<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPAI &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/kpai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 11:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>KPAI &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Bantah Batasi Akses Anak, Sarwendah Serahkan Bukti Tandingan ke KPAI dan Tantang Ruben Onsu Mediasi</title>
		<link>https://koranindopos.com/bantah-batasi-akses-anak-sarwendah-serahkan-bukti-tandingan-ke-kpai-dan-tantang-ruben-onsu-mediasi/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bantah-batasi-akses-anak-sarwendah-serahkan-bukti-tandingan-ke-kpai-dan-tantang-ruben-onsu-mediasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Akula]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Film dan Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Cerai]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sam Siwu]]></category>
		<category><![CDATA[hak asuh anak]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<category><![CDATA[Minola sebayang]]></category>
		<category><![CDATA[ruben onsu]]></category>
		<category><![CDATA[Sarwendah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=121772</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com, Jakarta &#8211; Perseteruan panas pasca-perceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu kini memasuki babak baru yang semakin sengit. Mantan personel Cherrybelle tersebut secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya mempersulit sang mantan suami untuk menemui anak-anak mereka. Didampingi kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu dan Abraham Simon, Sarwendah menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koranindopos.com, Jakarta</strong> &#8211; Perseteruan panas pasca-perceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu kini memasuki babak baru yang semakin sengit. Mantan personel Cherrybelle tersebut secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya mempersulit sang mantan suami untuk menemui anak-anak mereka.</p>
<p>Didampingi kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu dan Abraham Simon, Sarwendah menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026) sore, untuk menyerahkan sejumlah bukti tandingan. Langkah ini diambil guna mematahkan narasi yang selama ini berkembang liar di ruang publik.</p>
<p>Pihak Sarwendah memilih untuk mengikuti metode pembuktian yang sebelumnya digunakan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Jika kubu Ruben mengklaim memiliki bukti pesan singkat (*chat*) yang menunjukkan adanya pembatasan akses, kini Sarwendah membalasnya dengan menyerahkan bukti *chat* versi mereka sendiri kepada komisioner KPAI.</p>
<p>&#8220;Ya, Bang Minola menyampaikan apa, ya kita ikutilah. Bang Minola menyampaikan, kita sampaikan juga,&#8221; ujar Chris Sam Siwu dengan nada tegas di hadapan awak media di KPAI.</p>
<p>Chris Sam Siwu menegaskan bahwa pengaduan yang mereka layangkan tidak main-main. Pihaknya melaporkan seluruh dinamika yang dialami Sarwendah terkait pengasuhan anak hingga nafkah, yang diklaim terjadi sejak awal masa pernikahan mereka hingga perceraian.</p>
<p>&#8220;Kedatangan kami bermula dari surat pengaduan yang kami buat tanggal 21, ya. Lalu kami juga melakukan pengaduan (online) di tanggal 22 pagi jam 10.00. Yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah, ya. Apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini,&#8221; ungkap Chris.</p>
<p>Meski membawa persoalan masa lalu ke meja hijau KPAI, Chris menggarisbawahi bahwa langkah ini ditempuh murni demi masa depan buah hati mereka, bukan demi keuntungan pribadi Sarwendah. Rasa aman, nyaman, dan hak-hak anak menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan dari konflik ini.</p>
<p>Guna mengakhiri polemik yang kian meruncing, kubu Sarwendah mengaku telah melayangkan undangan resmi kepada Ruben Onsu untuk duduk bersama pada 11 Juli 2026 mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi wadah mediasi langsung tanpa perantara, agar kedua belah pihak dapat berbicara secara kepala dingin.</p>
<p>&#8220;Pertemuan sudah kami undang. Masalah mereka hadir apa enggak, ya kami persilakan. Kalau memang mereka tidak bisa hadir, ya kami sangat menyayangkan. Tetapi kami berharap mereka bisa hadir dalam pertemuan itu, karena yang kami undang bukan hanya kuasa hukum dengan kuasa hukum, tetapi klien dengan klien,&#8221; jelas Chris.</p>
<p>Kini, bola panas berada di tangan KPAI yang tengah menganalisis bukti-bukti dari kedua belah pihak. Sarwendah berharap konflik keluarga ini tidak lagi menjadi konsumsi publik yang dapat berdampak buruk pada psikologis anak-anak mereka. (BRG/Hend)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bantah-batasi-akses-anak-sarwendah-serahkan-bukti-tandingan-ke-kpai-dan-tantang-ruben-onsu-mediasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pihak Sarwendah Ternyata Diam-Diam Sudah Gerilya ke KPAI Lebih Dulu, Ini Faktanya</title>
