Rekomendasi tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dan Korlantas Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Korlantas sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Kemacetan, kecelakaan, hingga digitalisasi layanan publik membutuhkan organisasi yang lebih adaptif dan kuat di level kebijakan nasional,” ujar Hinca dalam rapat.

Ia menambahkan bahwa peningkatan status ini diperlukan agar transformasi organisasi Polri dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan Kapolri serta ketentuan regulasi yang berlaku.

Selain penguatan struktur, Komisi III juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja jajaran Korlantas menjelang momentum mudik akhir tahun. Menurut Hinca, pengamanan arus lalu lintas pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 akan menjadi ujian besar bagi efektivitas Korlantas ke depan.

“Pendekatannya harus lebih preventif agar ketertiban dan keselamatan masyarakat benar-benar terjaga,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi III mencatat sejumlah inovasi berbasis teknologi yang telah dilakukan Korlantas dan menunjukkan hasil positif. Di antaranya adalah optimalisasi sistem tilang elektronik (ETLE), penguatan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan melalui SIGNAL dan SINAR, serta pengembangan Indonesia Safety Driving Center (ISDC). Berbagai terobosan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum lalu lintas di era modern.

Dorongan peningkatan status menjadi Balantas diharapkan tidak hanya sekadar mengubah struktur kepangkatan, tetapi juga memperkokoh kemampuan Korlantas dalam merespons tantangan mobilitas yang semakin beragam. Mulai dari pertumbuhan jumlah kendaraan, pembangunan infrastruktur transportasi baru, hingga tuntutan digitalisasi layanan publik.

Dengan penguatan ini, Balantas diharapkan mampu menjadi institusi yang lebih profesional, responsif, dan strategis dalam menjaga keselamatan serta kelancaran lalu lintas nasional. (hai)

Asistensi dipimpin langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, dan jajaran Korlantas lainnya.

Dalam arahannya, Kakorlantas mengatakan bahwa kegiatan tersebut penting dilakukan guna memperkuat koordinasi antarlintas terkait. “Sehingga tindakan yang kita lakukan di lapangan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Aan menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi, masih terdapat beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, khususnya di wilayah Bali. Salah satunya masih sering terjadi kemacetan ketika volume kendaraan meningkat. “Ini menjadi salah satu perhatian kita. Namun jangan sampai rekayasa lalu lintas yang diterapkan hanya jadi pemindahan sumber kemacetan di tempat lain,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan panduan tentang bagimana para petugas di lapangan melakukan pengambilan keputusan secara koordinatif dari masing-masing instansi terkait. “Tentunya harus sesuai tupoksi, SOP, dan kebutuhan ketika pelaksanaan rekayasa jalan,” ujarnya.

Salah satu upaya yang akan terus dilakukan adalah mengoptimalkan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) sebagai. “Ini adalah salah satu wadah efektif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi terkait mengatur strategi-strategi di bidang lalu lintas, termasuk untuk penanganan kasus kasus kasuistis,” tambah Rivan.

Berbagai arahan dalam asistensi tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat kerja teknis (Rakernis) lintas instansi. (ris)

Selain membahas digitalisasi pelayanan Samsat untuk simplifikasi pelayanan, agenda tersebut juga membahas dan menyamakan persepsi berkaitan dengan peraturan penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan 2 tahun sejak masa berlaku STNK.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa Tim Pembina Samsat Nasional terus mengakselerasi aturan tersebut. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan relaksasi pajak. “Kami telah melakukan kerja sama dengan sekitar 916 merchant, pelaksanaan operasi gabungan, pendataan masa berlaku kendaraan yang etrlibat laka, kolaborasi dengan BUMN atau instansi lain, dan berbagai upaya lain,” ujarnya.

Rivan menyampaikan, Tim Pembina Samsat di 2024 menargetkan daftar kendaraan bermotor tahun berjalan sebesar 81,3 persen, daftar ulang tahun lewat 17,84 persen. Salah satu strategi yang dilakukan, antara lain kolaborasi dengan merchant, menjadikan pembayaran PKB dan SWDKLLJ sebagai syarat utama dalam pengurusan perizinan dan penggunaan fasilitas umum, dan memberikan diskon bagi kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo.

