Langkah pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dipersiapkan lebih awal dinilai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas berbagai program pembangunan. Forum ini mempertemukan secara langsung jajaran kementerian, lembaga pemerintah, dan jajaran penyedia barang guna memastikan alokasi APBN dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian rakyat.

Mengusung tema “Pengadaan Berdampak, Ekonomi Bergerak”, forum bisnis tahunan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala LKPP, Sarah Sadiqa. Melalui ajang ini, pemerintah berupaya memetakan potensi pasar, mengidentifikasi tantangan distribusi, serta merumuskan langkah konkret untuk memperlancar belanja negara di tingkat pusat dan daerah.

LKPP mencatat proyeksi nilai pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar Rp929,4 triliun. Jumlah anggaran tersebut mencakup hampir 30 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, dari sisi realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), catatannya menunjukkan tren yang positif. Hingga 13 Oktober 2026, nilai transaksi PDN dari seluruh penyedia telah menembus angka Rp389,2 triliun, atau setara dengan 91,3 persen dari total transaksi pengadaan barang dan jasa nasional.

“Kita ingin setiap rupiah belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga menggerakkan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sarah.

Sarah menegaskan pentingnya menjaga efisiensi serta standar kualitas dalam setiap transaksi belanja negara. Pengadaan barang dan jasa dinilai harus berorientasi pada hasil yang tepat waktu, berdaya guna, serta memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Artinya, setiap keputusan pengadaan harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus yaitu memenuhi kebutuhan pemerintah dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” lanjut Sarah.

Dari aspek regulasi dan pengawasan, tata kelola belanja negara menjadi fokus utama pemerintah untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran. Penegakan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan publik terus diperketat di seluruh lini birokrasi pengadaan.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sektor strategis yang harus dijalankan dengan tata kelola yang baik, berpegang pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah juga akan mempercepat penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, seiring rencana Presiden membentuk badan pengadaan barang dan jasa.

“Dengan transparansi, akuntabel, dan integritas, maka perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif ini bisa dihindari,” ujar Edward.

Di sisi lain, sektor pengadaan barang dan jasa juga diarahkan untuk menopang ketahanan nasional, terutama di sektor pangan. Saat ini, program pengadaan mulai difokuskan pada penguatan kawasan swasembada pangan, energi, dan air yang tersebar di empat provinsi Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa belanja pengadaan pemerintah, meski hanya 13 hingga 16 persen dari PDB, mampu menentukan arah pembangunan bangsa. Menurutnya, pengadaan kini diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan, termasuk di kawasan swasembada pangan, energi, dan air di empat provinsi. Swasembada baru tercapai pada beras dan jagung, sementara kebutuhan gula dan susu masih bergantung pada impor. Karena itu, Hanif meminta pelaku usaha ikut mengisi kebutuhan tersebut dengan tata kelola yang baik.

“Tidak ada niat baik yang boleh dilakukan dengan sembrono, dengan persepsi sendiri. Kita memiliki tata kelola yang sangat jelas,” tegasnya.

Sebagai bentuk tindakan nyata, rangkaian Business Matching LKPP 2026 tidak sekadar diisi dengan agenda seremonial. Acara ini dilengkapi pameran kementerian, stan khusus UMKM, serta pelatihan interaktif bagi para pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi aktif memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah secara berkelanjutan. (RIS/Hend)

http://ICEF-IPFEKepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dan penyedia lokal dalam sistem belanja negara berbasis digital. ”ICEF-IPFE 2025 menjadi ruang solusi bersama untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memaksimalkan potensi digitalisasi pengadaan barang/jasa bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Hendrar melalui siaran pers tertulis yang diterima redaksi koranindopos.com pada Rabu (30/7/2025).

Untuk diketahui, LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan V6 mulai 1 Januari 2025. Sistem katalog terbaru itu telah terintegrasi penuh dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini ditujukan untuk mempercepat proses pengadaan yang terhubung, transparan, akuntabel, serta memperluas partisipasi UMKM.

