Kementerian PU – Indopos

Kementerian PU Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional dan 15 TIP untuk Dukung Mudik Lebaran 2026

Editor : Affandy — Thu, 12 Mar 2026 02:29:32 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan 10 ruas tol fungsional dengan total panjang sekitar 291,13 kilometer guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 Hijriah. Selain itu, disiapkan pula 15 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) fungsional untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik.

Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa penyediaan ruas tol fungsional tersebut bertujuan untuk menambah kapasitas jaringan jalan tol sekaligus mengurangi potensi kepadatan di sejumlah jalur utama selama periode mudik.

“Langkah ini dilakukan untuk menambah kapasitas jaringan jalan tol sekaligus mengurai potensi kepadatan di ruas-ruas utama,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Dody, terdapat 10 ruas tol yang berpotensi difungsionalkan secara terbatas selama masa mudik Lebaran dengan total panjang sekitar 291,13 kilometer. Ruas tol tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Di wilayah Sumatera, terdapat tiga ruas tol yang disiapkan, yakni:

Ruas Sigli–Banda Aceh sepanjang sekitar 24,67 km
Ruas Palembang–Betung sepanjang 53,20 km
Ruas Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat sepanjang 12,86 km

Sementara itu di Pulau Jawa, terdapat enam ruas tol dengan total panjang sekitar 148,03 kilometer yang berpotensi difungsionalkan, yaitu:

Ruas Probolinggo–Banyuwangi
Ruas Serang–Panimbang
Ruas Ciawi–Sukabumi hingga akses Karangtengah
Ruas Jakarta–Cikampek II Selatan
Ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo
Ruas Yogyakarta–Bawen

Adapun di Kalimantan, pemerintah menyiapkan akses tol menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang sekitar 52,37 kilometer yang juga akan difungsikan untuk mendukung mobilitas kendaraan selama periode Lebaran.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menjelaskan bahwa pengoperasian ruas tol fungsional tersebut akan dilakukan secara fleksibel dan situasional sesuai dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

“Pengaturan dan skema lalu lintas, baik satu arah maupun dua arah terbatas, akan diterapkan sesuai diskresi Kepolisian termasuk dengan waktu operasionalnya. Ruas tol fungsional ini diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I (non-bus),” jelas Wilan.

Selain membuka ruas tol fungsional, Kementerian PU juga menyiapkan 15 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) fungsional yang masih dalam tahap konstruksi. Keberadaan TIP ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan dan keselamatan para pemudik.

Berbagai fasilitas disediakan di TIP tersebut, antara lain:

Area parkir
SPBU modular
Tempat ibadah
Toilet
Tenant UMKM

Beberapa TIP juga dilengkapi fasilitas tambahan seperti bengkel, pos kesehatan, ruang laktasi, hingga ATM center.

Sejumlah TIP yang telah siap digunakan antara lain berada di ruas Sigli–Banda Aceh, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Palembang–Betung, serta ruas Semarang–Solo.

Pengoperasian ruas tol dan TIP fungsional tersebut akan dilakukan secara situasional selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas serta hasil koordinasi lintas sektor.

Pemerintah berharap langkah ini dapat mendukung kelancaran perjalanan masyarakat serta mengurangi potensi kemacetan di jalur-jalur utama selama masa mudik Lebaran.(dhil)

Kementerian PU Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional untuk Dukung Mudik Lebaran 2026

Editor : Affandy — Sat, 21 Feb 2026 21:29:51 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan tambahan 10 ruas tol fungsional guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.

“Kami menyiapkan tambahan 10 ruas tol fungsional sepanjang 290,855 km,” ujar Wamen PU di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat saat Idulfitri 1447 Hijriah. Dengan difungsikannya ruas-ruas tol baru tersebut, diharapkan distribusi kendaraan dapat lebih merata dan mengurangi kepadatan di jalur utama.

Tambahan ruas tol fungsional yang disiapkan meliputi:

Ruas Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1
Ruas Tol Palembang–Betung Seksi 1–2–3–4
Ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1–2–3
Ruas Tol Solo–Yogyakarta Seksi Prambanan–Purwomartani
Ruas Tol Yogyakarta–Bawen Seksi Ambarawa–Bawen

Ruas-ruas tersebut akan difungsikan secara terbatas untuk membantu kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Selain penambahan ruas tol fungsional, Kementerian PU memastikan kesiapan menyeluruh baik pada jalan tol maupun jalan nasional.

Saat ini, terdapat 76 ruas jalan tol yang telah beroperasi dengan total panjang 3.115,98 km. Infrastruktur tersebut didukung oleh 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/rest area), 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta 539 gerbang tol.

Kesiapan fasilitas ini menjadi faktor penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan selama periode puncak arus mudik dan balik.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi sekitar 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 berdasarkan hasil survei nasional. Jumlah tersebut berpotensi meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Operasional posko angkutan Lebaran akan berlangsung pada 13–29 Maret 2026 guna mengoordinasikan seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus mudik. Di antaranya pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama lintas kementerian.

