Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik dan ketahanan mental karena berlangsung dalam waktu yang panjang, di lingkungan dengan kondisi yang menantang, serta melibatkan jutaan orang dari berbagai negara.

“Kesiapan fisik kini ditekankan sebagai syarat mutlak untuk memastikan setiap jemaah mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan selamat,” kata Teguh saat membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Bogor, sebagaimana dikutip dari keterangan pers, Jumat (9/10/2026).

Menurut Teguh, kemampuan jemaah untuk menunaikan ibadah haji tidak cukup hanya diukur dari kemampuan membayar biaya perjalanan. Kondisi kesehatan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk berangkat.

“Kemampuan itu juga diukur dari kesehatan, sebab ibadah haji menuntut kekuatan fisik dan ketahanan mental dalam waktu yang panjang, di lingkungan yang berat, dan bersama jutaan manusia dari seluruh dunia,” ujarnya.

Teguh menekankan bahwa kesiapan kesehatan jemaah tidak dapat dibangun secara mendadak menjelang keberangkatan. Persiapan perlu dilakukan sejak awal melalui pemeriksaan kesehatan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing jemaah.

Langkah tersebut mencakup deteksi dini, pembinaan kesehatan, pengendalian penyakit dan faktor risiko, serta pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan perhatian khusus.

Menurutnya, rangkaian persiapan tersebut penting untuk membantu jemaah menghadapi tuntutan fisik selama pelaksanaan ibadah haji. Dengan persiapan yang lebih terarah, risiko kesehatan diharapkan dapat dikenali dan dikelola sejak sebelum keberangkatan.

“Istithaah kesehatan tidak boleh dipandang sebagai hambatan administratif atau syarat formal. Istithaah kesehatan adalah bentuk pelindungan negara bagi jemaah,” tegas Teguh.

Istithaah kesehatan merupakan kondisi ketika seseorang dinilai mampu secara kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan tidak hanya menjadi bagian dari proses administrasi, tetapi juga langkah perlindungan terhadap keselamatan jemaah.

Teguh mengatakan, tujuan utama penerapan istithaah kesehatan adalah memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk, serta kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat.

Selain kesiapan masing-masing jemaah, Teguh menilai keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji membutuhkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara dinas kesehatan, jajaran Kemenhaj di daerah, Pusat Kesehatan Haji, dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemeriksaan, pelayanan, serta pendampingan kesehatan jemaah dapat berjalan secara optimal.

Menurut Teguh, setiap keputusan terkait kesehatan jemaah harus didasarkan pada kondisi medis dan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, proses pelayanan perlu tetap mengedepankan pendekatan yang ramah dan empatik.

“Setiap keputusan harus didasarkan pada kondisi kesehatan jemaah dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang ramah dan empatik,” imbuhnya.

Melalui penguatan persiapan dan koordinasi layanan kesehatan, Kemenhaj berharap penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih aman. Penekanan terhadap istithaah kesehatan juga menjadi bagian dari upaya memastikan jemaah tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga mampu menjalankan rangkaian ibadah sesuai kondisi kesehatannya.(dhil/kmps)

Hal tersebut dirasakan Monica Yunitasari (33). Menyambut Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September, pengalaman Monica menjadi gambaran bagaimana kebutuhan terhadap asuransi kesehatan dapat berkembang seiring perubahan kondisi dan pengalaman hidup.

Bagi Monica, menjaga kesehatan telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Ia rutin berolahraga di gym dan pilates, menjaga pola makan, serta membiasakan diri tidur sebelum pukul 22.00.

Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Namun, pengalaman pribadi membuatnya menyadari bahwa pola hidup sehat perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan yang dapat diandalkan.

Sekitar tiga tahun lalu, Monica mulai mempertimbangkan untuk memiliki asuransi kesehatan.

Keputusan tersebut muncul setelah ia kehilangan beberapa teman di usia yang relatif muda. Meski sebagian dari mereka telah memiliki asuransi kesehatan, Monica menilai perlindungan yang dimiliki belum tentu sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan ketika seseorang menghadapi kondisi kritis.

