Ketetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) Rini Widyantini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

“Sudah disepakati jumlah libur nasional 18 hari di tahun 2027, mayoritas hari raya keagamaan. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 sebanyak 8 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan hari libur nasional juga berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/XII/2024, pekerja/buruh pada dasarnya tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

“Pengusaha hanya dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur nasional untuk jenis pekerjaan yang sifatnya harus berjalan terus-menerus” ujar Yassierli.

Menurutnya, dalam kondisi tertentu, perusahaan tetap dapat beroperasi pada hari libur nasional berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal pekerja/buruh tetap bekerja, hak-hak ketenagakerjaan wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional wajib membayar upah kerja lembur,” tegasnya.

Yassierli juga menjelaskan ketentuan mengenai cuti bersama bagi pekerja/buruh. Bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan dan pelaksanaannya
bersifat fakultatif atau pilihan. Pekerja yang mengambil libur pada hari cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan yang dimilikinya.

“Sementara bagi pekerja atau buruh yang tetap bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa,” katanya.

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama sejak jauh hari diharapkan memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun agenda kerja, kegiatan usaha, perjalanan, maupun rencana liburan sepanjang 2027.

Daftar Hari Libur Nasional Tahun 2027

1. 1 Januari (Jumat) – Tahun Baru 2027 Masehi
2. 5 Januari (Selasa) – Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah
3. 6 Februari (Sabtu) – Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
4. 8 Maret (Senin) – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
5. 10 –11 Maret (Rabu–Kamis) – Idulfitri 1448 Hijriah
6. 26 Maret (Jumat) – Wafat Yesus Kristus
7. 28 Maret (Minggu) – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8. 1 Mei (Sabtu) – Hari Buruh Internasional
9. 6 Mei (Kamis) – Kenaikan Yesus Kristus
10. 17 Mei (Senin) – Iduladha 1448 Hijriah
11. 20 Mei (Kamis) – Hari Raya Waisak 2571 BE
12. 1 Juni (Selasa) – Hari Lahir Pancasila
13. 6 Juni (Minggu) – Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
14. 15 Agustus (Minggu) – Maulid Nabi Muhammad SAW
15. 17 Agustus (Selasa) – Proklamasi Kemerdekaan RI
16. 25 Desember (Sabtu) – Kelahiran Yesus Kristus
17. 26 Desember (Minggu) – Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

Daftar Cuti Bersama Tahun 2027

1. 5 Februari (Jumat) – Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
2. 9, 12, dan 15 Maret (Selasa, Jumat, dan Senin) – Idulfitri 1448 Hijriah
3. 25 Maret (Kamis) – Wafat Yesus Kristus
4. 18 Mei (Selasa) – Iduladha 1448 Hijriah
5. 19 Mei (Rabu) – Hari Raya Waisak 2571 BE
6. 24 Desember (Jumat) – Kelahiran Yesus Kristus

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, lowongan tersebut tersebar di 32.086 perusahaan. Jumlah itu merupakan posisi yang masih terbuka dan dapat dilamar pencari kerja, bukan keseluruhan lowongan yang pernah tercatat dalam sistem Karirhub.

“Jumlah loker yang benar-benar masih aktif dan bisa dilamar adalah 81.171 lowongan per 4 September 2026, yang tersebar di 32.086 perusahaan,” ujar Cris Kuntadi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (13/9/2026).

Sementara itu, berdasarkan data Karirhub periode Januari hingga awal Agustus 2026, terdapat 310.591 lowongan kerja yang tercatat dalam sistem.

Cris menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh lowongan yang masuk ke sistem sehingga tidak seluruhnya masih berstatus aktif atau masih dapat dilamar.

Kemnaker mengimbau pencari kerja memanfaatkan peluang yang tersedia dengan memilih posisi sesuai dengan kualifikasi, lokasi, serta tenggat waktu pendaftaran.

Selain itu, pencari kerja juga disarankan menyesuaikan isi CV atau resume dengan posisi yang dituju. Penyesuaian tersebut penting agar informasi mengenai kompetensi dan pengalaman pelamar lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan.

“Para pencaker juga diharapkan menyesuaikan isi CV atau resume dengan posisi spesifik yang dituju agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Cris.

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen.

