Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan komitmen penuh pemerintah dalam menjalankan tiga program prioritas (Quick Wins) di sektor kesehatan. Program ini dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan.

“Quick Wins ini mencakup tiga fokus utama: screening kesehatan gratis bagi 280 juta masyarakat Indonesia, percepatan penanganan tuberkulosis dan pembangunan rumah sakit di kabupaten/kota tertinggal dan terpencil. Semuanya diharapkan mulai berjalan penuh pada Januari ini, sesuai dengan prinsip Quick Win, yaitu memberikan hasil cepat dan tepat,” ujar Menkes Budi dalam sambutannya.

Menteri Budi menjelaskan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan TB. Penyakit ini menjadi penyebab 136.000 kematian per tahun atau setara dengan dua kematian setiap lima menit. Untuk itu, Menkes menegaskan pentingnya upaya deteksi dini dan pengobatan menyeluruh untuk mengatasi tantangan tersebut.

“Percepatan penanganan kasus TB ditargetkan harus menemukan 1 juta kasus TB tahun ini dari estimasi WHO sebanyak 1,08 juta kasus. Tidak hanya deteksi, kami juga memastikan minimal 90% pasien memulai dan menyelesaikan pengobatan. Kami telah memperbaiki rezim pengobatan agar lebih singkat dan efektif, baik untuk pasien TBC sensitif obat maupun resisten obat,” jelas Menteri.

Pendekatan inovatif, seperti pendampingan pasien melalui kader dan tenaga kesehatan, akan terus diperkuat. Panduan berbasis buku lembar balik telah disiapkan untuk membantu kader menjelaskan pentingnya pengobatan kepada masyarakat dengan cara yang efektif.

Lebih lanjut, Menkes menyampaikan, program Quick Win kedua, yaitu skrining kesehatan gratis untuk memastikan akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Persiapannya telah memasuki tahap akhir dan peluncuran resmi dijadwalkan pada Februari 2025. Skrining ini diharapkan dapat mendeteksi lebih awal berbagai penyakit, termasuk penyakit tidak menular yang menjadi ancaman utama masyarakat.

Selanjutnya, Quick Win ketiga adalah pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal dan terpencil sebagai langkah pemerataan layanan kesehatan. Pemerintah telah memulai pembangunan rumah sakit di wilayah kabupaten/kota yang selama ini sulit dijangkau, dengan rencana pembangunan 32 rumah sakit baru pada tahun ini.

“Rumah sakit ini akan dibangun di daerah yang mungkin belum pernah terdengar oleh sebagian besar dari kita. Harapannya, fasilitas ini selesai dan mulai beroperasi sebelum akhir tahun 2025,” tambah Menkes.

Menteri Budi juga memberikan apresiasi kepada seluruh kader kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam program eliminasi TB. Untuk meningkatkan motivasi, rencananya akan diadakan kompetisi untuk kader terbaik. “Kader terbaik nanti akan diajak bertemu Menteri dan mendapat penghargaan berupa sertifikat sebagai bentuk apresiasi,” ungkap Menkes.

Melalui akselerasi tiga Quick Wins ini, pemerintah optimistis dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan efektif. “Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kolaborasi dan semangat yang tinggi, kita bisa wujudkan Indonesia lebih sehat,” tutup Menteri Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara dr. Yudhi Pramono menyampaikan bahwa buku panduan dan lembar balik ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan edukasi terkait TB kepada masyarakat. “Buku ini menjadi alat bantu komprehensif dan terstandar yang akan mempermudah komunikasi, informasi, dan edukasi terkait TB, baik kepada pasien maupun masyarakat umum,” ujar dr. Yudhi.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 1,3 juta kader posyandu dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan alat bantu ini, kader dan tenaga kesehatan dapat menyampaikan informasi yang lebih efektif kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat kolaborasi dalam memberantas TB.