		<link>https://koranindopos.com/pihak-sarwendah-ternyata-diam-diam-sudah-gerilya-ke-kpai-lebih-dulu-ini-faktanya/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pihak-sarwendah-ternyata-diam-diam-sudah-gerilya-ke-kpai-lebih-dulu-ini-faktanya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Akula]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Film dan Musik]]></category>
		<category><![CDATA[berita hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sam Siwu]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Selebriti]]></category>
		<category><![CDATA[Komnas Perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<category><![CDATA[Perceraian Artis]]></category>
		<category><![CDATA[ruben onsu]]></category>
		<category><![CDATA[Sarwendah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=121752</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com, Jakarta &#8211; ​Sorotan tajam media hiburan tanah air kembali tertuju pada prahara pasca-perceraian pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah. Selama ini, opini publik meyakini bahwa pihak Ruben Onsu merupakan pihak pertama yang mengambil langkah hukum dengan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Senin, 22 Juni 2026 lalu. Namun, sebuah fakta baru yang mengejutkan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koranindopos.com, Jakarta</strong> &#8211; ​Sorotan tajam media hiburan tanah air kembali tertuju pada prahara pasca-perceraian pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah. Selama ini, opini publik meyakini bahwa pihak Ruben Onsu merupakan pihak pertama yang mengambil langkah hukum dengan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Senin, 22 Juni 2026 lalu. Namun, sebuah fakta baru yang mengejutkan akhirnya terungkap secara gamblang ke permukaan, sekaligus mematahkan seluruh asumsi keliru yang beredar di masyarakat mengenai siapa sesungguhnya yang lebih dahulu mencari perlindungan hukum bagi masa depan buah hati mereka.</p>
<p>​Pihak Sarwendah secara mengejutkan membongkar strategi hukum yang sengaja mereka jalankan secara rapi tanpa terendus oleh media massa. Ternyata, mantan personil Cherrybelle tersebut telah melakukan pergerakan hukum senyap demi melindungi privasi anak-anaknya. Langkah taktis yang dilakukan secara diam-diam ini justru mendahului kedatangan resmi Ruben Onsu yang kala itu hadir di kantor KPAI dengan pengawalan ketat di bawah sorotan lampu kamera para wartawan.</p>
<p>​Melalui jajaran tim kuasa hukumnya, Sarwendah diketahui sudah melayangkan surat permohonan resmi kepada KPAI satu hari sebelum Ruben tiba di sana, tepatnya pada Minggu, 21 Juni 2026. Tidak berhenti sampai di situ, pada keesokan harinya, yakni Senin pagi, tim hukum Sarwendah juga memperkuat langkah tersebut dengan mengirimkan berkas laporan resmi melalui sistem pengaduan daring tepat sebelum sang mantan suami menginjakkan kakinya di lembaga negara tersebut.</p>
<p>​&#8221;Perlu kami sampaikan bahwa sebelum pihak RO (Ruben Onsu) dan kuasa hukum hadir di KPAI tanggal 22 pukul 10.30 pagi, sebenarnya kami telah mengirimkan surat ke KPAI tertanggal 21 Juni dengan agenda meminta audiensi. Lalu kami juga melakukan pengaduan tanggal 22 pagi jam 10.00,&#8221; beber kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu di KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).</p>
<p>​Langkah hukum senyap ini sengaja dipilih oleh pihak Sarwendah bukan tanpa alasan mendasar yang kuat. Kebijakan untuk bergerak secara mandiri tanpa adanya publikasi masif ditujukan murni demi menjaga kondisi psikologis serta ketenangan mental buah hati mereka yang masih berusia di bawah umur. Pihak Sarwendah tidak menginginkan urusan internal keluarga ini bertransformasi menjadi konsumsi publik yang liar dan berpotensi merusak tumbuh kembang anak-anak.</p>
<p>​Selain meluruskan polemik mengenai garis waktu pelaporan ke KPAI, sang pengacara juga secara tegas menepis rumor miring yang menuduh kliennya sengaja mempersulit ruang gerak Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak. Sebagai bukti nyata sikap kooperatif serta kebesaran hati Sarwendah, Chris menceritakan momen penting saat anak-anak mereka baru saja mendarat dari Singapura langsung diboyong menuju bandara internasional hanya demi memberikan kesempatan berharga bagi Ruben untuk berpamitan sebelum bertolak melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci bersama ibunya.</p>
<p>​&#8221;Kemarin pertemuan dengan RO itu situasi kebesaran hati Sarwendah ya. Karena apa? Anaknya dari Singapura datang, kalau tidak salah jam 3 sore sudah sampai. Tetapi tahu bapaknya akan flight umrah bersama ibunya, ditunggulahlah biar bisa bertemu bapaknya. Artinya pertemuan itu sebenarnya sederhana dan mudah, tidak sulit,&#8221; kata Chris menyayangkan adanya isu miring tersebut.</p>
<p>​Perjalanan pencarian perlindungan hukum bagi Sarwendah tidak berhenti di koridor KPAI saja. Pada hari berikutnya, tepatnya pada Selasa, 23 Juni 2026, ibu tiga anak ini juga mendatangi Komnas Perempuan untuk melakukan sesi konsultasi mendalam mengenai dinamika perjalanan rumah tangganya yang penuh liku dari awal hingga proses perceraian. Lembaga independen tersebut membenarkan kehadiran Sarwendah murni sebagai hak konstitusional seorang warga negara perempuan yang membutuhkan kepastian perlindungan.</p>
