“Sebenarnya teman-teman aplikator (penyedia layanan berbasis aplikasi) sejak tahun-tahun sebelumnya sudah memberikan apapun itu namanya apakah insentif, bonus, atau bantuan THR itu sudah diberikan sebelumnya. Dan tentu kami sampaikan apresiasi karena selama ini teman-teman aplikator memperhatikan pekerja online,” kata Ida Fauziyah.

Ida mengatakan, insentif bagi mitra kerja sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban mereka menjelang Hari Raya Keagamaan. Pasalnya, mitra kerja tidak dapat mendapatkan THR keagamaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Dasar Surat Edaran yang kami keluarkan adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahu 2016. Di mana THR itu diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja PKWT maupun PKWTT. Sementara teman-teman ojek online tidak masuk dalam ranah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini karena hubungan kerjanya adalah hubungan kemitraan,” jelasnya.

Ida pun mengatakan bahwa pihaknya bersama Komisi IX telah menyimpulkan tentang pentingnya regulasi bagi pekerja dengan status kerja kemitraan. Pihaknya pun akan segera menyusun regulasi bagi pekerja dengan status hubungan kemitraan.

Ke depan regulasi tersebut tidak hanya mengatur terkait pembayaran THR, namun segala hal terkait status kemitraan termasuk terkait pelindungan sosial.

“Kalau mau mengatur pekerja dengan status kemitraan ini jangan hanya terkait THR-nya, tetapi juga pengaturan yang lain misalnya jaminan sosial bagi pekerja dengan status kemitraan ini,” ujarnya. (ris)

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si dalam webinar itu mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam upaya penurunan stunting adalah manajemen laktasi. Hal ini harus dilakukan semaksimal mungkin, karena laktasi penting untuk kesehatan, gizi, dan tumbuh kembang anak.

“ASI tidak akan pernah tergantikan oleh makanan apapun juga, ASI memiliki manfaat dan kandungan gizi yang hebat dan luar biasa,” kata Kurniasih.

Meskipun bekerja bukan halangan bagi ibu untuk terus menyusui, namun bekerja seringkali menjadi salah satu alasan kendala bagi ibu untuk menghentikan pemberian ASI.

“Untuk itu kami sangat mensupport masyarakat, khususnya ibu-ibu yang tetap konsisten memberikan ASI meski meski harus bekerja,” Kurniasih.

Sebagai komitmen DPR RI dalam melindungi perempuan khususnya bagi yang menyusui, Komisi IX DPR RI menurut Kurniasih, telah mengusulkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Menuju Indonesia Emas di 2045, kita harus berjuang secara maksimal dalam melahirkan generasi emas. Melalui rancangan Undang-Undang dan laktasi 2 tahun, kami yakin menjadi satu hal yang dapat menjadi komitmen bersama para ibu sehingga tercipta generasi emas yang mampu bersaing,” ujar Kurniasih.

Selanjutnya, untuk memahami manajemen Laktasi untuk ibu bekerja, Kepala IKMI Cabang Banten, dr. Maharani Bayu, M.Ikom, Sp.Rad., IBCLC menjelaskan tentang pentingnya Anatomi Fisiologi Proses Menyusui.

“Ada lima point penting bagaimana ceritanya ASI bisa diproduksi dan bisa memenuhi kebutuhan bayi dengan optimal, yaitu skin to skin ibu dan bayi. Bayi harus menyusui langsung, pelekatan menyusui yang benar, pengosongan payudara, dan makanan atau obat harus sesuai rekomendasi gizi,” jelas Maharani.

Sementara itu Direktur Bina Keluarga, Balita dan Anak (Ditbalnak) BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS mengatakan merujuk pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberi mandate kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana yang mendukung Pro PN, salah satunya adalah pembinaan pada 1000 HPK.

Irma mengatakan persoalan stunting bukan masalah bangsa masa kini saja, melainkan menyangkut masa depan.

“Karena, anak-anak kita merupakan generasi penerus, dan kita memiliki visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai modal dasar dalam mencapai visi tersebut anak-anak kita tidak harus mengalami stunting,” kata Irma Ardiana.

Irma berharap melalu kegiatan tersebut  para ibu yang menjadi sasaran dapat mengimplementasi program 1000 HPK dan bisa mengoptimalkan ibu menyusui selama 2 tahun secara ekslusif. (why)