Melalui peluncuran ini, dr. Yudhi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan tenaga kesehatan dan kader, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencapai target Indonesia bebas TB pada 2030. (ris)

Menurut Direktur Utama RSUP Adam Malik, Zainal Safri, layanan kanker memiliki angka kunjungan tertinggi dibandingkan layanan penyakit katastropik lainnya. Sejak 2019 hingga 2024, rata-rata pasien kanker di RSUP Adam Malik mencapai 67.798 pasien per tahun, diikuti layanan jantung dengan rata-rata 32.099 pasien, layanan stroke 1.493 pasien, dan uronefrologi 16.668 pasien per tahun.

“Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan angka tertinggi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Adam Malik ini adalah kanker. Itu adalah bukti bahwa kanker merupakan salah satu hal yang penting dalam pelayanan kesehatan,” ujar Wamenkes Prof. Dante menegaskan.

Wamenkes Prof. Dante menambahkan, Gedung Onkologi Terpadu ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kuratif kanker, tetapi juga dapat memberikan layanan deteksi dini sehingga dapat ditangani sebelum memasuki stadium lanjut.

“Kalau pasien-pasien tersebut didiagnosis pada stadium awal maka angka penyembuhannya jadi lebih besar. Jadi, saya pesankan juga kepada Pak Direktur bahwa tidak hanya pelayanan kuratif yang kita lakukan, tetapi deteksi dini kita upayakan secara masif,” lanjut Wamenkes Prof. Dante.

Sebagai pusat onkologi di Provinsi Sumatera Utara, RSUP Adam Malik juga diharapkan bisa membangun jejaring pengampuan layanan kanker ke berbagai rumah sakit sekitar, baik di wilayah Sumatera Utara maupun wilayah Sumatera lainnya.

Melalui program pengampuan ini, Wamenkes Prof. Dante menyatakan bahwa berbagai penyakit kanker yang tidak bisa terdiagnosis atau tidak bisa diobati di rumah sakit RSUD di daerah-daerah dan pelosok-pelosok Sumatera nantinya akan dirujuk ke Pusat Kanker RSUP Adam Malik.

“Ini salah satu pusat kanker pertama yang ada di Sumatera. Sehingga nanti tidak hanya menjadi rujukan rumah sakit provinsi Sumatera Utara tetapi juga rumah sakit provinsi lainnya,” ujar Wamenkes Prof. Dante.

Pembangunan pusat onkologi ini mendapat apresiasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni. Menurut Pj. Gubernur Agus Fatoni, Pusat Onkologi RSUP Adam Malik diharapkan dapat meningkatkan layanan kanker.

“Di Sumatera Utara ada 210 rumah sakit di kabupaten/kota. Namun, pelayanan onkologi kanker tidak banyak. Hanya ada di Kota Medan dan di Deli Serdang. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kanker,” kata Pj. Gubernur Agus Fatoni.

Pembangunan Pusat Onkologi RSUP Adam Malik tidak hanya sekadar pembangunan fasilitas dan manajemen gedung, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai alat penunjang pemeriksaan kanker, seperti salah satunya PET (Positron Emission Tomography) scan, yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Wamenkes Prof. Dante menambahkan bahwa pembangunan Pusat Onkologi ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan dokter dan tenaga medis yang bekerja di Pusat Onkologi, sehingga dapat memberikan protokol terapi kanker yang efisien, memadai, dan memberikan dampak positif dalam proses penyembuhan kanker.

Sementara itu, proses pembangunan Pusat Onkologi RSUP Adam Malik diperkirakan akan berlangsung sekitar 12 hingga 16 bulan sejak groundbreaking. Selama proses pembangunan, Wamenkes Prof. Dante berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang dapat memberikan layanan kanker.

“Kalau dokternya kurang akan kita tambah. Sebenarnya sekarang sudah ada beberapa disiplin ilmu yang memiliki peminatan di bidang kanker. Jadi misalnya untuk Penyakit Dalam ada hematologi onkologi. Untuk Urologi ada kanker prostat dan sebagainya. Untuk Bedah Onkologi juga ada pendidikan kanker. Kalau kurang, nanti akan ditambah,” pungkas Wamenkes Prof. Dante.

Selain Wamenkes Prof. Dante dan Dirut Zainal Safri, dalam groundbreaking Pusat Onkologi RSUP Adam Malik hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Walikota Medan Bobby Nasution, perwakilan Islamic Development Bank Fatih Turkmen, dan Dirjen Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya. (ris)

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta jajaran kementerian terkait.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya industri alat kesehatan (alkes) dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional sekaligus menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi.

