Dengan memanfaatkan platform Digital Talent Scholarship (DTS) milik Kominfo, akademi daring ini akan berfokus pada pengembangan pengetahuan dasar dan keterampilan praktis dalam keamanan siber bagi individu dan usaha kecil, memastikan mereka lebih siap melindungi diri di dunia yang semakin terdigitalisasi. Pada saat yang sama, inisiatif ini juga akan mendorong dan mengasah kemampuan keamanan siber Indonesia baik bagi para profesional yang sudah ada maupun talenta baru. Hal ini diharapkan dapat menambah jumlah spesialis dalam bidang keamanan siber.

Indosat dan Mastercard akan memainkan peran penting dengan menggabungkan upaya pengembangan talenta digital yang kuat dari Indosat dengan keahlian Mastercard dalam solusi keamanan siber serta pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan keamanan siber yang komprehensif di banyak negara di Asia Pasifik maupun global.
Peserta program DTS nantinya akan memperoleh keterampilan penting yang dibutuhkan dalam ekonomi digital saat ini, seperti cara menginventarisasi perangkat, apps dan accounts; menguasai pembaruan perangkat lunak dan keamanan daring; melindungi diri dari serangan phishing dan malware; serta mengamankan data bisnis dengan backups. Inisiatif ini diharapkan dapat memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam keamanan digital, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat global.

Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menyatakan,
“Kemitraan ini menandai tonggak penting dalam pengembangan digital Indonesia. Kami berkomitmen untuk mebangun ekosistem digital yang aman dan tangguh, di mana keamanan siber menjadi bagian penting dari misi ini. Dengan bergabungnya Indosat Ooredoo Hutchison dan Mastercard, kami meletakkan fondasi kuat untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia menghadapi tantangan yang akan datang.”

Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Di Indosat, kami percaya bahwa talenta digital adalah kunci masa depan Indonesia. Kami merasa terhormat dipercaya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung terobosan ini. Bersama dengan Mastercard, kami berkomitmen untuk mempercepat perjalanan Indonesia menuju negara yang maju dan aman secara digital, serta siap bersaing di kancah global. Dengan inisiatif bersejarah ini, kami yakin Indosat semakin dekat untuk memenuhi tujuan besar kami dalam memberdayakan Indonesia.”

Aileen Goh, Country Manager and President Director of Mastercard Indonesia, mengatakan,
“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, frekuensi dan cakupan serangan siber juga meningkat. Kejahatan siber diproyeksikan akan merugikan dunia sekitar US$13,8 triliun pada tahun 2028. Selain meningkatnya kerentanan, survei global terbaru mengungkapkan bahwa 72 persen serangan siber di Asia disebabkan oleh kekurangan spesialis terampil di bidang ini.

Oleh karena itu, pengembangan kapasitas dan pembinaan talenta keamanan siber adalah kunci untuk memastikan ketahanan siber dan ekonomi digital yang aman. Mastercard senang dapat berkontribusi pada inisiatif penting ini bersama Indosat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi ini akan membekali talenta Indonesia dengan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian penting yang diperlukan untuk menghadapi ancaman di masa depan dan memperkuat kepercayaan dalam ekonomi digital, sehingga menjaga masa depan
digital Indonesia.”

Kolaborasi ini merupakan bagian dari Cybersecurity Center of Excellence yang diluncurkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison dan Mastercard pada April 2024, menggarisbawahi semangat gotong royong dalam memberdayakan tenaga kerja digital Indonesia dan memperkuat posisi bangsa di ranah ekonomi digital dunia. Inisiatif ini menetapkan tolok ukur baru untuk pelatihan keamanan siber dan menjadi model bagi program pengembangan talenta digital Indonesia di masa depan. (why)

“UU KIP mengatur kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi publik secara proaktif. Ini adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kepentingan lain secara sah.

Regulasi ini juga mengatur mekanisme permintaan informasi publik oleh pemohon informasi sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional,” jelas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, pada Forum Koordinasi PPID: Konsultasi Publik Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 untuk K/L/D di Jakarta (13/8).