Pengalaman tersebut membuatnya melihat risiko kesehatan dari perspektif yang berbeda.

“Jujur kaget banget ketika tahu beberapa teman meninggal di usia muda membuat saya sadar bahwa selain menjaga kesehatan, kita juga perlu memiliki perlindungan yang benar-benar komprehensif dan bisa diandalkan saat dibutuhkan,” ujar Monica.

Sejak saat itu, asuransi kesehatan mulai dipandang Monica sebagai jaring pengaman apabila risiko kesehatan datang tanpa diduga.

Menurutnya, keputusan tersebut semakin relevan saat ini karena biaya layanan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Kekhawatiran terhadap kenaikan biaya kesehatan bukan tanpa alasan.

Menurut Mercer Marsh Benefits Health Trends Report 2026 yang diterbitkan pada November 2025, inflasi medis di Indonesia diproyeksikan mencapai 17,8 persen pada 2026. Angka tersebut berada jauh di atas rata-rata negara-negara Asia yang berada di kisaran 11–12 persen.

Kenaikan biaya kesehatan antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya harga obat-obatan, penggunaan teknologi medis, serta ketergantungan terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan impor yang turut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar.

Gambaran kenaikan biaya juga terlihat pada biaya sejumlah tindakan medis.

Di jaringan rumah sakit rekanan PRUPriority Hospitals, misalnya, rata-rata biaya operasi usus buntu disebut meningkat dari sekitar Rp55 juta pada 2023 menjadi Rp69 juta pada 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perlindungan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan seseorang jatuh sakit, tetapi juga kemampuan finansial untuk menghadapi biaya perawatan yang semakin tinggi.

Bagi Monica, memiliki asuransi kesehatan tidak membuatnya mengurangi perhatian terhadap gaya hidup sehat.

Ia tetap menjalankan rutinitas olahraga, menjaga pola makan, dan memastikan waktu istirahat yang cukup.

Komitmen tersebut kemudian membuat Monica tertarik dengan PRUWell Medical. Setelah memperoleh penjelasan dari Mitra Bisnis Prudential Indonesia, ia memutuskan beralih dari produk asuransi kesehatan yang sebelumnya dimiliki.

Salah satu alasan yang membuatnya tertarik adalah pendekatan terhadap premi yang menurutnya lebih adil.

“Kalau di beberapa produk lain, kenaikan premi ditentukan secara merata termasuk orang yang sebenarnya sehat. Di PRUWell Medical, Nasabah yang menjaga kesehatannya dan memiliki riwayat klaim yang bersih selama tahun berjalan bisa mendapatkan apresiasi berupa potongan biaya premi. Menurut saya, pendekatan seperti ini terasa lebih adil,” kata Monica.

PRUWell Medical dirancang untuk mendukung nasabah yang menjalankan gaya hidup sehat sekaligus memberikan perlindungan menghadapi kenaikan biaya kesehatan.

Perlindungan tersebut mencakup manfaat pra-rawat inap, rawat inap, pasca-rawat inap, hingga perawatan lanjutan sesuai ketentuan polis.

Nasabah juga mendapatkan akses ke lebih dari 1.700 jaringan PRUPriority Hospitals di Indonesia, termasuk rumah sakit pemerintah, serta rumah sakit di luar negeri sesuai dengan plan yang dipilih.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian Monica adalah konsep penyesuaian premi berdasarkan profil risiko dan kondisi kesehatan nasabah.

Melalui PRUWell Rewards, nasabah yang tetap sehat dan tidak melakukan klaim selama satu tahun polis berkesempatan memperoleh premium reward hingga 20 persen, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Bagi saya, reward bukan sekadar soal potongan premi, tetapi bentuk apresiasi bagi Nasabah yang berusaha menjaga kesehatannya,” ujar Monica.

Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan kesehatan bukan hanya sebagai mekanisme ketika seseorang membutuhkan perawatan medis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong kebiasaan hidup sehat.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, perusahaan perlu terus memahami kebutuhan nasabah dan menghadirkan perlindungan yang relevan dengan perjalanan hidup mereka.

Menurutnya, pengalaman nasabah tidak hanya terbentuk ketika mereka membutuhkan layanan atau mengajukan klaim. Perusahaan juga perlu hadir sebelum risiko terjadi melalui berbagai upaya preventif.

“Kenaikan biaya kesehatan yang terus melampaui inflasi umum menjadi pengingat bahwa kesehatan dan ketahanan finansial kini semakin tidak terpisahkan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, yang tidak hanya hadir ketika terjadi risiko, tetapi juga mendorong perilaku hidup sehat sehari-hari,” ujar Yosie.

Ia menilai masa depan perlindungan kesehatan bukan hanya berkaitan dengan pembayaran klaim, tetapi juga bagaimana perusahaan membantu masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat dan siap menghadapi berbagai ketidakpastian.

Komitmen tersebut, kata Yosie, diwujudkan melalui perlindungan yang relevan, layanan yang mudah diakses, serta dukungan yang membantu nasabah menjaga kesehatan dan mempersiapkan masa depan.

Pengalaman nasabah juga didukung melalui layanan digital.

Melalui PRUServices, nasabah dapat mengelola polis, mengajukan klaim cashless, serta memantau status penjaminan dalam satu platform.

Layanan tersebut dihadirkan untuk membuat proses mendapatkan dan menggunakan perlindungan menjadi lebih sederhana dan praktis.

Selain itu, terdapat PRUPoints yang memberikan apresiasi kepada nasabah atas komitmen dalam menerapkan gaya hidup sehat melalui berbagai manfaat tambahan.

Pendekatan tersebut mencerminkan konsep perlindungan kesehatan yang lebih holistik. Nasabah tidak hanya mendapatkan perlindungan ketika membutuhkan perawatan medis, tetapi juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kondisi tubuh.

Bagi Monica, pengalaman pribadi dan kondisi biaya kesehatan saat ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa menjaga kesehatan perlu dibarengi dengan persiapan menghadapi risiko.

Olahraga, pola makan sehat, dan tidur yang cukup tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup. Namun, perlindungan finansial juga dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan yang tidak dapat diprediksi.

Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang mengobati ketika sakit, tetapi juga mempersiapkan diri agar tetap dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

Di tengah biaya kesehatan yang terus meningkat, memiliki perlindungan yang sesuai dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga ketahanan finansial ketika risiko datang tanpa diduga.

Bagi masyarakat, pertimbangannya pun mulai bergeser. Bukan sekadar bertanya apakah perlu memiliki perlindungan kesehatan, tetapi juga apakah kondisi finansial sudah cukup siap menghadapi risiko apabila perlindungan tersebut belum dimiliki.(dhil)

Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bidang Riset dan Keilmuan Kedokteran, Dicky Budiman, menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara burn out sebagai faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dengan menjadikannya sebagai alasan moral untuk membenarkan tindakan yang tidak etis.

“Apakah burn out membolehkan tenaga kesehatan tidak beradab? Tentu tidak. Secara prinsip etika profesi ada perbedaan mendasar antara burn out sebagai faktor risiko dan implikasinya,” ujar Dicky, Kamis (6/8/2026).

Dicky, yang juga merupakan peneliti di bidang **global health security**, menjelaskan bahwa berbagai penelitian memang menunjukkan burn out dapat menurunkan tingkat empati klinis seorang tenaga kesehatan.

Menurutnya, berkurangnya empati merupakan salah satu dimensi utama dari sindrom burn out yang telah banyak dibuktikan dalam literatur ilmiah.

“Secara ilmiah sah, karena burn out memang terbukti dalam literatur menurunkan empati klinis. Salah satu dimensi inti sindrom burn out adalah timbulnya penurunan empati klinis,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa temuan ilmiah tersebut hanya menjelaskan faktor yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, bukan menjadi pembenaran atas tindakan yang melanggar kode etik profesi.

