Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, Direktur Umun dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman, PT PG Rajawali I, serta diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengurus dan manajer 50 koperasi petani tebu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Forum ini menjadi langkah konkret memperkuat tata kelola koperasi petani tebu sekaligus membangun rantai pasok industri gula nasional yang terintegrasi, mulai dari petani, koperasi, pembiayaan, hingga offtaker industri.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari transformasi koperasi petani tebu agar mampu menjadi kelembagaan ekonomi yang semakin profesional, produktif, dan memiliki daya saing tinggi.

“Kami memiliki BLU LPDB Koperasi sebagai lembaga yang akan mempercepat proses transformasi agar koperasi-koperasi petani tebu semakin produktif dan profesional. LPDB Koperasi tidak hanya menyalurkan dana bergulir, tetapi juga membangun kapasitas koperasi melalui program inkubasi, pendampingan, dan peningkatan tata kelola sehingga koperasi menjadi lembaga yang sehat dan mampu memperbesar skala usahanya,” ujar Ferry.

Menurutnya, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan LPDB Koperasi menjadi langkah awal dalam memperkuat koperasi petani tebu di berbagai daerah.

“Saya mengapresiasi LPDB Koperasi yang mendampingi koperasi petani tebu agar semakin baik tata kelolanya, meningkat produksinya, kemudian hasil panennya dapat di-offtake oleh PT PG Rajawali I. Selanjutnya gula yang dihasilkan diharapkan menjadi produk yang diprioritaskan untuk dipasarkan melalui gerai-gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya.

Ferry menambahkan, sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.

“Pak Presiden memberikan perhatian besar terhadap koperasi sebagai badan usaha rakyat yang mampu berjalan berdampingan dengan BUMN maupun swasta. Karena itu, kami akan merajut sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian agar mampu menghadirkan solusi nyata bagi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Indonesia telah berhasil mencapai swasembada gula konsumsi. Tantangan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan gula industri dan bioetanol melalui peningkatan produktivitas petani tebu.

“Arahan Presiden jelas, seluruh kebutuhan gula konsumsi maupun gula industri secara bertahap harus mampu dipenuhi dari dalam negeri. Bahkan ke depan kebutuhan bioetanol untuk program E10 dan E20 juga akan berasal dari tebu. Kesempatan ini sangat besar karena Indonesia memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan petani yang sangat rajin. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan yang terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, peningkatan produktivitas lahan dan rendemen menjadi kunci agar produksi gula nasional semakin efisien tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau produktivitas per hektare dan rendemen terus meningkat, biaya produksi gula akan semakin rendah sehingga ke depan harga gula bisa semakin kompetitif tanpa mengurangi pendapatan petani. Di sinilah pentingnya koperasi sebagai jalur bisnis yang menghubungkan petani dengan industri dan pasar,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan koperasi sektor pertanian tebu memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengembangan industri gula nasional.

“Koperasi di sektor pertanian tebu memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis agribisnis. Dengan kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang profesional, koperasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok industri gula nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Krisdianto.

Ia menegaskan LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penguatan kelembagaan koperasi.

“Sebagai lembaga pengelola dana bergulir, LPDB Koperasi berkomitmen mendukung koperasi sektor pertanian tebu melalui pembiayaan yang mudah diakses, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas kelembagaan sehingga koperasi menjadi semakin profesional, produktif, dan berdaya saing,” katanya.

Penyaluran Dana Bergulir

Krisdianto menjelaskan, hingga 30 Juni 2026 LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,4 triliun, terdiri atas Rp17,4 triliun untuk skim Simpan Pinjam dan Rp5 triliun untuk skim Sektor Riil.

Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026 realisasi penyaluran mencapai Rp1,07 triliun, dengan rincian Rp313,6 miliar untuk Simpan Pinjam dan Rp760,1 miliar untuk Sektor Riil.