“Saya sangat senang mendengar ASPAKI semakin banyak memproduksi alat kesehatan buatan dalam negeri. Industri alkes ini tidak hanya menjadi tulang punggung ketahanan kesehatan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah baru telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang. Target ini dianggap realistis berkat dukungan teknologi berbasis data yang akan segera diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan sistem teknologi terintegrasi, semua data kependudukan, pajak, dan akuntansi akan terpusat. Efisiensi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun per tahun,” tambahnya.

Luhut juga mengingatkan pentingnya pelajaran dari pandemi COVID-19, ketika Indonesia mengalami krisis ketersediaan alkes dan obat-obatan.

“Waktu itu, kita bahkan harus mengimpor Paracetamol dari India. Ketika India lockdown, kita betul-betul tertekan. Karena itu, kita harus mampu memproduksi minimal 60-70% kebutuhan alkes dari dalam negeri,” tegasnya.

Untuk mendukung kemandirian ini, pemerintah memastikan bahwa seluruh belanja pemerintah, termasuk pengadaan fasilitas kesehatan yang dibiayai BPJS Kesehatan, wajib menggunakan produk alkes lokal dengan standar internasional. Luhut juga menyoroti pentingnya investasi di sektor alkes untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global. Produk alkes buatan Indonesia, seperti perangkat ultrasound dan mobile X-ray, kini mampu bersaing di pasar internasional, termasuk di Afrika.

“Pasar Afrika sangat potensial bagi produk kita. Teknologi Indonesia tidak terlalu tinggi, tetapi sangat cocok dengan kebutuhan mereka. Ini peluang besar untuk memperluas pasar ekspor,” ujarnya.

Luhut menutup sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada ASPAKI atas kontribusinya dalam membangun kemandirian industri alkes nasional. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

“Kita harus saling mendukung, bekerja holistik, dan berorientasi pada hasil terbaik untuk bangsa. Jika ada kendala, jangan ragu untuk menghubungi saya langsung. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan visi Indonesia emas 2045,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Lucia Rizka Andalusia menegaskan pentingnya kemandirian industri alkes sebagai bagian dari ketahanan kesehatan nasional. Ia menyampaikan bahwa industri alkes Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah industri alkes meningkat menjadi 819 unit pada 2024.

“Indonesia telah berhasil meningkatkan nilai investasi sektor alkes menjadi Rp1,25 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 377% dalam tiga tahun terakhir. Ini pencapaian luar biasa yang menunjukkan komitmen kita terhadap penggunaan produk dalam negeri,” ujar Riska dalam sambutannya.

Sebanyak 17 dari 19 alkes prioritas nasional kini mampu diproduksi di dalam negeri, termasuk perangkat ultrasound dan mobile X-ray yang telah digunakan dalam program skrining kesehatan gratis serta pemberantasan tuberkulosis.

Produk alkes dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50% telah meningkat tiga kali lipat sejak 2021. Selain itu, produk alkes Indonesia kini mampu menembus pasar internasional, dengan Afrika sebagai salah satu tujuan ekspor yang potensial.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menerima tiga amanah dalam program Quick Win Presiden 2025-2029, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, menurunkan insidensi penyakit sebesar 50% dalam lima tahun, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di seluruh kabupaten/kota.

“Program ini menjadi peluang besar bagi industri alkes dan farmasi dalam negeri untuk berkontribusi aktif. Pemerintah memastikan seluruh pengadaan alkes untuk program ini memprioritaskan produk dalam negeri,” tambah Dr. Rizka.

Dr. Rizka menjelaskan, produk-produk alkes Indonesia terus diarahkan untuk memenuhi standar internasional. Saat ini, beberapa alkes dengan teknologi menengah hingga tinggi, seperti MRI dan alat diagnostik penyakit menular, sedang dalam tahap produksi lokal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Rizka, juga menyampaikan apresiasi kepada ASPAKI atas upaya mereka dalam mendorong kemandirian industri alkes. Pemerintah siap mendukung setiap langkah strategis untuk memastikan industri alkes lokal terus berkembang dan berdaya saing.

