Kepala DLH DKI Asep Kuswanto menuturkan, musim kemarau berlangsung sejak Mei hingga Agustus. Penurunan kualitas udara terjadi karena curah hujan dan kecepatan angin rendah mengakibatkan PM2.5 akan terakumulasi dan melayang di udara dalam waktu lama.

”Hasil pantauan konsentrasi PM2.5 di Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) DLH DKI Jakarta menunjukan pola diurnal yang mengindikasikan perbedaan pola antara siang dan malam hari. Konsentrasi PM2.5 cenderung mengalami peningkatan pada waktu dini hari hingga pagi dan menurun di siang hingga sore hari,” ujarnya.

Asep pun menerangkan, pada periode akhir Mei hingga awal Juni, konsentrasi rata-rata harian PM2.5 berada pada level 47,33 – 49,34 µg/m3. Kemudian, pada periode 21 Mei hingga 7 Juni 2023, konsentrasi PM2.5 di Jakarta mengalami penurunan kualitas udara dan berada dalam kategori sedang hingga kategori tidak sehat.

Sementara itu, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, proses pergerakan polutan udara seperti PM2.5 dipengaruhi oleh transport angin yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selain itu, kelembaban udara yang relatif tinggi menyebabkan munculnya lapisan inversi yang dekat dengan permukaan.

Lapisan inversi merupakan lapisan di udara yang ditandai dengan peningkatan suhu udara yang seiring dengan peningkatan ketinggian lapisan. ”Dampak dari keberadaan lapisan inversi menyebabkan PM2.5 yang ada di permukaan menjadi tertahan, tidak dapat bergerak ke lapisan udara lain, dan mengakibatkan akumulasi konsentrasinya yang terukur di alat monitoring,” katanya.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Luckmi Purwandari menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri LHK 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kualitas udara diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori. Yakni, baik, sedang/moderate, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya.

Pada perhitungan ISPU hasil pemantauan kualitas udara di stasiun pemantau Gelora Bung Karno Jakarta selama 2020 hingga Juni 2023 menunjukkan kondisi udara Jakarta cenderung masuk dalam klasifikasi sedang/moderate. Namun, ungkap dia, pada waktu waktu tertentu di musim kemarau berada pada kategori tidak sehat yaitu bulan Agustus 2020, Mei-Juli 2021, dan Juni-Agustus 2022, serta bulan Juni 2023. (wyu/mmr)

Lalu, kata Nirwono, dibandingkan juga (dengan LRT) yang sudah ada sekarang, yang Velodrome – Kelapa Gading. ”Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya. Memang, untuk penumpang LRT Fase 1A itu hanya sekitar 1.000 – 2.000 per hari.

Untuk catatan kedua yakni manfaat untuk daerah sekitarnya. Terutama, daerah yang berdekatan dengan lokasi pemberhentian atau stasiun. ”LRT Velodrome – Manggarai juga harus menguntungkan. Keuntungan tidak mungkin dari tiket penumpang, misalnya. Kan tidak sekedar membikin lajur kemudian dibangun. Tapi, titik pemberhentian itu harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, utamanya di sekitarnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Nirwono, soal pembebasan lahan. ”Ini yang tidak kalah penting. Titik pemberhentian itu pasti akan menggunakan lahan, apa sudah ada konsolidasi lahan? apa sudah ada sosialisasi terhadap daerah terdampak? Kan itu perlu sosialisasi dengan waktu yang panjang,” bebernya. Sosialisasi itu disebutkannya perlu dilakukan lebih cepat agar masyarakat yang terdampak bisa menyiapkan antisipasi. Misalnya, dampak kemacetan dengan mengatur waktu aktivitasnya selama pelaksanaan konstruksi. ”Ini menjadi catatan, yang kalau tidak dipenuhi maka pembangunan tidak akan terwujud hingga tahun depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nirwono juga menjelaskan bahwa proyek LRT Fase 1B tersebut sudah masuk proyek strategis nasional (PSN) yang harus rampung pada Juni 2024. ”Sebenarnya sudah ada kebijakan kalau sampai Juni 2024, proyek itu tidak selesai, maka presiden sudah instruksikan supaya dicoret. Kalau akhir 2024 selesainya, proyek seperti itu kemungkinan mangkrak,” jelasnya.