<p>​Menyikapi perkembangan situasi yang dirasa semakin memanas, tim advokat Sarwendah menegaskan komitmen mereka untuk tidak lagi meladeni argumen terbuka di ruang publik dengan pihak pengacara Ruben Onsu. Mereka kini memilih untuk membatasi seluruh pernyataan resmi di hadapan media massa guna menekan angka kegaduhan sekaligus mengutamakan stabilitas emosional anak-anak mereka sebagai prioritas yang paling utama.</p>
<p>​&#8221;Kami tidak akan berbalas pantun dengan Bang Minola karena kasihan nanti anak-anak melihatnya, &#8216;Ini kenapa orang tuanya terus-terusan begini&#8217;. Kami serahkan sepenuhnya kepada lembaga yang pas untuk menilai secara objektif,&#8221; tandas Chris Sam Siwu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pihak-sarwendah-ternyata-diam-diam-sudah-gerilya-ke-kpai-lebih-dulu-ini-faktanya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Babak Baru Hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah: Saling Mengadu ke KPAI Terkait Hak Asuh</title>
		<link>https://koranindopos.com/babak-baru-hubungan-ruben-onsu-dan-sarwendah-saling-mengadu-ke-kpai-terkait-hak-asuh/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/babak-baru-hubungan-ruben-onsu-dan-sarwendah-saling-mengadu-ke-kpai-terkait-hak-asuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Akula]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Film dan Musik]]></category>
		<category><![CDATA[berita showbiz]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Sam Siwu]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[hak asuh anak]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<category><![CDATA[nafkah anak]]></category>
		<category><![CDATA[perseteruan artis]]></category>
		<category><![CDATA[ruben onsu]]></category>
		<category><![CDATA[Sarwendah]]></category>
		<category><![CDATA[selebriti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=121733</guid>

					<description><![CDATA[​Koranindopos.com, Jakarta &#8211; ​Perseteruan pasca-perceraian antara dua pesohor tanah air, Sarwendah dan Ruben Onsu, kini resmi memasuki babak baru yang kian memanas di ranah hukum perlindungan anak. Mantan personel Cherrybelle tersebut mengambil langkah tegas dengan mengajukan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Langkah hukum ini ditempuh demi memastikan seluruh hak tumbuh kembang serta masa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>​<strong>Koranindopos.com, Jakarta</strong> &#8211; ​Perseteruan pasca-perceraian antara dua pesohor tanah air, Sarwendah dan Ruben Onsu, kini resmi memasuki babak baru yang kian memanas di ranah hukum perlindungan anak. Mantan personel Cherrybelle tersebut mengambil langkah tegas dengan mengajukan pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Langkah hukum ini ditempuh demi memastikan seluruh hak tumbuh kembang serta masa depan kedua buah hatinya, Thalia dan Thania, tetap terpenuhi secara utuh tanpa terganggu oleh konflik berkepanjangan kedua orang tuanya.</p>
<p>​Pada hari Kamis (25/6/2026), Sarwendah dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya mendatangi kantor KPAI guna menjalani proses pemeriksaan sekaligus menyerahkan sejumlah berkas pembuktian. Tindakan ini mempertegas komitmen sang ibu dalam mengutamakan kenyamanan serta proteksi mental bagi anak-anaknya. Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, membeberkan secara transparan mengenai lini masa pendaftaran aduan resmi yang sebenarnya telah mereka layangkan jauh-jauh hari secara berkala.</p>
<p>​&#8221;Kedatangan kami bermula dari surat pengaduan yang kami buat tanggal 21. Lalu kami juga melakukan pengaduan online di tanggal 22 pagi jam 10.00,&#8221; ujar Chris Sam Siwu di KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).</p>
<p>​Chris Sam Siwu menjelaskan lebih lanjut bahwa poin utama dari pengaduan kliennya murni didasarkan atas asas perlindungan, pemenuhan hajat hidup, serta kesejahteraan psikologis anak. Berbagai persoalan krusial mulai dari hak pengasuhan hingga nafkah bulanan yang selama ini memicu polemik dengan Ruben Onsu menjadi fokus utama materi laporan. Keterlibatan lembaga negara seperti KPAI dinilai menjadi jalan keluar paling objektif untuk menengahi perbedaan persepsi yang terjadi di antara kedua pihak.</p>
<p>​&#8221;Yang kami adukan semua tujuannya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan selain kami, ya, terkait nafkah anak. Ya, terkait hak anak juga, anak juga merasa aman dan merasa nyaman,&#8221; katanya.</p>
<p>​Pihak pelapor juga menepis spekulasi publik yang menyebut pergerakan mereka ke KPAI hanya karena respons reaktif atas aduan pihak mantan suami. Chris menyatakan bahwa kehadiran kliennya di lembaga tersebut bertindak murni sebagai pengadu mandiri yang membawa berkas laporan otentik beserta kronologi peristiwa yang terstruktur. Langkah proaktif ini sengaja diambil agar komisioner KPAI memperoleh rincian data yang berimbang langsung dari sumber utama.</p>