ASPAKI, sebagai asosiasi yang menaungi produsen alat kesehatan di Indonesia, berkomitmen mendukung ketahanan kesehatan nasional serta meningkatkan daya saing produk alat kesehatan Indonesia di pasar internasional. (ris)

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan bahwa pengangkatan pejabat eselon II ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan di berbagai unit kerja. Langkah ini juga untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kemenkes dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

“Ini adalah pelantikan eselon II di minggu kedua Januari. Sebagian besar formasi sudah terisi, tetapi masih ada beberapa posisi yang perlu diisi. Saya merasa persiapan kita tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan saat pertama kali saya datang,” ungkap Menkes Budi.

Menkes berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab mereka, serta memberikan kontribusi maksimal dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Rencana lima tahunan kita hampir final, termasuk Rencana Induk Bidang Kesehatan yang akan segera selesai. Semua indikator strategis dan program-program utama ada di sana. Saya minta agar rencana ini segera disosialisasikan ke seluruh eselon II dan unit-unit kerja kita, agar dapat segera berjalan pada kuartal pertama tahun ini,” ujar Menkes Budi.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.01.05/MENKES/21/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pejabat yang Dilantik:

SEKRETARIAT JENDERAL
1. Sjamsul Ariffin sebagai Kepala Biro Umum
2. Aji Muhawarman sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
3. Agus Jamaludin sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan
4. Dwi Meilani sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
5. Ahmad Irsan A. Moeis sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan

INSPEKTORAT JENDERAL
6. Abdur Kadir sebagai Inspektur III

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
7. Niken Wastu Palupi sebagai Sekretaris Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas
8. Lovely Daisy sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga
9. Imran Pambudi sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
10. Elvieda Sariwati sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
11. Roy Himawan sebagai Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
12. R. Vensya Sitohang sebagai Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
13. Yudhi Pramono sebagai Sekretaris Ditjen Penanggulangan Penyakit
14. Siti Nadia Tarmizi sebagai Direktur Penyakit Tidak Menular
15. Ina Agustina Isturini sebagai Direktur Penyakit Menular
16. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Direktur Imunisasi
17. Sumarjaya sebagai Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
18. Then Suyanti sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan
19. Achmad Farchanny Tri Adryanto sebagai Kepala BBKK Makassar

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
20. Andi Saguni sebagai Sekretaris Ditjen Kesehatan Lanjutan
21. Obrin Parulian sebagai Direktur Pelayanan Klinis
22. Yanti Herman sebagai Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
23. Sunarto sebagai Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
24. Ghotama Airlangga sebagai Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
25. Yuli Astuti Saripawan sebagai Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
26. Indri Rooslamiati sebagai Kepala Balai Besar Biomedika Kesehatan Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
27. Heri Radison sebagai Sekretaris Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan
28. Jeffri Ardyanto sebagai Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
29. Dita Novianti Sugandi Argadiredja sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi
30. Agusdini Banun Saptaningsih sebagai Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
31. Dede Mulyadi sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
32. Eka Purnamasari sebagai Direktur Pengawasan Alat Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
33. Albertus Yudha Poerwadi sebagai Sekretaris Ditjen SDMK
34. Laode Musafin M sebagai Direktur Perencanaan SDMK
35. Anna Kurniati sebagai Direktur Penyediaan SDMK
36. Ika Trisia sebagai Direktur Pendayagunaan SDMK
37. Zubaidah Elvia sebagai Direktur Pembinaan dan Pengawasan SDMK
38. Sri Arini Winarti Rinawati sebagai Sekretaris KKI, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
39. Muhammad Adiwibowo Soedarmo sebagai Kepala BBPK Jakarta
40. RR Dhian Probhoyekti sebagai Kepala BBPK Ciloto

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
41. ANAS MA’RUF sebagai Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan
42. LUPI TRILAKSONO sebagai Kepala Pusjak Sistem Sumber Daya Kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Menkes juga melantik Aswan Usman sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

“Selamat bekerja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesehatan masyarakat Indonesia,” tutup Menkes. (ris)

Peningkatan kapasitas RSUD merupakan satu dari tiga program Quick Win yang harus dijalankan oleh Kemenkes. Dua program lainnya adalah Cek Kesehatan Gratis Sebagai Kado Ulang Tahun Dari Negara dan Pengentasan Tuberkulosis (TBC).

