Melalui pernyataan resmi pada Kamis (28/5/2026) malam, Kemkomdigi menyebut pemulihan jaringan telekomunikasi sudah mencapai 100 persen sejak dini hari.

“Tingkat pemulihan tetap pada 100 persen sejak tercapai pada 28 Mei 2026 pukul 00.00 WIB, dan bertahan stabil hingga pukul 09.00 WIB,” tulis Kemkomdigi dalam keterangannya di Jakarta.

Kemkomdigi menyatakan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Sumatera kini berjalan stabil tanpa gangguan susulan.

Seluruh situs menara Base Transceiver Station (BTS) dilaporkan kembali beroperasi normal dan tidak ada lagi lokasi yang mengalami pemadaman jaringan.

“Tidak ada lagi situs yang berstatus down (padam),” lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah juga menegaskan proses penanganan gangguan telekomunikasi akibat blackout di Sumatera telah selesai dilakukan.

Gangguan telekomunikasi terbesar terjadi pada Minggu (24/5/2026) pukul 00.00 WIB.

Saat itu, sebanyak 10.713 situs BTS yang tersebar di 10 provinsi dan 142 kabupaten/kota di Sumatera mengalami gangguan akibat padamnya pasokan listrik.

Proses pemulihan sempat menghadapi tantangan tambahan setelah wilayah Aceh kembali mengalami pemadaman susulan pada Senin (25/5/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah BTS terdampak sempat kembali meningkat sebelum akhirnya berhasil dipulihkan secara bertahap.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan sistem kelistrikan Sumatera telah kembali normal setelah mengalami blackout total pada Jumat (22/5/2026).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan proses pemulihan dilakukan secara intensif sejak awal gangguan terjadi.

Sementara itu, Direktur Transmisi PLN, Edwin Nugraha, menjelaskan blackout dipicu fenomena “power swing” pada sistem kelistrikan Sumatera.

Fenomena tersebut terjadi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang yang mengganggu transmisi listrik 275 kV New Aur Duri di Jambi.

Karena sebagian besar pasokan listrik Sumatera bagian utara berasal dari Sumatera bagian selatan, gangguan transmisi tersebut akhirnya berdampak luas terhadap sistem kelistrikan regional.

Peristiwa blackout Sumatera menjadi perhatian besar masyarakat karena berdampak pada aktivitas publik, layanan komunikasi, hingga operasional bisnis di berbagai daerah.

Pulihnya layanan telekomunikasi secara penuh dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan aktivitas masyarakat dan layanan digital kembali berjalan normal.(dhil)

Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta rencana strategis Kemkomdigi periode yang sama, dengan fokus pada percepatan akses mobile broadband yang merata dan berkualitas.

Dalam seleksi ini, pemerintah menawarkan dua pita frekuensi utama, yakni pita 700 MHz dengan rentang 703–738 MHz (uplink) yang berpasangan dengan 758–793 MHz (downlink) dengan total lebar pita 70 MHz. Selain itu, tersedia pula pita 2,6 GHz pada rentang 2500–2690 MHz dengan total lebar pita 190 MHz.

Dengan tambahan spektrum tersebut, operator seluler diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan sekaligus memperluas cakupan layanan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Sebagai bagian dari komitmen pembangunan, pemenang seleksi diwajibkan menyediakan layanan internet berbasis teknologi minimal 4G/LTE di desa atau kelurahan yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi teknologi 5G juga menjadi kewajiban di sejumlah kota dan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, penyelenggara juga harus memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk pembayaran biaya izin awal, biaya tahunan penggunaan spektrum, serta jaminan komitmen pembayaran hingga masa izin berakhir.

Dalam aspek teknis, Kemkomdigi menetapkan kewajiban mitigasi gangguan frekuensi guna menjaga kualitas layanan. Pada pita 700 MHz, mitigasi difokuskan pada potensi gangguan terhadap perangkat penerima siaran televisi digital, khususnya yang menggunakan penguat sinyal.

Sementara itu, pada pita 2,6 GHz, langkah mitigasi diarahkan untuk melindungi layanan radiolokasi seperti sistem meteorologi dan telekomunikasi khusus pada pita S-band.

Kemkomdigi menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penyelenggara telekomunikasi dapat memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di berbagai sektor. (Hai)

Berita Acara tersebut memuat rangkuman seluruh tahapan seleksi beserta daftar peringkat peserta. Adapun hasil akhir seleksi adalah sebagai berikut:

• Regional I: PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai peringkat pertama dengan penawaran sebesar Rp403.764.000.000.

• Regional II: PT Eka Mas Republik sebagai peringkat pertama dengan penawaran sebesar Rp300.888.000.000.

• Regional III: PT Eka Mas Republik kembali menempati peringkat pertama dengan penawaran Rp100.888.000.000.