“Kami juga memanfaatkan momen pesta demokrasi dengan memberikan relaksasi pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak, pilihan paket kebijakan, dan waktu pelaksanaan,” tambah Rivan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki perhatian serius berkaitan dengan pembenahan pelayanan publik. Maka dari itulah, samsat yang telah berusia hampir setengah abad harus dapat menunjukkan kinerja pelayanan yang lebih baik dan modern.

“Dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik perlu adanya komitmen yang baik pula dari semua unsur pelaksana pelayanan di samsat.

Demikian pula perlu didukung dengan fasilitas dan anggaran yang memadai agar pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai agenda reformasi birokrasi berbasis digital dan harapan Masyarakat,” ujar Aan.

Kakorlantas menekankan agar penyelenggaraan Samsat dilakukan dengan sebaik mungkin. Baik itu prosedur, mekanisme, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana di atur dalam uu nomor 25 tahun 2009.

“Sinergitas antara Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi sampai kepada semua unsur petugas pelaksana, harus terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk meminimalisir berbagai potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Dirjen Bina Keuangan daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, salah satunya dengan melakukan upaya tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Dia menyampaikan bahwa untuk mewujudkan optimalisasi Penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kepastian penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sesuai amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka pemerintah daerah disarankan untuk dapat melaksanakan program relaksasi perpajakan antara lain berupa pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB, pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya, serta pembebasan pokok tunggakan PKB pada tahun tertentu, dan kebijakan relaksasi lainnya,” imbuh Horas.

Guna mengakselerasi berbagai kebijakan tersebut, Horas berharap sinergitas Tim Pembina Samsat Nasional semakin kuat. “Termasuk Tim Pembina SAMSAT di daerah, dengan melakukan kolaborasi dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Rakornas Pembina Samsat Nasional tersebut juga dihadiri, antara lain Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatanan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi, dan sejumlah undangan lainnya. (ris)

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. A. Fathoni, M.Si., menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pendapatan pada akhir tahun, yang merupakan instrumen penting dalam pembangunan. “Salah satu langkahnya adalah melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor dan optimalisasi pemanfaatan SIPD,” ujarnya.

Fathoni menegaskan dukungannya terhadap upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian utama Tim Pembina Samsat Nasional. “Pajak ini memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap pelayanan publik,” tambahnya.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, menyatakan komitmennya untuk terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan. “Hal ini termasuk pembayaran pajak kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong masyarakat sebagai pemilik kendaraan, agar patuh pada kewajibannya. “Ini sangat penting karena pajak kembali kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi pengguna jalan,” tambah Firman.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Korlantas Polri, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyoroti pentingnya persamaan persepsi terkait data digital dan keamanan. “Ini penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan pendapatan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Rivan.

Rivan juga menyampaikan bahwa Jasa Raharja terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Komitmen ini akan terus menjadi fokus kami, sehingga kehadiran Jasa Raharja benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat,” tambahnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Pendapatan pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Hendriwan, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK, Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja, Dodi Apriansyah, Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan, serta sejumlah Kepala Bapenda dan BPKAD Provinsi di Indonesia. (ris)

”Itu hasil rekap direktur jenderal bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri bahwa sekarang 70 persen dari seluruh provinsi sudah membuat kebijakan penghapusan bea balik nama. Kemudian, 30 persennya adalah (penghapusan) pajak progresif,’’ ujar Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono Senin (20/3/2023).

Rivan menjelaskan, berdasar data yang dimiliki, kepatuhan masyarakat akan kepemilikan kendaraan sangat minim. Dihapusnya BBNKB II dan pajak progresif akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Tak hanya itu, Rivan juga menyebutkan, penghapusan BBNKB II juga akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) di tiap provinsi meningkat. Sebab, kendaraan mereka akan berubah menjadi berpelat nomor daerah.

”Ketika kendaraan berpindah ke satu daerah, otomatis pendapatan daerah akan meningkat dari sisi lain. Contoh, (uji) kir. Pendapatan kir untuk angkutan umum atau truk yang lain akan berpindah ke daerah tersebut. Maka, pendapatan daerah akan meningkat,’’ jelasnya.