Pencari kerja perlu memastikan informasi lowongan berasal dari kanal resmi. Proses rekrutmen yang difasilitasi pemerintah tidak memungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Bagi pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, Kemnaker menyediakan fasilitas peningkatan kompetensi melalui 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, Kemnaker juga memfasilitasi pelatihan penyusunan CV serta simulasi wawancara kerja.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pencari kerja meningkatkan kesiapan sebelum memasuki proses rekrutmen dan menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.

Para pencari kerja dapat memantau sekaligus melamar berbagai posisi yang masih tersedia melalui Karirhub Kemnaker. (hai)

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi bersama Rektor Unsurya Sungkono.

Cris Kuntadi mengatakan pergeseran struktur industri saat ini menuntut kampus untuk tidak sekadar berfokus pada capaian akademis. Lembaga pendidikan dituntut mencetak lulusan yang siap pakai dan responsif terhadap tuntutan era digital.

“Lembaga pendidikan juga perlu membekali mahasiswa dengan keterampilan terapan, kemampuan beradaptasi, serta karakter yang sesuai dengan tuntutan dunia profesional,” ucapnya.

Lebih lanjut Cris menjelaskan bahwa kolaborasi ini secara khusus dirancang guna memperkecil kesenjangan kualifikasi (mismatch) yang kerap dialami para lulusan saat berupaya menembus pasar kerja.

“Kerja sama Kemnaker dengan Unsurya dapat memperkuat link and match antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri,” katanya.

Ia menambahkan kedua pihak sepakat mengolaborasikan sejumlah bidang strategis. Ruang lingkupnya mencakup pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi.

Kemitraan ini juga turut memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara praktisi dan akademisi. Sinergi tersebut ditargetkan mampu memperkaya sudut pandang penyusunan kebijakan agar lebih relevan dengan tantangan riil di lapangan.

Selain itu, riset akademis berbasis data empiris diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan ini memastikan hadirnya solusi tepat sasaran bagi berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

“Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial penandatanganan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, lulusan, maupun dunia usaha dan industri,” tutup Cris. (Riz)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, penyelesaian RUU Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam menyiapkan regulasi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Menurutnya, proses penyusunan RUU memiliki waktu yang padat sehingga membutuhkan kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak.

“Kita memiliki timeline yang sangat padat dan menantang, di mana penyelesaian RUU ini ditargetkan dapat rampung pada bulan Oktober mendatang. Artinya, waktu kita bergerak sangat cepat,” ujar Afriansyah saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Afriansyah mengatakan, pemerintah membuka ruang bagi serikat pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dalam proses penyusunan RUU. Aspirasi tersebut penting untuk memperkaya substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus perkembangan dunia usaha.

“Tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau, serta dinamika regulasi internasional menuntut kita menyiapkan regulasi nasional yang komprehensif,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah isu ketenagakerjaan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU, antara lain pelindungan dan kesejahteraan pekerja alih daya (outsourcing), kepastian upah yang layak, struktur pengupahan yang berkeadilan, serta jaminan pelindungan kerja yang setara.

“Pembentukan UU Ketenagakerjaan baru ini diharapkan menjadi arsitektur hukum masa depan yang tangguh dalam melindungi hak pekerja melintasi zaman,” ujar Afriansyah.

Karena itu, Afriansyah meminta Rakernas KSBSI dapat menghasilkan usulan yang konstruktif dan rekomendasi yang substantif sebagai bagian dari masukan dalam proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan.

“Kita butuh payung hukum yang lebih berkeadilan, relevan dengan dinamika global, dan tangguh dalam melindungi hak pekerja/buruh,” tegasnya.

Menurut Afriansyah, penyusunan regulasi ketenagakerjaan juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, DPR RI, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat pelindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Mari kita manfaatkan ruang dialog yang ada untuk mencari rumusan terbaik, solusi yang berfokus pada penghapusan kesenjangan pekerja/buruh, tanpa mengorbankan keberlanjutan iklim dunia usaha,” katanya. (Riz)

Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga perubahan kebutuhan industri menjadi tantangan bersama. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan keterampilan, informasi pasar kerja, layanan ketenagakerjaan, serta pelindungan bagi pekerja. Isu tersebut sejalan dengan pembahasan tindak lanjut ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work beserta dokumen panduannya.