Di sisi lain, penyaluran pembiayaan syariah sejak 2020 hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp5,5 triliun, sedangkan sepanjang semester I 2026 realisasinya sebesar Rp506,7 miliar, sebagai bagian dari target pembiayaan syariah tahun 2026 sebesar Rp900 miliar.

Lebih lanjut, Krisdianto menjelaskan bahwa kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola koperasi petani tebu sehingga mampu memenuhi aspek kelayakan pembiayaan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi agar mampu mengelola usaha secara profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Dengan tata kelola yang semakin baik, koperasi akan lebih siap mengakses pembiayaan LPDB Koperasi untuk memperbesar kapasitas usahanya,” jelasnya.

Menurut Krisdianto, kolaborasi antara koperasi, pemerintah, lembaga pembiayaan, dan industri menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem gula nasional yang berkelanjutan.

“Penguatan ekosistem bisnis koperasi akan melahirkan koperasi yang sehat, modern, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. LPDB Koperasi akan terus hadir mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan bergulir yang akuntabel, mudah diakses, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani serta kemajuan koperasi Indonesia,” tutupnya.

Melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, LPDB Koperasi, PT PG Rajawali I, dan koperasi petani tebu, pemerintah optimistis industri gula nasional akan semakin kuat, produktivitas petani meningkat, dan cita-cita swasembada gula secara menyeluruh dapat diwujudkan, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. (Riz)

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian modern yang terintegrasi.

“Program cetak sawah ini merupakan aspirasi masyarakat dan seluruh lahannya tetap menjadi milik masyarakat. Pemerintah hadir memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur, alat dan mesin pertanian, benih, pendampingan, hingga menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan sesuai arahan Presiden. Mari kita bekerja keras, berkolaborasi, dan menjadikan bertani sebagai jalan menuju kesejahteraan. Bertani, Sejahtera,” ujar Amran.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) DR Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., yang turut mendampingi agenda ini menyampaikan bahwa BULOG siap mendukung penuh keberhasilan program strategis pemerintah melalui penguatan penyerapan hasil panen petani dan pembangunan ekosistem pangan yang terintegrasi. Menurutnya, peningkatan produksi harus diiringi dengan jaminan penyerapan agar petani memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak.

“BULOG berkomitmen menjadi mitra strategis petani dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Sinergi bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar setiap peningkatan produksi dapat terserap secara optimal, memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan sektor pangan,” ujarnya.

Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah, petani, dan Perum BULOG, pengembangan kawasan pertanian di Papua Selatan diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi modern, pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta kepastian penyerapan hasil panen, Merauke diyakini akan tumbuh sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional yang mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Papua Selatan saat ini menjadi episentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Pemerintah telah mengembangkan 83.030 hektare lahan cetak sawah dan 54.399 hektare optimalisasi lahan di seluruh Tanah Papua. Dari jumlah tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan atau hampir 100 ribu hektare kawasan produksi pangan yang dipersiapkan sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan tersebut, pemerintah mengalokasikan dukungan sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026 yang mencakup pembangunan berbagai sarana dan prasarana pertanian, mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan Rice Milling Unit (RMU), dryer, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha tani.

Modernisasi pertanian di Merauke terus menunjukkan hasil yang positif. Pemanfaatan traktor, drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, serta teknologi pertanian modern lainnya telah mendorong peningkatan produktivitas gabah yang semula berkisar sekitar 3 ton per hektare menjadi 4 hingga 7 ton per hektare. Sementara itu, Indeks Pertanaman (IP) yang telah mencapai dua kali tanam per tahun ditargetkan meningkat menjadi tiga kali tanam sehingga produksi pangan nasional dapat terus bertambah secara berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas tersebut turut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani. Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan petani di kawasan pengembangan meningkat hingga 300 persen setelah memanfaatkan program cetak sawah dan mekanisasi pertanian. Tingginya manfaat yang dirasakan masyarakat juga tercermin dari antusiasme petani yang mengusulkan penambahan sekitar 2.000 hektare lahan cetak sawah baru untuk mendukung peningkatan produksi pangan di wilayah tersebut.