Hal itu disampaikannya karena pada Oktober 2024 itu sudah pemerintahan baru atau presiden baru sudah terpilih. Nah, lanjutnya, berdasar pengalaman, segala proyek yang sudah berganti pemerintahan tidak ada jaminan dilanjutkan.

”Kita punya pengalaman monorel. Sementara LRT ini bisa dikatakan tidak menguntungkan, makanya siapa yang akan mengatasi kerugiannya kalau memang benar-benar terbangun. Seandainya pemerintahan baru Oktober 2024 ini tidak mau melanjutkan bagaimana? Makanya harus selesai sebelum Oktober 2024,” katanya. (wyu/mmr)

Hal itu ditegaskannya karena raperda itu disampaikan Pemprov DKI ke legislatif lewat paripurna yang sah. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI tidak bisa menyampaikan kajian baru dalam rapat pembahasan. ”Tidak bisa (kajian baru disampaikan saat pembahasan). Karena yang disampaikan lewat paripurna itu kan sesuatu yang sah. Acuannya itu. Lagi pula, lanjutnya, kami tidak ingin membahas kajian yang parsial. Maka, sebaiknya supaya dikaji secara menyeluruh, sebaiknya ditarik,” imbuhnya.

Untuk menarik raperda itu, Pantas menyebutkan sudah diatur dalam tata tertib (tatib). Yakni, penarikan raperda bisa dilakukan bila pembahasan belum berlangsung dan pembahasan sedang berlangsung. ”Prosedurnya, kalau mau ditarik, ya harus gubernur bersurat lagi menarik. Karena  yang menyampaikan kan gubernur, lewat paripurna,” terangnya. Penarikan, lanjutnya, bisa dilakukan karena beberapa hal. Misalnya, untuk evaluasi, perbaikan, atau kebutuhan untuk studi lanjutan.

Pantas juga menjelaskan, meski Syafrin sudah menyebutkan pada publik bahwa raperda tersebut akan ditarik dan dikomunikasikan, sampai saat ini Bapemperda belum menerima pemberitahuan resminya. ”Sampai sekarang belum ada (surat resmi). Saya juga baru tau informasi itu dari media saja bahwa akan ditarik,” jelasnya.

Terkait jawal pembahasan raperda tersebut, dia menyebutkan akan dijadwalkan bulan depan. Sebab, pada Februari ini anggota dewan di DPRD DKI masih banyak yang reses. ”Mungkin setelah masa reses ini,  pembahasan dilanjutkan. Makanya, kalau saya sih memandangnya begitu, ditarik saja,” tuturnya. (wyu/mmr)

”Sekali lagi, itu bukan penarikan. Kami akan mengkomunikasikan dengan dewan karena (raperda) itu kana masih dalam pembahasan di dewan,” terang Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo kepada awak media di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

Meski merevisi kalimatnya, Syafrin menyebutkan hal-hal yang diminta para pengemudi transportasi online yang demo ke Balai Kota tersebut menjadi bahan utama yang dikomunikasikan dengan DPRD DKI. ”Kami akan komunikasikan untuk dikaji lebih komprehensif lagi dengan melibatkan seluruh stakeholder,” katanya. Termasuk juga pengemudi angkutan online, Syafrin mengklaim akan melibatkan mereka.

Namun, poin-poin apa saja yang perlu mereka kaji terkait penerapan ERP tersebut, Syafrin tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya menyebutkan bahwa hal-hal yang dikaji tersebut akan muncul setelah raperda tersebut dibahas kembali bersama DPRD DKI.

”Contohnya begini, draft yang sudah ada kemudian akan dikomunikasikan kembali, mendapatkan masukan, masukan dibahas, ditelaah mana yang sekiranya urgent untuk dilakukan pengaturan dalam Raperda P2LSE itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI tidak mempermasalahkan bila eksekutif ingin menarik raperda ERP tersebut. Sebab, pembahasan raperda tersebut masih dalam tahap awal. Namun, mereka mempertanyakan profesionalisme eksekutif dalam menyusun raperda.