<p>​&#8221;Hari ini kami hadir bukan karena laporan RO, tapi karena laporan kami. Kami jelaskan semua kronologisnya seperti apa,&#8221; tegas Chris.</p>
<p>​Dalam kesempatan formal tersebut, kubu Sarwendah menyerahkan sejumlah alat bukti akurat berupa dokumen tertulis dan riwayat percakapan digital kepada pihak komisioner untuk dianalisis lebih lanjut. Penyerahan berkas ini juga dimaksudkan untuk menanggapi sekaligus mengklarifikasi pernyataan-pernyataan hukum yang sebelumnya telah dilontarkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Mereka siap mengikuti seluruh alur penanganan perkara ini sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.</p>
<p>​&#8221;Sudah diskusi banyak, kami sudah menyerahkan bukti-bukti juga kepada mereka, mungkin akan dianalisis,&#8221; ujar Chris.</p>
<p>&#8220;Bang Minola menyampaikan apa, ya kita ikutin lah. Bang Minola menyampaikan chat, kita sampaikan chat juga, kan gitu ya. Dan lain-lain lah, surat-surat lain,&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Dibalik perseteruan ini, pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya berharap, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus merugikan salah satu pihak.</p>
<p>&#8220;Kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik demi kepentingan anak,&#8221; tandas Chris.</p>
<p>​Sebagai informasi latar belakang, ketegangan antara Ruben dan Sarwendah terus bergulir pasca-perceraian mereka pada tahun 2024 lalu. Hubungan keduanya kerap bersitegang mulai dari insiden Sarwendah yang didatangi penagih utang akibat tunggakan cicilan mobil Ruben, hingga klaim pihak Ruben yang mengaku kesulitan menemui anak-anaknya.</p>
<p>Situasi kian meruncing lantaran Ruben mempermasalahkan kehadiran anak-anaknya dalam siaran langsung media sosial Sarwendah bersama kekasih barunya, Giorgio Antonio, terutama pada malam hari. Buntut dari rentetan konflik ini, Ruben Onsu sempat mengadu ke KPAI pada Senin (22/6/2026) dan bersiap menggugat hak asuh anak, meskipun pihak Sarwendah mengklaim telah melayangkan aduan terlebih dahulu terkait sengketa pengasuhan tersebut. (BRG/Hend)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/babak-baru-hubungan-ruben-onsu-dan-sarwendah-saling-mengadu-ke-kpai-terkait-hak-asuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPAI Temukan Banyak Daycare Tak Berizin, Perlindungan Anak Dinilai Masih Lemah</title>
		<link>https://koranindopos.com/kpai-temukan-banyak-daycare-tak-berizin-perlindungan-anak-dinilai-masih-lemah/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kpai-temukan-banyak-daycare-tak-berizin-perlindungan-anak-dinilai-masih-lemah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[daycare]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=120817</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan masih banyak tempat penitipan anak (daycare) di Indonesia yang beroperasi tanpa izin atau hanya memiliki legalitas yang lemah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga rendahnya standar perlindungan anak. Temuan itu disampaikan Ketua KPAI, Aris Adi Leksono, dalam rapat kerja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex h-svh w-screen flex-col">
<div class="relative z-0 flex min-h-0 w-full flex-1">
<div class="relative flex min-h-0 w-full min-w-0 flex-1">
<div class="@container/main relative flex min-w-0 flex-1 flex-col -translate-y-[calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)/2)] pt-[calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)/2)]">
<div class="@w-sm/main:[scrollbar-gutter:var(--stage-scroll-gutter)] touch:[scrollbar-width:none] group/scroll-root relative flex min-h-0 min-w-0 flex-1 flex-col [scrollbar-gutter:stable] not-print:overflow-x-clip not-print:overflow-y-auto group-data-stream-active/scroll-root:[overflow-anchor:none] scroll-pt-(--header-height) [--sticky-padding-top:var(--header-height)] [--sticky-padding-bottom:0px] [--scroll-root-safe-area-inset-top:calc(var(--sticky-padding-top)+env(safe-area-inset-top,0px))] [--scroll-root-safe-area-inset-bottom:calc(var(--sticky-padding-bottom)+var(--screen-keyboard-height,0px)+env(safe-area-inset-bottom,0px))] [--scroll-root-safe-area-height:calc(100lvh-var(--scroll-root-safe-area-inset-top)-var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom))] has-data-[fixed-header=less-than-xl]:@w-xl/main:scroll-pt-0 has-data-[fixed-header=less-than-xl]:@w-xl/main:[--sticky-padding-top:0px] has-data-[fixed-header=less-than-xxl]:@w-2xl/main:scroll-pt-0 has-data-[fixed-header=less-than-xxl]:@w-2xl/main:[--sticky-padding-top:0px]" data-scroll-root="" data-scroll-from-top="">
<div class="contents">
<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta</strong> – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan masih banyak tempat penitipan anak (daycare) di Indonesia yang beroperasi tanpa izin atau hanya memiliki legalitas yang lemah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan hingga rendahnya standar perlindungan anak.</p>
