<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ketua DPR RI &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/ketua-dpr-ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2024 04:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ketua DPR RI &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Puan Maharani Kembali Terpilih Menjadi Ketua DPR RI Periode 2024-2029</title>
		<link>https://koranindopos.com/puan-maharani-kembali-terpilih-menjadi-ketua-dpr-ri-periode-2024-2029/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/puan-maharani-kembali-terpilih-menjadi-ketua-dpr-ri-periode-2024-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 04:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Puan Maharani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=75274</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029. Dalam pelantikan pimpinan DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR resmi dilantik untuk menjalankan tugas legislatif lima tahun ke depan. Selain Puan Maharani, terdapat empat Wakil Ketua [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a><em> &#8211; </em><strong>Jakarta</strong><em>, </em>Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029. Dalam pelantikan pimpinan DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR resmi dilantik untuk menjalankan tugas legislatif lima tahun ke depan.</p>
<p>Selain Puan Maharani, terdapat empat Wakil Ketua DPR yang juga dilantik. Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra kembali menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Sementara itu, tiga nama baru turut menghiasi jajaran pimpinan DPR, yakni Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem.</p>
<p>Dalam sambutannya, Puan Maharani menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI secara <strong>kolektif kolegial</strong>. Puan menekankan pentingnya kerja sama antar pimpinan dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR, yaitu <strong>legislasi, anggaran, dan pengawasan</strong>, demi kepentingan bangsa dan negara.</p>
<p>“Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen untuk bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif kolegial dalam membuat program kinerja legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Puan Maharani kepada media, Selasa (1/10/2024).</p>
<p>Sebagai Ketua DPR yang baru, Puan juga berjanji untuk membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang belum tertampung pada periode sebelumnya akan mendapatkan perhatian khusus melalui komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).</p>
<p>“Kami akan membuka ruang-ruang aspirasi rakyat yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi dan AKD. Aspirasi rakyat yang sebelumnya belum tertampung, akan kami fasilitasi dengan lebih baik di periode mendatang,” tambah politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.</p>
<p>Terkait pembentukan komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan untuk periode 2024-2029, Puan menyatakan bahwa DPR akan segera menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jumlah komisi dan AKD yang akan bekerja dalam masa jabatan ini.</p>
<p>“Mekanismenya setelah penetapan dan pelantikan pimpinan baru, kami akan menggelar rapat untuk menentukan jumlah komisi dan AKD melalui musyawarah dan mufakat bersama pimpinan fraksi dan pimpinan DPR yang baru,” jelasnya.</p>
<p>Pelantikan ini menandai dimulainya periode baru DPR yang diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta terus menjalankan fungsinya dalam memajukan bangsa dan negara melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/puan-maharani-kembali-terpilih-menjadi-ketua-dpr-ri-periode-2024-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramai Kasus Perdagangan Organ Tubuh, Puan Tawarkan Cara Mengatasinya</title>
		<link>https://koranindopos.com/ramai-kasus-perdagangan-organ-tubuh-puan-tawarkan-cara-mengatasinya/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ramai-kasus-perdagangan-organ-tubuh-puan-tawarkan-cara-mengatasinya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 12:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[kamboja]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan Organ Tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[Puan Maharani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=39799</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik perdagangan organ tubuh yang melibatkan sindikat internasional. Dia juga meminta pemerintah melakukan antisipasi pencegahan kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut. Puan menegaskan, praktik perdagangan organ tubuh ke luar negeri adalah pelanggaran serius dan merupakan tindakan kriminal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank"><strong>Koranindopos.com</strong></a> – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik perdagangan organ tubuh yang melibatkan sindikat internasional. Dia juga meminta pemerintah melakukan antisipasi pencegahan kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.</p>
<p>Puan menegaskan, praktik perdagangan organ tubuh ke luar negeri adalah pelanggaran serius dan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi. ”Kami mengapresiasi pihak Polri yang berhasil membongkar praktik perdagangan organ tubuh, khususnya ginjal, yang melibatkan jaringan internasional,” tegas politisi PDIP itu dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (24/7).</p>
