“BP BUMN mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Perum Bulog. Capaian serapan yang hampir menyentuh 100 persen ini menunjukkan komitmen Perum Bulog untuk hadir bagi petani,” ujar Direktur Pengelolaan Perum BP BUMN M Khoerur Roziqin, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Penugasan Perum Bulog mencakup proses hulu sampai hilir untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan nasional sepanjang tahun.

Perum Bulog dinilai berhasil menjalankan dua fungsi strategis sekaligus, yaitu menyerap hasil panen petani dalam negeri serta menyalurkan pangan kepada masyarakat, baik melalui program stabilisasi harga maupun bantuan pangan pemerintah.

Di sisi pengadaan, hingga saat ini Perum Bulog telah menyerap lebih dari 3,9 juta ton setara beras, atau 99 persen dari target penugasan sebesar 4 juta ton. Serapan tersebut berasal dari 7,7 juta ton gabah kering panen (GKP) dan 35,8 ribu ton beras.

“Setiap ton gabah yang diserap berarti kepastian pasar dan harga bagi petani, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah,” ujar Khoerur.

Di sisi penyaluran, hingga saat ini Perum Bulog telah menyalurkan lebih dari 810 ribu ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), atau 98 persen dari target 828 ribu ton. Program SPHP, kata dia, berperan penting menjaga harga beras tetap terjangkau di tingkat konsumen.

Perum Bulog juga telah menuntaskan penyaluran Bantuan Pangan periode Februari-Maret 2026 dengan tingkat penerimaan 99,7 persen. Sebanyak 662 ribu ton beras dan 133 ribu liter minyak goreng telah diterima oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Sementara itu, penyaluran Bantuan Pangan periode Juli-September 2026 hingga telah mencapai 682 ribu ton, atau 68,44 persen dari pagu 997 ribu ton.

Selanjutnya, Perum Bulog kembali mendapat penugasan pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Pangan periode Oktober-Desember 2026 dengan rencana penyaluran sebesar 997 ribu ton beras. Penugasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan hingga akhir tahun.

“BP BUMN mendukung penuh penugasan penyaluran Bantuan Pangan periode Oktober-Desember 2026 kepada Perum Bulog. Dengan cadangan beras hasil serapan dalam negeri yang kuat, kami yakin Perum Bulog mampu menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. BP BUMN akan terus mengawal agar pelaksanaannya berjalan optimal,” kata Khoerur.

Menurutnya, keberhasilan Perum Bulog tidak lepas dari sinergi yang solid dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, BP BUMN, TNI, dan Polri.

“BP BUMN akan terus mendukung Perum Bulog dalam menjalankan perannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, demi mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya. (Riz)

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hingga 24 Juli 2026 pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri telah mencapai 3,5 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra kerja BULOG, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Kolaborasi yang terjalin secara optimal menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, dengan tren pengadaan yang terus meningkat, BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras akan tercapai dalam waktu dekat. Pencapaian tersebut diyakini akan semakin memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan pada tahun 2026.

“BULOG optimistis target 4 juta ton akan segera tercapai. Ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi menjadi wujud nyata keberhasilan bersama dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Kami meyakini, dengan dukungan seluruh pihak, cita-cita swasembada pangan berkelanjutan akan semakin kokoh dan dapat diwujudkan secara optimal hingga akhir September 2026,” tambahnya.

Direktur Utama BULOG juga menegaskan bahwa setelah target pengadaan 4 juta ton tercapai, BULOG tidak akan menghentikan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri. Sebaliknya, BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan sesuai ketersediaan produksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat cadangan pangan nasional.

“Komitmen BULOG adalah terus hadir untuk petani. Setelah target tercapai pun kami akan tetap menyerap hasil panen dalam negeri semaksimal mungkin sesuai penugasan pemerintah dan kapasitas yang tersedia. Langkah ini penting untuk menjaga harga gabah tetap baik di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperbesar Cadangan Beras Pemerintah sebagai instrumen utama menjaga stabilitas pangan nasional,” tegasnya.

Ke depan, Perum BULOG akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses penyerapan hasil panen berjalan optimal di berbagai wilayah sentra produksi. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, BULOG optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan berdaulat di bidang pangan. (riz)

Salah satu implementasi nyata dari komitmen ini dilakukan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, melalui kerja sama antara LPDB dengan PT PG Rajawali I (anak usaha BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia) dan Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat (PKPTR).

Dalam kolaborasi ini, LPDB menyalurkan dana bergulir kepada PKPTR sebagai bentuk pembiayaan untuk mendukung sektor riil komoditas tebu yang menjadi salah satu komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, LPDB juga mendorong percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional yang bertujuan menjadikan koperasi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di tingkat akar rumput.