Dicky menilai profesi tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab etik yang tinggi karena berhubungan langsung dengan pasien yang berada dalam kondisi rentan dan bergantung pada pelayanan medis.

Karena itu, tekanan kerja yang tinggi justru menjadi alasan untuk memperbaiki sistem, bukan melonggarkan standar perilaku profesional.

“Burn out tidak bisa dijadikan pembenaran atau alasan moral. Secara implikasi etik tentu tidak sah, karena profesi kesehatan bersifat fiduciary. Pasien berada dalam posisi rentan dan bergantung pada tenaga kesehatan, sehingga standar perilaku etik justru harus lebih tinggi, bukan lebih longgar saat tekanan meningkat,” tegasnya.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seorang pilot yang tetap memikul tanggung jawab penuh terhadap keselamatan penumpang meski sedang mengalami kelelahan.

“Ketika seorang pilot kelelahan, dia tetap bertanggung jawab penuh atas keselamatan penerbangan. Kelelahannya harus menjadi alasan memperbaiki sistem jam kerja, bukan alasan untuk memaafkan kesalahan fatal,” ujarnya.

Menurut Dicky, prinsip yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan.

“Burn out pada tenaga medis menjelaskan mengapa itu terjadi, tetapi bukan membuatnya boleh terjadi,” tambahnya.

Dalam pandangannya, kasus dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS menjadi lebih serius karena dilakukan di ruang publik melalui media sosial. Selain jejak digital yang mudah ditelusuri, peristiwa tersebut juga melibatkan pasien yang disebut berada dalam kondisi kritis sebelum akhirnya meninggal dunia.

Dicky menilai kondisi itu menunjukkan pentingnya peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dalam menggunakan media sosial atau **digital professionalism**.

“Ini bukan lagi sekadar kurang sabar sesaat, tetapi menunjukkan adanya defisit digital professionalism yang perlu menjadi perhatian serius,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, Dicky mendorong organisasi profesi, institusi pendidikan, serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat pembinaan mengenai etika komunikasi, khususnya di ruang digital.

Ia mengusulkan agar materi mengenai **digital professionalism** dan etika bermedia sosial menjadi bagian wajib dalam kurikulum pendidikan dokter, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), perawat, hingga bidan.

Menurutnya, pembelajaran tidak cukup hanya berfokus pada teori kode etik profesi, tetapi juga perlu disertai simulasi kasus nyata yang dapat membantu tenaga kesehatan memahami batas-batas etika dalam berkomunikasi di media sosial.

Dengan demikian, tenaga kesehatan diharapkan mampu menjaga profesionalisme, empati, serta kepercayaan masyarakat, baik saat memberikan pelayanan langsung kepada pasien maupun ketika menyampaikan pendapat di ruang publik digital.(Dhil)

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan bahwa peserta JKN yang memenuhi syarat kepesertaan dan memiliki indikasi medis wajib memperoleh pelayanan dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Sepanjang peserta terdaftar aktif dalam Program JKN dan memenuhi indikasi medis, maka pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” ujar Rizzky dalam keterangan resmi, Rabu (5/8/2026).

Menurut Rizzky, rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan dan ketentuan pemerintah.

Pelayanan tersebut harus diberikan secara mudah, cepat, setara, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh pasien, termasuk peserta Program JKN.

Ia menegaskan bahwa peserta JKN memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kondisi medis dan kelas perawatan yang menjadi haknya.

BPJS Kesehatan juga mengingatkan bahwa mekanisme penanganan pasien ketika ruang rawat inap penuh telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa apabila ruang rawat inap sesuai hak peserta tidak tersedia, rumah sakit dapat menempatkan pasien di ruang rawat inap satu tingkat lebih tinggi selama paling lama tiga hari tanpa dikenakan biaya tambahan.

Sementara apabila seluruh ruang rawat inap penuh, rumah sakit berkewajiban melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki layanan setara dan masih memiliki ketersediaan tempat tidur.