Selain itu, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow, satu arah (one way), serta ganjil genap di sejumlah ruas tol yang berpotensi mengalami kepadatan.

Dengan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.(dhil)

Pascabanjir dan Longsor November 2025, Kementerian PU Pacu Pemulihan Infrastruktur SDA dan Air Bersih di Aceh

Editor : Hanasa — Mon, 05 Jan 2026 05:12:47 +0000

koranindopos.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh akibat cuaca ekstrem Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025. Bencana tersebut memicu hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan banjir, banjir bandang, serta tanah longsor, sehingga merusak permukiman warga dan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Kementerian PU bergerak cepat dalam upaya pemulihan fungsi infrastruktur SDA guna mengurangi risiko terjadinya banjir susulan. Penanganan darurat difokuskan pada pembersihan sedimen, normalisasi sungai, serta perbaikan alur sungai di sejumlah titik kritis agar aliran air kembali lancar dan aman bagi masyarakat.

“Penanganan darurat kami fokuskan pada pembersihan sedimen, normalisasi sungai, serta perbaikan alur sungai di titik-titik kritis agar aliran air kembali lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” ujar Menteri Dody.

Selain pengendalian daya rusak air, pemulihan layanan air bersih juga menjadi prioritas utama. Menteri Dody menekankan bahwa ketersediaan air bersih sangat penting untuk mendukung pemulihan kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat terdampak.

“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Kementerian PU berkomitmen memastikan layanan air bersih tetap tersedia agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal,” tambahnya.

Hingga 2 Januari 2026, Kementerian PU telah memobilisasi 33 unit alat berat yang dikerahkan ke berbagai kabupaten terdampak, antara lain Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Bireuen, dan Aceh Tamiang.

Di Kabupaten Pidie, penanganan difokuskan pada Bendung Tiro melalui pembersihan sampah dan sedimen sepanjang 1.600 meter serta normalisasi Sungai Krueng Tiro di Blang Rikul. Selain itu, Kementerian PU menyalurkan 100 buah geobag untuk penanganan darurat banjir.

Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya dilakukan pembersihan kayu dan pelebaran alur Sungai Krueng Meureudu dengan progres mencapai 900 meter dari target 1.500 meter. Normalisasi juga dilakukan di Sungai Krueng Jeulanga sepanjang 100 meter.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, perbaikan alur Sungai Lawe Alas telah mencapai panjang 1.100 meter di beberapa desa, serta dilanjutkan pada Sungai Lawe Bulan di Desa Simpang IV untuk menekan risiko luapan sungai berulang.

Penanganan di Kabupaten Bireuen meliputi perbaikan alur Sungai Krueng Peusangan dan pembersihan akses serta fasilitas di kawasan Krueng Samalanga. Adapun di Kabupaten Aceh Utara, pekerjaan difokuskan pada pembersihan sampah dan sedimentasi di Bendung Jambo Aye guna memulihkan fungsi bendung. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PU membangun sumur bor darurat sebagai dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak.

Ke depan, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar penanganan darurat berjalan optimal. Upaya ini juga disertai dengan penyiapan mitigasi jangka menengah dan panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah Aceh terhadap potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.

Program penanganan ini merupakan bagian dari komitmen “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam mendukung pelaksanaan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto. (rls/sh)

Pasca Insiden Sidoarjo, Kementerian PU Tinjau Keamanan Bangunan Ponpes diJatim

Editor : Hairul — Sun, 12 Oct 2025 14:37:52 +0000

koranindopos.com – Sidoarjo, Pasca insiden yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan langkah cepat dengan melakukan pengecekan keandalan bangunan di dua pondok pesantren besar di Jawa Timur, yakni Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar di Jombang dan Ponpes Lirboyo di Kediri.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan dukungannya terhadap langkah proaktif ini. Ia telah mengerahkan tim dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh Indonesia agar proses pengecekan berjalan cepat dan efisien.

“Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya,” ujar Menteri Dody.

Sebagai tindak lanjut di lapangan, Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, pada Kamis (9/10/2025) langsung meninjau keandalan bangunan di Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar dan Ponpes Lirboyo. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) dan Menteri PU.

“Kami diminta untuk melakukan pengecekan terhadap keandalan bangunan di sejumlah pondok pesantren,” kata Dirjen Dewi.

Pengecekan ini tidak hanya berfokus pada struktur utama bangunan, tetapi juga meliputi penambahan-penambahan yang dilakukan di dalam kompleks pondok pesantren untuk memastikan keseluruhan lingkungan belajar aman dan layak digunakan.

Ponpes Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, yang berdiri sejak 1917 dan kini menampung sekitar 4.500 santri, tengah membangun fasilitas Sanitasi LPK yang mencakup MCK enam bilik, tempat wudu, area cuci bersama, instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD), dan menara air.