“Perubahan dunia kerja tidak bisa kita hadapi sendiri. Indonesia harus ikut menentukan arah kerja sama ketenagakerjaan ASEAN agar transformasi yang terjadi membuka peluang bagi pekerja, bukan membuat mereka tertinggal, dan pada saat yang sama tetap memberikan pelindungan,” kata Menaker Yassierli melalui keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (25/8/2026).

Selain membahas kesiapan tenaga kerja menghadapi masa depan dunia kerja, Indonesia juga akan membawa isu pelindungan pekerja, termasuk pekerja migran. Dalam forum ALMM, Indonesia akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut sejumlah komitmen ASEAN. Di antaranya, isu pelindungan dan penempatan pekerja migran di sektor perikanan serta pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi krisis.

Indonesia juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra internasional, termasuk International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM). Kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap pengembangan keterampilan, layanan ketenagakerjaan, kerja layak, serta pelindungan pekerja migran.

“Kerja sama ASEAN harus menghasilkan manfaat nyata bagi pekerja. Bukan hanya membahas perubahan, tetapi memastikan pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan tetap terlindungi dalam menghadapi perubahan,” ujar Yassierli. (Riz)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, langkah tersebut diarahkan untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus memperoleh pelindungan yang berkeadilan.

“Pembangunan ketenagakerjaan harus menghadirkan tiga hal, yakni pekerjaan yang layak, pekerja yang kompeten, dan pelindungan yang berkeadilan,” kata Afriansyah saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Swarna Dwipa Institute Award yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Afriansyah menilai perubahan dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus Kemnaker dalam menyiapkan tenaga kerja agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan dunia kerja.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemnaker terus memperkuat peran balai pelatihan vokasi dalam menyiapkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan vokasi tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga mempersiapkan mereka agar lebih siap memasuki dan beradaptasi di dunia kerja.

“Balai pelatihan vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Selain kompetensi, Kemnaker terus memperkuat pelindungan pekerja sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan. Pelindungan tersebut antara lain mencakup pemenuhan hak atas upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Afriansyah menyatakan, pelindungan pekerja turut menentukan terciptanya hubungan industrial yang sehat. Menurutnya, kepastian atas hak dan pelindungan pekerja berjalan beriringan dengan terciptanya kondisi yang mendukung keberlangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

“Pekerja yang kompeten harus didukung dengan pelindungan yang baik. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun ketenagakerjaan yang kuat,” katanya. (Riz)

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, Kemnaker terus menghadirkan berbagai program vokasi agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan program. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang,” ungkap Darmawansyah. (Riz)

Acara penyerahan SK PKB periode 2026–2028 ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, Ph.D., bersama jajaran pejabat tinggi Kemenaker RI, di antaranya Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bidang hubungan industrial, dialog sosial dengan serikat buruh, kebijakan pengupahan, serta pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Indra, S.H., M.H, serta Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dhatun Kuswandari, S.H., M.H.

Selain Tim Perunding yang terdiri dari gabungan unsur Manajemen dan Serikat Pekerja PT Pegadaian (Persero), turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran pimpinan Serikat Pekerja dari berbagai BUMN, termasuk Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN, FSP Pertamina Bersatu, FSP Perkeretaapian, SP PLN, SP Bank Mandiri, SP Kimia Farma Apotek, SP Bank BRI, SP Jasa Raharja, hingga Sekar Telkom.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan mengungkapkan bahwa adanya SK PKB ini menjadi wujud nyata kesepakatan resmi antara manajemen dan SP Pegadaian untuk mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan dinamis.

“Dengan diserahkannya SK PKB ini menjadi penanda berlakunya landasan hukum dan aturan baru ketenagakerjaan di lingkungan Pegadaian untuk tiga tahun ke depan. Pengesahan SK ini juga menjadi wujud nyata kesepakatan resmi antara manajemen dan Serikat Pekerja Pegadaian, yang harapannya dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, dinamis, serta memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi seluruh insan Pegadaian di seluruh Indonesia,” ujar Damar.

Penyusunan hingga pengesahan PKB Periode 2026–2028 ini membawa tiga tujuan utama bagi keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan pekerja di PT Pegadaian, diantaranya kepastian hukum dan regulasi terbarukan untuk periode tiga tahun mendatang, Hubungan Industrial harmonis dan berkeadilan guna memperkuat komitmen kolektif antara Manajemen dan Serikat Pekerja, serta peningkatan produktivitas korporasi untuk memberikan rasa aman dan kejelasan hak serta kewajiban bagi karyawan.