Sejalan dengan meningkatnya produksi pertanian, pemerintah memastikan hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Perum BULOG mengambil peran strategis sebagai offtaker dalam menyerap gabah dan beras petani sesuai ketentuan pemerintah. Untuk mendukung kelancaran penyerapan hasil panen, pemerintah juga akan membangun gudang BULOG di Merauke dengan kapasitas awal sekitar 3.000 ton yang dapat ditingkatkan hingga 5.000 ton serta dilengkapi fasilitas pascapanen seperti dryer dan unit pengolahan beras. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga mutu hasil panen, mengurangi kehilangan hasil, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional dari hulu hingga hilir.

Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi kawasan pertanian yang saat ini mencapai sekitar Rp1,3 triliun dapat meningkat hingga Rp13 triliun per tahun apabila target produktivitas mencapai 7 ton per hektare dan indeks pertanaman meningkat menjadi tiga kali tanam setiap tahun. (Riz)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kementan dan TNI AD ini akan mulai berjalan pada awal Januari 2025. Menurutnya, dukungan dari TNI AD akan berfokus pada pendampingan para petani, khususnya dalam budidaya padi, guna memastikan produksi berjalan optimal.

Amran juga memastikan kebutuhan produksi di lapangan, seperti pupuk subsidi dan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), akan tersedia sejak awal tahun depan. Ini bertujuan agar para petani memiliki akses yang memadai terhadap sarana produksi yang mendukung peningkatan hasil panen.

“Mulai 1 Januari semua sudah running, pupuk sudah tersedia di lapangan. Alsintan dikirim Januari. TNI melakukan pendampingan untuk padi,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Dalam usaha mengejar swasembada beras, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Melalui kemitraan ini, TNI AD akan membantu pendampingan langsung kepada para petani untuk memastikan proses tanam dan pemeliharaan padi berjalan dengan optimal. Selain itu, dengan dukungan penyediaan pupuk subsidi dan pengiriman Alsintan, diharapkan hasil produksi padi bisa meningkat secara signifikan.

Andi Amran menjelaskan bahwa bantuan Alsintan yang dikirim pada Januari mendatang juga menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung produktivitas petani di lapangan.

Sinergi antara Kementan dan TNI AD menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai strategi yang melibatkan unsur pertahanan dan keamanan. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi hambatan yang sering dihadapi petani, seperti kendala akses sarana dan prasarana produksi.

Dengan kerja sama ini, Amran berharap akan tercipta sinergi yang efektif dan efisien antara para pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah, militer, maupun petani, dalam mendukung peningkatan produksi beras dan tercapainya target swasembada.

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kementan dan TNI AD dalam mengejar target swasembada beras. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional tanpa bergantung pada impor.

Menteri Amran juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah akan terus berlanjut, baik melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan di lapangan, maupun berbagai program yang bertujuan mendukung kesejahteraan para petani.(dhil)

Matius, yang merupakan petani muda yang aktif di daerah tersebut, mengungkapkan bahwa berkat penerapan teknologi pertanian terbaru, ia mampu meraih pendapatan yang cukup menggiurkan. “Per hektare, bisa menghasilkan Rp 1,25 juta. Kalau 3 hektare, bisa dapat lebih dari Rp 3,6 juta,” ungkap Matius dengan penuh semangat.

Dari hasil pertanian yang dikelolanya, Matius mampu menghasilkan pendapatan bulanan antara Rp 15 hingga 20 juta, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang petani milenial di kawasan yang sebelumnya belum dikenal dengan pertanian modern.

Mentan Andi Amran Sulaiman yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menilai bahwa pengembangan pertanian modern di wilayah Merauke sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal. “Dengan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat, hasil yang didapatkan para petani menjadi lebih optimal, dan ini terbukti dari kisah sukses Matius,” ujar Amran.

