“Sudah 100% civitas Kominfo yang menandatangani pakta integritas untuk tidak beraktivitas dalam perjudian,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo), Budi Arie Setiadi pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Judi Online di Lingkungan Kementerian Kominfo yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. (25/07/2024).

Menkominfo Budi Arie Setiadi turut memberikan pesan kepada civitas Kemenkominfo untuk senantiasa menjauhi aktivitas judi online. Selain itu, Menteri Budi juga mengapresiasi kerjasama antar pihak dalam memberantas judi online, baik internal Kemenkominfo maupun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

“Berdasarkan data PPATK, Pemerintah lewat intervensi SATGAS telah berhasil menurunkan 50% akses judi online dan menurunkan depo masyarakat sebesar Rp. 34.4T dan berusaha untuk menekan akses sebesar 80% untuk menurunkan depo sampai Rp. 45.7T,” lanjutnya.

Bukan hanya itu, Kemenkominfo secara internal juga terus bergerak dalam memberantas judi online.

“Kemenkominfo melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) pada 17 Juli 2023-23 Juli 2024 telah melakukan pemutusan akses sebanyak 2.552.749 konten perjudian serta melaporkan 533 akun e-wallet,” jelas Budi.

Apa yang kita lakukan, lanjut Budi, diharapkan dapat menyelamatkan masyarakat pada angka yang signifikan. Ke depannya, kolaborasi antar internal juga menjadi penting untuk menggencarkan kampanye anti judol ini.

“Sosialisasi dan literasi juga menjadi unsur yang tidak kalah penting, oleh karena itu saya minta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), serta Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika terus gencarkan kampanye,” tutupnya.

Menyambung pernyataan Menkominfo, Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, Mira Tayyiba menjelaskan bahwa, pakta integritas merupakan tindaklanjut dari Arahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tentang pemberantasan judi online di lingkungan Kemenkominfo.

“Sebanyak 5.928 Pegawai Kominfo 3.014 ASN dan 2.914 Non ASN telah menandatangani pakta integritas tersebut, dapat dilaporkan bahwa 100% Pegawai Kominfo telah berkomitmen untuk tidak beraktivitas dalam perjudian baik online maupun slot,” jelasnya.

Segala rangkaian sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas ini adalah bentuk penolakan terhadap segala bentuk perjudian dan kita tunjukkan bahwa Kemenkominfo berkomitmen penuh dalam memberantas perjudian.

“Kegiatan yang berlangsung juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman segala bentuk risiko perjudian dari berbagai perspektif,” tutup Mira.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara 1, Farhan Abdi Utama memaparkan materi mengenai konsekuensi bagi ASN yang terjerat aktivitas judi online. Mengerucut dalam konteks ASN sebagai profesi, sampai saat ini ASN menjadi profesi yang mendapat banyak perhatian karena di kalangan masyarakat, profesi tersebut dijadikan standar untuk berperilaku.

“Sebagai profesi yang banyak diperhatikan, tentunya harus berhati-hati dalam berbuat. Di dalam peraturan pemerintah yang mengatur soal disiplin, ASN dimonitor perbuatan dan tingkah lakunya selama 24 jam sehari, baik di dalam maupun di luar kedinasan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, tegas Farhan, ASN sebaiknya jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan, terutama dalam hal ini mengenai aktivitas perjudian karena konsekuensi itu akan selalu ada.

“Jika bicara sanksi dan konsekuensi, norma paling dasar (pelakunya) dipidana. Dalam konteks itu UU dan KUHP sudah mengatur semuanya. Jika terbukti melakukan, pidana harus dijalankan” tutupnya.

Sosialisasi Pencegahan Judi Online di Lingkungan Kementerian Kominfo merupakan upaya dari Kemenkominfo untuk memberikan pemahaman lanjutan kepada civitas Kemenkominfo mengenai bahaya dan konsekuensi judi online. Harapannya, seluruh civitas Kemenkominfo menghindari segala aktivitas yang berkaitan dengan perjudian. (ris)

“Masyarakat Aceh khususnya yang berada di Kabupaten Aceh Utara ini sudah harus melek dengan teknologi, harus sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks (bohong). Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Pemilu 2024,” ujar Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Aceh Utara, Jafriadi, saat Seminar Literasi Digital dengan tema Pemilihan Umum Damai Tanpa Hoaks, di Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (20/01/2024).

Pada situasi politik seperti saat ini, menurut Jafriadi, akan banyak beredar informasi atau berita hoaks, ujaran kebencian, dan lain sebagainya yang beredar di masyarakat. Dengan masifnya penggunaan ruang digital, maka penyebaran berita – berita negatif tersebut akan semakin masif.

“Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk bisa cerdas dan bijak dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Masyarakat harus bisa memfilter informasi yang diterima,” ajak Jafriadi.

Pada kesempatan tersebut, Jafriadi juga menjelaskan, bahwa ada tiga hal utama yang menjadi tujuan dilakukannya seminar literasi digital yang dilakukan. Pertama, tentu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemilih tentang potensi hoaks selama Pemilu dan cara mengatasinya.

Kedua, mendorong partisipasi yang berwawasan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan dasar pemikiran yang kritis dan cerdas.

Ketiga, pengenalan alat literasi digital, dimana nanti akan disediakan panduan praktis menggunakan teknologi dan sumber daya online untuk memverifikasi informasi.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah PKBM Harapan Milenial, Sarjani, mengatakan ada empat hal yang perlu dikuasai oleh masyarakat agar terhindar dapat bijak dalam beraktifitas di ruang digital.

Pertama masyarakat harus dapat mengembangkan kemampuan menggunakan perangkat lunak dan aplikasi terkini. Hal tersebut merupakan hal dasar yang perlu dikuasai agar paham dengan perkembangan teknologi serta beragam fungsinya.

Kedua, masyarakat harus memahami etika digital dan tanggung jawab di ruang digital. Dengan memahami etika di ruang digital maka masyarakat akan dapat membedakan hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang digital.

Selanjutnya, masyarakat juga harus meningkatkan keamanan dan privasi dalam beraktivitas di ruang digital. Karena dengan berkembangnya ruang digital, maka potensi kejahatan akan bertumbuh.

“Sehingga kita harus waspada dan senantiasa menjaga keamanan serta privasi kita di ruang digital, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandas Sarjani.

Terakhir, masyarakat menurut Sarjani harus senantiasa memperluas wawasan terkait inovasi teknologi dan perkembangan terkini. Hal tersebut perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

Agenda Pemilu Damai

Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan ruang digital yang sehat dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang akan menjadi pesta demokrasi terbesar bagi rakyat Indonesia, Kementerian Kominfo hadir mendorong agenda Pemilu Damai 2024.

Agenda ini akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dengan tujuan mewujudkan Pemilu yang damai, bermartabat, dan berkualitas, sebagai tolak ukur kedewasaan demokrasi, dengan menciptakan ruang digital yang sehat. Literasi Digital bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar lebih terampil dan produktif dalam pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat diharapkan mampu membangun semangat untuk menciptakan ruang digital yang supportif dalam mewujudkan Pemilu Damai 2024.

Kegiatan Seminar Literasi Digital dengan tema Pemilu Damai Tanpa Hoaks merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2024. Acara dihadiri 200 peserta secara luring di Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi di bidang pemerintahan agar kritis dalam menghadapi berita hoax dan dapat menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. (ris)

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, hingga Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegakan hukum.

“Kita perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan baik dengan didukung partisipasi peserta pemilu  juga segenap warga masyarakat secara maksimal dan optimal. Seluruh pihak yang terkait dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang perlu untuk menjaga proses pelaksanaan dan hasil pemilu yang legitimate,” ujarnya dalam Konferensi Pers Menyongsong Pemilu Serentak 2024: Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju, di Media Center, Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (04/01/2023).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Saat ini, Kementerian Kominfo memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk Sinergitas Tugas dan Fungsi di bidang komunikasi dan Informatika.

“Ada enam ruang lingkup nota kesepahaman antara lain pertukaran data dan informasi; pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;  bantuan pengamanan; penegakan hukum; penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia,” tuturnya.

Menurut Menkominfo, Pemilu merupakan puncak dari pesta demokrasi yang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan arah bangsa kedepannya. Sehingga pada hingar-bingar pesta demokrasi seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif.

“Mari kita jaga dengan baik agar tetap kedepankan kultur dan etika politik yang baik. Menghormati para pemimpin kita, menghormati para calon-calon pemimpin kita baik calon presiden, calon wakil presiden, calon Anggota DPD, DPR RI, DPRD di seluruh Indonesia dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat post truth, hoaks maupun hate speech,” ujarnya.

Berdasarkan aturan dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum maupun berbagai peraturan KPU. Menkominfo mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang digital yang lebih bermanfaat.

“Kami minta kepada masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital kita dengan cara lebih bertanggung jawab, untuk hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan kualitas pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan untuk menghasilkan pemilihan umum yang legitimate,” harap Menteri Johnny.

Dalam Konferensi Pers, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto.