Direktur Utama LPDB, Supomo, menjelaskan bahwa pembiayaan ini bukan sekadar bantuan modal, tetapi bagian dari pembangunan ekosistem agribisnis yang terintegrasi antara koperasi, petani, dan BUMN sektor pangan.

“Pembiayaan ini diberikan kepada Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Kami membangun ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari hulu ke hilir, bersama dengan BUMN seperti PT PG Rajawali I,” jelas Supomo.

Lebih lanjut, Supomo menegaskan bahwa program ini memungkinkan kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam koperasi tebu rakyat untuk bernaung kepada koperasi desa. Menurutnya, model bisnis seperti ini akan memberi kepastian dalam usaha tani karena ekosistem yang menopang sudah tersedia.

“Kelompok-kelompok tani yang bernaung dalam koperasi ini nantinya bisa bernaung kepada koperasi desa dengan fokus pada budidaya tebu yang ekosistemnya sudah kita bangun bersama. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi wadah kolektif, tetapi juga pusat penggerak ekonomi desa,” imbuhnya.

Program ini juga menjadi bagian dari transformasi peran koperasi dalam mendukung sektor riil dan menjadi penyangga ketahanan pangan nasional.

“Kolaborasi antara koperasi, pemerintah, dan BUMN diharapkan mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan dan menjawab tantangan pangan masa depan secara inklusif dan berdaya saing,” kata Supomo.

Melalui langkah ini, LPDB membuktikan bahwa pengelolaan dana bergulir tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan. (rls)

“Sekarang ini petani bahagia, produksi meningkat, ketahanan pangan kita kuat, stok kita tertinggi selama 20 tahun, produksi kita tertinggi selama 7 tahun, dan itu kata BPS, kata Bulog,” ujar Mentan Amran usai menghadiri acara wisuda Universitas Hasanuddin di Makassar, Kamis (10/4).

Mentan menekankan bahwa pemerintah secara konsisten mendorong penguatan sarana produksi, hilirisasi hasil pertanian, hingga pengendalian harga guna menjamin kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan nasional.

Di saat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan Filipina mengalami krisis beras, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas pangan. Mentan Amran menyebut keberhasilan ini sebagai prestasi besar yang patut disyukuri, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 282 juta jiwa.

“Bayangkan dampaknya jika terjadi kelangkaan pangan. Bisa timbul konflik sosial, bahkan mengancam stabilitas negara,” ungkapnya.

Amran juga mengungkapkan bahwa selama mendampingi Presiden Prabowo dalam 160 hari pertama masa kepemimpinannya, sektor pertanian mencatat lonjakan produksi sebesar 62 persen, angka tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia menegaskan bahwa data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Alhamdulillah, capaian ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pertanian. Ini bukan kata saya, tapi berdasarkan data resmi dari BPS,” tegasnya.

Berdasarkan data BPS Luas panen padi Februari 2025 mencapai 0,76 juta hektare, meningkat 63,53 persen dibanding Februari 2024. Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan mencapai 3,88 juta ton, naik 60,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Potensi luas panen Maret–Mei 2025 diperkirakan mencapai 4,30 juta hektare, meningkat 0,23 juta hektare dari periode yang sama tahun lalu.

Dengan tren positif ini, pemerintah optimistis Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memperkuat posisi sebagai negara agraris yang tangguh di tengah tantangan global. (hai)

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya kemandirian pangan di tengah kondisi global saat ini. “Dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi,” ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung inisiatif berkelanjutan di bidang pertanian dan lingkungan. Hal ini juga akan menjadi fokus pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto di masa mendatang.

Presiden Jokowi menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan produksi tebu di PT Global Papua Abadi. “Di sini sudah dicoba, tidak hanya sekali dua kali tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani,” ungkap Presiden.

Selama kunjungan, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di perusahaan tersebut, termasuk laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, dan persemaian tanaman konservasi. Ia optimis bahwa Indonesia dapat menjadi lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol.

“Kalau melihat lapangannya di sini datar, air juga melimpah saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan di Merauke dan sekitarnya,” tambahnya.

Presiden Jokowi juga menyambut positif upaya perusahaan dalam merawat lingkungan secara berkelanjutan, termasuk pembuatan persemaian yang memproduksi bibit dan tanaman endemik Papua untuk rehabilitasi hutan. “Jadi pangannya dapat, energi hijaunya dapat, tetapi juga hutannya tidak dirusak,” tutur Presiden.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana didampingi oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanlo, dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka. (hai)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengapresiasi para peserta penanaman pohon yang mayoritas merupakan anak-anak penyandang disabilitas. Dia menilai, semangat para penyandang disabilitas patut dicontoh.