Proyek senilai Rp250 juta ini dikerjakan dengan metode swakelola tipe IV, dengan jadwal pelaksanaan dari 1 Oktober hingga 30 Desember 2025.

Setelah dari Jombang, Dirjen Dewi melanjutkan peninjauan ke Ponpes Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang menampung sekitar 52.000 santri. Di lokasi ini, sedang berlangsung pembangunan gedung madrasah empat lantai, ruang serbaguna, kamar mandi, dan ruang penginapan santri.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa perencanaan bangunan di Ponpes Lirboyo sudah baik, namun masih diperlukan perkuatan pada beberapa bagian dinding.

“Tadi kami sudah memberikan sedikit rekomendasi kepada tukang yang sedang bekerja agar meningkatkan kualitasnya,” ungkap Dirjen Dewi.

Selain pengecekan, Kementerian PU juga menyiapkan program jangka panjang berupa pelatihan dan sertifikasi keterampilan konstruksi bagi santri yang berminat di bidang tersebut. Dengan kompetensi yang diakui secara resmi, para santri diharapkan dapat turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di lingkungan pesantren mereka sendiri.

Langkah ini menjadi bagian dari program “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam rangka mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada bidang peningkatan kualitas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. (hai)

Dua Proyek WIKA Gedung di IKN Raih Penghargaan dari Kementerian PU

Editor : Hanasa — Mon, 11 Nov 2024 02:35:56 +0000

koranindopos.com – Jakarta. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) kembali membuktikan komitmennya terhadap keselamatan kerja dengan meraih penghargaan prestisius dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam ajang Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024. WIKA Gedung memenangkan dua kategori dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), yaitu pada Paket Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 1 IKN dan Paket Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rumah Susun Paspampres IKN.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diterapkan dalam proyek IKN oleh WIKA Gedung memastikan keselamatan kerja dan kesehatan di lokasi konstruksi dikelola dengan baik. Tujuan utama SMKK adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko kecelakaan, dan melindungi pekerja serta pihak terkait lainnya.

Beberapa elemen utama penerapan SMKK di proyek WIKA Gedung meliputi:

– Penilaian Resiko: Identifikasi, penilaian resiko dan memastikan tindakan pencegahan yg tepat
– Pelatihan dan pengawasan: merencanakan dan melakukan pelatihan sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan yg ketat sesuai prosedur keselamatan dan regulasi yg berlaku
– Peralatan dan APD: penyediaan dan penggunaan peralatan yg aman di lokasi proyek serta memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri sesuai kebutuhan oleh semua personil baik itu pekerja maupun semua karyawan dan pihak-pihak yg melakukan aktivitas di lokasi proyek konstruksi

– Penyusunan Rencana Keselamatan: Perencanaan dan penyusunan rencana keselamatan yg antara lain mencakup rencana tindakan bila terjadi keadaan darurat dan perencanaan penaggulangan bila terjadi kecelakaan kerja

– Audit dan Evaluasi: Melakukan audit rutin untuk memastikan penerapan SMKK yang optimal.

Pada acara malam penghargaan yang digelar di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang, Direktur Operasi II WIKA Gedung, Dwi Purnomo, hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan, “Penghargaan ini bukan hanya sebagai pengakuan atas kinerja tim kami, tetapi juga bukti nyata dari komitmen WIKA Gedung dalam menerapkan standar keselamatan konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi. Keselamatan adalah prioritas utama kami, dan kami akan terus meningkatkan penerapan SMKK di proyek-proyek mendatang. Kami bangga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan nasional di IKN.”

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan, termasuk WIKA Gedung, atas kontribusinya dalam memajukan standar keselamatan di industri konstruksi. “Kami sangat bangga dan bersyukur melihat perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia, seperti WIKA Gedung, berkomitmen kuat dalam penerapan standar keselamatan konstruksi dan tentunya dengan didukung oleh sumber daya manusia serta manajemen yang unggul. Hal ini adalah langkah penting dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas tetapi juga aman dan berkelanjutan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan menjaga keselamatan kerja di setiap proyek,” ujarnya.

Penerimaan penghargaan ini menunjukkan dedikasi tinggi WIKA Gedung dalam menjaga keselamatan kerja dan kualitas di setiap proyek. Proyek Gedung Kemenko 1 IKN meraih peringkat tertinggi di antara 28 proyek IKN yang dinominasikan untuk kategori Implementasi SMKK Terbaik Bidang Cipta Karya dengan skor 93,58, yang menunjukkan tingkat penerapan SMKK yang memuaskan. Sedangkan proyek Rusun Paspamres IKN meraih peringkat tertinggi untuk kategori Implementasi SMKK Terbaik Bidang Perumahan dengan skor 82,77, juga menunjukkan tingkat penerapan SMKK yang baik.

WIKA Gedung berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan konstruksi sebagai kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen WIKA Gedung untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh tenaga kerja dan pemangku kepentingan. (ris)