Sementara itu, dari Polri dihadiri Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen. Pol. Asep Edi Suheri; Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen. Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar; serta Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen. Pol. Ahmad Ramadhan. (ris)

JAKARTA, koranindopos.com – Budaya Digital mendapat skor tertinggi dalam pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021. Pilar Budaya Digital (digital culture) tercatat dengan skor 3,90 dalam skala 5 atau baik. Selanjutnya pilar Etika Digital (digital etics) dengan skor 3,53 dan Kecakapan Digital (digital skill) dengan skor 3,44. Sementara itu, pilar Keamanan Digital (digital safety) mendapat skor paling rendah (3,10) atau sedikit di atas sedang.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pengukuran indeks literasi digital ini selain untuk mengetahu status literasi digital di Indonesia juga untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran.

“Kita ingin terus mempercepat dan mengawal terus tingkat literasi digital masyarakat, mengimbangi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat dan makin strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini,“ ujarnya dalam Peluncuran Indeks Literasi Digital 2021 dari Jakarta Pusat, Kamis (20/01/2022).

Keempat pilar yang menjadi pembentuk Indeks Literasi Digital yang diukur setiap tahun oleh Kementerian Kominfo. Pengukuran indeks dilakukan bersama Siber Kreasi dan Katadata Insight Center (KIC).

Panel Ahli Katadata Insight Center, Mulya Amri, mengatakan tahun ini Indeks Literasi Digital Indonesia berada pada skor 3,49 atau pada tahap sedang dan mendekati baik.

“Penggunaan empat pilar dalam pengukuran kali ini mengacu pada Roadmap Literasi Digital Indonesia 2020-2024 yang disusun Kominfo, berdasarkan riset nasional sebelumnya serta mengacu pengukuran serupa yang dimikili UNESCO,” jelasnya

Mulya Amri menjelaskan bila dibanding tahun sebelumnya, pada kerangka indeks tahun 2021 terdapat perubahan dalam pengelompokan unsur pembentuk yang menyusun indeks. “Ini adalah upaya untuk terus memastikan Indonesia memiliki alat ukur yang ajeg dan kini kita sudah punya roadmap atau peta jalan yang bisa dijadikan acuan baik dalam pengkuran maupun upaya peningkatan literasi,” kata Mulya.

Analisis Perilaku

Pengukuran Indeks Literasi Digital 2021 dilakukan melalui survei tatap muka kepada 10.000 responden dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13-70 tahun.

Dibandingkan dengan Indeks Literasi Digital 2020, ada peningkatan indeks (dari 3,46 ke 3,49). Perbaikan terjadi pada pilar Digital Culture dan Digital Skills, tapi ada penurunan pada Pilar Digital Ethics dan Digital Safety.

Mulya Amri menyebutkan pilar Keamanan Digital (digital safety) yang mendapat skor paling rendah perlu mendapat perhatian. Responden masih banyak yang belum mampu melindungi dirinya di dunia maya.

“Kami menemukan misalnya, masih banyak yang tidak menyadari bahaya dari mengunggah data pribadi,” ujar Mulya.

Selain mengukur indeks literasi, survei yang dilakukan Kominfo bersama Katadata Insight Center juga mengalisis perilaku pengguna internet di Indonesia.

“Lewat survei ini, kami juga menemukan juga jika masyarakat saat ini mengalami peningkatan skill dalam mengklarifikasi berita bohong. Ini ditunjukkan dengan makin banyak yang rajin mencari melalui mesin pencari di dunia maya untuk mendapatkan kebenaran sebuah informasi,” ujar Mulya. “

Analisis terhadap hasil indeks menemukan juga perlu ada upaya peningkatan literasi terhadap kelompok perempuan, kelompok berpendapatan rendah, yang berpendidikan rendah serta yang telah berumur,” Semuel turut menjelaskan.

Survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 dilakukan terhadap 10.000 responden pada dengan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Survei yang dilakukan pada Oktober 2021 ini, dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Hasil dapat diakses di tautan http://survei.literasidigital.id/

Seluruh informasi mengenai kegiatan literasi digital dapat diikuti melalui literasidigital.id, sedang hasil survei indeks literasi digital dapat dibaca dan diunduh melalui status.literasidigital.id. (mgm)

JAKARTA, koranindopos.com – Grab, aplikasi super terkemuka di Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman yang komprehensif untuk memacu peningkatan literasi digital di Indonesia, termasuk bagi pengusaha kecil dan menengah hingga ke wilayah Indonesia Timur, serta talenta-talenta lainnya. Grab juga mendukung pembahasan isu-isu teknologi terkini oleh Kementerian Kominfo di perhelatan internasional, yaitu Presidensi G20 Indonesia 2022, di mana literasi digital menjadi fokus pembicaraan pemerintah.

