“Saya harap kepatuhan Huawei Indonesia dalam menjalankan bisnisnya dan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dapat menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan lain milik RRT, ” kata Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah menjelaskan bentuk kepedulian terlihat dari salah satu Corporate Social Responsibility (CSR) Huawei. Yakni mempekerjakan lebih dari 90 persen pekerja lokal Indonesia yang merupakan lulusan terbaik dari perguruan tinggi di Indonesia.

“Huawei juga berperan aktif dalam menyediakan peningkatan keterampilan dan kompetensi sesuai dengan standar kebutuhan industri, ” ujar Ida Fauziyah.

Secara terpisah, saat meet and greet dengan President of Global ICT HR Huawei, Ding AI Long, di Shenzen, Ida Fauziyah menyampaikan terima kasih kepada Huawei atas komitmen dan kolaborasi yang konsisten dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) jangka panjang.

“Kontribusi signifikan Anda sangat berperan dalam memajukan ekosistem Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS) di Indonesia, ” ujar Ida Fauziyah.

Huawei merupakan salah satu perusahaan besar milik RRT yang bergerak di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan telah memiliki cabang di banyak negara, termasuk Indonesia.

Acara meet and greet terakhir di Huawei, Menaker Ida mengunjungi Executive Leaser of Global Technical Service Huawei, Li Jing. Dalam acara ini Menaker Ida memuji prinsip EHS Huawei Indonesia, yaitu ‘Think Safe, Work Safe, Home Safe’, yang sangat selaras dengan tujuan Kemnaker.

Menurut Ida Fauziyah, prinsip EHS ini mewujudkan pendekatan holistik terhadap keselamatan, mendorong pemikiran proaktif, praktik keselamatan yang ketat di tempat kerja, dan memperluas langkah-langkah keselamatan ini ke dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan menganut nilai-nilai ini, kita dapat secara kolektif mengatasi tantangan dan menciptakan ekosistem EHS yang berkelanjutan dan tangguh, ” katanya. (ris)

Dalam kunjungan tersebut, Anwar Sanusi diterima oleh Jiang Wei, Deputy Director General; Wu Jingjing, Director for Bilateral Cooperation; dan Xu Rihua, selaku Director level officer for Bilateral Cooperation RRT.

Pada kesempatan itu, Anwar Sanusi mengungkapkan rasa ketertarikannya untuk mempelajari bagaimana upaya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sehingga mampu membangun negaraya dengan pesat.

“Dengan jumlah penduduk sangat besar dan pernah mengalami Bonus Demograf, Pemerintah RRT termasuk negara yang berhasil mengelola SDM-nya,” kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas, Kamis (3/7/2024).

Menurut Anwar Sanusi, dengan transformasi digitalisasi dan perkembangan manufaktur di RRT, menjadikan pembangunan dan perekonomiannya berkembang sangat pesat hingga dapat menduduki negara dengan pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di dunia.

Anwar Sanusi mengatakan Indonesia saat ini memasuki era Bonus Demografi, dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 214 juta orang. Sebanyak 149,38 juta orang diantaranya merupakan Angkatan kerja, serta tingkat pengangguran 4,28 persen,

“Pemerintah Indonesia memiliki tantangan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya, ” katanya.

Anwar Sanusi menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berupaya membenahi sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain meliputi pengembangan Labour Market Information System yang lengkap, komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat; pengembangan pelatihan vokasi; dan peningkatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), untuk membantu kesesuaian kebutuhan pasar dan industri; serta pengembangan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Dalam upaya mewujudkan hal ini, kami melakukan penjajakan dengan negara lain untuk memperluas jejaring dan melihat potensi kerja sama dalam rangka pembangunan dan peningkatan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, ” ujarnya. (ris)

“Pemerintah melalui Pusat Pasar Kerja ini, pemerintah ingin menjadi mak comblang. Kami benar-benar ingin menjadi mak comblang. Kadang jodoh itu butuh pihak ketiga,” kata Menaker pada Talent Talks di Jakarta, Minggu (24/3/2024). Acara tersebut mengusung tema “Iman in Charge” dan dihadiri oleh peserta mencapai 600 orang.

Menaker mengaku prihatin setiap ada orang yang menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui portal berkedok lowongan pekerjaan. Biasanya, korban dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar.