Penyesuaian dan perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA) dijelaskan Usman telah terjadi di beberapa negara sesuai dengan konteks masing-masing. Amerika Serikat misalnya, melakukan perubahan signifikan pada tahun 2016 untuk meningkatkan aksesibilitas digital dan memperkuat kewajiban pemerintah dalam merilis informasi.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) mengadakan diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait isu keterbukaan informasi publik. Lebih lanjut, Ditjen IKP menyusun draf naskah akademik revisi UU KIP, dengan dukungan dari Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

“Semoga langkah awal ini bisa mewujudkan UU KIP yang bisa mengakomodasi kepentingan setiap pihak yang terlibat di dalamnya, dan tentunya lebih tepat guna untuk memenuhi hak publik mendapatkan informasi publik dan menciptakan meaningful participation,” ucap Usman.

Aspirasi yang terkumpul tentang kebutuhan revisi UU KIP, dijelaskan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, dikelompokkan menjadi beberapa kluster. Temuan-temuan tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan draf naskah akademik revisi UU KIP.

“Kami membentuk kluster-kluster temuan masalah untuk revisi UU KIP ini. Seperti terkait dengan pemohon dan badan publik, proses pengelolaan informasi publik, termasuk Komisi Informasi (KI), informasi publik, penyelesaian sengketa, dan pasal-pasal spesifik yang perlu direvisi,” jelas Hasyim.

Ia menjelaskan bahwa berbagai aktivitas berupa pengumpulan data dan Focus Group Discussion (FGD) telah dijalankan sejak tahun 2023. Hingga pada tanggal 15 Desember 2023, Ketua Komisi Informasi Pusat menyerahkan salinan naskah kajian atas UU KIP yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat kepada Menteri Kominfo, untuk disusun menjadi bagian dari usulan pemerintah.

Hingga saat ini, proses penelitian terhadap revisi UU KIP masih berlangsung. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Wicaksana Dramanda, menjelaskan bahwa UU KIP memiliki celah dalam hal menjamin hak untuk memperoleh informasi. Salah satu yang fundamental adalah terbatasnya definisi dari badan publik yang terikat dengan UU KIP.

“Seperti perusahaan yang mendapatkan konsesi negara, seharusnya memiliki fungsi layanan publik. Tetapi karena tidak didanai oleh APBN atau APBD maka dikecualikan oleh entitas badan publik yang harus terikat oleh UU KIP,” jelas Wicaksana.

Celah lainnya yang perlu diperbaiki dari UU KIP adalah ruang lingkup pemohon informasi yang terbatas, adanya Vexatious Request (permintaan yang menyusahkan), waktu penyediaan informasi yang lama, klasifikasi informasi yang kompleks, ketiadaan pengaturan operasionalisasi uji konsekuensi, dan penegakan keterbukaan informasi yang belum efektif dan efisien, karena kelembagaan KI yang belum optimal.

Arah pengaturan baru tentunya dibutuhkan untuk menjadikan UU KIP lebih relevan dan menekan kendala yang muncul. Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lainnya, Giri Ahmad Taufik menyebut dibutuhkan perluasan pada ruang lingkup pemohon informasi dan badan publik, serta reklasifikasi informasi publik.

“Soal klasifikasi informasi publik, kami ingin menyederhanakan berdasarkan masukan. Jadi hanya dua kategori informasi, yaitu informasi publik yang wajib diumumkan dan yang wajib disediakan,” jelas Giri.

Perubahan UU KIP yang saat ini sedang dirumuskan dalam draf naskah akademik, membutuhkan aspirasi dari berbagai pihak termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik. Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Raides Aryanto, turut menyampaikan bahwa perubahan pada draf naskah akademik perlu lebih diperjelas definisi dan batasannya.

“Ketika warga negara asing diperbolehkan mengakses informasi publik, apakah ada syarat khusus? Apakah ada batasan objek permohonannya? Ini perlu diperjelas,” ucap Raides.

Sejalan dengan itu, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Titi Susanti, turut menyampaikan pentingnya menentukan batasan dan ruang lingkup ketika memperluas soal definisi badan publik dan pemohon.