Melalui Nota Kesepahaman, Grab dan Kementerian Kominfo akan mensinergikan kekuatan untuk menerapkan program-program kunci di kementerian, yaitu SiberKreasi, BAKTIKominfo, dan Focus Group Discussion (FGD), untuk meningkatkan literasi digital, terutama pengusaha kecil dan menengah termasuk yang berada di Indonesia Timur, melalui serangkaian pelatihan kewirausahaan. Kementerian Kominfo dan Grab sebelumnya sudah bekerja sama untuk program SiberKreasi yang berhasil mendorong literasi digital lebih dari 12.000 pengusaha kecil dan menengah di tanah air.

Disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mira Tayyiba, dan President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, dan pada Kamis, 13 Januari 2022.

Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menekankan pentingnya kerja sama strategis antara pemerintah dan perusahaan teknologi dalam mendorong literasi digital di Indonesia. “Literasi digital menjadi salah satu program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana kami akan turut menyuarakan topik tersebut di berbagai forum besar, seperti Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Kami melihat perusahaan teknologi sebagai mitra strategis dalam mengimplementasikan program-program literasi digital pemerintah, khususnya yang menyasar pengusaha kecil dan menengah, serta talenta-talenta Indonesia lainnya. Grab adalah mitra yang tepat karena memiliki ekosistem teknologi yang mumpuni serta akses ke pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia, selain komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif,” tegasnya.

Selain pengusaha kecil dan menengah, Grab dan Kementerian Kominfo akan memupuk talenta-talenta Indonesia lainnya melalui Digital Talent Scholarship (DTS), khususnya memberi pelatihan literasi digital melalui Digital Entrepreneurship Academy, mengingat Indonesia membutuhkan lebih banyak talenta cakap teknologi untuk menggerakan ekonomi digital.

Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia mengatakan, “Sejalan dengan Kementerian Kominfo, Grab percaya bahwa ekonomi digital inklusif dapat terwujud dengan partisipasi aktif pengusaha kecil dan menengah, serta talenta-talenta Indonesia lainnya. Dengan semangat GrabForGood, Grab membuka akses ke ekosistem teknologinya yang komprehensif agar bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kominfo dalam memperkuat implementasi program-program perluasan literasi dan talenta digital di Indonesia. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dorongan semangat untuk mengawali 2022”.

Grab akan membuka akses ke serangkaian fitur, layanan, dan inisiatif yang tercakup di ekosistem teknologi miliknya untuk mendorong program-program literasi digital Kementerian Kominfo. Grab juga memadupadankan GrabAcademy, yaitu platform Grab untuk digital upskilling, dan Kota Masa Depan, yaitu inisiatif digitalisasi pengusaha kecil dan menengah di kota tier 2 dan 3 termasuk di Indonesia Timur, untuk mendukung program-program pelatihan kewirausahaan dan talenta digital milik Kementerian Kominfo. Perhatian juga akan diberikan untuk pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah berbasis kuliner guna memfasilitasi mereka untuk go digital lewat GrabFood.

Lebih lanjut, Grab sebagai pelaku industri siap berbagi masukan dan pengalamannya ke Kementerian Kominfo sebagai bahan pertimbangan ketika membahas isu-isu krusial terkait ekonomi digital yang Kementerian Kominfo akan suarakan di forum nasional dan internasional, yaitu Forum Ekonomi Digital dan nantinya, di perhelatan Presidensi G20 Indonesia 2022. (mgm)

JAKARTA, koranindopos.com – Momentum perayaan Natal dan tahun baru selama dua tahun terakhir, Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Di tengah kondisi itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak umat Kristiani seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Kominfo tidak menyerah dan tetap kuat menghadapi pandemi.

“Dalam situasi dan kondisi seperti ini kita umat Kristiani, apalagi umat Kristiani di Kementerian Kominfo dituntut untuk tidak boleh menyerah tapi musti dan harus menjadi pribadi yang kuat,” ujarnya dalam Perayaan Natal bersama Kementerian Kominfo RI yang berlangsung secara hibrida, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (11/01/2022).

Menurut Menteri Johnny, meskipun perayaan Natal berlangsung di tengah pandemi Covid-19, dalam dua terakhir Indonesia mengalami berbagai perubahan di segala bidang kehidupan, terlebih di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

“Umat manusia di lingkungan global, lingkungan nasional sampai di lingkungan terkecil di keluarga didorong untuk melakukan migrasi besar-besaran dari aktifitas fisik ke aktifitas virtual, dari physical space ke virtual space,” tuturnya.