“Kita tidak ingin seperti itu. Maka pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi menjadi mak comblang antara pemberi kerja dan pencari kerja,” ucapnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut ia mengajak para peserta Talent Talks yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z ini untuk menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan yang dibangun Kemnaker.

Untuk menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan tidaklah sulit. Cukup masuk ke website Kemnaker.go.id, kemudian masuk ke SIAPkerja. SIAPkerja menyediakan beberapa layanan yang bisa dipilih, yaitu Karirhub, Skillhub, Sertihub, Bizhub, dan Talenthub.

“Nanti temen-temen yang ingin mencari pekerjaan, masuklah ke karirhub. Temen-temen yang ingin mendapatkan skill dan kompetensi, masuklah ke skillhub. Temen-temen yang ingin menjadi entrepreneur bisa memanfaatkan program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan yang diwadahi dalam Bizhub,” ucapnya.

“Temen-temen bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi pelaku usaha. Jangan bayangkan pengusaha langsung menjadi seorang pengusaha besar. Memulai usaha juga dimulai dari yang kecil. Masuklah ke Bizhub. Di situ temen-temen bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pengusaha,” imbuhnya. (ris)

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, ketika memberikan sambutan pada Rapat Persiapan The 111th ILC, di Jakarta, Kamis (25/5/2023) mengatakan bahwa dalam sidang ILC ke-111 ada 5 komite besar yang membahas isu-isu seputar ketenagakerjaan. Kelima Komite tersebut adalah pertama, Committee on The Application of Standard, membahas laporan penerapan konvensi yang telah diratifikasi dalam periode pelaporan tahun 2022.

Kedua Standard Setting Committee, membahas penyusunan standar ketenagakerjaan ILO tentang pemagangan. Ketiga, Recurrent Discussion Committee, yang membahas mengenai pelindungan sosial.

Keempat, General Discussion Committee, mengenai transisi yang adil, termasuk pertimbangan kebijakan dan teknologi industri yang ramah lingkungan. Kelima, General Affairs Committee, membahas mengenai usulan konvensi dan rekomendasi revisi sebagian dari 15 Instrumen Ketenagakerjaan Internasional yang aman dan sehat sesuai prinsip dan hak dasar ILO di tempat kerja.

“Kelima Komite tersebut telah mempertimbangkan serangkaian topik yang ditetapkan oleh organisasi badan pengurus (Governing Body),” kata Menaker Ida Fauziyah.

Menaker mengungkapkan, ada beberapa hal penting perhatian dalam pelaksanaan sidang ILC nanti, yakni tingkat partisipasi perempuan dalam delegasi. Menaker berharap seluruh delegasi baik dari unsur pemerintah pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dapat memenuhi jumlah partisipasi perempuan yang seimbang dengan laki-laki.

“Saya harap pertemuan ILC tahun depan, para delegasi dalam usulannya agar memberikan kesempatan kepada kaum perempuan,” ujar Menaker Ida. (ris)

“Untuk menjawab kebutuhan kompetensi di saat usia Alumni ponpes sedang produktif, maka kita bangun BLK-BLK Komunitas untuk mempercepat pengembangan kompetensi masyarakat menghadapi pasar kerja yang berubah cepat, ” kata Menaker Ida Fauziyah saat berdialog Podcast dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bertajuk ‘Dorong BLK Komunitas Penuhi Kebutuhan Pasar Kerja’ di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).

Hingga tahun 2022, Kemnaker telah membangun sebanyak 3757 BLK Komunitas sebagai lembaga pelatihan berbasis masyarakat. BLK Komunitas ini menjadi solusi untuk mengatasi ketertinggalan sumberdaya manusia, dan mengatasi kesenjangan kompetensi warga masyarakat di perdesaan dan wilayah-wilayah pinggiran.

Ida Fauziyah menambahkan urgensi dan manfaat BLK Komunitas dalam mengatasi kesenjangan kompetensi telah terbukti nyata. Salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Di BLK Komunitas sekitar Mandalika, telah menyiapkan menjadi pekerja pariwisata. Itu demand-nya sangat tinggi dalam upaya memenuhi kebutuhan Mandalika sebagi destinasi superprioritas, ” kata Ida Fauziyah.

Setelah ditetapkannya KEK Mandalika menjadi salah satu destinasi pariwisata superprioritas, maka pasar kerja dan peluang usaha semakin terbuka lebar.