Terkait peningkatan kapasitas RSUD, pemerintah akan menaikan kualitas RSUD di 66 kabupaten/kota terpencil dan terbelakang dari Tipe D menjadi Tipe C untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

“Peningkatan layanan RSUD ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil sekalipun memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang lebih baik dan komprehensif,” ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati pada Rabu (15/01).

Quick Win ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan medis. Dengan peningkatan status RSUD nantinya tidak hanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tetapi juga mampu menyediakan pelayanan spesialistik dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

RS Tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Kehadiran tenaga spesialis ini memungkinkan penanganan kasus medis yang lebih kompleks langsung di lokasi, tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi.

Selain itu, RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

Hal ini meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

Namun, tantangan utama dalam Quick Win ini adalah keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, masih terdapat kekurangan lebih dari 600 dokter spesialis, baik spesialis dasar maupun spesialis dengan kompetensi khusus terkait kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU), yang sangat dibutuhkan untuk mendukung transformasi ini.

“Kami memahami tantangan ini, tetapi kami yakin dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak swasta, kekurangan tenaga medis dapat segera teratasi. Tujuannya adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa perlu merujuk ke luar daerah,” tambah drg. Widyawati.

Daerah yang menjadi prioritas untuk program ini termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak mendapatkan perhatian lebih dulu.

Proses peletakan batu pertama atau groundbreaking dijadwalkan mulai Januari 2025 dengan target operasi penuh pada 2026.

Quick Win ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan peningkatan fasilitas dan layanan yang lebih komprehensif, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan kesehatan yang layak tanpa batasan akses atau lokasi.

Dalam hal kemandirian obat, produksi bahan baku obat ditargetkan dapat diproduksi secara mandiri di dalam negeri guna menekan ketergantungan pada bahan baku impor. Hal ini juga untuk memastikan penggunaan bahan obat produksi dalam negeri diterapkan oleh industri farmasi nasional.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Lucia Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm, MARS menjelaskan tiga kelompok program untuk mempercepat kemandirian produksi bahan baku obat dalam negeri.

“Kemenkes telah menyusun program dan kebijakan untuk mempercepat kemandirian produksi dalam negeri melalui tiga kelompok program. Pertama, penelitian dan pengembangan. Program yang dilaksanakan seperti fasilitasi change source bahan baku obat, dan penguatan riset industri bahan baku obat,” ungkap Rizka di Jakarta, Senin (13/1).

“Sejak 2022 hingga 2024, Kemenkes memberikan fasilitasi change source kepada 42 industri farmasi untuk meningkatkan penggunaan bahan baku obat produksi dalam negeri. Fasilitasi ini melalui pembiayaan Uji Bioekivalensi (BE) untuk 6 bahan baku obat konsumsi terbesar by value, yaitu Atorvastatin, Clopidogrel, Amlodipin, Candesartan, Azitromisin, dan Bisoprolol.”

Untuk meningkatkan akses pengembangan obat baru di Indonesia, Kemenkes dan Medicines Patent Pool (MPP) menjalin kerja sama dalam MoU Strategic Collaboration on Improving Access to Vaccines and Medicines in Indonesia.

Beberapa kerja sama yang sudah berlangsung meliputi produksi Nilotinib (antineoplastik untuk mengobati chronic myelogenous leukemia), Molnupiravir (antivirus untuk COVID-19), dan Dolutegravir (antivirus untuk mengobati HIV).

Kedua, produksi. Pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi dan penggunaan bahan baku obat dalam negeri dengan memberikan insentif pada pelaku usaha yang berupaya mewujudkan ketahanan sediaan farmasi.

“Insentif diberikan kepada setiap industri sediaan farmasi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam negeri, dan yang melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, baik insentif fiskal maupun non fiskal,” lanjut Rizka.