Menkominfo menjelaskan perayaan Natal dalam situasi pandemi juga menuntun umat Kristiani pada suatu jalan Iman bahwa kebesaran Tuhan senantiasa hadir diantara umat manusia.

“Karena itu, rekan-rekan keluarga besar Kominfo kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa berkat kerja keras Pemerintah bersama keterlibatan berbagai pemangku kepentingan nasional pusat dan daerah, berpartisipasi seluruh komponen masyarakat, keseluruhan pentahelix nasional kita dalam semangat persaudaraan yang kokoh, kita berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.

Kendalikan Pandemi

Mengutip data statistik bulan Juli 2021 lalu, Menteri Johnny menyatakan tingkat penularan Covid-19 di Indonesia lebih dari 56 ribu orang. Menurut perkiraan dan analisis para ahli epidemi dan pandemi, Menkomifo menyebutkan situasi itu memungkinkan penularan bahkan bisa sampai di angka 300 s.d. 400 ribu per hari.

“Dan apabila itu terjadi saat itu maka seluruh sistem kesehatan dan sistem bernegara kita kolaps. Tapi berkat kerja kolaborasi, iman, doa dan keyakinan yang teguh, koordinasi dan kegotongroyongan kita secara nasional dibawah leadership Presiden Bapak Joko Widodo, hari ini kita menjadi salah satu bangsa yang sangat sedikit di dunia yang mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Terlepas dari munculnya varian baru Omicron yang juga saat ini menjadi perhatian serius kita,” ujarnya.

Menteri Johnny menegaskan tugas bersama seluruh komponen anak bangsa, terutama umat Kristiani agar bersama-sama mengambil bagian untuk mengatasi masalah kesehatan akibat pandemi Covid-19. Dengan harapan segera masuk ke fase endemi, dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kita menjadi bangsa yang cukup cerdas, cukup cepat, adaptif, egaliti-nya tinggi menghadapi pandemi Covid-19. Dengan apa? di tengah tekanan yang luar biasa di dunia ini, Indonesia berhasil mencapai capaian-capaian yang kita tidak perkirakan sebelumnya,” jelasnya.

Menkominfo mengakui, dalam situasi yang begitu berat, akan muncul pesismisme dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun dalam tataran makro, berbagai capaian nasional, khususnya di sektor perekonomian memberikan catatan yang luar biasa.

“Perekonomian kita terjadi, ekspor, impor, devisa negara, neraca perdagangan, neraca pembayaran bahkan penerimaan fiskal kita jauh lebih baik sebelum pandemi. Kalau kemampuan ini kita pertahankan dan kegotongroyongan kehidupan kebangsaan kita bisa kita pertahankan terus. Atas berkat Tuhan, niscaya bangsa ini akan kembali tegak berdiri dan maju dalam lompatan-lompatan yang luar biasa,” tandasnya.

Cinta Kasih

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny menyampaikan arti penting memancarkan cahaya keteladanan dan menggemakan bahasa penuh kesejukan, damai, keadilan dan cinta kasih.

“Saya hadir disini sudah tiga orang yang ngomong cinta kasih. Pak Pendeta ngomong cinta kasih, Romo ngomong cinta kasih, di teks saya juga ngomong tentang cinta kasih. Itulah pertautan dan pertemuan nilai-nilai Kristianitas,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, dalam cinta kasih, bahasa yang menyapa dalam semangat persaudaraan sejati diantara umat manusia, tidak berbicara tentang agama Kristen, agama Katolik, maupun agama dan sekte atau kelompok denominasi.

“Persaudaraan sejati diantara umat manusia seperti yang disampaikan Pak Pendeta, keseluruhan ciptaan yang disebut umat manusia sebagai anak-anak Allah di bumi. Karena itu, momentum Natal selalu disambut dengan penuh iman dan dirayakan dengan penuh rasa syukur atas kehadiran sang juru selamat Imanuel Yesus Kristus di tengah umat manusia. Kelahiran Yesus Kristus adalah wujud keberpihakan dan kebesaran cinta Allah kepada umat manusia, kepada anak-anak Allah dalam ungkapan Immanuel beserta kita,” ungkapnya.

Perayaan Natal bersama Kementerian Kominfo, turut hadir Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif; Juru Bicara Dedy Permadi; Staf Khusus Rosarita Niken Widiastuti dan Philip Gobang.

Dalam Ibadah Natal, Khotbah disampaikan oleh Pendeta Poltak YP Sibarani dan Pesan Natal oleh Sekretaris Eksekutif Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia; Romo Stevan Lalu Pr. Menteri Johnny juga memberikan santunan kepada perwakilan Panti Asuhan Bhakti Kasih Mandiri, serta petugas kebersihan dan petugas keamanan di lingkungan Kementerian Kominfo. (mgm)

JAKARTA, koranindopos.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Persetujuan itu termuat dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia.