Untuk membantu peserta memperoleh informasi layanan, BPJS Kesehatan telah menyediakan fitur Info Ketersediaan Tempat Tidur pada aplikasi Mobile JKN.

Melalui fitur tersebut, peserta dapat memantau secara mandiri ketersediaan tempat tidur di berbagai rumah sakit sebelum mengakses layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan juga terus mendorong seluruh rumah sakit mitra agar memperbarui data ketersediaan tempat tidur secara berkala sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan.

“Ke depan, kami berharap koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam ekosistem JKN dapat terus ditingkatkan, baik antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, maupun pihak terkait lainnya,” kata Rizzky.

Dalam keterangannya, BPJS Kesehatan turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah unggahan Yurizal di platform Threads pada 22 Juli 2026 viral di media sosial. Dalam unggahannya, ia mengaku harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Peristiwa tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, sekaligus mendorong berbagai pihak untuk mengevaluasi sistem pelayanan rumah sakit, khususnya terkait ketersediaan ruang rawat inap.

BPJS Kesehatan menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan seluruh mitra pelayanan kesehatan guna memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai haknya.

Lembaga tersebut berharap peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas, sehingga seluruh peserta JKN dapat memperoleh akses layanan yang optimal sesuai kebutuhan medis mereka.(dhil/kmps)

​Kuala Terengganu dan Kuantan secara resmi hadir sebagai destinasi wisata medis terbaru yang siap melayani pasien internasional. Langkah perluasan ini menjadi opsi segar bagi wisatawan medis asal Indonesia yang menginginkan penanganan kesehatan berteknologi tinggi namun tetap mendambakan suasana pemulihan yang menenangkan. Aksesibilitas menuju kedua lokasi ini pun terbilang sangat mudah dijangkau dari Jakarta melalui penerbangan transit di Kuala Lumpur International Airport (KLIA).

​Kehadiran dua destinasi anyar ini didukung secara penuh oleh jaringan KMI Healthcare yang berada di bawah naungan Kumpulan Medic Iman. Pengalaman mengoperasikan fasilitas kesehatan selama hampir tiga dekade menjadi fondasi kuat KMI Healthcare dalam menghadirkan standar medis spesialis berskala internasional. Melalui lima rumah sakit spesialisnya, jaringan ini berkomitmen mengedepankan konsep patient-centred care yang didukung para dokter ahli dan fasilitas canggih.

​Di kota Kuala Terengganu, KMI Kuala Terengganu Medical Centre hadir memberikan pelayanan komprehensif mulai dari kardiologi, ortopedi, bedah umum, hingga radiologi. Keunggulan utama rumah sakit ini terletak pada penyediaan konsep single room untuk seluruh kamar rawat inap guna menjaga privasi dan ketenangan pasien selama proses pemulihan.

​”Kami menawarkan kamar-kamar yang view-nya cantik, dengan pemandangan city view dan laut. Tidak banyak rumah sakit di Malaysia punya view sedemikian. Sekiranya pasien menginap di lantai 4, 5, ataupun 8, maka view lautnya sangat terlihat. Harapannya kami dapat menarik lebih ramai pasien-pasien Indonesia untuk datang mendapat rawatan di KMI Kuala Terengganu, dan pada masa yang sama mengembangkan industri pelancongan di Terengganu,” ujar Muhammad Ghazali Zainal Yusof General.

​Sementara itu, KMI Kuantan Medical Centre juga menyajikan kelengkapan penanganan spesialis mulai dari kardiologi, THT, hingga pengembangan layanan kanker. Sejalan dengan saudaranya di Terengganu, rumah sakit ini mengusung konsep single-bedded room demi memaksimalkan kenyamanan dan privasi tiap pasien.