”Ini jadi catatan juga bagi kami bahwa mungkin ini terlalu terburu-buru dan memang belum ada kajian matang. Itu juga berarti mereka tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda,” kata Anggota Bapemperda DKI Basri Baco. (wyu/mmr)

Atas rencana penarikan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyebutkan belum menerima secara resmi permintaan penarikan raperda tersebut. ”Belum, belum secara resmi (permintaan penarikan raperda),” kata Ketua Bapem perda DKI Pantas Nainggolan.

Meski belum ada permintaan secara resmi, Pantas menyebutkan bahwa Pemprov DKI bisa mencabutnya. Namun, penarikannya harus melalui rapat paripurna. ”Bisa, bisa dicabut, ada aturannya. Bisa dicabut tapi nanti lewat paripurna. Karena penyerahannya, kandi paripurnakan, maka diakhiri dengan paripurna,” terangnya.

Lantaran harus diparipurnakan, dia menyebutkan harus ada surat resmi dari gubernur DKI untuk menarik raperda tersebut. ”Prosesnya ditunggu saja, prosesnya nanti akan ada surat resmi dari gubernur untuk menarik raperda tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Bapemperda DKI Basri Baco menuturkan hal yang sama. Menurutnya, raperda tersebut bisa ditarik kembali. ”Mereka (Pemprov DKI, Red) tinggal bersurat saya, lalu tarik,” katanya. Penarikan bisa dilakukan karena pembahasan ERP tersebut masih sangat awal.

Lebihlanjut, dia menyampaikan bahwa raperda tersebut merupakan inisiatif dari eksekutif. Oleh karena itu, menurutnya sangat tidak professional jika dilakukan penarikan. ”Ini jadi catatan juga bagi kita bahwa mungkin ini terlalu terburu-buru dan memang belum ada kajian matangnya. Itu juga berarti mereka tidak professional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuturkan, ERP masih proses pembahasan dan masih panjang. Dia juga menyebutkan bahwa penarikan raperda ERP tersebut diserahkan kepada DPRD DKI. ”Yakan sedang proses di DPRD. Itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan,” ujarnya. (wyu/mmr)

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Tangsel Arif Afwan Taufani mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini mengurangi enam titik kemacetan di Kota Tangsel. Salah satunya, di kawasan Viktor, Pamulang.

’’Kami prioritasnya adalah titik-titik yang krusial, salah satunya Viktor. Target enam titik kemacetan kami atasi tahun ini,’’ ungkap Topan – sapaan Arif Afwan Taufani- di kawasan Serpong Selasa (10/1).

Topan menyampaikan, di kawasan Viktor, ada empat titik kemacetan yang akan ditangani tahun ini. Yakni, simpang empat Viktor, perempatan Muncul, bundaran Tekno, dan Buaran di Serpong. Kemudian, dua titik lainnya yang ditargetkan tertangani berada di wilayah perbatasan Gading Serpong.

’’Rencananya kawasan Viktor akan dijadikan percontohan mengenai tertib lalu lintasnya. Kalau memang ini berhasil, tinggal ke tahap-tahap (titik-titik) berikutnya sehingga 38 titik itu mudah-mudahan teratasi,’’ jelas Topan.

Menurut dia, merealisasikan rencana itu tentu tidak mudah. Sebab, banyak ruas jalan di Tangsel yang bukan milik Pemkot Tangsel. Jadi, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

’’Sebab, hampir mayoritas ruas jalan itu bukan protokol kota, tapi provinsi dan nasional. Saat melakukan kebijakan itu, koordinasinya bukan hanya kami, melainkan juga melibatkan pemerintah provinsi. Kalau dari nasional BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek),’’ terangnya.

Topan menjelaskan, untuk penanganan kemacetan di perempatan Viktor, pihaknya segera menerapkan sistem satu arah atau one way. Sistem tersebut rencananya dilaksanakan akhir bulan ini.

