidak layak konsumsi, kami agak ragu dengan keterangan tersebut. Padahal masih ada cara lain supaya beras tersebut tidak terbuang sia-sia, semisal dijual kembali ke pihak lain sebagai campuran pakan ternak. Setidaknya itu bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

Bukhori mendukung kepolisian mengusut tuntas kasus penimbunan beras tersebut sehingga terungkap fakta dan pihak yang harus bertanggung jawab atas penimbunan beras itu. “Komisi VIII menaruh perhatian terhadap kasus ini dan akan mengawal hingga terungkap motif dan pihak yang harus bertanggung jawab atas penimbunan beras bansos tersebut. Jika ditemukan adanya indikasi perbuatan pidana, baik oleh pihak swasta ataupun penyelenggara negara, aparat penegak hukum tidak perlu ragu menyeret mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah I ini.(hai)

Mensos menugaskan dua pejabat tinggi madya Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Salahuddin Yahya dan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Soepomo, untuk menemui langsung ke kediaman Lynsein Manope (8).

Soepomo mengatakan, kedatangan mereka atas arahan Mensos, agar negara hadir untuk semua warga negara dan untuk memastikan anak tersebut mendapatkan bantuan negara.

Sementara itu, Salahuddin menambahkan, arahan Mensos negara harus hadir dengan representasi Kemensos memberikan upaya terbaik. “ Sebelumnya Kemensos melalui Sentra Tumou Tou Manado telah melakukan penjangkauan. Kami memastikan dan memperkuat bantuan yang layak diberikan kepada  Lynsein Manope dan keluarga,” kata Salahuddin (8/6).

Tim Sentra Tumou Tou Manado melakukan intervensi awal dengan memeriksa kesehatan anggota keluarga tersebut. Hasil screening kesehatan menunjukkan, bahwa ibu dan pamannya direkomendasikan untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit di Manado.

Sementara itu, neneknya, Rokania Daraeng direkomendasikan oleh Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan di rumah dengan pemantauan dari Dinas Sosial, pendamping PKH, dan TKSK.

Lynsein juga mendapatkan layanan kesehatan berupa screening medis awal. Hal ini guna mengantisipasi anak mengalami kelumpuhan serupa seperti anggota keluarganya. Perkembangannya pun akan dipantau langsung oleh para petugas di Sentra Tumou Tou Manado agar mendapat layanan kesehatan yang layak di RS.

Selain layanan kesehatan Kementerian Sosial memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa alat bantu penyandang disabilitas, sembako, alat rumah tangga berupa kasur, galon, dispenser, bak penampungan air, kompor, dan tabung elpiji.

Intervensi tidak hanya respon awal. Pertolongan pertama yang diberikan berupa bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Bantuan ini juga terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya di Kementerian Sosial, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Program Kewirausahaan (Prokus).

Kementerian Sosial juga membangun komunikasi dengan pihak terkait agar warga dalam respon kasus ini sama dengan respon kasus di wilayah lain. “Ini jadi kewajiban Kemensos dalam perpanjangan tangan negara menangani kasus-kasus ini,”  kata Salahuddin. (riz)