Upaya optimasi lahan rawa yang dilakukan di Kurik merupakan bagian dari program pemerintah untuk memaksimalkan potensi pertanian di lahan-lahan yang sebelumnya dianggap sulit diolah. Dengan teknologi yang lebih maju, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian modern, petani dapat meningkatkan hasil panen serta efisiensi biaya.

Merauke memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, dengan luas lahan yang sangat mendukung untuk pertanian. Namun, selama ini, pengolahan lahan pertanian di kawasan tersebut terkendala oleh faktor alam, seperti kondisi tanah rawa dan keterbatasan teknologi yang digunakan oleh petani.

Melalui program pemerintah yang mendukung penggunaan teknologi pertanian, kini petani di Merauke mulai merasakan perubahan positif. Pendapatan yang meningkat secara signifikan menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pertanian modern dapat berhasil diterapkan bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Sukses Matius menjadi inspirasi bagi petani milenial lainnya di Merauke dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan pelatihan dan dukungan yang terus diberikan, pemerintah berharap dapat melahirkan lebih banyak petani muda yang mampu mengelola lahan pertanian secara profesional dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa pertanian modern bukan hanya untuk petani yang sudah berpengalaman, namun juga bagi generasi muda yang berani mengambil langkah baru dalam mengelola pertanian di tanah air. Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, teknologi, serta akses pasar untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia.(dhil)

Mentan Amran menyebut pencopotan tersebut sebagai upaya serius untuk membersihkan Kementan dari praktik korupsi. Keputusan ini diambil setelah menerima banyak laporan masyarakat melalui kontak pengaduan yang disebarluaskan oleh media. “Kami menerima lebih dari 100 laporan, dan meski hanya 2 hingga 4 yang terbukti, hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat,” ungkap Mentan Amran, Senin (28/10/2024).

Pejabat yang dicopot tersebut diduga menerima uang senilai Rp700 juta, dengan Rp500 juta di antaranya telah diakui oleh pihak terkait. Pihak Kementan akan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kasus ini ditangani secara tuntas.

Mentan Amran menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen kementerian untuk mendukung arahan Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, terutama di tengah upaya mencapai swasembada pangan. “Tugas besar kita semua adalah memastikan ketahanan pangan, dan itu tidak boleh terganggu oleh tindakan korupsi,” tegasnya.

Selain pencopotan ini, Kementan akan mengintensifkan pemeriksaan internal dan menjalin kerja sama erat dengan penegak hukum. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Sebelumnya, Mentan Amran juga telah menyerahkan tiga pegawai Kementan kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Bareskrim) atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Ketiga pegawai tersebut diduga melakukan percaloan anggaran dengan meminta uang hingga Rp10 miliar kepada pengusaha.

Mentan Amran berharap tindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementan tidak akan mentoleransi segala bentuk penyimpangan yang merugikan negara dan menghambat upaya swasembada pangan. “Kami akan terus bekerja keras untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kemajuan Indonesia,” tutupnya. (hai/infopublik)

“Iya tadi malam sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (06/102023).

Untuk menjalankan tugas menteri pertanian, Presiden Jokowi telah mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, sebagai pelaksana tugas (Plt).

“Penggantinya masih plt. Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan (Nasional),” imbuhnya.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pengangkatan Kepala Bapanas sebagai pelaksana tugas menteri pertanian adalah agar lebih memudahkan dalam koordinasi.

“Karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan (Nasional), mentan, menteri perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan,” ungkapnya.

Adapun untuk pengganti menteri pertanian definitif, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan secepatnya.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo mengatakan keputusan mengundurkan diri sebagai menteri diambil karena ada proses hukum yang harus dihadapi secara serius.

Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memang sudah menaikkan status pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi penyidikan. Walau begitu, sampai sekarang KPK belum mengumumkan nama-nama tersangkanya.(dni)

Seperti diketahui, Syahrul Yasin Limpo memenuhi panggilan KPK pada Senin (19/6). Menteri kader Partai NasDem itu sebelumnya tidak bisa menghadiri panggilan KPK karena sedang melaksanakan kegiatan kenegaraan di India.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam, Syahrul melayani wawancara para wartawan yang menunggu keterangannya. ”Alhamdulillah, panggilan ini sudah jalan, dan saya sudah diperiksa secara profesional, saya terima kasih, dan saya tetap akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” tegas Syahrul.