Menurut Hendrar, belanja pemerintah melalui sistem e-Katalog LKPP terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nilai transaksi e-katalog meningkat dari Rp 83,6 triliun pada 2022, melonjak menjadi Rp 196,7 triliun pada 2023, dan terus menanjak hingga Rp 223,81 triliun pada kuartal ketiga 2024. LKPP juga mencatat pencapaian penting dalam implementasi katalog elektronik versi 6 (V6), yang kini memuat lebih dari 3,5 juta produk. Itu terdiri atas 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk hasil kurasi hingga akhir 2024.

Menempati area seluas 2700 m², ICEF-IPFE 2025 menghadirkan ratusan brand terkemuka dari berbagai kategori industry. Di antaranya teknologi informasi dan perangkat lunak, kendaraan konvensional dan electric, videotron, interactive smartboard, drone, alat berat, permesinan, furniture, interior, sektor kesehatan, dan laboratorium. (rls/why/mmr)

koranindopos.com – Jakarta. PT Pertamina (Persero) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengimplementasikan Aplikasi E-Katalog. Pertamina melalui Fungsi Procurement Direktorat Penunjang Bisnis secara resmi melakukan penandatangan kerja sama Aplikasi E-Katalog dengan LKPP pada Jumat, 29 September 2023.

Hadir dalam penandatangan ini Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran pejabat LKPP.

Implementasi Aplikasi E-Katalog merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung transformasi digital dan transparansi dalam seluruh proses bisnis di Pertamina Group. E-Katalog memiliki beberapa keunggulan antara lain transparansi dan proses pembelian yang lebih cepat, serta memberikan kemudahan bagi vendor dalam menawarkan produknya sehingga diharapkan harga pembelian menjadi lebih kompetitif.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan Pertamina merupakan BUMN pertama yang akan melakukan implementasi Aplikasi E-Katalog LKPP. Metode pengadaan seperti ini merupakan aspek yang sangat penting untuk upaya efisiensi Perusahaan dan memiliki potensi yang sangat besar.

“Angka ini besar, terlebih lagi jika kita membicarakan Opex dan Capex. Upaya efisiensi yang telah kami lakukan sangatlah signifikan. Kami percaya bahwa langkah ini adalah yang terbaik,” ujar Nicke.

Selain itu, kata Nicke, ada aspek pengembangan. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dibeli oleh Pertamina, maka akan memperkaya database di LKPP, terutama barang-barang yang dapat distandarisasi dengan e-catalog. Menurutnya, Pertamina tidak hanya mengimplementasikan yang sudah ada, tetapi juga akan mengembangkan untuk membantu meningkatkan realisasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Pada tahun 2022 Pertamina telah berhasil mencapai realisasi TKDN hingga 60% dari seluruh proyek yang dilaksanakan di Pertamina Grup, capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 40%. Melalui kerja sama dengan LKPP harapannya dapat meningkatkan realisasi di tahun-tahun mendatang.

“TKDN bagi kami tidak hanya berupa angka, tetapi berdasarkan pada kualitas. Ini bukan hanya program wajib, tetapi merupakan kebutuhan bagi BUMN kami untuk menggunakan barang dalam negeri yang berkualitas baik,” kata Nicke.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa implementasi e-katalog LKPP oleh Pertamina merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia percaya bahwa hal ini dapat menjadi pemicu bagi BUMN lainnya.

“Dengan Pertamina sebagai pioneer BUMN yang pertama dalam penggunaan sistem ini, semoga menjadi role model. Sistem ini akan memungkinkan pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efektif,” ucap Hendrar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (ris)

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Hendi dengan Ganjar sebelumnya, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk LKPP RI sebagai role model konsolidasi pengadaan untuk tingkat pemerintah daerah.

Konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP RI untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden Jokowi. Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP RI berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

Adapun khusus untuk provinsi Jawa Tengah, LKPP RI menyasar konsolidasi pengadaan untuk bahan pakaian dinas (khaki) serta seragam sekolah untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, dan SMK. Hal itu karena potensi belanja pemerintah untuk produk tersebut di provinsi Jawa Tengah dinilai cukup besar dan perlu untuk dilakukan efisiensi melalui strategi konsolidasi pengadaan.