“Ada istilah baru yaitu badan yang dipersamakan namun memang perlu diatur batasannya. Karena untuk layanan informasi bisa jadi nantinya organisasi sekecil apapun atau mungkin yang tidak berbadan hukum sekalipun, sepanjang berkaitan dengan kepentingan publik, juga dituntut untuk menjalankan kewajiban dari UU ini. Kita perlu pahami apakah malah akan membuat ribet atau memudahkan di masa depan,” tanggap Titi.

Forum Koordinasi PPID: Konsultasi Publik Revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 untuk K/L/D diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik secara hybrid. Acara ini diharapkan dapat menjaring masukan yang positif dari K/L/D untuk naskah akademik dan rancangan revisi UU KIP dan dihadiri lebih dari 300 peserta luring dan daring. (ris)

Nezar Patria menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk menjamin keselamatan publik dari penggunaan frekuensi radio yang tidak terkendali. “Kepatuhan terhadap regulasi menjamin keselamatan publik dari penggunaan frekuensi radio yang tidak terkendali,” ujarnya.

Wamenkominfo juga mengungkapkan contoh gangguan frekuensi radio yang sering terjadi, khususnya dalam dunia penerbangan, akibat penggunaan frekuensi secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Tiba-tiba pilotnya mendengar lagu dangdut gitu, sehingga kacau hubungan antara Air Traffic Controller dengan pesawat,” tuturnya, menggambarkan betapa seriusnya dampak dari ketidakpatuhan terhadap regulasi frekuensi.

Nezar Patria mengingatkan bahwa ketidakpatuhan frekuensi dapat membahayakan keselamatan penerbangan. “Tentu saja itu membahayakan penerbangan, itu wujud ketidakpatuhan frekuensi yang dapat membahayakan keselamatan,” tegasnya.

Menurut Nezar Patria, saat ini terdapat beberapa jenis pelanggaran terhadap regulasi spektrum frekuensi radio, antara lain:

• Penggunaan frekuensi radio tanpa izin
• Melampaui batas daya pancar yang diizinkan
• Tidak sesuai parameter teknis dan peruntukannya
• Pengoperasian perangkat telekomunikasi yang tidak tersertifikasi

Kementerian Kominfo menerapkan berbagai sanksi atas pelanggaran tersebut, termasuk denda, pencabutan izin, penyitaan perangkat telekomunikasi, hingga penghentian layanan telekomunikasi. “Penerapan sanksi berupa denda ditujukan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi penggunaan frekuensi radio,” tegas Wamenkominfo.

Nezar Patria juga menyatakan bahwa regulasi dibuat untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan memastikan seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses frekuensi radio. “Saya berharap semua pihak dapat menjaga penggunaan frekuensi radio yang tertib dan taat regulasi,” tandasnya.

Dalam acara ini, Wamenkominfo menyerahkan penghargaan kepada beberapa pihak yang dinilai tertib dalam menggunakan frekuensi radio. Penghargaan tersebut diberikan kepada:

• LPP TVRI Yogyakarta sebagai Pengguna Frekuensi Penyiaran Televisi Terpatuh Tahun 2024
• LPP RRI Surakarta PRO I 105,5 FM sebagai Pengguna Frekuensi Penyiaran FM Terpatuh Tahun 2024
• Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Pengguna Frekuensi Konsesi Terpatuh Tahun 2024

Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi lebih banyak pihak untuk mematuhi regulasi frekuensi radio demi kelancaran komunikasi dan keselamatan bersama. (hai/infopublik)

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengungkapkan dalam Diskusi Publik bertajuk “Menyiapkan Regulasi AI yang Bertanggungjawab dan Terpercaya untuk Indonesia” bahwa kerangka aturan tersebut sedang dibuat dan dibahas oleh pihak internal Kominfo. “Rencananya tahun ini kami coba melakukan drafting untuk peraturan menteri tentang penggunaan AI. Tapi kalau memang bisa dieskalasi menjadi peraturan presiden, nanti lihat kemungkinannya,” kata Nezar.

Kominfo juga akan mengundang pihak terkait untuk mengetahui kebutuhan serta mengidentifikasi potensi risiko penggunaan AI. Nezar berharap regulasi ini dapat membantu para pengembang dan pengguna AI dalam menyelesaikan tugas mereka dengan aman. “Kami sedang mempertimbangkan juga regulasi yang sifatnya vertikal, sekaligus juga horizontal. Jadi antara lain soal sandboxing mungkin akan kita masukkan di dalam Permen ini,” tambahnya.