Dengan adanya penghapusan itu, sambung Rivan, identifikasi dan registrasi kendaraan dapat dilakukan dengan baik. Hal itu tentu akan memudahkan jika suatu instansi membutuhkan data kendaraan. Penindakan melalui electronic traffic law enforcement (e-TLE) pun jadi lebih maksimal. ”Kapolri menyatakan akan memberlakukan e-TLE. Apa yakin e-TLE bisa dijalankan kalau registrasi belum dilakukan dengan baik,’’ ungkapnya.

Rivan menyebutkan, 30 persen provinsi lainnya belum menerapkan penghapusan BBNKB II karena masih membutuhkan kajian yang mendalam. Kendala lainnya adalah masih diperlukannya sosialisasi kepada gubernur dan polda di masing-masing wilayah.

Hal senada disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi. Dia mengatakan, pemerintah harus memiliki satu data yang valid terkait kendaraan bermotor. Data itu dapat dimanfaatkan kementerian maupun lembaga lainnya untuk kepentingan masyarakat. ”Kami berkomitmen untuk memperbaiki (data) kendaraan bermotor kita,’’ paparnya.

Firman mengaku menerima banyak masukan dari beberapa gubernur. Salah satunya, gubernur Kalimantan Utara. Yakni, banyak sekali kendaraan berpelat nomor B atau di luar kepemilikan wilayahnya. ”Kemudian, kami ke Labuan Bajo, ya sama juga. Di sana, orang masih senang pakai pelat B karena katanya harganya tinggi. Bayar pajaknya di sana (Jakarta). Kan saya kira fair,’’ ucapnya.

Menurut dia, penghapusan BBNKB II dan pajak progresif dapat meningkatkan PAD sehingga pembangunan di daerah dapat lebih pesat. ”Kalau ke depan ini semua tercapai, PAD akan jauh lebih besar untuk membangun daerah,’’ katanya. (wyu/mmr)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Firman Santyabudi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Ery Nursatari, DirGakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, KabagOps Korlantas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi, Kadiv Asuransi Jahja Joel Lami, serta pejabat dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan (JBH) KemenPUPR.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, mengatakan, survei jalur tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Jasa Raharja bersama seluruh pihak terkait, untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pengamanan menjelang momen mudik Lebaran.

“Pengecekan jalur ini setiap tahun kita lakukan sejak jauh hari. Dari kegiatan ini, kami akan melakukan pemetaan guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan mudik Lebaran nanti,” ujar Rivan, di sela kegiatan itu.

Rombongan yang berangkat dari Gedung NTMC Korlantas Polri, mengawali tinjauan ke KM 29, KM 57, dan KM 217 Tol Jakarta-Cikampek, serta Pos Lantas Cikopo, sekaligus mendengarkan paparan dari Dirlantas Polda Jabar, Jasa Marga, PT LMS Cipali, sebelum dilanjutkan menuju Pos Kalikangkung. Di hari kedua, kegiatan kembali dilanjutkan menuju Rest Area 575 A wilayah Ngawi, hingga Pos Lantas Cito, di Surabaya.

Sebelumnya, kata Rivan, kegiatan serupa juga telah dilakukan ke sejumlah wilayah, seperti jalur pantai utara (pantura) dan pantai selatan (pansela). Dari peninjauan itu, jalur mudik yang akan dilintasi pada Lebaran mendatang, sudah memadai dan siap digunakan.

“Lebaran tahun ini mobilitas masyarakat diprediksi akan meningkat dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, segala persiapan perlu dilakukan dengan matang untuk memastikan momen mudik tahun ini lebih aman, nyaman, dan berkeselamatan,” tambah Rivan.

Guna meminimalisasi korban kecelakaan lalu lintas di momen Lebaran tahun ini, Rivan mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan berbagai pihak, salah satunya mudik gratis bersama BUMN.