Menkominfo menyatakan selama dua tahun terakhir, upaya merger operator telekomunikasi yang telah mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas industri telekomunikasi di Indonesia. Bahkan, menurutnya dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan termasuk pemenuhan kewajiban pelayanan universal.

“Hari ini adalah hari dimana satu tahap industri telekomunikasi indonesia maju dan berkembang, melalui proses konsolidasi industri telekomunikasi merger dan akuisisi. Dimana pada hari ini, saya sebagai Menteri Kominfo telah memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi atau penggabungan PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia,” ujarnya dalam Konferensi Pers Merger dan Akuisisi PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (04/01/2022).

Menurut Menteri Johnny, penggabungan PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia menjadi hasil konkret pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Implementasi pengaturan itu ditujukan untuk menata dan memperkuat industri telekomunikasi nasional.

“Berbagai payung hukum juga disiapkan termasuk di dalamnya yakni Undang-Undang Cipta Kerja, secara khusus di pengaturan sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) untuk melakukan penataan industri agar lebih efisien, pangsa pasar yang lebih besar dan capital structure yang lebih kuat, serta untuk mendukung pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia, seperti pengembangan dan perluasan tulang punggung telekomunikasi 4G dan pengembangan operasi komersial 5G dan turunannya,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, Undang-Undang Cipta Kerja sektor Postelsiar menitikberatkan pada tiga aspek penataan yakni infrastructure sharing, spectrum frequency sharing dan pricing policy atau kebijakan harga batas atas dan batas bawah. Pengaturan itu ditujukan untuk melindungi konsumen dan industri telekomunikasi di Indonesia.

“Hari ini kita wujudkan dengan baik dan kita bersama harapkan agar industri nasional kita khususnya di sektor telekomunikasi dan digital dapat terus berkembang maju di masa yang akan datang,” tuturnya.

Kualitas Layanan

Menurut Menteri Johnny, seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, Kementerian Kominfo juga terus mengupayakan peningkatan industri satelit Indonesia untuk memenuhi kapasitas satelit nasional guna keperluan konektivitas middle-mile maupun retail customer.

“Merger dan akuisisi kedua perusahaan ini menghasilkan suatu struktur manajemen dan komposisi kepemilikan saham PT. Indosat. Komposisi kepemilikan setelah merger dan akuisisi antara lain saham 1 perusahaan privat, saham 1 perusahaan BUMN, dan saham publik,” ujarnya.

Setelah merger dan akuisisi, Menkominfo mengharapkan industri telekomunikasi nasional menjadi lebih semarak. “Merger dan akuisisi dalam rangka konsolidasi industri telekomunikasi Indonesia semakin didukung, sehingga dapat diperoleh atau kita bisa menghasilkan iklim industri telekomunikasi yang lebih produktif dan lebih efisien di Indonesia dalam memberikan dukungan atas transformasi digital nasional,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny seluruh upaya yang dilakukan tentunya diawasi dengan berbagai instrumen regulasi dan kebijakan. Hal itu agar persaingan usaha dapat berlangsung sehat, makin efisien, berdaya saing dan terus bertumbuh memenuhi kebutuhan nasional mewujudkan Indonesia terkoneksi semakin digital dan semakin maju.

“Hari ini suatu hari yang baru, suatu tahapan yang baru dimana proses konsolidasi industri, proses merger dan akuisisi dilaksanakan dengan baik. Kita harapkan merger dan akusisi ini akan memberikan layanan bagi telekomunikasi indonesia, kemampuan kita untuk memberikan dukungan atas transformasi digital nasional, pelibatan rakyat dalam keikutan serta pemanfaatan ruang digital nasional kita akan semakin baik di masa-masa yang akan datang,” paparnya.

Menkominfo menyatakan akan terus mendukung dan mendorong agar konsolidasi industri berlangsung untuk mewujudkan industri telekomunikasi yang lebih produktif, lebih efisien dan mempunyai daya saing yang lebih kuat atau yang lebih baik.

“Khususnya dalam rangka penguatan struktur permodalan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perluasan pangsa pasar sehingga layanan atau kepentingan konsumen juga dapat dilindungi dengan baik,” tandasnya.

Kewajiban Pelayanan Universal

Melalui Keputusan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2022, seluruh hak dan kewajiban PT. Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, beralih menjadi hak dan kewajiban PT. Indosat Tbk. Menurut Menteri Johnny, hak dan kewajiban peralihan tersebut termasuk dan tidak terbatas pada lima hal, yaitu hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta kontribusi kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO).

“Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT Indosat Tbk akan dimutakhirkan dengan memasukkan seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio; dan kontribusi kewajiban pelayanan universal atau USO,” jelasnya.

Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Hutchison 3 Indonesia juga akan dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Indosat Tbk. Menurut Menkominfo, PT Indosat Tbk setelah merger dan akuisisi wajib memenuhi dua komitmen.

“Yang pertama menambah jumlah site baru paling sedikit sebanyak 11.400 site sampai dengan tahun 2025, sehingga secara total jumlah site PT Indosat Tbk paling sedikit berjumlah 52.885 site di tahun 2025,” ujarnya.

Komitmen kedua, berkaitan dengan perluasan cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler paling sedikit sebanyak 7.660 desa dan kelurahan baru sampai dengan tahun 2025. Sehingga secara total cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler PT Indosat Tbk paling sedikit berjumlah 59.538 desa dan kelurahan di tahun 2025.

“Dan meningkatkan kualitas layanan sampai dengan tahun 2025 paling sedikit 12,5% untuk download throughput dan 8% untuk upload throughput,” tegas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo, pencabutan seluruh izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT Hutchison 3 Indonesia, dan penyesuaian atau pemutakhiran izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT Indosat Tbk, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain itu, Kementerian Kominfo menyetujui pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT Hutchison 3 Indonesia kepada PT Indosat Tbk beberapa rentang pita frekuensi radio.“Yang pertama pita frekuensi radio pada rentang 1732,5 sampai 1742,5 MHz berpasangan rentang dengan 1827,5 sampai dengan 1837,5 MHz. Kedua, pita frekuensi radio pada rentang 1920 sampai dengan 1925 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio rentang 2110 sampai dengan 2115 MHz,” ujarnya.

Pada rentang selanjutnya, Kementerian Kominfo pita frekuensi radio pada rentang 1925 sampai dengan 1930 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2115 sampai dengan 2120 MHz; dan pita frekuensi radio pada rentang 1930 sampai 1935 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2120 sampai dengan 2125 MHz.

“Pengalihan izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), tidak mengubah ketentuan masa laku dan kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio masing-masing izin penggunaan spektrum frekuensi radio,” jelas Menteri Johnny.

Atas persetujuan tersebut, PT Indosat Tbk wajib mengembalikan 5 MHz pita frekuensi radio pada rentang 1975 sampai dengan 1980 MHz berpasangan dengan 2165 sampai 2170 MHz, dengan ketentuan bahwa PT Indosat Tbk masih dapat menggunakan pita frekuensi radio pada rentang 1975 sampai 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz paling lama satu tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri atau sampai dengan 4 Januari 2023. “Seluruh Izin Stasiun Radio (ISR) atas nama PT Hutchison 3 Indonesia ditetapkan menjadi atas nama PT Indosat Tbk,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny menegaskan merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, tidak mengurangi segala kewajiban kedua opsel tersebut kepada negara, pemerintah maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban hukum dan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta semaksimal mungkin melindungi dan menjaga sumber daya manusia bangsa Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, merger dan akuisisi ini juga tidak mengurangi segala kewajiban Indosat dan H3I kepada negara, pemerintah serta kewajiban hukum dan kepada karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kementerian Kominfo akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan, agar pemenuhan komitmen dan kewajiban dalam rangka merger dan akuisisi penyelenggaraan penyediaan layanan telekomunikasi ini terlaksana dengan baik,” tegas Menkominfo.

Dalam konferensi pers, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi; President Director Indosat Ooredoo-Hutchison, Vikram Sinha; dan Director and Chief Regulatory Officer, Muhammad Danny Buldansyah. (mgm)

JAKARTA, koranindopos.com – Presiden Joko Widodo menekankan akselerasi tranformasi digital nasional untuk lima aspek, salah satunya berkaitan dengan percepatan perluasan akses telekomunikasi, peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan, pada tahun 2021 Kementerian Kominfo telah membangun infrastruktur digital dari lapisan backbone, middle mile dan last mile. Kementerian Kominfo juga melakukan penataan spektrum frekuensi radio untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G, pengembangan jaringan 5G, serta menyukseskan program Analog Switch Off (ASO).

“Pertama dari lapisan backbone, Kementerian Kominfo sejauh ini telah melakukan penggelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring, baik Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur di mana tahun 2021 merupakan tahun evaluasi atas pemanfaatan Palapa Ring,” ujarnya dalam Pernyataan Pers “Mendigitalkan Indonesia: Retropeksi Kominfo 2021 dan Outlook 2022, di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2021).