Nezar mendorong pemangku kepentingan di Indonesia untuk menggali kebijakan afirmatif yang dapat memanfaatkan teknologi AI secara optimal. “Saya titip agar dapat menyerap aspirasi tentang masa depan regulasi AI di Indonesia serta menggali kebijakan afirmatif seperti apa yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari AI secara optimal,” ujarnya.

Nezar menilai bahwa pengembangan teknologi AI memberikan peluang besar bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, untuk menjembatani kesenjangan digital serta meningkatkan efisiensi dan akurasi usaha. “Kita saksikan sekarang, adopsi AI banyak sekali dilakukan oleh korporasi-korporasi. Mulai dari customer service sampai dengan pengolahan data, baik untuk kepentingan marketing, produksi, dan lainnya,” kata Nezar.

Mengutip data Tim Riset Microsoft Quantum, Nezar menunjukkan keberhasilan teknologi AI dalam memproses screening 32 juta material komputer kuantum secara radikal dan cepat. Meski begitu, Nezar menyoroti kendala yang dihadapi negara Global South, seperti keterbatasan infrastruktur AI, pendanaan, dan transfer of knowledge dari negara pengembang AI. “Transfer of knowledge dalam arti, bagaimana bisa masuk lebih jauh ke dalam global supply chain dalam produksi, ini kelihatannya menjadi tantangan untuk ke depan agar kita tidak hanya menjadi pasar saja untuk pengembangan AI ini,” tambahnya.

Nezar optimistis bahwa Indonesia mampu beradaptasi dan memodifikasi inovasi teknologi AI, dengan berperan sebagai negara pengembang AI di tingkat global. Termasuk menjadi hub untuk pengembangan semi konduktor untuk teknologi AI di level regional. “Jika secara konsisten menekankan pelaksanaan transfer teknologi dan transfer pengetahuan, ini penting sekali saya kira dalam strategi pengembangan AI ke depan,” ujarnya.

Nezar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong semua potensi yang dimiliki agar bisa mengejar dan menyelaraskan perkembangan global. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain untuk memproduksi dan memperkuat perkembangan AI di dunia.

Dengan adanya regulasi yang bertanggung jawab dan terpercaya, diharapkan penggunaan AI di Indonesia dapat berjalan dengan aman, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. (hai)

“Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Kominfo segera bertindak, keluarkan regulasi untuk membatasi anak-anak menggunakan game online, terutama game online yang menjurus kekerasan dan seksualitas,” kata Komisioner KPAI, Kawiyan dihubungi di Jakarta.

Kawiyan menilai, sudah banyak kasus yang terjadi akibat dampak game online ke anak, mulai dari kasus pornografi anak di Soetta dalam perkembangannya juga disangkakan sebagai kejahatan perdagangan orang, ini awalnya gara-gara game online.

“Selain kasus di Soetta, ada kasus anak membunuh orang tuanya, semua berawal dari game online. Dan, masih banyak lagi kasus-kasus kriminal karena dampak dari game online,” tambahnya.

Kawiyan menegaskan lagi, Kominfo harus segera menerbitkan aturan, apakah itu memblokir game online yang mengandung kekerasan dan seksualitas, atau membatasi penggunaan game online.

“Kominfo harus tegas, blokir atau batasi. Selain itu, peran keluarga dan sekolah juga harus ditingkatkan, orang tua harus ketat mengawasi anak-anak kita saat main game online,” ujarnya.

Ia menegaskan, game-game online yang beredar saat ini seperti game-game perang-perangan.

“Banyak dampak negatif bagi anak-anak kita, sekarang ini banyak anak-anak kita berkata kasar, seperti mampus, sialan karena kalah dan menang permainan game online. Sungguh sangat berbahaya game online itu bagi anak-anak kita,” ujarnya lagi.

Selain itu, KPAI juga meminta perusahaan game tersebut ikut bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang ditimbulkan ke anak-anak karena memainkan game tersebut.