“Jadi anak-anak ponpes sekarang, mereka siap menjadi resepsionis, guide tour bahkan therapy spa. Itu santri-santri yang secara ilmu agama kuat, tapi mereka memiliki kompetensi di bidang pariwisata,” lanjutnya.

Ditegas Ida Fauziyah, pihaknya terus berinovasi mencari cara terbaik, dan mencari terobosan yang inovatif dalam teknis pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas dan  pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan di BLK Komunitas.

“Terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini, tentu saja menyesuaikan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini, ” ujarnya. (ris)

“Workshop ini telah disiapkan untuk menerima alat-alat berat yang telah diserahkan oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Setelah lahannya kita rapikan, langkah selanjutnya kita siapkan instrukturnya, yang sementara akan dibantu oleh instruktur dari BPVP Samarinda,” kata Menaker Ida.

Menaker menjelaskan, kebutuhan akan kompetensi penggunaan alat-alat berat di Sulawesi Tenggara sangat tinggi, karena banyaknya industri pertambangan dan smelter-smelter yang membutuhkan tenaga kerja ahli di bidang ini.

“Kita benar-benar menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Sulawesi Tenggara,”ucap Ida Fauziyah.

Ia mengungkapkan, dengan hadirnya industri pertambangan dan smelter di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menekan angka pengangguran. Kebutuhan akan tenaga kerja menyesuaikan pasar kerja yang ada, sehingga memunculkan link and match antara pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

“Banyaknya pusat pelatihan, semakin banyak kesempatan pelatihan itu kita berikan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan,” tutupnya. (ris)

“Merespon pemberitaan  keluhan karyawan kerja lembur tetapi mengaku tidak dibayar, Kemnaker sangat prihatin kok masih terjadi hal ini, ” ujar Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas di Jakarta, Kamis (2//1/2023).

Atas pemberitaan tersebut kata Haiyani, pihaknya pada Kamis (2/2/1023) pagi, langsung berkoordinasi dengan Disnaker provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan.

“Jika terbukti benar maka harus dipastikan haknya kerja lembur dibayar penuh oleh perusahaan sesuai ketentuan dan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha harus diproses hukum secara tegas. Kita terus melakukan koordinasi dengan Disnaker Jateng untuk memastikan kasus tersebut, ” kata Haiyani.

Haiyani menegaskan  saat ini, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah sedang mengumpulkan keterangan dan Jumat (3/2/2023) pagi akan turun ke perusahaan. Apabila informasi tersebut benar ada karyawan kerja lembur yang tidak dibayar upahnya, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terkait upah lembur.

“Termasuk tindakan hukum terhadap pengusaha sesuai ketentuan. Disnaker Jawa Tengah dan Disnaker Grobogan berkolaborasi untuk menangani kasus ini,” ujar Haiyani. (riz)

“Kompleksitas dunia ketenagakerjaan saat ini merupakan cross cutting issues lintas sektor yang perlu disolusikan bersama, ” kata Staf Khusus Menaker, Titik Masudah dalam sambutan sekaligus membuka dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk ‘Kiat Bertahan Dalam Dunia Kerja Pasca Pandemi’ di kota Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).

Menurut Titik Masudah, disrupsi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Beberapa indikator terlihat dari jumlah pekerja formal yang dirumahkan dan pekerja formal ter-PHK menunjukkan trend peningkatan.

“Pekerja informal (gig workers) terpukul, yang berdampak pada rentannya mengalami penurunan penghasilan dan mempengaruhi tingkat perekonomiannya, ” ujar Titik Masudah.

Titik Masudah mengatakan dengan sumber daya melimpah dan bonus demografi di tahun 2030 mendatang, Indonesia akan didominasi  pekerja usia produktif dari generasi milenial dan generasi Z. “Seyogyanya hal ini, dapat dioptimalkan dan memberi dampak positif dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, ” katanya.

Titik Masudah meyakini informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan merupakan suatu keniscayaan. Terutama integrasi data terkait lembaga penempatan swasta, sehingga menghasilkan data yang membantu penyiapan tenaga kerja agar terserap oleh industri serta link and match ketenagakerjaan.

“Melalui forum komunikasi PTKDN akan tercipta kolaborasi yang efektif antara Kemnaker dengan industri serta para pemangku kebijakan dapat terimplementasi secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan Bersama, ” ujarnya.