<div id="thread" class="group/thread flex flex-col min-h-full">
<div class="composer-parent flex flex-1 flex-col focus-visible:outline-0" role="presentation">
<div class="relative basis-auto flex-col -mb-(--composer-overlap-px) pb-(--composer-overlap-px) [--composer-overlap-px:28px] grow flex" data-voice-floating-orb-focus-background="">
<div class="flex flex-col text-sm">
<div class="qMYqUG_convSearchResultHighlightRoot">
<div class="" data-turn-id-container="request-WEB:44e79625-219f-4f87-9096-90916552604e-0" data-is-intersecting="true">
<section class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none has-data-writing-block:pointer-events-none [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-WEB:44e79625-219f-4f87-9096-90916552604e-0" data-turn-id-container="request-WEB:44e79625-219f-4f87-9096-90916552604e-0" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant">
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" data-conversation-screenshot-content="">
<div class="flex max-w-full flex-col gap-4 grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal outline-none keyboard-focused:focus-ring [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" tabindex="0" data-message-author-role="assistant" data-message-id="9bf5d90e-7fc3-4b4d-b45a-4ac6009e198d" data-turn-start-message="true" data-message-model-slug="gpt-5-5">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden">
<div class="markdown prose dark:prose-invert wrap-break-word w-full dark markdown-new-styling">
<p data-start="457" data-end="904">Temuan itu disampaikan Ketua KPAI, Aris Adi Leksono, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan KPAI di sejumlah daerah, banyak daycare yang menjalankan kegiatan operasional tanpa pengawasan yang memadai karena tidak memiliki izin yang jelas. Akibatnya, sebagian pengelola dinilai lebih berfokus pada aspek bisnis dibandingkan pemenuhan hak dan keselamatan anak.</p>
<p data-start="906" data-end="1274">Selain persoalan legalitas, KPAI juga menyoroti lemahnya sistem perlindungan anak atau <em data-start="993" data-end="1013">child safeguarding</em> di sejumlah daycare. Menurut KPAI, banyak lembaga penitipan anak yang belum memiliki mekanisme perlindungan yang kuat dan komprehensif untuk memastikan keamanan serta kesejahteraan anak selama berada di lingkungan daycare.</p>
<p data-start="1276" data-end="1724">Permasalahan lain yang ditemukan adalah kualitas dan jumlah tenaga pengasuh yang belum memadai. Dalam beberapa kasus, jumlah pengasuh tidak sebanding dengan jumlah anak yang dititipkan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas pengawasan dan pengasuhan yang diterima anak-anak. KPAI menilai rasio pengasuh yang tidak ideal berpotensi terjadi karena pertimbangan efisiensi biaya dan keuntungan usaha.</p>
<p data-start="1726" data-end="2052">Pengawasan yang dilakukan KPAI mencakup sejumlah wilayah, antara lain Depok, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Banda Aceh. Hasil pengawasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan legalitas dan standar layanan daycare masih menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi secara nasional.</p>
<p data-start="2054" data-end="2467">Sorotan terhadap layanan daycare semakin menguat setelah mencuatnya sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak, termasuk kasus di Yogyakarta dan Banda Aceh pada awal 2026. KPAI menilai kasus-kasus tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan terhadap daycare harus diperkuat dan tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus yang viral di masyarakat.</p>
<p data-start="2469" data-end="2925">KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang, memperketat sistem perizinan, meningkatkan pengawasan berkala, serta menerapkan standar nasional layanan daycare yang mengutamakan perlindungan anak. Selain itu, KPAI juga menilai perlu adanya peningkatan kompetensi pengasuh melalui sertifikasi dan pelatihan yang berkelanjutan agar kualitas layanan pengasuhan anak dapat terjamin.</p>
<p data-start="2927" data-end="3212" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Menurut KPAI, pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk memastikan daycare benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, bukan sekadar layanan penitipan yang berorientasi pada keuntungan semata.(dhil)</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kpai-temukan-banyak-daycare-tak-berizin-perlindungan-anak-dinilai-masih-lemah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BNN dan KPAI Perkuat Kerja Sama untuk Lindungi Anak dari Bahaya Narkotika</title>