​”KMI Kuantan Medical Centre sudah lebih 20 tahun beroperasi. Dan kita sekarang ni sudah banyak apa ni perkembangan daripada tahun 1997 sampai sekarang. Dan hospital kita ni mempunyai semua kepakaran, alright, seperti di mana hospital-hospital lain di Pantai Barat lah. Dan di masa akan datang, dan sudah dalam perancangan, kita akan membina satu lagi bangunan, fasiliti yang mempunyai lebih pada 80 kamar dan kemudahan yang akan di-upgrade-kan. Seperti contohnya kardiologi, rehabilitasi, rawatan mata. Dan kita akan ada pusat kecemerlangan, center of excellence, untuk onkologi juga. Jadi kita harap ketiga-tiga ini akan lengkaplah dengan adanya bangunan hospital baru nanti,” ujar Prof Dr Mokhtar bin Awang, Medical Director KMI Kuantan Medical Centre.

​Daya tarik dari kedua kota ini tidak hanya berhenti pada sektor medis semata. Kuala Terengganu menawarkan ikon kebanggaan berupa Kuala Terengganu Drawbridge serta pusat wisata kuliner dan perbelanjaan lokal di Pasar Payang.

​Sementara di Kuantan, para pasien dan keluarga pendamping dapat menikmati pemandangan kota 360 derajat dari menara Kuantan 188, menelusuri sejarah di Muzium Sungai Lembing, atau sekadar bersantai di keindahan Pantai Teluk Chempedak.

​Kombinasi antara fasilitas kesehatan terdepan, waktu tunggu yang relatif lebih cepat, serta panorama alam yang memukau menjadikan Kuala Terengganu dan Kuantan sebagai pilihan ideal. Kehadiran KMI Healthcare di kawasan Pantai Timur Malaysia ini berhasil memberikan nilai tambah bagi wisatawan medis asal Indonesia yang menginginkan proses penyembuhan berimbang antara perawatan fisik dan ketenangan jiwa.(RIS/Hend)

Temuan tersebut disampaikan melalui Seri Kajian Strategis IHDC Nomor 4 yang mengangkat pentingnya menjaga perkembangan fungsi kognitif anak sejak usia sekolah. Dalam kajian tersebut, IHDC memperkenalkan istilah “Silent Cognitive Burden”, yaitu kondisi ketika berbagai masalah kesehatan yang tampak sederhana dapat memberikan dampak bertahap terhadap kemampuan belajar, berpikir, dan berkembang apabila tidak ditangani secara optimal.

Kajian yang dipimpin Direktur Eksekutif IHDC, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, dilakukan melalui telaah berbagai penelitian internasional yang kemudian divalidasi bersama para pakar dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari kedokteran komunitas, kesehatan masyarakat, pediatri, neurologi, oftalmologi, nutrisi, psikologi, pendidikan, hingga kebijakan publik.

Hasil kajian tersebut mengidentifikasi empat faktor kesehatan yang memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah, yakni gangguan refraksi atau gangguan penglihatan yang belum terkoreksi, defisiensi zat besi, kekurangan protein, serta gangguan perilaku.

Berdasarkan estimasi IHDC, jutaan anak Indonesia diperkirakan masih menghadapi tantangan pada aspek-aspek tersebut. Gangguan penglihatan yang belum terkoreksi diperkirakan dialami oleh lebih dari delapan juta anak, sementara defisiensi zat besi diperkirakan memengaruhi lebih dari tujuh juta balita. Di sisi lain, data Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa gangguan perilaku cemas dialami oleh ratusan ribu anak usia sekolah.

Ketua Dewan Pembina IHDC sekaligus Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014–2019, Prof. Nila F. Moeloek, menjelaskan bahwa berbagai kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam belajar, berkonsentrasi, mengingat informasi, hingga mengembangkan kreativitas.

“Selama ini kita sering memandang gangguan penglihatan, anemia, atau masalah perilaku sebagai persoalan kesehatan individual. Padahal, jika dialami oleh jutaan anak Indonesia, dampaknya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Yang dipertaruhkan bukan hanya prestasi belajar, tetapi juga kemampuan berpikir, berinovasi, dan membangun masa depan,” ujarnya.