Hasilnya, konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah di provinsi Jawa Tengah tersebut berhasil mengefisienkan anggaran hingga 59% atau senilai 106,3 milyar rupiah dari total nilai awal pengadaan sebesar 180,3 milyar rupiah. Tekait hal tersebut, Ganjar sendiri mengapresiasi Hendi bersama LKPP RI yang terus mendorong peningkatan kinerja pengadaan untuk pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah provinsi Jawa Tengah.

“Terima kasih Pak Hendi, untuk kesekian kalinya beliau datang dalam rangka marathon sebagai agen perubahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Kita terus coba laksanakan perintah presiden melalui LKPP,” tutur Ganjar.

“Dan tadi seperti yang kita lihat, perbandingan harga setelah dilakukan konsolidasi sangat jauh, sehingga tugas kami berikutnya adalah mendorong seluruh kabupaten kota untuk menjalankan konsolidasi tadi,” tekan Gubernur Jawa Tengah itu.

Pada kesempatan yang sama, Hendi pun menyebutkan strategi konsolidasi pengadaan penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku pengadaan. “Karena dengan masifnya penggunaan e-katalog masih banyak yang belum paham kalau klik katalog harganya harus efisien, sehingga harus dibanding – bandingkan (harganya). Maka supaya lebih cepat, kita dorong melalui konsolidasi pengadaan,” terang Hendi.

“Dan konsolidasi pengadaan ini bisa dari LKPP, bisa dari Kementerian Lembaga, atau bisa dari pemerintah daerah,” lanjut Hendi.

Lebih lanjut Hendi juga menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang/jasa lainnya, selanjutnya LKPP RI akan melakukan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan potensi efisiensi pada pengadaan Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Asphalt Buton, serta BBM dan pelumas kebutuhan TNI. (ris)

“Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan,”kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi.

Track record dan prestasi Pemerintah Provinsi Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar, ungkapnya menjadi dasar penunjukan Jawa Tengah sebagai role model pengadaan barang/jasa. Diketahui selama 10 tahun dipimpin Ganjar, Jawa Tengah telah menyabet banyak penghargaan.

“Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP,” kata Hendi tentang penunjukan Jawa Tengah sebagi role model pengadaan.Selain itu, penggunaan Katalog Elektronik di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk yang terbaik, khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. “Semua Pemda, Kementerian, Lembaga sudah punya sistem Katalog. Yang sekarang kita genjot adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri,” ungkap Hendi.

Selanjutnya, Hendi memaparkan bahwa ada lima perintah Presiden RI Joko Widodo yang mesti dikerjakan yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan UMKM minimal 40 persen.

“Hari ini tayang di Katalog Elektronik kami sudah 4,7 juta produk. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta berarti sudah lebih 100 persen. Target kami sih di atas 5 juta produk. Untuk efisiensi tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp5 triliun dan hari ini di bulan Juni sudah mencapai Rp1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan,” paparnya.

Terkait transaksi Katalog Elektronik LKPP per hari ini sudah Rp83 triliun lebih. Jumlah itu sudah melewati transaksi tahun lalu. Untuk itu, Hendi optimis transaksi Katalog Elektronik akan semakin besar nilainya.

Diketahui, pada 2021 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan Katalog Elektronik yang diberi nama Blangkon Jateng. Katalog Elektronik tersebut memfasilitasi penyedia produk lokal di Jawa Tengah termasuk produk UMKM untuk promosi.

Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari dorongan Ganjar Pranowo agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. Tentunya dorongan itu sejalan dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang menuntut 40 persen dari APBN atau APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri.

Terbaru, Katalog Elektronik di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan Katalog Elektronik, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau memberikan penawaran dengan mendaftar di Katalog Elektronik, kemudian direviu. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan. (ris)

Kegiatan peluncuran strategi konsolidasi pengadaan yang kedua ini diselenggarakan pada Rabu (7/6) di Gedung LKPP RI. Selain Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengikuti secara daring.

Hendi menyebutkan jika konsolidasi pengadaan merupakan sebuah strategi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran pemerintah, agar dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. “Sampai 29 Mei 2023 LKPP mencatat 26,67% anggaran pemerintah terlaksana, atau senilai 284,52 triliun rupiah,” jelasnya.

Maka kami keluarkan surat edaran LKPP tentang bagaimana mempercepat penyerapan anggaran, dan konsolidasi pengadaan menjadi salah satu yang kami dorong,” lanjut mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.