Sementara Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan forum komunikasi PTKDN bertujuan untuk untuk membantu para wirausaha/pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha atau bisnis mandiri dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. (riz)

Menaker Ida Fauziyah menyatakan selain Kemnaker, mandat yang diberikan Presiden untuk menyelesaikan RUU PPRT juga diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Sesuai arahan Presiden, sudah saatnya negara, pemerintah memberikan perlindungan kepada PRT kita, karena sudah lama inisiasi membuat aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada 4,2 juta PRT. Terakhir, DPR periode 2019-2024 telah sepakat menjadikan RUU PPRT menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024, ” ujar Ida Fauziyah dalam program Metro Pagi Primetime di Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Ditegaskan Ida Fauziyah, meski RUU PPRT ini belum disahkan menjadi usul inisiatif DPR, namun pemerintah telah siap untuk membahasnya. Kesiapan pemerintah ditunjukkan dengan membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT. Selain itu, pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI.

“Kami sudah siap karena kami beberapa kali telah melakukan Focus Group Disscussion (FGD) di bawah Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT dan FGD dengan stakeholder terkait. Banyak sekali masyarakat sipil yang mendukung RUU PPRT ini ada percepatan, ”  ujarnya.

Ida Fauziyah menyatakan UU PPRT ini membutuhkan pemahaman yang sama antara pemerintah dengan DPR. Terutama untuk menjelaskan bahwa UU PPRT ini tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“UU PPRT ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, memberikan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. UU ini tak menghapus kebiasaan baik di masyarakat dan UU ini juga tak bertentangan dengan sosial budaya masyarakat yang berkembang, ”  katanya.

Ida Fauziyah menambahkan PRT adalah pekerja yang berada di ruang privat dan rentan terjadi eksploitasi, sehingga dibutuhkan payung hukum memadai untuk mencegah terjadinya

diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada PRT, telah diakomodasi dalam UU PPRT

“Dalam UU PPRT, telah dibuat regulasi tentang kewajiban PRT, pemberi kerja, jam kerja, libur seminggu sekali, hak cuti 12 hari per tahun, THR, jaminan sosial dan kesehatan, kondisi kerja yang layak serta batas usia minimum PRT, ”  ujarnya. (riz)

Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi saat memberikan arahan pada acara Ngobrol Pintar (NGOPI) di Politeknik Ketenagakerjaan, Jakarta pada Selasa (10/1/2023).

“Saya ingin menyakinkan agar anggaran tahun 2023 dapat digunakan dengan optimal. Bersamaan dengan itu kita tidak melupakan kualitas dan akuntabilitas dalam bekerja,” kata Sekjen Anwar.

Pertama, kualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja, Sekjen Anwar meminta agar setiap program dan kegiatan yang dilakukan memiliki standar dan ukuran, serta berdampak untuk masyarakat. Hal tersebut penting dalam rangka menentukan berhasil dan tidaknya suatu kegiatan.

“Kita semua tidak menginginkan kerja yang biasa-biasa saja. Jadi misalnya Pasker.ID mengadakan kegiatan job fair. Kita tidak hanya menyediakan tempat dan mengundang pihak perusahaan, tetapi dari kegiatan itu harus ada yang dihasilkan, misalnya terjadinya transaksi pekerjaan bagi masyarakat,” kata Sekjen Anwar.

Kedua, terkait akuntabilitas. Sekjen Anwar mengatakan bahwa akuntabilitas sangat penting untuk menegakkan pilar tata kelola organisasi pemerintahan yang baik. Sekjen Anwar mengingatkan semua unit agar tetap mempertanggungjawabkan satu sen pun anggaran yang keluar dengan cara dikelola dengan setepat-tepatnya.

Menurutnya, jika semua unit melakukan kerja kualitas dan akuntabilitas maka dengan sendirinya akan mendapatkan apresiasi dari pihak luar, seperti yang diraih pada tahun 2022 di mana Humas misalnya mendapatkan penghargaaan dari Ombudsman, Tempo, Gatra, dan KPI. Begitu juga Biro Hukum mendaptkan penghargaan JDIH 6 tahun berturut-turut 5 besar.

“Saya yakin dengan kita secara bersama-sama meningkatkan akuntabilitas, kita bisa menciptakan organisasi pemerintahan yang berkinerja prima,” ucap Sekjen Anwar. (ris)