’’Kami sih targetnya akhir bulan ini sudah terapkan sistem one way di Viktor, Pamulang. Agar dapat mengurai kemacetan,’’ lanjut Topan.

Dalam penerapan sistem itu, pihaknya bersama Polres Tangsel sudah melakukan dua uji coba di titik tersebut. Hasilnya dinilai cukup berhasil untuk mengurangi tingkat kemacetan di wilayah itu.

’’Arusnya jadi lebih cepat dari Buaran ke Viktor, Viktor ke Muncul, dan Muncul ke bundaran Tekno. Yang memang jadi bahan konsentrasi kami, kenapa diujicobakan? Karena memang di situ ada titik-titik kemacetan yang krusial. Misalnya, sekolahan ada SMPN 8, SMAN 2. Dibuat satu arah. Kalau tidak dibuat satu arah, kan crossing,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengurai kemacetan di kawasan itu, pihaknya juga akan menyediakan bus sekolah bagi para pelajar yang bersekolah di sekitar wilayah itu. Ditargetkan, pelaksanaannya bersamaan atau sejalan dengan mulai diterapkannya sistem one way.

Tak hanya itu, dalam penerapan sistem one way, pihaknya juga akan membuat rambu-rambu lalu lintas. Dengan demikian, kendaraan yang melintas di kawasan itu semakin lancar. (jkr/mmr)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman memastikan ETLE Mobile yang sudah diterapkan itu dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan dengan pelat nomor polisi berbeda dengan daerah tersebut. ”Ini sudah terjangkau dengan ETLE nasional, jadi bisa ditilang (kendaraan di luar pelat B),” kata Latif Senin (9/1/2023).

Latif menyebut, sebanyak 11 kamera tilang sudah terpasang pada mobil patroli untuk menindak pelanggar lalu lintas. Ia menyebut, hadirnya ETLE Mobile bertujuan untuk meminimalisasi adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Latif mengungkapkan, dengan sistem tilang elektronik ini Korlantas akan memvalidasi penelusuran ulang dan langsung meneruskan informasi tersebut ke Polda di mana kendaraan itu terdaftar. ”Jadi nanti kita komunikasikan dengan Korlantas, kemudian Korlantas akan mengkonfirmasi pada Polda setempat. Nah, setelah dikirimkan, maka akan diblokir di sana,” paparnya.

Sayangnya, ETLE Mobile ini belum bisa menangkap pelanggar dengan jenis kendaraan truk overdimension dan overload (ODOL), yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Karena, ETLE Mobile ini dipasang pada mobil patroli petugas kepolisian untuk merekam pelanggar lalu lintas. Seperti, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan melanggar aturan ganjil genap.

Meski begitu, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) tengah berdiskusi untuk mengembangkan ETLE Mobile agar bisa menangkap pelanggar kendaraan truk ODOL. ”Kalau memang sudah ‘oke’ tak menutup kemungkinan akan segera ke arah sana. Tapi, untuk sekarang ODOL masih tilang manual,” ujarnya. (wyu/mmr)

”Mulai dari Pasar Minggu sejajar kereta api, Kemuning, Waru, Kelapa Gading, nanti mungkin yang di mana lagi, Bekasi Raya, pokoknya yang di situ tetap kami akan dorong untuk bisa mengatasi kemacetan. Ada banyak, sekitar 10 (lokasi),” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho  kepada awak media pada Rabu (4/1/2023).

Jalan baru itu diyakini dapat mengurangi kemacetan di Jakarta sekitar 20 hingga 30 persen. Hari menjelaskan, pihaknya telah melakukan inventarisasi jalan-jalan yang perlu dibebaskan sejak tahun lalu. Dan di tahun ini pembebasan lahan akan mulai dilakukan.