Menurut Jubir Dedy Permadi, peningkatan utilisasi Palapa Ring masih membutuhkan penggelaran fiber optic untuk menghubungkan titik fiber optic yang belum terhubung, baik di darat maupun di laut. Sedangkan infrastruktur di lapisan middle mile melalui penyediaan kapasitas satelit, Indonesia saat ini menggunakan 9 satelit telekomunikasi yang setara dengan 50 Gbps dan 55 persen diantaranya digunakan oleh Kementerian Kominfo.

“Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas satelit yang semakin meningkat, pada tahun 2021 telah dimulai rangkaian proses konstruksi satelit multifungsi SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps, termasuk pembangunan komponen satelit dan roket di Prancis dan Amerika, serta 11 stasiun bumi di Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan pada lapisan last-mile, Kementerian Kominfo bersama mitra operator seluler telah memulai pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan yang belum memiliki akses 4G. Total jumlah pembangunan BTS itu mencakup 9.113 di wilayah 3T oleh BLU BAKTI Kementerian Kominfo dan 3.435 BTS di wilayah non-3T oleh operator seluler.

Selain pembangunan infrastruktur yang masif, Kementerian Kominfo juga terus memastikan kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia.

“Untuk itu, pada tahun 2021, Kementerian Kominfo telah menyelesaikan pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) yang akan mengukur Quality of Service (QoS) dan Quality of Experience (QoE), dan menindaklanjuti layanan atas keluhan masyarakat terkait dengan gangguan layanan secara real-time di 514 kabupaten/kota,” tandas Jubir Kementerian Kominfo.

Target 2022

Kementerian Kominfo akan terus melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan perencanaan dalam Roadmap Indonesia Digital. Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo fokus menyelesaikan pembangunan di lapisan backbone hingga last mile.

“Di lapisan backbone mengoptimalkan utilisasi jaringan kabel serat optik Palapa Ring melalui penggelaran ekstensi Palapa Ring Integrasi sepanjang 12.083 KM,” ujar Dedy Permadi.

Sementara pada lapisan middle-mile, Kementerian Kominfo akan melakukan penambahan kapasitas satelit dan pembangunan gateway.

“Dan untuk lapisan last mile menyelesaikan pembangunan BTS bersama operator seluler untuk memastikan jangkauan konektivitas 4G di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G,” papar Jubir Kementerian Kominfo.

Sebagai bagian dari evaluasi pembangunan di tahun 2022, terdapat beberapa tantangan pembangunan infrastruktur digital keterbatasan pembiayaan, khususnya bagi pembangunan di wilayah 3T. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan terobosan melalui skema bauran pembiayaan atau blended financing.

“Selain itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga terkendala topografi atau kontur, bentang alam, serta keberagaman medan yang mendorong bauran pilihan teknologi telekomunikasi, serta inovasi dan adaptasi dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” tegas Jubir Kementerian Kominfo.

Penataan SFR

Jubir Dedy Permadi menyatakan, program lain yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 adalah farming dan refarming spektrum frekuensi radio, baik untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G, pengembangan jaringan 5G, serta untuk menjalankan program Analog Switch Off (ASO).

Khusus penggelaran 5G, telah dilakukan layanan komersial 5G di beberapa area residensial dan hotspot di 13 kota di Indonesia melalui tiga operator seluler, yakni PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL Axiata.

“Kominfo melalui operator seluler juga telah menghadirkan 5G experience di beberapa event seperti di peluncuran Gerakan Bangga Buatan Indonesia di Labuan Bajo, PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, dan pameran Pusat Inovasi Digital Industri 4.0 di Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Kominfo akan terus mendorong pengembangan konektivitas 5G, salah satunya dengan menghadirkan 5G experience dalam gelaran MotoGP Mandalika tahun 2022 dan event penting pada G20 mendatang.

“Selain itu, penataan spektrum frekuensi radio juga dilakukan untuk memfasilitas program Analog Switch Off atau digitalisasi TV. ASO akan diberlakukan dalam tiga tahap, yakni tahap I pada 30 April 2022, tahap II 25 Agustus 2022, dan tahap III 2 November 2022. Dengan demikian, Indonesia akan segera menyambut era baru siaran TV digital,” papar Dedy Permadi.

Dalam penyelesaian program ASO, saat inj Kementerian Kominfo mendorong komitmen penyelenggara layanan multipleksing untuk berkontribusi dalam penyediaan set top box (STB) gratis kepada rumah tangga miskin secara mencukupi.

“Kementerian Kominfo terus mendorong agar komitmen penyelenggara multipleksing dapat memenuhi kebutuhan STB tersebut,” jelas Jubir Kementerian Kominfo. (mgm)