Pernyataan itu muncul dalam laporan harian Partai Buruh Korea, Rodong Sinmun, pada Rabu (22/12/2023). Melalui tulisan itu, partai berkuasa memperingatkan agar tak menerima bantuan ekonomi dari imperialis, alias negara Barat.

Rodong Sinmun menuliskan bahwa Barat kerap menggunakan bantuan sebagai “jebakan untuk menjarah dan menaklukkan” negara penerima dan mengganggu politik internalnya. ”Salah jika mencoba meningkatkan ekonomi dengan menerima dan memakan permen beracun ini,” demikian laporan Rodong Sinmun, seperti dikutip Reuters.

Laporan Rodong Sinmun ini muncul usai media Korea Selatan, Yonhap, melaporkan sekitar 700 narapidana di tiga penjara di pedesaan Korut meninggal gegara kelaparan dan penyakit selama dua tahun terakhir.

Kementerian Unifikasi Korsel menolak berkomentar soal laporan tersebut. Namun, mereka menduga kematian akibat kelaparan di sejumlah provinsi di Korut memang meningkat. ”Produksi makanan berhenti tahun lalu, dan ada kemungkinan masalah distribusi karena kebijakan pasokan makanan distribusi mereka,” kata pejabat Kementerian Unifikasi Korsel.

Selama beberapa tahun terakhir, Korut memang mengalami krisis pangan karena bencana alam dan sanksi internasional. Kondisi ini kian parah usai pemerintah menutup semua perbatasan rapat-rapat akibat Covid-19.

Desember lalu, Badan Pembangunan Pedesaan Korea Selatan melaporkan produksi pertanian Korut sekitar 4,5 juta ton pada 2022. Jumlah tersebut turun 3,8 persen dari 2021 karena berbagai faktor. Menteri Unifikasi Kwon Young mengatakan Pyongyang telah meminta ke badan pangan PBB, Program Pangan Dunia (World Food Programme) untuk memberikan dukungan. (cnni//mmr)

Untuk itu, saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/06/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) endorong semua negara untuk bertindak segera agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Presiden Jokowi pun mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama.

“Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Saya mencatat banyak inisiatif lain dari berbagai pihak. Berbagai inisiatif yang ada tersebut harus saling bersinergi dan saling memperkuat, harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong negara-negara untuk memperkuat kemitraan global untuk SDGs dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari 2,5 triliun Dolar AS per tahun sebelum pandemi menjadi 4,2 triliun Dolar AS per tahun pascapandemi harus segera ditutup.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi, pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang.

“Upaya serupa juga dilakukan Presidensi G20 Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Saya juga berharap Global Development Initiative (GDI) dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerja sama,” jelasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, kerja sama BRICS dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri hijau dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara-negara berkembang pada rantai pasok global.

“Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk bekerja sama. Recover together, recover stronger,” tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi tuan rumah High-level Dialogue on Global Development di Beijing pada 24 Juni 2022. Dialog tersebut diadakan dalam format virtual dengan tema “Membina Kemitraan Pembangunan Global untuk Era Baru untuk Bersama-sama Melaksanakan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Dialog tersebut diikuti oleh para pemimpin BRICS dan para pemimpin negara-negara berkembang yang relevan. (hai)

“Saya minta agar kita fokus yang pertama, peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, baik itu dari korporasi, baik itu dari BUMN. Semuanya harus dilihat betul, jangan kita terjebak, sekali lagi, pada rutinitas harian,” ujar Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/06/2022)

Presiden menekankan agar penanaman komoditas secara besar-besaran tersebut disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.

“Kemarin saya melihat dengan Pak Kepala KSP melihat sorgum di NTT misalnya, ditanam jagung enggak hidup, begitu ditanam sorgum, hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali tanamannya. Lah ini kan setelah dicek, ternyata memang di NTT dulu yang banyak adalah tanaman sorgum atau cantel,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden meminta jajarannya untuk segera memastikan offtaker yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.

“Jangan sampai nanti petani sudah berproduksi banyak Bulog-nya ndak ngambil, RNI enggak ambil, misalnya kalau sudah ditentukan, lah ini mekanisme itu harus segera diputuskan. Kemarin sudah kita, saya kira sudah kita sampaikan ke Menteri BUMN untuk segera siapa, untuk produknya apa, pembiayaannya seperti apa,” ujarnya.

Terakhir, Kepala Negara menekankan pentingnya pendistribusian komoditas pangan yang telah diproduksi secara besar-besaran tersebut, sehingga stok tidak menumpuk atau kualitasnya menurun bahkan busuk.

“Artinya semuanya harus ada grand plan-nya, rencana besarnya seperti apa kan sudah kita sampaikan, dalam pelaksanaannya juga harus ada,” ujarnya.

Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tiga fokus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan di tanah air.

“Inilah yang memerlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian/lembaga, BUMN, swasta, dengan daerah, semuanya,” ujarnya.

Tak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ujar Presiden, peningkatan produksi pangan juga meningkatkan potensi ekspor komoditas pangan Indonesia.

“Kita ini menjadi salah satu dari lima champion untuk global respons untuk pangan, energi, dan keuangan. Jadi kalau kita bisa ekspor itu membantu negara lain,” pungkasnya. (hai)