<p>Dalam kasus tersebut Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka. Termasuk oknum polisi berinisial M alias D berpangkat Aipda karena ikut terlibat. Diketahui, Aipda M bukan bagian dari sindikat tetapi ikut membantu tersangka TPPO untuk menghilangkan jejaknya. Aipda M ditangkap karena merintangi penyidikan.</p>
<p>Polisi juga menangkap seorang oknum pegawai Imigrasi yang bertugas di Bandara Ngurah Rai, Bali, berinisial AH karena menyalahgunakan wewenang. AH menerima sejumlah uang dengan membantu pengurusan keberangkatan para sindikat.</p>
<p>Sementara 9 tersangka lainnya adalah para korban praktik perdagangan organ tubuh yang kemudian direkrut oleh jaringan internasional, untuk kembali mencari mangsa di tanah air. Serta seorang lainnya yang berinisal H merupakan penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Polisi masih memburu pelaku lainnya.</p>
<p>”Pengungkapan kasus ini meminimalisir jatuhnya korban selanjutnya. Kami juga berharap pihak kepolisian bisa bekerja profesional dalam mengusut oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus ini, termasuk oknum dari pihak Imigrasi,” tegas Puan.</p>
<p>Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mendorong Polri mencari otak di balik terciptanya sindikat perdagangan organ tubuh. Puan juga meminta Polisi menelusuri kemungkinan adanya pihak berwenang lain yang terlihat dalam kasus perdagangan organ tubuh ke Kamboja.</p>
<p>”Ini adalah praktik yang besar risikonya. Harus ditelusuri bagaimana para sindikat selama ini aman melangsungkan kejahatan mereka. Apalagi sindikat menjaring orang-orang, jadi harus diketahui upaya dan pihak mana-mana saja yang dapat meloloskan keberangkatan hingga transaksi mereka,” tandas Puan.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ramai-kasus-perdagangan-organ-tubuh-puan-tawarkan-cara-mengatasinya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Puan Targetkan RUU TPKS Disahkan Pekan Depan</title>
		<link>https://koranindopos.com/puan-targetkan-ruu-tpks-disahkan-pekan-depan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/puan-targetkan-ruu-tpks-disahkan-pekan-depan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 06:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tidak kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Puan Maharani]]></category>
		<category><![CDATA[RUU TPKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com &#8211; Harapan beberapa kelompok masyarakat agar DPR RI secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) akan terealisasi dalam waktu dekat. Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan memastikan RUU inisiatif wakil rakyat itu disahkan pekan depan. UU Itu diharapkan bisa menekan maraknya kasus pelecehan seksual di tengah masyarakat yang akhir-akhir ini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="427" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/01/MRI_0999.jpg" alt="MRI 0999 - Puan Targetkan RUU TPKS Disahkan Pekan Depan" class="wp-image-5292" title="Puan Targetkan RUU TPKS Disahkan Pekan Depan 1" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/01/MRI_0999.jpg 640w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2022/01/MRI_0999-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption>Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022). <br>Foto: Jaka/rni</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>JAKARTA</strong>, <strong><em>koranindopos.com</em></strong> &#8211; Harapan beberapa kelompok masyarakat agar DPR RI secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) akan terealisasi dalam waktu dekat. Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan memastikan RUU inisiatif wakil rakyat itu disahkan pekan depan. UU Itu diharapkan bisa menekan maraknya kasus pelecehan seksual di tengah masyarakat yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Puan, RUU TPKS telah selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada masa persidangan lalu. Selanjutnya, pimpinan dewan akan segera menindaklanjutinya. Mengingat kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di tanah air, maka pengesahan RUU TPKS menjadi suatu keharusan sebagai bagian dari kebutuhan di dalam hukum Indonesia. &#8220;Insya Allah (pada) Selasa tanggal 18 Januari 2022 RUU TPKS disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,&#8221; tegas Puan seperti dikutip dari website resmi DPR, Rabu (12/1).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Putri mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu mengajak pemerintah untuk bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS dan berkomitmen untuk menuntaskannya. Selain itu, pihaknya bersama pemerintah tengah menuntaskan pembahasan delapan RUU pada pembahasan tingkat pertama. Di antaranya RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Praktik Psikologi, RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU tentang Penanggulangan Bencana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anggota DPR RI Achmad menambahkan, dia mendorong agar secepatnya RUU TPKS disahkan menjadi UU agar ada kepastian perlindungan terhadap kaum perempuan. &#8220;Ini harus segera disahkan. Ini menyangkut keselamatan dan perlindungan orang-orang di sekitar kita. Apakah itu anak, keluarga dan lainnya,&#8221; kata dia. Politisi Demokrat itu merasa khawatir dengan kondisi yang akhir-akhir ini terjadi. Pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh orang dekat korban yang sama sekali di luar dugaan. Misalnya guru, orang tua sendiri, dan dosen.(hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/puan-targetkan-ruu-tpks-disahkan-pekan-depan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Syarat Semua Penerbangan</title>