“Perusahaan game juga harus bertanggung jawab. Dampak buruknya sudah luar biasa, jadi pemerintah dan kita semua jangan anggap enteng masalah ini, ini sudah serius dan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan khusus soal game-game online ini,” tandasnya.

Sederet Ancaman di Balik Game Online

Psikolog, Fabiola Audrey Najoan mengungkapkan pada dasarnya permainan yang sedang banyak disukai anak-anak seperti Free Fire banyak sekali memaparkan atau bahkan memiliki misi-misi kekerasan yang harus diselesaikan.

Anak-anak yang belum memiliki pemahaman yang kuat terkait perilaku terpuji dan tidak terpuji, sangat tidak dianjurkan untuk memainkan permainan seperti ini. Selain sarat akan kekerasan, ada pula permainan online maupun offline yang tanpa disadari bermuatan seksual.

“Apalagi permainan online tentu disertai dengan adanya chat room bisa dengan kawan atau orang asing. Saat bertemu dengan orang asing inilah keamanan anak-anak perlu diwaspadai.. Kerena tidak bisa dipungkiri kalau banyak sekali predator seksual yang terkesan baik,” ungkap Fabiola.

“Hal ini bisa disebut sebagai Child Grooming, di mana predator seksual akan mengimingi anak-anak dengan beberapa hal yang mereka suka salah satunya gift dalam permainan online untuk memancing rasa percaya dan nyaman dari anak. Setelah anak merasa nyaman, barulah mereka melancarkan aksinya seperti yang baru-baru ini terjadi (kejahatan seksual di Soetta)” tambahnya.

Fabiola mengatakan, selain kekerasan seksual, anak-anak pun tidak dianjurkan untuk memainkan game-game tersebut karena  proses belajar anak-anak itu adalah meniru. Mereka akan mengamati tindakan-tindakan kekerasan dalam game tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Hal ini tenti akan memengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari emosi, perilaku dan kognitifnya. Disarankan game dgn unsur kekerasan ini kalau dalam penelitian, boleh diberikan pada anak usia 13th, maksimal 30 menit/ hari,” ungkapnya.

Fabiola menegaskan, pemeritah harus menaruh perhatian lebih pada permaslahan ini, memperketat aturan untul mengatur penggunaan game online terhadap anak. Selain itu peran orang tua juga vital.

“Tentu butuh peran serta dari pemerintah untuk lbh ketat dalam membatasi akses permainan ini. Namun yang terutama tetap kontrol dan pengawasan orang tua. Banyak sekali saya jumpai, orang tua pun sibuk dengan gadget nya dan menjadikan gadget sebagai jalan pintas supaya anak-anaknya tenang. Yang sering saya sampaikan ke orang tua anak-anak adalah yang dibutuhkan anak-anak bukanlah mainan atau game. Mainan dan game ini hanyalah media. Yang anak-anak ini butuhkan adalah interaksi antara orang tua dan anak,” tutupnya. (ris)

Pada kegiatan “Digital Economic Dialogue: Social Impact & Adoption in The Digital Economy” yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, 26 – 27 Maret 2024, eFishery dan DED Kominfo menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pemberian bantuan eFeeder kepada pembudidaya eFishery di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

eFeeder merupakan teknologi pemberi pakan otomatis untuk ikan dan udang yang berfokus pada efisiensi pakan dan pengurangan limbah yang diciptakan oleh eFishery. eFeeder mampu mempercepat siklus panen hingga 74 hari, serta meningkatkan efisiensi pakan hingga 30% dan meningkatkan kapasitas produksi hingga 25%.

Berdasarkan riset dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada tahun 2022, pembudidaya yang menggunakan eFeeder mengalami peningkatan pendapatan hingga 45%.

“Sektor akuakultur di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berkembang. Oleh karena itu, kami terus berusaha menggalakkan penggunaan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.

Kami melihat peluang untuk mengangkat sektor ini ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat mengatasi permasalahan pangan dengan menyediakan teknologi yang terjangkau, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui ekonomi digital yang inklusif.

Kolaborasi menjadi kunci kemajuan industri akuakultur di Indonesia, dengan adanya kolaborasi bersama Kominfo kami yakin dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk mendukung peningkatan produktivitas pembudidaya Indonesia,” ujar Luciana Dita Chandra Murni, Head of Regulatory and Government Affairs eFishery.