		<link>https://koranindopos.com/bnn-dan-kpai-perkuat-kerja-sama-untuk-lindungi-anak-dari-bahaya-narkotika/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bnn-dan-kpai-perkuat-kerja-sama-untuk-lindungi-anak-dari-bahaya-narkotika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 04:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bahaya Narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[BNN]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<category><![CDATA[Narkotika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=72109</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi anak-anak dari bahaya narkotika. Kepala BNN, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menegaskan bahwa perhatian tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga kepada anak-anak yang orang tuanya merupakan pengguna narkotika. Dalam pernyataannya pada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta, </strong>Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi anak-anak dari bahaya narkotika. Kepala BNN, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menegaskan bahwa perhatian tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba, tetapi juga kepada anak-anak yang orang tuanya merupakan pengguna narkotika.</p>
<p>Dalam pernyataannya pada Selasa, Marthinus menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal anak-anak tersebut juga menjadi fokus. &#8220;Anak-anak yang hidup di lingkungan bandar narkoba sering kali tidak punya pilihan selain mengikuti moral lingkungan mereka,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Oleh karena itu, BNN berkomitmen untuk mengarahkan upaya pemberantasan narkotika dengan perhatian khusus pada tiga kelompok anak: anak-anak pengguna narkoba, anak-anak yang hidup dalam keluarga pengguna narkoba, dan anak-anak yang tinggal di daerah yang dipengaruhi oleh peredaran narkotika. &#8220;Ini adalah harapan kami untuk terus bekerja sama demi masa depan yang lebih baik,&#8221; tambah Marthinus.</p>
<p>Dalam pertemuan tersebut, BNN dan KPAI bersepakat untuk memperkuat perlindungan khusus anak (PKA) yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam melindungi generasi penerus bangsa dari dampak buruk narkotika.</p>
<p>Komisioner KPAI, Jasra Putra, menyambut baik inisiatif ini dan berharap kolaborasi kedua pihak dapat segera dilakukan. Menurut Jasra, banyak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, bahkan ada yang terlibat dalam peredaran gelapnya. KPAI juga menekankan pentingnya memastikan anak-anak yang menjalani rehabilitasi tetap mendapatkan hak pendidikan mereka.</p>
<p>&#8220;Kami ingin ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan anak-anak yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, serta memastikan mereka tetap mendapatkan haknya, termasuk hak atas pendidikan,&#8221; jelas Jasra.</p>
<p>Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penyelamatan generasi muda Indonesia dari ancaman narkotika dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bnn-dan-kpai-perkuat-kerja-sama-untuk-lindungi-anak-dari-bahaya-narkotika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPAI Desak Penyelidikan KDRT Terhadap Anak-anak Cut Intan Nabila</title>
		<link>https://koranindopos.com/kpai-desak-penyelidikan-kdrt-terhadap-anak-anak-cut-intan-nabila/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kpai-desak-penyelidikan-kdrt-terhadap-anak-anak-cut-intan-nabila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 04:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=70897</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Bogor,  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak penyidik Polres Bogor untuk mendalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin juga dialami oleh dua anak Cut Intan Nabila. Kekerasan tersebut dilakukan oleh suami korban, tersangka Armor Toreador, yang saat ini sedang dalam proses hukum. Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menyatakan keprihatinannya terhadap kemungkinan anak-anak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Bogor,</strong>  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak penyidik Polres Bogor untuk mendalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin juga dialami oleh dua anak Cut Intan Nabila. Kekerasan tersebut dilakukan oleh suami korban, tersangka Armor Toreador, yang saat ini sedang dalam proses hukum.</p>
<p>Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menyatakan keprihatinannya terhadap kemungkinan anak-anak tersebut juga menjadi korban KDRT. &#8220;Kami khawatir bahwa anak-anak juga mendapatkan perlakuan kekerasan mengingat istrinya pun sudah berulang kali menjadi korban KDRT, sangat mungkin anak-anak juga,&#8221; jelas Diyah pada Rabu (14/8/24).</p>
<p>Dalam penjelasannya, Diyah juga mengungkapkan bahwa korban hingga kini belum memberikan izin untuk dilakukan visum terhadap anak ketiganya, yang masih berusia di bawah satu tahun. Visum tersebut penting untuk proses penyidikan lebih lanjut terkait dugaan KDRT.</p>
<p>Meskipun demikian, anak ketiga korban telah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. &#8220;Kondisi anak korban yang ketiga kemarin sudah diperiksa di RS, namun belum diijinkan orang tua untuk visum karena usia masih di bawah 1 tahun,&#8221; tambah Diyah.</p>