Dalam kajian ini, IHDC juga memperkenalkan konsep Cognitive and Future Imaginative Capacity, yaitu kemampuan neurokognitif yang memungkinkan anak belajar secara efektif, berpikir kritis, memecahkan masalah, berkreasi, serta memiliki orientasi terhadap masa depan.

Menurut Dr. Ray Wagiu Basrowi, pembangunan anak perlu semakin menitikberatkan pada upaya mendukung perkembangan otak sejak dini, bukan hanya berfokus pada pencegahan penyakit.

“Perkembangan kapasitas kognitif merupakan hasil interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi biologis, fungsi sensorik, kemampuan neurokognitif, perilaku, hingga lingkungan sosial. Karena itu, kapasitas ini perlu mulai diperhatikan dan diukur sejak usia anak agar mereka dapat mengembangkan potensi serta membangun gambaran masa depannya,” jelasnya.

Dari berbagai faktor yang dikaji, IHDC menilai gangguan refraksi yang belum terkoreksi menjadi salah satu area yang memiliki peluang intervensi paling besar. Selain prevalensinya cukup tinggi, kondisi ini juga dapat ditangani melalui langkah yang relatif sederhana, seperti skrining kesehatan mata dan penggunaan kacamata yang sesuai.

Selain itu, IHDC juga mendorong penguatan program pencegahan anemia defisiensi besi, peningkatan kualitas gizi anak usia sekolah, serta deteksi dini terhadap gangguan perilaku sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Prof. Nila Moeloek menambahkan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir, berkreasi, dan berinovasi.

“Investasi terhadap perkembangan otak anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Dengan memberikan perhatian sejak dini terhadap kesehatan dan perkembangan mereka, kita sedang mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan di masa depan,” tuturnya.

Melalui kajian tersebut, IHDC berharap isu perkembangan kapasitas kognitif anak semakin menjadi perhatian bersama. Kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia dinilai penting agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensi terbaiknya.(dhil)

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa tekanan finansial yang saat ini terjadi bukanlah persoalan baru. Menurutnya, BPJS Kesehatan pernah mengalami periode defisit cukup berat pada rentang 2018 hingga 2020 sebelum kondisi keuangan membaik selama masa pandemi COVID-19.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (10/6/2026), Prihati menjelaskan bahwa rasio klaim BPJS Kesehatan saat ini telah mencapai 108,72 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai klaim yang harus dibayarkan telah melampaui pendapatan yang diterima dari iuran peserta.

“BPJS ini mempunyai pengalaman defisit mulai tahun 2018 sampai 2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien. Kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah mencapai 108,72 persen,” ujar Prihati.

Kondisi tersebut menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami tekanan arus kas yang semakin besar. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat, BPJS Kesehatan saat ini menghadapi defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Jika tren tersebut terus berlanjut tanpa adanya langkah perbaikan, cadangan dana yang dimiliki berpotensi terkuras dalam waktu relatif singkat.

Meningkatnya rasio klaim dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingginya pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan dari iuran dinilai belum mampu mengimbangi kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan saat ini menjadi salah satu program jaminan sosial terbesar di dunia dengan cakupan peserta yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa. Karena itu, keberlanjutan pembiayaan program menjadi aspek krusial untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.

Ancaman gagal bayar klaim tentu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada rumah sakit, klinik, serta fasilitas kesehatan lain yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Keterlambatan pembayaran klaim berpotensi mengganggu operasional layanan kesehatan dan kualitas pelayanan kepada peserta.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah dan BPJS Kesehatan dinilai perlu menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan pendapatan iuran, peningkatan kepatuhan pembayaran peserta, efisiensi biaya layanan, hingga evaluasi kebijakan pembiayaan kesehatan nasional.

Komisi IX DPR RI juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan Program JKN agar tetap mampu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas keuangan BPJS Kesehatan.