“Insentif diberikan dalam bentuk percepatan timeline Nomor Izin Edar (NIE) untuk industri yang change source, mengubah sumber bahan baku impor ke bahan baku obat dalam negeri.”

Lebih lanjut, Dirjen Lucia Rizka Andalucia menambahkan, implementasi program produksi ini berfokus pada tata niaga impor bahan baku obat. Saat ini, industri farmasi sudah mampu mengembangkan dan memproduksi beberapa bahan baku obat di dalam negeri.

“Kemenkes dan Kementerian Perindustrian dalam proses mengusulkan 22 bahan baku obat yang sudah dapat diproduksi dalam negeri untuk diterapkan dalam pengaturan tata niaga impor, sehingga dapat mewujudkan keberlanjutan penggunaan dan membangun kemandirian industri farmasi dalam negeri,” katanya.

Ketiga, upaya percepatan kemandirian obat dalam negeri juga dilakukan melalui jaminan pasar. Upaya ini berupa regulasi yang mengarah pada pengembangan industri bahan baku obat.

Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pemanfaatan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri seperti Kepmenkes HK.01.07/MENKES/1333/2023 tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi dalam Negeri dan Kepmenkes HK.01.07/Menkes/163/2024 tentang Etalase Konsolidasi pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan.

Selain itu, terdapat kebijakan terkait penyesuaian nilai klaim harga obat untuk program rujuk balik dan obat penyakit kronis. Kebijakan ini bertujuan agar, jika ada daftar obat baru yang sudah melakukan penggantian ke sumber bahan baku obat dalam negeri dan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi, serta masuk sebagai obat klaim, maka Keputusan Menteri Kesehatan terkait dapat diperbarui untuk menyesuaikan harga klaimnya.

“Kebijakan-kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan dan jaminan pasar untuk bahan baku obat produksi dalam negeri,” terang Rizka. (ris)

SE Kewaspadaan dan kesiapsiagaan flu burung

Indonesia hingga kini masih merupakan daerah endemis flu burung pada unggas, dengan virus jenis Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) yang terus bersirkulasi. Laporan dari World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), dan World Organisation for Animal Health (WOAH) pada Desember 2024 juga mencatat peningkatan kasus flu burung pada mamalia di berbagai negara.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Yudhi Pramono, menegaskan bahwa meskipun risiko flu burung terhadap kesehatan manusia secara global saat ini dinilai rendah, langkah antisipasi tetap diperlukan. “Kita harus terus waspada terhadap potensi penyebaran flu burung. Langkah pencegahan yang dilakukan sejak dini adalah kunci untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Surat Edaran ini memberikan panduan strategis kepada para pihak yang menjadi tujuan surat. Langkah-langkah antisipasi tersebut meliputi penguatan sistem surveilans untuk memantau kasus, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan laboratorium untuk deteksi dini, serta kolaborasi lintas sektor menggunakan pendekatan One Health.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam pencegahan dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Beberapa langkah yang disarankan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar meliputi menghindari kontak langsung dengan unggas yang sakit atau mati mendadak, melaporkan kejadian tersebut ke dinas peternakan setempat, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti demam, batuk, atau sesak napas.

“Kami yakin dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, potensi penyebaran flu burung dapat diminimalkan, sekaligus memastikan kesehatan publik tetap terjaga,” tambah dr. Yudhi. (ris)

“Kita sudah menugaskan Balai Karantina Kesehatan Kelas I Banten untuk mendirikan pos kesehatan di sini. Ini didirikan tanggal 15 Desember dan akan beroperasi sampai 5 Januari. Ada 2 shift, jadi 2 kali 12 jam,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (24/12).

Sebagai jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatra, Provinsi Banten memiliki lima posko kesehatan yang tersebar di tiga pelabuhan utama. Di Pelabuhan Feri Merak, terdapat tiga, posko BKK Kelas I Banten di Dermaga 5, Poskes Terminal Terpadu Merak, dan Poskes ASDP di Dermaga Eksekutif. Sementara itu, satu posko berada di Pelabuhan Pelindo Ciwandan, dan satu lagi di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara.