<p>KPAI terus mendorong agar pihak berwenang dapat memastikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi anak-anak korban, serta menjamin hak mereka atas keselamatan dan kesejahteraan. Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dampak psikologis yang mungkin timbul akibat kekerasan yang dialami dalam keluarga. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kpai-desak-penyelidikan-kdrt-terhadap-anak-anak-cut-intan-nabila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPAI Soroti Kecurangan PPDB 2024: Pemalsuan Identitas dan Pungli Marak</title>
		<link>https://koranindopos.com/kpai-soroti-kecurangan-ppdb-2024-pemalsuan-identitas-dan-pungli-marak/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kpai-soroti-kecurangan-ppdb-2024-pemalsuan-identitas-dan-pungli-marak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kecurangan PPDB]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=66155</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta,  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap keprihatinan mendalam terkait maraknya praktik kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Menurut KPAI, sejumlah kecurangan yang banyak terjadi meliputi pemalsuan identitas, titip izin tinggal, dan pungutan liar (pungli). Adi Leksono, salah satu anggota KPAI, mengungkapkan temuan terbaru mereka terkait pemalsuan identitas dengan adanya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta, </strong> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap keprihatinan mendalam terkait maraknya praktik kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Menurut KPAI, sejumlah kecurangan yang banyak terjadi meliputi pemalsuan identitas, titip izin tinggal, dan pungutan liar (pungli).</p>
<p>Adi Leksono, salah satu anggota KPAI, mengungkapkan temuan terbaru mereka terkait pemalsuan identitas dengan adanya Kartu Keluarga palsu yang tidak terdaftar secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). &#8220;Kita tahun 2023 menemukan ada Kartu Keluarga palsu. Namanya ada di situ tetapi tidak terdaftar di Disdukcapil,&#8221; ujar Adi Leksono seperti yang dilansir dari laman RRI hari ini.</p>
<p>Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa kecurangan ini juga meliputi praktik titip izin tinggal, di mana beberapa calon siswa diduga tidak memenuhi syarat tinggal dalam jangka waktu yang ditentukan untuk dapat mendaftar. &#8220;Tetapi ada yang belum satu tahun tetapi dia masuk di situ. Ini melibatkan oknum-oknum tertentu,&#8221; tambahnya.</p>
<p>KPAI menegaskan bahwa kecurangan serupa ini bukanlah hal baru dalam pelaksanaan PPDB setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang tepat guna mencegah praktik-praktik yang merugikan ini di masa depan.</p>
<p>Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut mengambil langkah dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan setiap kecurangan yang mereka temui selama proses PPDB. Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan angka kecurangan serta meningkatkan transparansi dalam sistem pendidikan nasional.</p>
<p>Dengan adanya perhatian intensif dari berbagai pihak, diharapkan PPDB ke depan dapat berjalan lebih adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik baru di Indonesia. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kpai-soroti-kecurangan-ppdb-2024-pemalsuan-identitas-dan-pungli-marak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPAI Laporkan Lebih dari 3.800 Kasus Pelanggaran Hak Anak Selama 2023</title>
		<link>https://koranindopos.com/kpai-laporkan-lebih-dari-3-800-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2023/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kpai-laporkan-lebih-dari-3-800-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 06:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=53329</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta.  Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menyampaikan bahwa KPAI menerima laporan aduan sebanyak 3.883 kasus pelanggaran hak anak selama tahun 2023. Data tersebut terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak (PKA). Laporan tersebar dalam 15 bentuk-bentuk perlindungan khusus anak. Berdasarkan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a><em> &#8211; </em><strong>Jakarta</strong><em>. </em> Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menyampaikan bahwa KPAI menerima laporan aduan sebanyak 3.883 kasus pelanggaran hak anak selama tahun 2023. Data tersebut terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak (PKA). Laporan tersebar dalam 15 bentuk-bentuk perlindungan khusus anak.</p>
<p>Berdasarkan keterangan Ketua Maryati pada Senin (22/1/24), beberapa klaster pelanggaran hak anak yang dilaporkan mencakup hak sipil dan partisipasi anak, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan, waktu luang, budaya, dan agama, serta klaster perlindungan khusus anak.</p>
<ol>
<li><strong>Pelanggaran Hak Anak di Klaster Hak Sipil dan Partisipasi Anak</strong> Dalam klaster ini, terdapat 33 kasus pelanggaran hak anak. Tiga aduan tertinggi melibatkan anak sebagai korban pemenuhan hak atas identitas, pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi, dan pemenuhan hak berekspresi serta eksploitasi anak selama kampanye Pemilu 2024.</li>
