Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin menjelaskan, panjang kapal tersebut mencapai 63-meter dengan lebar 9-meter, dan draftnya mencapai 5-meter. ”Sehingga apabila awak kapal pengawas beroperasi dengan kapal ini di tengah laut, stabilitasnya sangat tinggi,” jelas Adin dalam siaran pers KKP, Senin (24/7).

Adin menyampaikan bahwa saat ini kapal eks Jepang yang sebelumnya bernama Shirahagi Maru tersebut tengah proses penyempurnaan di Nigata Shipbuilding and Repair. Penyempurnaan kapal diperkirakan akan selesai pada bulan September 2023 mendatang. Adin menjabarkan perihal penyempurnaan kapal yang dilakukan meliputi perbaikan pada bangunan kapal, permesinan, sistem propulsi, dan perlengkapan navigasi komunikasi, geladak, serta akomodasi.

”Rencananya kami beri nama KP. ORCA 06. Terkait rencana penempatannya, usai mempertimbangkan kondisi kapal pengawas, luas perairan yang harus dijangkau, jumlah kapal perikanan, kawasan konservasi, serta potensi pelanggaran yang terjadi, maka KP. ORCA 6 akan kami tempatkan di Zona 1 Penangkapan Industri, Laut Natuna Utara,” ujar Adin.

Adin tidak memungkiri bahwa Laut Natuna Utara memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasannya. Sebab, dengan luas wilayah sekitar 703 ribu km2, KKP harus mengawasi sebanyak 16 ribu lebih kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut.

Terlebih wilayah perairan Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan negara tetangga menjadikan kawasan itu memiliki potensi pelanggaran tertinggi dibandingkan WPP lainnya. Data KKP tahun 2022 mencatat, terdapat 23 kapal perikanan yang ditangkap KKP sepanjang tahun 2022 karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Oleh sebab itu, Adin mengharapkan dengan keungulan yang dimiliki satu kapal baru ini, Laut Natuna Utara bisa bebas dari para pelaku illegal fishing. Dikabarkan kapal yang akan didatangkan memiliki daya jelajah yang jauh lebih tinggi, sehingga mampu melakukan pengawasan di perairan Natuna dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan kapal-kapal yang dimiliki KKP selama ini.

“Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, pengawasan di lapangan adalah kunci kesuksesan implementasi PIT. Untuk itu, kami terus kawal perkembangan penambahan armada kapal pengawas agar target pengawasan yang ideal mampu terpenuhi secara bertahap,” tandas Adin.

JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah diminta menyiapkan kekuatan militer penuh di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara untuk menjawab klaim Pemerintah China. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syariefuddin Hasan.

Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai bentuk respons klaim wilayah negara China yang disampaikan pemerintah negeri Tirai Bambu tersebut.

“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” katanya seperti dikutip Antara pada Minggu (5/12/2021).

Untuk diketahui, China sebelumnya mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line).

Baca Juga: Tolak Klaim China, Pimpinan MPR Minta Kekuatan Militer Dikerahkan Besar-besaran ke Natuna

Klaim tersebut kembali ditegaskan Pemerintah China pada bulan ini. Pemerintah Negeri Mao tersebut meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.

Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.

Hasan melanjutkan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah. Bahkan dia mengingatkan, jika China justru akan semakin agresif. Lantaran itu, Indonesia diminta tegas menolak semua klaim China. Pun menunjukan penolakan melalui pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.

“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat,” kata dia. (red)