Hendi pun memaparkan, sampai hari ini konsolidasi pengadaan yang diupayakan oleh LKPP RI telah menyentuh pagu anggaran sebesar Rp.5,2 triliun untuk laptop, pupuk, dan alat kesehatan dengan total nilai efisiensi mencapai Rp.1,69 triliun. “Kedepan konsolidasi pengadaan akan dilakukan juga untuk seragam serta batik untuk PNS dan Sekolah di Jawa Tengah, Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Aspal Buton, juga BBM dan Pelumas untuk Kebutuhan TNI,” terang Hendi.

Adapun dalam kesempatannya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan terima kasih kepada LKPP RI yang telah mendorong percepatan penyerapan anggaran. “Terima kasih kepada LKPP yang telah membantu kami dalam pengadaan barang. Semoga konsolidasi ini mempercepat pengadaan barang, karena contoh stunting akan diukur lagi pada bulan Agustus, sementara hari ini kit untuk stunting belum diadakan,” tutur Hasto.

“Begitu juga makanan untuk ibu hamil dan balita untuk tahun 2023 ini baru mau akan diadakan, padahal makanan itu harusnya mulai Januari sampai Desember. Sehingga kami sangat terbantu dengan adanya konsolidasi, dan semoga dengan ini akan sukses untuk kita semuanya,” tutupnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono mengapresiasi strategi konsolidasi pengadaan yang menurutnya dapat membuat pengadaan lebih terintegrasi. “Dengan bantuan LKPP, pengadaan ini dilakukan secara terintegrasi, dan saya ucapkan terima kasih karena dengan program ini maka produk – produk yang sudah terstandarisasi dengan baik, bahkan USG pun produksi dalam negeri, bisa dibeli dan dipertanggungjawabkan,” pungkas Dante.

Sementara itu, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa upaya konsolidasi pengadaan dapat memperkuat industri dalam negeri. “Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat sektor industri dalam negeri, dan menciptakan sinergi pemerintah dan produsen lokal,” tuturnya. “Tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan produk Indonesia selain bangsa kita sendiri. Ayo kita manfaatkan duit rakyat itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan ini saya kira penting,” tekan Luhut. (ris)

Laptop tersebut bisa didapatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dengan berbelanja melalui Katalog Elektronik Nasional pada etalase Konsolidasi Laptop PDN Tahun 2023.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan bahwa pengadaan melalui konsolidasi ini mampu menghemat belanja APBN/APBD. Hal tersebut dikarenakan dengan pengadaan dalam jumlah yang banyak akan menghasilkan harga yang jauh lebih baik dibandingkan dengan belanja dalam jumlah sedikit.

Hendi mengungkapkan, bahwa melalui konsolidasi Laptop PDN TA 2023 dalam Katalog Elektronik ini mampu menghasilkan efisiensi sebesar Rp628 Miliar. “Hasil konsolidasi pengadaan laptop PDN secara nasional tahun 2023 dengan nilai efisiensi mencapai 49,52%” ungkap Hendi.

Hendi menambahkan, harga yang tertera merupakan harga maksimum. Sehingga K/L/Pemda dapat melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Adapun harga maksimum pada laptop Peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) dan media pendidikan untuk subbidang SD, SMP, SKB,PKBM, SMA DAN SMK (Chromebook) dan laptop Peralatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop SLB semula Rp8,3 juta menjadi Rp5 juta, serta laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran semula Rp15,7 juta  menjadi Rp7,95 juta.

Hendi juga mengatakan, bahwa produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional ini telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan. Melalui konsolidasi ini juga, Pemerintah dapat menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan kelebihan spesifikasi dan harga.

“Terima kasih untuk semua yang terlibat khususnya principles. Dengan pengadaan mellaui konsolidasi ini, kita menyalakan merah putih di dada untuk membangun republik ini menjadi lebih baik,” kata Hendi.

Sebelumnya, LKPP pada 12 Mei 2023 telah meluncurkan konsolidasi Pupuk NPK Padat Tahun Anggaran 2023, sebagai strategi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan nasional yang cukup besar setiap tahunnya. Sama halnya dengan konsolidasi Laptop, konsolidasi pengadaan Pupuk NPK Padat spek 15.15.15 dan 16.16.16 senilai total Rp500 Miliar dapat menghasilkan potensi efisiensi belanja pemerintah hingga Rp95 Miliar.