<li><strong>Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</strong> Klaster ini mencatat 1.569 kasus dengan tiga aduan tertinggi, termasuk pengasuhan bermasalah, akses pelarangan bertemu, dan hak nafkah. Maryati menyoroti bahwa keluarga, seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, justru sering menjadi tempat pelanggaran hak anak.</li>
<li><strong>Kesehatan dan Kesejahteraan Anak</strong> Ditemukan 86 kasus dalam klaster ini, dengan tiga aduan tertinggi terkait hak kesehatan dasar anak, malpraktik dalam layanan kesehatan, dan stunting. Isu kesehatan pasca pandemi menjadi perhatian penting yang harus diatasi bersama oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat.</li>
<li><strong>Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama</strong> Klaster ini mencatat 329 pelanggaran hak anak, dengan aduan tertinggi terkait perundungan di satuan pendidikan, kebijakan, dan pemenuhan hak fasilitas pendidikan. KPAI berharap agar dunia pendidikan menjadi tempat yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi setiap anak.</li>
<li><strong>Perlindungan Khusus Anak (PKA)</strong> Klaster ini melibatkan 1.866 kasus, dengan tiga aduan tertinggi terkait kejahatan seksual, kekerasan fisik atau psikis, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus anak menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.</li>
</ol>
<p>KPAI berharap agar temuan ini dapat menjadi panggilan untuk semua pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya melibatkan diri dalam upaya perlindungan anak. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kpai-laporkan-lebih-dari-3-800-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPAI &#8211; Bawaslu Kerja Sama Awasi Penyalahgunaan Anak di Pemilu</title>
		<link>https://koranindopos.com/kpai-bawaslu-kerja-sama-awasi-penyalahgunaan-anak-di-pemilu/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/kpai-bawaslu-kerja-sama-awasi-penyalahgunaan-anak-di-pemilu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 05:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[KPAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=34955</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama untuk mengawasi penyalahgunaan anak dan pelanggaran hak anak selama Pemilu dan Pilkada 2024. &#8220;Belajar dari masa lampau, (Pemilu) tidak luput dari penyalahgunaan anak dalam politik,&#8221; ujar Ketua KPAI Ai Maryati Sholihah di Jakarta, Selasa (23/5/2023). Maryati menilai kerja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="o_wblog_post_content" class="o_container_small mx-0 w-100 flex-shrink-0">
<div class="mt-3 o_wblog_post_content_field js_tweet  o_wblog_read_text" data-editor-message="WRITE HERE OR DRAG BUILDING BLOCKS">
<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama untuk mengawasi penyalahgunaan anak dan pelanggaran hak anak selama Pemilu dan Pilkada 2024.</p>
<p>&#8220;Belajar dari masa lampau, (Pemilu) tidak luput dari penyalahgunaan anak dalam politik,&#8221; ujar Ketua KPAI Ai Maryati Sholihah di Jakarta, Selasa (23/5/2023).</p>
<p>Maryati menilai kerja sama ini sangat penting. Dia menyatakan KPAI dan Bawaslu juga sepakat dalam proses demokrasi dan politik harus selalu memberikan dukungan pada perlindungan anak.</p>
<p>KPAI, kata Maryati, akan menyiapkan sistem dan SOP dan tindak lanjut penanggulangan, karena ada beberapa titik kerentanan dalam Undang-Undang Pemilu. &#8220;Sering ditemukan dalam tahapan kampanye, anak menjadi komoditas politik seperti manipulasi dan eksploitasi,&#8221; tutur Maryati.</p>
<p>Persiapan selanjutnya adalah penyiapan layanan. Saat anak menjadi korban, maka anak tersebut akan diberikan rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan perlakuan kepada orang dewasa, yang menjalani hukuman.</p>
<p>Usai penandatanganan nota kesepahaman itu, KPAI telah menyiapkan surat edaran, dimana diperluas bukan hanya pengawasan tetapi penyelenggaraannya oleh empat lembaga yakni KPAI, Bawaslu, KPU, Kementerian PPA.</p>
<p>&#8220;Empat lembaga ini sangat penting untuk memberikan dukungan optimal pada pencegahan, penanganan, layanan hingga penegakan hukum,&#8221; tegas Maryati.</p>
<p>Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja menyatakan kerja sama itu sangat penting untuk menyadarkan para pemilih pemula, yang umur mereka 17 tahun saat Pemilu berlangsung.</p>
<p>&#8220;Hak konstitusional mereka adalah hak untuk memilih, bukan mereka harus membenci pilihan warga negara lain,&#8221; jelas Ketua Bawaslu.</p>
<p>Selain itu, Bawaslu mengharapkan partai politik sebagai peserta Pemilu untuk menggunakan kampanye yang baik, terutama untuk pemilih pemula.</p>
<p>&#8220;Kami berharap bisa bersama-sama KPAI untuk melakukan penyadaran terhadap pemilih pemuda dan peserta Pemilu,&#8221; tutup Ketua Bawaslu. (hai)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/kpai-bawaslu-kerja-sama-awasi-penyalahgunaan-anak-di-pemilu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34955</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