Penyaluran bantuan eFeeder kepada pembudidaya juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi dan Pasuruan. Dilihat dari segi produktivitas, eFeeder, membantu meningkatkan Food Conversion Ratio (FCR), yaitu perbandingan antara makanan yang diberikan dengan selisih berat benih dan ikan yang dipanen untuk menunjukkan salah satu ukuran efisiensi produksi.

Pembudidaya yang menggunakan eFeeder memperoleh hasil FCR antara 0,85 sampai 1,34, dengan rata-rata 1,09. Hal ini berarti setiap tambahan pakan ikan 1 kg akan menghasilkan penambahan berat ikan sampai dengan 1,2 kg.

Selain itu, terdapat juga peningkatan dalam hal Average Daily Gain (ADG), yang merupakan salah satu ukuran produktivitas perikanan budidaya. ADG dapat didefinisikan sebagai penambahan jumlah rata-rata berat ikan setiap harinya selama periode pemberian pakan dalam waktu tertentu, tujuannya untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan.

Menurut SNI 6484.3:2014, ADG untuk ikan lele berkisar antara 1,27 sampai 1,93. Sedangkan, rata-rata ADG untuk pembudidaya ikan eFishery adalah 2,28. Ini berarti bahwa produksi pembudidaya eFishery yang menggunakan eFeeder lebih efisien.

“Adopsi sosial dalam ekonomi digital mencakup bagaimana individu dan masyarakat menerima dan mengintegrasikan teknologi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru untuk partisipasi sosial dan inklusi.

Namun, dengan adanya transisi ke ekonomi digital juga menimbulkan tantangan sosial, salah isu utama adalah kesenjangan digital, dimana tidak semua kelompok memiliki akses atau kemampuan yang sama untuk menggunakan teknologi digital dan beberapa tantangan sosial adalah privasi dan keamanan data pribadi.

Oleh karena itu, Kominfo sangat mengapresiasi inisiatif eFishery untuk berkolaborasi bersama, menjawab tantangan memanfaatkan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi sosial dan inklusi melalui teknologi eFeeder,” ujar Boni Pudjianto, Direktur Ekonomi Digital Kominfo. (ris)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai penyedia infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk gelaran FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 turut memastikan kualitas dan trafik jaringan telekomunikasi selama rangkaian pertandingan berlangsung hingga awal Desember mendatang. Tidak terkecuali kualitas jaringan telekomunikasi pada momen pembukaan dan pertandingan pembuka yang disaksikan langsung oleh puluhan ribu penonton.

Direktur Network & IT Service Telkom, Herlan Wijanarko memastikan kualitas dan kesiapan dari jaringan dan layanan telekomunikasi yang Telkom sediakan di area Stadion Gelora Bung Tomo serta area pendukung. “Per hari ini (10/11), Telkom memastikan seluruh dukungan jaringan infrastruktur telekomunikasi sudah ready 100%.

Dipastikan kualitas jaringannya mumpuni dengan kapasitas optimal untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung yang hadir pada pembukaan dan pertandingan pertama hari ini. Kita juga sediakan BTS dan combat di area stadion dan sekitarnya untuk memastikan terpenuhinya trafik telekomunikasi para pengunjung,” ujar Herlan.

Guna mendukung kesuksesan ajang sepakbola tingkat dunia ini, TelkomGroup menyediakan serangkaian dukungan infrastruktur jaringan telekomunikasi di seluruh stadion utama serta area pendukung, berupa Astinet, fixed maupun mobile broadband, termasuk access point. Untuk memastikan keamanan dari gangguan siber, TelkomGroup juga menyediakan cyber security selama perhelatan berlangsung.

Tak hanya pemenuhan konektivitas di lokasi stadion, Telkom memastikan kualitas jaringan telekomunikasi yang mumpuni di media center guna mendukung kelancaran penyebaran informasi oleh para awak media. “Awak media ini penting karena mereka yang akan broadcast informasi. Media center kita siapkan khusus dan bandwith-nya kita jamin semua bisa transfer informasi dengan lancar, mudah dan baik,” tukas Herlan.