Politisi asal Sulawesi Selatan itu mengaku siap membantu KPK dalam memperjelas kasus yang membelit kementerian yang dipimpinnya itu. Dia pun yakin lembaga antirasuah itu professional dalam mengusut kasus tersebut.

”Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang bisa saya jawab,” ujar Syahrul. Dia pun tak merespons pertanyaan wartawan saat disinggung apakah kasus tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadap dirinya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, komunikasi berbasis digital merupakan sarana paling efektif untuk tracer study alumni, mengingat keberadaan para alumni saat ini sudah berada di luar kampus.

”Kita membutuhkan sistem penelusuran alumni. Aplikasi tracer study merupakan sistem penelusuran alumni yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan, bahkan salah satu kriteria penilaian dalam akreditasi adalah tingkat kebekerjaan alumni yang dimonitor melalui aplikasi,” kata Dedi pada focus group discussion (FGD) bertajuk Graduate Tracer Study di Hotel Rattan In, Banjarmasin pada Kamis (23/3/2023).

Untuk diketahui, Kementan) RI memiliki lembaga pendidikan vokasi mulai dari tingkat sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Itu meliputi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP); Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI).

Menurut Dedi, alumni SMKPP, Polbangtan dan PEPI merupakan sasaran program utama sehingga pendekatan bersifat inspiratif harus dilakukan, dengan strategi kolaboratif dan komunikatif yang dirancang secara baik, terukur, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Terkait FGD, kata Dedi, bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan SMK-PP Negeri Banjarbaru di lingkungan Kementan, maka dilakukan tracer study bagi lulusan dan pengguna lulusan, khususnya lulusan tahun 2020 – 2022. (ktn/mmr)

Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/03/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden.

“Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk, ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, langsung ditanyai satu per satu oleh Bapak Presiden seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun [ke lapangan] selalu pertanyaannya tentang pupuk,” ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, mencapai di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja. Untuk itu, Mentan mengatakan pihaknya menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam 9 komoditas.

“Untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu, tidak 69 [komoditas], hanya 9 jenis saja, 9 jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu, yang kedua pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” ungkapnya.

Selain itu, kata Mentan, pihaknya akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia. Koordinasi dilakukan mulai dari mempersiapkan pupuknya di setiap lini dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.

“Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4, seperti itu, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang,” ujarnya.

Syahrul menyampaikan, Kepala Negara memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi ini. Dengan demikian, diharapkan penyaluran pupuk tersebut dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.

“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus [dapat] dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Mentan mengatakan pihaknya akan memvalidasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Mentan pun berharap bahwa semua pihak terkait bisa bekerja sama dalam menangani persoalan pupuk.

“Tentu saja ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada PPL [penyuluh pertanian lapangan] kita, dan lain-lain,” ucapnya. (hai)

Dalam bulan November 2022 saja, Ditjen PSP telah menyalurkan bantuan alsintan ke 32 kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Buleleng, Bali, Ditjen PSP juga memberikan bantuan berupa traktor dan rice transplanter ke beberapa subak. Bantuan alsintan ini segera dapat digunakan untuk peningkatan produksi padi pada Musim Tanam (MT) Oktober 2022-Maret 2023 (Okt-Mar) ini.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, menjaga ketahanan pangan adalah hal yang sangat penting. “Apalagi, kita memiliki ancaman krisis pangan secara global. Oleh sebab itu, kita ingin petani bisa meningkatkan produksi dan kita bantu dengan penyaluran alsintan,” kata SYL, dikutip dari keterangan persnya, akhir November lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menuturkan, alsintan membuat aktivitas pertanian menjadi jauh lebih efisien. “Dengan alsintan, proses olah lahan, tanam, hingga panen menjadi jauh lebih cepat. Dampaknya, indeks pertanaman (IP) dan pendapatan petani akan meningkat,” katanya.