		<link>https://koranindopos.com/pemerintah-harus-jawab-kebingungan-masyarakat-soal-pcr-syarat-semua-penerbangan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pemerintah-harus-jawab-kebingungan-masyarakat-soal-pcr-syarat-semua-penerbangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 23:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tidak kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Puan Maharani]]></category>
		<category><![CDATA[Tes PCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA, koranindopos.com &#8211; Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Inmendagri yang mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali itu mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2&#215;24 jam. “Beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="640" height="427" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/10/ENO_0382.jpg" alt="ENO 0382 - Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Syarat Semua Penerbangan" class="wp-image-1935" title="Pemerintah Harus Jawab Kebingungan Masyarakat Soal PCR Syarat Semua Penerbangan 2" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/10/ENO_0382.jpg 640w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2021/10/ENO_0382-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption><em><strong>Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Eno/Man</strong></em></figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>JAKARTA, <em>koranindopos.com</em></strong> &#8211; Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Inmendagri yang mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali itu mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2&#215;24 jam.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini. Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” kata Puan dalam keterangan persnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Syarat perjalanan dari Inmendagri tersebut pun diatur lebih rinci melalui Surat Edaran (SE) nomor 21 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam aturan yang mulai berlaku pada hari ini hingga 1 November mendatang itu, surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2&#215;24 jam sebelum keberangkatan menjadi syarat wajib perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4. Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1&#215;24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1&#215;24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Kenapa dulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” tanya Puan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi&nbsp;<em>suspect</em>&nbsp;Corona. Ia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode&nbsp;<em>screening</em>, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya. Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 1&#215;24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalananan udara berlaku untuk 2&#215;24 jam,” kritik Puan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan terbaru syarat penerbangan menodai prinsip keadilan. Puan mengatakan, jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1&#215;24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus di-<em>clear</em>-kan pemerintah,” ujar Puan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di sisi lain, kata Puan, masyarakat juga mempertanyakan rencana pemerintah yang akan mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100 persen seiring pemberlakuan syarat tes PCR bagi penumpang pesawat. Sebab alasan kewajiban tes PCR itu disebut untuk mengurangi penyebaran virus Corona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Tentu ini semakin membingungkan masyarakat. Ketika tes PCR dikatakan menjadi upaya menekan penyebaran Covid-19 di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, namun kapasitas penumpang pesawat semakin diperbesar,” ucap Puan. Oleh karenanya, pemerintah diminta bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan udara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Pemerintah harus bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul dari masyarakat,” imbaunya. Puan juga berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan agar seluruh program penanganan Covid-19 dilaksanakan secara komprehensif. Ia menyebut, upaya itu akan lebih baik ketimbang memperberat syarat penerbangan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Integrasikan program vaksinasi dan aplikasi tracing PeduliLindungi dengan tes Covid. Kemudian perbanyak sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih intens mengenai aturan dan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat,” paparnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun jika memang pemerintah menilai syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan menjadi solusi terbaik, Puan meminta agar harga PCR test bisa semakin ditekan. Selain itu, fasilitas kesehatan harus bisa diseragamkan di seluruh daerah. “Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat, agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2&#215;24 jam. Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” tutup Puan. (rls/dni)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pemerintah-harus-jawab-kebingungan-masyarakat-soal-pcr-syarat-semua-penerbangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1934</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