Dirjen Kominfo Apresiasi Kualitas Jaringan Telekomunikasi di Media Center

Pada kesempatan terpisah, sebelum pembukaan dilaksanakan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, Usman Kansong menyambangi Media Center FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 yang merupakan kerja sama Kominfo dengan Telkom sebagai penyedia jaringan telekomunikasi.

Usman Kansong mengapresiasi keandalan TelkomGroup dalam menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk ajang internasional, terutama jaringan internet. Menurutnya, jaringan telekomunikasi merupakan hal yang penting dan harus dipastikan kualitas primanya, karena banyak orang mengandalkan jaringan internet baik untuk mengakses pertandingan, maupun memproduksi berita hingga menayangkannya. Untuk itu dibutuhkan jaringan internet dan telekomunikasi yang bagus, yang mana telah disediakan oleh Telkom.

“Saya kira Telkom yang terbaik dalam menyediakan jaringan telekomunikasi untuk event internasional, sangat apresiatif untuk Telkom”, tutup Usman. (ris)

Pengumuman ini dibuat oleh Menteri Budi Arie Setiadi saat berbicara dalam Digital Creative – Leadership Forum di Jakarta pada Kamis (9/11/2023).

Menkominfo menjelaskan bahwa Program DLA, yang diikuti oleh berbagai kalangan pemimpin, mulai dari jajaran eksekutif puncak, pembuat kebijakan, hingga pelaku usaha, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam merumuskan kebijakan, menginisiasi inovasi digital, serta mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital di Indonesia.

“Kepemimpinan digital menjadi salah satu komponen utama yang dibutuhkan. Transformasi digital menuntut terciptanya strategi jangka panjang, yang melibatkan seluruh pimpinan untuk berinovasi dengan teknologi,” jelasnya.

Menteri Budi Arie menyebut bahwa era digital telah membawa disrupsi yang signifikan, yang mempertegas pentingnya keahlian digital dalam berbagai bidang. Selain itu, perubahan budaya yang terkait dengan era konvensional juga telah terjadi, termasuk adopsi konsep bekerja dari jarak jauh (remote working) dan pengambilan keputusan berbasis data.

“Pemimpin yang ahli dalam analytical thinking dan creative thinking masih sangat dibutuhkan. Untuk itu, para pemimpin di era digital harus melakukan upskilling terlebih dahulu,” tutur Budi Arie Setiadi.

Dalam Program DLA, ada beberapa tema yang relevan di era digital, seperti digitalisasi bisnis, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan. Di tahun 2023, Program DLA telah dibagi menjadi tiga skema, yaitu Smart Digital Leader Indonesia Maju, Smart Digital Leader Makin Digital, dan Smart Digital Leader Province.

Menkominfo menekankan bahwa Program DLA bekerja sama dengan berbagai mitra, terutama universitas ternama dunia, seperti University of Cambridge, Oxford Internet Institute, Imperial College London, Harvard Kennedy School, MIT, Cornell University, National University of Singapore, dan Tsinghua University.

Keberhasilan Program DLA ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mempersiapkan para pemimpin untuk menghadapi tantangan era digital dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. (hai)

Menurut Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, Satgas Antihoaks ini akan berperan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus membangun narasi Pemilu Damai 2024. Mereka akan bertugas dengan memberikan stempel “hoaks” pada setiap informasi keliru, termasuk yang masuk dalam kategori hoaks, disinformasi, atau misinformasi.

Menteri Budi Arie Setiadi menjelaskan, “Saya sudah instruksikan ke Satgas Antihoaks, tidak usah dibeda-bedakan mana disinformasi, misinformasi, malinformasi. Langsung saja semuanya distempelin hoaks biar publik gampang nangkep-nya.”

Kominfo juga menekankan bahwa mereka akan bersikap netral dalam menindak pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Kominfo menegaskan bahwa penindakan hoaks akan merujuk pada peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Budi Arie Setiadi menyatakan, “Kita di Kominfo netral, siapapun kandidatnya, siapapun partainya kalau difitnah bisa melaporkan kepada kami.” Seluruh langkah penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Kominfo bertujuan untuk menjaga ruang digital selama Pemilu 2024 dan memastikan informasi yang beredar adalah yang benar dan akurat. (hai)