Meski begitu, Hari mengakui tidaklah mudah dalam membebaskan lahan. Sebab, banyak rumah-rumah warga yang terdampak tidak dilengkapi surat menyurat yang sah. Terkait harga, tergantung pada lokasi dan luasan lahan yang dibebaskan.  ”Ya tergantung sih ya ada yang cuma 2 bidang, ada yang 3, ada yang 1 RW, macam macam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Syafrin Liputo meresmikan Command Center Pusat Data dan Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI, kemarin. Diharapkan koordinasi dalam mengatasi kemacetan dapat lebih baik kedepan.

Syafrin mengatakan, dinas perhubungan seringkali menjadi focal point dalam berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI. Pembangunan Command Center Pusdatinhub akan menjadi integrator satu data, yang nantinya 26 OPD di lingkungan dinas perhubungan akan menjadi produsen data.

”Dengan ini pembangunan infrastruktur command center dapat berjalan dengan optimal dengan dukungan semua OPD dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan Dinas Perhubungan,” katanya. (wyu/mmr)

Perangkat itu akan dimanfaatkan di kawasan yang tidak terpasang kamera e-TLE statis. E-TLE mobile langsung dioperasikan sejak diluncurkan. Sepanjang 2023, Polda Metro Jaya akan menambah 60 unit. ”Terima kasih kepada Pemda DKI yang turut membantu pada 2023 dengan 60 e-TLE mobile,’’ papar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran pada Rabu (14/12/2022).

Sebagaimana diketahui, pengembangan e-TLE di Jakarta dilakukan sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Yakni, Korlantas Polri harus mengoptimalkan e-TLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Mantan Kapolda Jawa Timur itu optimistis penambahan unit e-TLE mobile bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam berkendara di jalanan ibu kota dan sekitarnya. ”Jakarta sebagai kota metropolitan yang beradab di jalan raya mungkin akan segera terwujud,’’ ucapnya.

Untuk diketahui, saat ini Polda Metro Jaya telah memasang kamera e-TLE statis di 57 titik untuk menindak pelanggar aturan lalu lintas. Rencananya, pada 2023, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menambah kamera e-TLE statis baru.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman menambahkan, pihaknya akan keliling di ruas jalan pada rentang waktu yang dinilai berpotensi terjadi kepadatan dan pelanggaran lalu lintas. Penindakan dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah. ”Misalnya, wilayah itu sering terjadi pelanggaran, ya itu akan kami hajar terus, bolak-balik. Termasuk di tol,’’ terangnya. (wyu/mmr)

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman mengatakan, tidak lama setelah instruksi Kapolri, pihaknya menarik buku tilang dari seluruh anggota yang bertugas di jalan raya. ”Dengan arahan Pak Kapolri, penilangan tidak boleh manual. Surat tilang di Jakarta sudah kami tarik dari seluruh anggota,’’ katanya kepada awak media pada Selasa (25/10/2022).

Latif menyebutkan, saat ini kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE) sudah dipasang di 57 titik ruas jalan di wilayah ibu kota. ”Kami akan memaksimalkan penggunaan kamera e-TLE statis guna menindak pengendara yang melanggar,” tuturnya.

Dia menerangkan, Ditlantas Polda Metro Jaya secara bertahap akan menambah kamera e-TLE statis maupun portabel untuk memperluas wilayah pengawasan dan memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas. ”Ke depan, akan ditambah lagi untuk lebih memaksimalkan pengawasan,’’ imbuhnya.

Selain menambah kamera e-TLE, lanjut Latif, pihaknya telah melakukan pengadaan e-TLE Mobile. Nantinya setiap polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya mendapat dua unit e-TLE Mobile. Kemudian, khusus Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, telah disiapkan sepuluh unit e-TLE Mobile.

E-TLE Mobile akan dipasang di mobil-mobil patroli. E-TLE Mobile juga telah dilengkapi fitur artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan sehingga mampu merekam semua jenis pelanggan. ”Masing-masing wilayah di Jakarta satu e-TLE Mobile saja sudah. Tapi, nanti rencana setiap wilayah akan kami kasih dua e-TLE Mobile, cukup,’’ ungkapnya. (wyu/mmr)

]]> https://koranindopos.com/polda-metro-jaya-hapuskan-tilang-manual-siap-siap-kena-potret-e-tle/feed/ 0 21363