Ali menyebut bahwa alsintan memberikan banyak manfaat. Salah satunya proses pertanian yang lebih cepat dan mudah, baik saat olah lahan, tanam, panen, hingga proses packing Tidak hanya itu, Ali mengatakan, tanaman yang dihasilkan menggunakan alsintan lebih banyak dan berkualitas. Oleh sebab itu, Ali Jamil terus berjuang agar bantuan alsintan kepada petani dan Poktan di seluruh wilayah Indonesia tahun 2023 tetap meningkat.

Sementara itu, Bupati Sumba Barat Yohanis Dade ketika menyerahkan langsung bantuan alsintan kepada perwakilan 32 Poktan di Lapangan Kantor Bupati Sumba Barat, Rabu (23/11/2022), mengatakan, alsintan yang diserahkan berupa combine harvester, power thresher multiguna, dan hand tractor.

REALOKASI ANGGARAN 2023 UNTUK ALSINTAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi IV DPR dengan pejabat eselon 1 Kementan, Rabu, 23 November 2023, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo telah mengusulkan realokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 400 milyar yang digunakan untuk pengembangan pupuk organik dan alat-mesin pertanian di Ditjen PSP.

“Terkait dengan pengembangan pupuk organik dan juga alat mesin pertanian, kita masih perlu membutuhkan untuk ditransformasi atau direlokasi Ke Ditjen PSP sebesar Rp 400 miliar. Untuk itu kita bagi beberapa, karena kita perlu ada refokusing dari target yang dibahas,” kata Kasdi dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI.

Menurut Kasdi, refokusing dilakukan dari Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dan Badan Karantina Pertanian (Barantan). Adapun realokasi dari Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp 263,2 miliar yang realokasi bersumber dari anggaran pengembangan kedelai Rp 236,8 miliar, program budidaya ubi kayu 10,6 miliar, budidaya ubi jalar Rp266 juta, budidaya porang Rp2,8 miliar, budidaya sorgum Rp12,7 miliar dan penyesuaian pada pembinaan pangan lokal Rp49 juta.

Kemudian dari Ditjen Hortikultura, Kasdi mengatakan pihaknya mengusulkan realokasi sebesar Rp 20 miliar ke Ditjen PSP. Dimana realokasi tersebut bersumber dari anggaran area pengendalian OPT Rp 4,6 miliar dan UMKM Hortikultura Rp 15,36 miliar.

Selanjutnya realikasi ke Ditjen PSP dari Ditjen Perkebunan sebesar Rp 36,8 miliar. Adapun sumber realokasi tersebut berasal dari anggaran kawasan karet Rp 11,5 miliar dan dukungan Manajemen Teknis lainnya Rp 25,3 miliar.

Pada Ditjen PKH, Kementan merealokasikan sebanyak Rp 60 miliar ke Ditjen PSP. Realokasi bersumber dari ternak unggas Rp 23 miliar, sarana balai perbibitan ternak Rp 10 miliar, pakan olahan dan bahan pakan Rp 23,8 miliar, serta layanan kesekretariatan Rp 3,1 miliar. Terakhir, untuk Barantan direalokasi ke Ditjen PSP sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari layanan manajemen internal.

KESIMPULAN RDP, 23 NOVEMBER 2023

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan pejabat eselon 1 Kementan yang dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pejabat eselon 1(satu) Kementerian Pertanian atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2023 sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Komisi IV DPR menyimpulkan bahwa anggaran Kementan Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.318.655.827.000,- (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana program dan kegiatan memperhatikan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat, diantaranya peningkatan logistik benih/ nursery, pengembangan ternak, pengembalian kesuburan lahan, UPPO, dan sarana prasarana pertanian, alat dan mesin pertanian pra panen dan pascapanen. (psp)