Dengan rasio klaim yang telah menembus lebih dari 100 persen dan defisit bulanan yang terus membesar, tahun 2027 menjadi periode yang perlu diwaspadai. Tanpa langkah penyehatan keuangan yang efektif, risiko terganggunya pembayaran klaim BPJS Kesehatan dapat menjadi tantangan besar bagi sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia.(dhil)

”Kehadiran perusahaan ini (PT Dua Rimba Medtech Indonesia, Red) sebagai bagian dari penguatan industri alat kesehatan dalam negeri, khususnya dalam manufaktur solusi perawatan luka tingkat lanjut,” kata Rizka saat menandatangani peresmian operasional Kantor dan Fasilitas Produksi PT Dua Rimba Medtech Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Rabu (29/4/2026).

Peresmian tersebut sekaligus sebagai langkah awal industri kesehatan dalam negeri dalam mendorong lokalisasi manufaktur. Khususnya, sebagai solusi perawatan luka tingkat lanjut di Indonesia. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan manufaktur lokal, PT Dua Rimba Medtech Indonesia berkomitmen menghadirkan solusi yang selaras dengan kebutuhan klinis di Indonesia.

Direktur Utama PT Dua Rimba Medtech Indonesia Hoesni I Karim menyatakan, perawatan luka di Indonesia semakin kompleks. Sementara solusi yang sudah ada belum sepenuhnya dirancang sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan. ”Kami juga memandang penting untuk memperkuat kapabilitas lokal melalui pengembangan dan manufaktur solusi perawatan luka modern di dalam negeri. Untuk itu, kami mengembangkan produk perawatan luka modern yang praktis, andal, dan sesuai dengan kondisi lokal, sehingga tenaga medis dapat memberikan perawatan yang lebih konsisten,” beber Hoesni.

Hoesni menambahkan, PT Dua Rimba Medtech Indonesia mengoperasikan kantor dan fasilitasnya di Cikarang yang telah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), sertifikasi Halal, serta standardisasi internasional ISO 13485 yang dikeluarkan oleh TUV SUD. ”Melalui pemenuhan standar kualitas nasional dan internasional tersebut, kami optimistis dapat melayani pasar domestik maupun regional, sekaligus memperluas akses, memperkuat ketahanan pasokan, serta menghadirkan solusi perawatan luka yang andal dan relevan,” jelasnya. (rls/sha/mmr)

Menurut Dr. Rizky, musuh utama masyarakat modern saat ini adalah gaya hidup digital yang tidak terkendali dan kurang aktivitas fisik. Kebiasaan merasa rileks saat scroll media sosial sambil berbaring misalnya. ”Hal tersebut justru menguras energi otak secara drastis. Otak manusia membutuhkan waktu sekitar 5–6 detik untuk memproses satu informasi,” ungkap Dr. Rizky di Channel YouTube Rory Asyari, dilansir dari radartuban.

”Saat kita terus berpindah konten secara cepat (unmindful scrolling), otak dipaksa bekerja ekstra keras memproses stimulasi yang masuk. Inilah yang menyebabkan kita sering merasa lelah mental atau brain fog meski fisik tidak banyak bergerak,” katanya.

Selain bijak menggunakan gadget, bergerak adalah kunci menjaga fungsi kognitif. Dr. Edmi meluruskan mitos populer mengenai target 10.000 langkah sehari. Menurutnya, berjalan kaki sekitar 3.000 langkah atau selama 20 menit saja sudah cukup untuk memompa oksigen ke otak melalui aliran darah.

Gerakan fisik sederhana seperti naik tangga atau berjalan kaki terbukti mampu mengaktifkan kembali otot betis yang bertindak sebagai “jantung kedua” untuk mendorong darah kembali ke otak, terutama bagi mereka yang sering duduk lama di depan laptop.

Hal menarik yang ditekankan oleh Dr. Edmi adalah pentingnya “merenung” atau bengong. Di era budaya sibuk yang menuntut semua orang terlihat produktif, merenung justru menjadi kemewahan (luxury) yang sangat bermanfaat. ”Justru di saat merenung itulah otak masuk ke Default Mode Network. Di fase ini, otak melakukan penyaringan informasi dan memunculkan ide-ide kreatif serta inovasi baru,” ujarnya. (rdt/mmr)