“Posko hanya memberikan layanan dasar dan emergensi saja karena kita sudah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Pulomerak yang berjarak sekitar lima menit dan RS Krakatau Medika yang berjarak 25 menit dari sini,” jelas Menkes Budi.

Layanan kesehatan di Posko Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Bojonegara mendapat dukungan dari tiga puskesmas, yaitu Puskesmas Pulomerak, Puskesmas Ciwandan, dan Puskesmas Bojonegara. Selain itu, fasilitas rujukan juga tersedia di RS Krakatau Medika Cilegon, RS Hermina Cilegon, dan RS Bethsaida.

Selama libur Nataru, Posko Kesehatan Pelabuhan Banten diperkuat oleh 100 personel, yang terdiri dari 10 dokter, 13 perawat, 67 sanitarian & surveilans, serta 10 pengemudi.

Hingga 23 Desember 2024, Posko di Pelabuhan Merak, Bojonegara, dan Ciwandan telah melayani 53 pasien. Kasus terbanyak adalah hipertensi (11 orang), ISPA (5 orang), dan gastritis (3 orang). Dari jumlah tersebut, 52 pasien ditangani melalui rawat jalan, sementara satu pasien dirujuk ke RS Krakatau Medika.

“Sampai dengan hari ini, kita hanya ada 53 pasien. Sebagian besar adalah pasien-pasien dengan kasus hipertensi dan ISPA,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya, yang turut memantau posko kesehatan secara langsung.

Sebelum posko didirikan, Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas I Banten telah melaksanakan sejumlah kegiatan pra-pos, termasuk pengawasan sanitasi lingkungan pelabuhan, sanitasi kapal, rumah makan, serta pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Selain itu, BKK juga memeriksa obat-obatan dan P3K di kapal serta memberikan pelatihan kedaruratan kepada ABK Kapal.

Layanan kesehatan di posko meliputi pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, pemantauan faktor risiko lingkungan, penanganan darurat ringan, dan edukasi kesehatan. BKK Banten juga menyediakan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat.

Untuk mendukung operasionalnya, BKK Kelas I Banten dilengkapi dengan tiga unit tenda pelayanan, empat unit mobil ambulans, dan empat unit motor ambulans. Petugas kesehatan juga dibekali dengan emergency kit, Automated External Defibrillator (AED), oksigen konsentrat, tensimeter digital, serta alat kesehatan (alkes) lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, didampingi Menkes Budi Menhub, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Kapolri, dan Panglima TNI dalam konferensi pers. Menkes mengimbau pemudik untuk menjaga kesehatan selama perjalanan dan segera mengunjungi pos kesehatan jika mengalami keluhan.

“Pesan saya, Bapak, Ibu tidur yang cukup. Makannya cukup, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Kalau merasa sesak dan pusing buru-buru datang ke pos kesehatan untuk diperiksa tekanan darahnya dan supaya bisa ditangani dengan lebih dini. Semoga Bapak Ibu nanti liburannya aman, lancar, dan sehat,” tutup Menkes Budi. (ris)

Nota Kesepahaman ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk bersinergi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan edukasi keagamaan dan kolaborasi strategis. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam pidatonya, Ketua Umum MUI K.H. M. Anwar Iskandar menyatakan bahwa kesehatan merupakan nikmat yang harus disyukuri dan dijaga.

“Ajaran agama mengajarkan kita untuk selalu memohon kesehatan. Rasulullah sendiri mengajarkan doa untuk kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara MUI dan Kemenkes, mengingat kedua lembaga ini memiliki jaringan yang menjangkau hingga tingkat akar rumput, seperti puskesmas dan komunitas keagamaan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Selain kesehatan fisik, hal yang juga penting dijaga adalah menjaga moralitas bangsa. Ketua MUI mengingatkan bahwa kesehatan dan moralitas adalah dua hal yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang kuat dan harmonis.

“Bangsa yang sehat secara fisik dan moral akan mampu menghadapi segala tantangan, baik di tingkat nasional maupun global,” tegas K.H. M. Anwar Iskandar.