Sejalan dengan hasil tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid menerbitkan tiga keputusan menteri:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 489 Tahun 2025 tentang Penetapan PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai Pemenang Seleksi Regional I.

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 490 Tahun 2025 tentang Penetapan PT Eka Mas Republik sebagai Pemenang Seleksi Regional II.

3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 491 Tahun 2025 tentang Penetapan PT Eka Mas Republik sebagai Pemenang Seleksi Regional III.

Kemkomdigi menegaskan bahwa penetapan pemenang ini bersifat final dan mengikat.

Para pemenang diwajibkan melunasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio tahun pertama serta menyerahkan jaminan komitmen pembayaran BHP tahun kedua paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri. Setelah seluruh kewajiban dipenuhi, pemenang berhak memperoleh Izin Pita Frekuensi Radio sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

Kemkomdigi juga menyediakan dokumen pengumuman resmi seleksi yang dapat diunduh melalui tautan yang telah disediakan di kanal informasi kementerian. (hai)

Dari total konten yang ditindak, kategori perjudian daring (judi online) mendominasi dengan 2.438.476 konten, disusul oleh pornografi sebanyak 624.417 konten, penipuan 26.634 konten, serta pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) sebanyak 9.106 konten.

Berdasarkan data resmi Kemkomdigi di Jakarta, Jumat (31/10/2025), konten yang ditangani juga mencakup hoaks, radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, hingga konten yang dianggap meresahkan masyarakat.

Dari sisi platform, penanganan terbanyak dilakukan pada situs web dengan 2.744.478 konten, diikuti oleh media sosial sebanyak 384.882 konten.
Beberapa platform besar yang paling banyak ditindak antara lain:

• Meta (Facebook dan Instagram): 140.278 konten

• X (Twitter): 50.186 konten

• Google (termasuk YouTube): 43.195 konten

• TikTok: 8.671 konten

• Telegram: 3.187 konten

• Layanan file sharing: 133.416 konten

Kemkomdigi menyatakan bahwa pengawasan ruang digital dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan proaktif dan kolaboratif, melibatkan berbagai platform digital serta aparat penegak hukum.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi penyebaran konten negatif, terutama perjudian online yang marak di berbagai platform. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui sejumlah kanal resmi, yakni:

• Situs web: www.aduankonten.id

• WhatsApp: 0811-9224-545

• Chatbot “Stop Judi Online”: 0811-1001-5080

Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem patroli siber dan meningkatkan literasi digital masyarakat, agar ruang digital Indonesia tetap menjadi tempat yang sehat, produktif, dan beretika. (hai)

“TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Alexander menjelaskan data yang disampaikan TikTok mencakup rekapitulasi harian atas eskalasi traffic, besaran monetisasi, serta indikasi pelanggaran monetisasi secara agregat. Berdasarkan analisis menyeluruh, Kemkomdigi menilai kewajiban penyediaan data tersebut telah dipenuhi.

“Dengan dasar pemenuhan kewajiban tersebut, Komdigi mengakhiri status pembekuan sementara TDPSE dan mengaktifkan kembali status TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar,” jelasnya.

Dengan pencabutan pembekuan ini, masyarakat pengguna TikTok dapat kembali beraktivitas normal. Pemerintah juga memastikan ruang digital tetap sehat, aman, dan transparan.

Langkah ini menegaskan komitmen Kemkomdigi dalam menegakkan hukum dan membangun ekosistem digital yang terpercaya. Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) diingatkan untuk mematuhi ketentuan hukum nasional demi keberlanjutan ruang digital Indonesia.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi berkelanjutan dengan seluruh PSE Privat, guna memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi serta keberlanjutan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan kondusif bagi seluruh pengguna,” pungkas Alexander. (hai)

Kegiatan tersebut berkolaborasi antara IOH, Mastercard, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (BPSDM Komdigi Kemkomdigi).

Direktur dan Chief Human Resources Officer IOH Irsyad Sahroni mengatakan, peserta pelatihan mempelajari keterampilan dasar. Misalnya memahami risiko siber, memperbarui perangkat dan sistem keamanan, membuat kata sandi yang kuat, hingga menghindari serangan phishing serta malware. ”Setelah menyelesaikan modul pembelajaran, peserta akan mendapatkan sertifikat dengan materi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia,” kata Irsyad melalui siaran pers tertulis yang diterima koranindopos.com.

Kepala BPSDM Komdigi pada Kemkomdigi Boni Pudjianto mengatakan, pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan digital yang inklusif, aman, dan tangguh terhadap serangan siber. ”Kami bangga dapat kembali berkolaborasi dengan Indosat dalam membangun ekosistem digital Indonesia,” ujar Boni. (why/mmr)