“Perjanjian Kerja Bersama bukan sekadar dokumen administratif formal, melainkan simbol kemitraan strategis dan mutual trust antara manajemen dan seluruh Insan Pegadaian. Dengan kepastian hukum dan iklim kerja yang harmonis ini, kami meyakini seluruh elemen perusahaan dapat semakin fokus memberikan performa terbaik demi mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” tambah Damar.

Melalui penyerahan SK PKB Periode 2026–2028 dari Kemenaker RI ini, PT Pegadaian mempertegas komitmennya untuk menjadi salah satu BUMN yang berada dibawah naungan Danantara dengan tata kelola hubungan industrial yang baik di Indonesia. Pegadaian akan terus berupaya memprioritaskan kesejahteraan SDM sebagai aset paling berharga dalam mencapai visi bisnis perusahaan di masa depan untuk mengEMASkan Indonesia. (Riz)

Upaya tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Menaker Yassierli dalam pertemuan bilateral Menteri Ketenagakerjaan dengan Republik India Mansukh Mandaviya di sela-sela BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).

Menaker menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah India atas keberhasilan penyelenggaraan rangkaian BRICS Employment Working Group dan BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting yang membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan, termasuk masa depan dunia kerja, transformasi digital, perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan.

“Indonesia melihat India sebagai mitra penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai dua negara berkembang besar dengan perekonomian yang dinamis dan populasi usia muda yang besar, Indonesia dan India memiliki peluang untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja,” ujar Menaker Yassierli.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker menyampaikan ketertarikannya mempelajari pengalaman India dalam membangun ekosistem digital yang berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, inovasi, dan investasi berbasis teknologi.

Menaker juga ingin mempelajari pengembangan pusat data, infrastruktur digital, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan AI yang melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan industri.

“Transformasi digital harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, pengembangan talenta AI, penguatan kompetensi digital, serta program reskilling dan upskilling menjadi penting agar pekerja mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari perubahan teknologi,” kata Menaker.

Menaker mengatakan, pertukaran pengalaman antara Indonesia dan India dapat diarahkan pada sejumlah bidang prioritas, antara lain peningkatan kapasitas instruktur pelatihan vokasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), AI, serta teknologi digital lainnya.

Selain penguatan talenta digital, Menaker juga memandang penting pemberdayaan pekerja informal melalui peningkatan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta jalur transisi menuju pekerjaan formal. Pertukaran pengalaman mengenai pelindungan pekerja platform dan pekerja gig juga menjadi perhatian, khususnya terkait hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Menaker menegaskan, Indonesia membuka peluang untuk memperluas pertukaran pengetahuan dengan India melalui technical exchanges (pertukaran teknis), expert dialogues (dialog pakar), study visits (kunjungan studi), joint capacity-building programmes (program peningkatan kapasitas bersama), serta kemitraan kelembagaan antara kementerian dan institusi pelatihan kedua negara.

“Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan India, baik secara bilateral maupun dalam kerangka BRICS, untuk mendorong pekerjaan yang layak, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun institusi pasar kerja yang tangguh serta responsif terhadap transformasi teknologi,” ujar Menaker. (Riz)

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan seleksi wawancara menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan calon peserta mengikuti pelatihan sesuai bidang yang dipilih.

“Seleksi wawancara merupakan tahapan penting dalam proses seleksi calon peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3. Kami mengimbau seluruh calon peserta mengikuti seleksi sesuai jadwal dan menunjukkan kesiapan serta komitmennya untuk mengikuti pelatihan hingga selesai,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/7/2026).

Ia menjelaskan, hasil seleksi wawancara akan menjadi salah satu dasar dalam penetapan peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3. Melalui tahapan ini, Kemnaker memastikan peserta yang terpilih memiliki kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sesuai bidang yang dipilih.

Kemnaker mengimbau seluruh calon peserta mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh. Melalui proses tersebut, calon peserta dapat menunjukkan kesiapan dan komitmennya untuk mengikuti pelatihan hingga selesai.

Pengumuman peserta yang lolos seleksi akan disampaikan pada 16 Juli 2026 melalui Skillhub. Calon peserta diimbau memantau Skillhub secara berkala untuk mengetahui hasil seleksi serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan. (Riz)