Kolaborasi Kemenkes dan MUI ini diharapkan terus berlanjut dengan pendekatan promotif dan preventif yang mencakup kesehatan fisik dan spiritual. Sinergi antara Kemenkes dan MUI mencerminkan semangat gotong royong untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk ikhtiar bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memaparkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari 72 tahun menjadi 74 tahun. Meski mencerminkan pencapaian, angka ini juga membawa tantangan, khususnya dalam memastikan kualitas hidup yang baik bagi kelompok lanjut usia (lansia).

Menteri Budi juga menekankan bahwa menjaga kesehatan merupakan investasi penting bagi kualitas hidup.

“Kesehatan berada di atas kesejahteraan. Sebanyak apa pun harta yang kita miliki, jika kesehatan terganggu, segalanya menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah prioritas,” ujar Menkes.

Menteri Budi juga menyampaikan tiga langkah sederhana menjaga kesehatan:

Menjaga pola makan: makan secukupnya dan tidak berlebihan.

Tidur yang cukup: penting untuk menjaga daya tahan tubuh.

Olahraga rutin: minimal 30 menit sehari, lima kali seminggu, tanpa henti.

“Menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Dengan menjaga pola hidup sehat, masyarakat tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah investasi besar untuk umat,” ujar Menteri Kesehatan.

Kesehatan sebagai bagian dari ibadah juga ditekankan dalam kolaborasi ini. Kesehatan adalah nikmat Allah yang wajib dijaga. Islam mengajarkan pentingnya kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, diharapkan umat memahami dan menerapkan pola hidup sehat sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan. (ris)

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, Setiaji, menjelaskan bahwa penambahan fitur baru ini merupakan respons pemerintah untuk meningkatkan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender.

“Dengan fitur ini, SATUSEHAT Mobile diharapkan menjadi aplikasi yang inklusif. Tidak hanya dapat diandalkan untuk layanan kesehatan, melainkan juga untuk memberikan akses bantuan cepat terhadap isu-isu mendesak seperti KDRT,” ujar Setiaji, Selasa (17/12).

Untuk mengakses fitur kontak darurat tersebut, masyarakat hanya perlu membuka aplikasi SATUSEHAT Mobile, kemudian memilih opsi ‘Darurat KDRT’ untuk terhubung ke hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur serupa untuk kontak ‘Darurat Medis’ yang terhubung ke hotline 119.

Peluncuran fitur kontak darurat KDRT ini merupakan salah satu tindak lanjut dari kunjungan Wakil Menteri (Wamen) PPPA Veronica Tan ke DTO Space pada 30 Oktober lalu. Dalam kunjungan tersebut, dibahas potensi integrasi layanan antar-kementerian melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

“Inisiasi ini sebagai bentuk upaya pemerintah memastikan semua layanan dapat diakses secara mudah dan efisien. Sehingga dapat membantu, melindungi, serta memberdayakan masyarakat secara optimal, khususnya untuk perempuan dan anak,” ungkap Veronica.

Pada kesempatan yang sama, Veronica juga mengapresiasi keberadaan SATUSEHAT Mobile sebagai aplikasi kesehatan yang mendukung peran ibu dan anak. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur bermanfaat seperti pemantauan perkembangan kehamilan, sertifikat digital imunisasi rutin, hingga pencatatan tinggi dan berat badan untuk melihat pertumbuhan anak.

“Oleh karena itu, KemenPPPA mengimbau perempuan dan anak untuk segera mengunduh SATUSEHAT Mobile. Karena di dalamnya banyak sekali fitur yang membantu bagi kesehatan serta kesejahteraan perempuan, ibu, dan anak,” pungkas Veronica.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa Kemenkes RI mendukung penuh KemenPPPA dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui inovasi teknologi.

“Dengan SATUSEHAT Mobile, selain bisa terhubung ke layanan SAPA 129, kini masyarakat juga bisa melakukan skrining kesehatan mental dan mendapatkan rekomendasi pelayanan kesehatan dengan mudah,” ujar Dante.

Dengan adanya kolaborasi ini serta perkembangan fitur lainnya, Dante juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengunduh serta menggunakan SATUSEHAT Mobile secara aktif demi mewujudkan hidup yang lebih sehat dan aman. (ris)