“Hasil karya mereka cukup bagus dan juga mereka berkebun sekaligus sebagian dari terapi juga. Membangkitkan semangat mereka dan menghijaukan Jakarta. Sekaligus mereka belajar menanam dan bertani,” ujar Heru, saat menghadiri Gerakan Jumat Menanam untuk Ketahanan Pangan di lahan Wisma Salesian Don Bosco di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (16/6).

Heru yang saat itu didampingi Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim dan Kepala Dinas Ketahanan, Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati ikut menanam pohon Jeruk Lemon (Citrus limon). Dibarengi dengan penanaman pohon cabai oleh para anak-anak penyandang disabilitas.

“Jadi anak-anak juga belajar proses komposting zero waste di lingkungan sini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penanaman pohon dilakukan di lahan milik Wisma Salesian Don Bosco seluas 500 meter persegi. Sebanyak 81 anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan tersebut.

Eli menyampaikan, peran Pemprov DKI Jakarta salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan melakukan penanaman pohon.

“Konsepnya dari kebun ini sendiri hasilnya akan dijual. Kita menanam aneka buah-buahan dan sayuran, dukungan Pemprov DKI berupa rak hidroponik dan sarana prasarana lainnya,” kata Eli.

Dia menambahkan, sebanyak 200 pohon yang diserahkan pihaknya berupa pohon jeruk, terung, cabai dan sayuran lainnya.

“Anak-anak tadi perlu diterapi dengan memegang biji-bijian, di samping terapi, para orang tua diberikan kegiatan dengan membuat kerajinan tangan,” tandas Eli. (dni)

Untuk itu, saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/06/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) endorong semua negara untuk bertindak segera agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Presiden Jokowi pun mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama.

“Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Saya mencatat banyak inisiatif lain dari berbagai pihak. Berbagai inisiatif yang ada tersebut harus saling bersinergi dan saling memperkuat, harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong negara-negara untuk memperkuat kemitraan global untuk SDGs dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari 2,5 triliun Dolar AS per tahun sebelum pandemi menjadi 4,2 triliun Dolar AS per tahun pascapandemi harus segera ditutup.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi, pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang.

“Upaya serupa juga dilakukan Presidensi G20 Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Saya juga berharap Global Development Initiative (GDI) dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerja sama,” jelasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, kerja sama BRICS dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri hijau dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara-negara berkembang pada rantai pasok global.

“Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk bekerja sama. Recover together, recover stronger,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi tuan rumah High-level Dialogue on Global Development di Beijing pada 24 Juni 2022. Dialog tersebut diadakan dalam format virtual dengan tema “Membina Kemitraan Pembangunan Global untuk Era Baru untuk Bersama-sama Melaksanakan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dialog tersebut diikuti oleh para pemimpin BRICS dan para pemimpin negara-negara berkembang yang relevan. (hai)

“Alhamdulillah tiga tahun terakhir tidak impor beras dan bahkan tahun ini dengan stok di akhir tahun bisa mencapai 7 juta. Bapak Presiden meminta kita untuk ekspor 200 ribu ton,” kata Airlangga saat meresmikan perhelatan “Panen Raya Nusantara” di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Airlangga, menyampaikan bahwa Indonesia tengah berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri, mengingat terdapat 24 negara yang melarang ekspor komoditas pangan, meskipun tujuh di antaranya telah melakukan relaksasi.

“Sudah 24 negara melarang ekspor. Namun, tujuh sudah melakukan relaksasi lagi. Sehingga, dari itu ada 17 negara, dan yang dilarang itu mulai dari gandum, ayam, dan produk hortikultura lain, termasuk pupuk. Jadi, ini kita harus betul-betul berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri,” kata Airlangga saat meresmikan perhelatan “Panen Raya Nusantara” di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Airlangga memaparkan terdapat tiga kunci yang akan dilancarkan pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan, yakni mengamankan suplai, diversifikasi pangan, dan melakukan efisiensi.

Dalam rangka menyukseskan Indonesia sebagai Presidensi G20, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Kick Off Events “Panen Raya Nusantara” untuk mendukung perhelatan G20 dari sektor pangan dan agrobisnis dengan Tema Pangan Indonesia Untuk Dunia Lebih Baik.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam sambutannya, Menko Perekonomian mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang sukses dalam menangani pandemi COVID-19.

“Indonesia salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu ekonomi naik 5 persen dalam dua kuartal terakhir, neraca perdagangan surplus Rp35 miliar, dan tren ekspor terus meningkat,” terang Airlangga.(hai)