Rivan berharap, dengan berbagai sosialisasi serta persiapan yang dilakukan secara matang oleh semua pemangku kepentingan, pelaksanaan mudik Lebaran 2023 berjalan aman dan kondusif. “Dan yang terpenting, bagaimana dalam momen mudik Lebaran tahun ini kecelakaan lalu lintas bisa diminimalisir,” ungkap Rivan. (ris)

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan, persiapan pengamanan menjelang momen mudik Lebaran dilakukan sejak jauh hari. “Tujuannya, tentu saja selain memastikan kesiapan jalur mudik yang akan digunakan, juga untuk melakukan pemetaan guna meminimalisir kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan mudik Lebaran nanti,” ujar Dewi, di sela survei jalur pantura bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri pada Kamis (2/02/2023).

Pada pertemuan tersebut hadir Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Drs. Ery Nursatari dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Dewi mengatakan bahwa dari pelabuhan Merak-Bakauheni Banten sampai Jawa Timur, jalur mudik yang akan dilintasi pada Lebaran mendatang, relatif sudah memadai dan siap digunakan. “Nantinya, di setiap titik yang dianggap krusial, Kepolisian juga akan menyiapkan upaya-upaya pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran pemudik,” tambah Dewi.

Menurut Dewi, mudik Lebaran tahun ini diprediksi akan meningkat dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana masih diberlakukan pembatasan akibat pandemi Covid-19. “Oleh karena itu, segala persiapan perlu dilakukan dengan matang untuk memastikan momen mudik tahun ini lebih aman, nyaman, dan berkeselamatan,” ujarnya.

Guna meminimalisasi korban kecelakaan lalu lintas pada saat momen Lebaran tahun ini, Dewi mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Program Mudik Gratis, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, seperti Mudik Gratis Bersama BUMN.

“Selain menghemat biaya, tentunya Program Mudik Gratis lebih nyaman, aman, dan berkeselamatan, karena baik armada maupun pengemudi sudah kita seleksi dengan baik,” imbuh Dewi.

Dewi berharap, bagi masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi melakukan persiapan dengan matang baik terhadap fisik pengemudi maupun kendaraan dan mencari informasi mengenai rute perjalanan yang akan ditempuh dengan berbagai persiapan yang dilakukan secara matang serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, semoga pelaksanaan mudik Lebaran 2023 berjalan aman dan kondusif. “Tentunya, keselamatan adalah prioritas utama,” pungkasnya. (riz)

“Tidak ada, perubahan hanya di penggolongan saja,” ungkap Dirregident Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Drs. Yusri Yunus, saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/23).

Ia menuturkan, sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan uji coba yang akan dilakukan di Cirebon Kota, Jawa Barat,

“Lagi disiapkan secepatnya,” tuturnya.

Sebagai informasi, nantinya SIM C terdiri dari tiga golongan, yaitu SIM C untuk 250cc maksimal, SIM C1 untuk 250-500cc, dan SIM C2 untuk motor di atas 500cc. Masyarakat dapat memilikinya tidak hanya sesuai kendaraan yang digunakan, namun pengalaman dalam bermotor. (hai)

Hal tersebut disampaikan oleh Kasidikpen subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, AKBP Arief Bahtiar saat menghadiri kegiatan edukasi keselamatan berkendara di Pusdiklantas Polri, Serpong, Banten. “Ibarat tubuh, transportasi merupakan urat nadi kehidupan terutama dalam mendukung peningkatan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan nasional, dan pentingnya lalu lintas dalam kehidupan manusia, maka lalu lintas menjadi hal yang harus dikelola dengan baik,” jelasnya, Sabtu (17/9/22).

Kasidikpen subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri mengatakan, lalu lintas yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak terhadap berbagai permasalahan di lalu lintas “Yaitu pelanggaran lalu lintas, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

AKBP Arief Bahtiar menambahkan, penanganan lalu lintas telah diamanatkan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, yang di dalamnya terdapat lima pilar, yakni:

1.Manajemen Keselamatan Jalan (oleh Bappenas)

2.Jalan yang Berkeselamatan (oleh Kementerian PUPR)

3.Kendaraan yang Berkeselamatan (oleh Kementerian Perhubungan)

4.Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (oleh Polri)

5.Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (oleh Kementerian Kesehatan)

“Jadi lima pilar itulah yang menangani di dalam rencana keselamatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang lalu lintas,” jelas Kasidikpen subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri.(hai)