Selain laptop dan pupuk PDN yang telah dikonsolidasi dan menghasilkan efisiensi penggunaan APBN/APBD, Hendi mengatakan bahwa kedepannya LKPP juga akan mengkonsolidasikan alat kesehatan, software, tiket dan hotel.

Hendi berharap agar konsolidasi pengadaan ini dapat menghasilkan barang/jasa dengan nilai manfaat yang paling maksimal, mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengadaan.

Efisiensi-efisiensi yang dihasilkan dari metode konsolidasi pengadaan ini dapat digunakan untuk pembangunan lainnya yang dibutuhkan di Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, melihat manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, Hendi berharap konsolidasi ini tidak hanya berhenti pada konsolidadi Laptop dan Pupuk. Namun konsolidasi ini dapat diterapkan pada produk lainnya yang sesuai dengan ketentuan metode konsolidasi pengadaan. (ris)

Untuk Kementerian/Lembaga (K/L) baru terdapat 12 dari total 82, atau sama dengan 15%. Catatan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Hendi ini dalam kegiatan Rakor UKPBJ se-Indonesia di Westin Hotel Jakarta, Rabu (24/5).

Hendi menyebutkan, padahal sebenarnya ada 5 tingkat kematangan UKPBJ dalam standar penilaian LKPP RI, yaitu mulai Level-1 atau yang disebut masih inisiasi, lalu Level-2 (esensi), Level-3 (proaktif), Level 4 (strategis), dan Level 5 (unggul). Namun faktanya, level tertinggi yang baru dicapai oleh UKBPJ K/L/PD baru hingga level-3 (proaktif), itu pun jumlahnya belum banyak.

Hal tersebut kemudian yang disoroti Hendi dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI. Pasalnya menurut dia, penilaian kematangan UKPBJ tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam mendorong proses pengadaan menjadi lebih profesional di seluruh K/L/PD. Untuk itu, Hendi berharap kegiatan Rakor UKPBJ yang digelar oleh LKPP RI, bisa memunculkan kesepahaman bersama tentang pentingnya level kematangan UKPBJ.

“Ayo kawan – kawan kita naikkan level kematangan kita, mudah – mudah setelah itu akan bisa membuat proses pengadaan menjadi lebih baik dan transparan. Separuhnya saja belum ada yang mencapai level-3, padahal ini belum level tertinggi, baru level proaktif,” tekan Kepala LKPP RI itu dalam pemaparannya.

Hendi lantas menyebut akan melakukan evaluasi untuk bisa menyikapi situasi ini. “Perlu kita cari tahu lebih jauh macetnya dimana, apakah ada di LKPP atau ada di Kementerian, Lembaga, dan Pemda sendiri. Bisa saja ini karena ada regulasi dari LKPP yang terlalu sulit untuk diikuti, atau bisa juga dari UKPBJ sendiri yang tidak sendiri,” tutur Hendi.

“Maka yang jelas harus dilakukan evaluasi, supaya kemudian kita bersama bisa mencapai standar-standar yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Di sisi lain guna memotivasi seluruh UKPBJ untuk bisa menjadi lebih baik, LKPP RI dalam kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada K/L/PD yang telah mencapai Level-3 proaktif dengan penilaian terbaik.

Tak kurang dari 12 UKPBJ menerima penghargaan langsung dari Hendi selaku Kepala LKPP RI, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Buleleng, Kota Tangerang dan Kota Batam. (ris)

Hasil dari pertemuan tersebut didapatkan beberapa isu yang perlu diperkuat dan disepakati oleh Tim Antar Kementerian guna menyempurnakan RUU PBJ Publik ini.

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Emin Adhy Muhaemin mengungkapkan bahwa rapat ini dapat disebut tahap pra penyelarasan antara Naskah Akademik dan RUU PBJ Publik, “rapat ini kita sebut pra-penyelarasan antara Naskah Akademik dengan RUU PBJ Publik sebelum nantinya kita laksanakan tahap penyelarasan dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tentu saja setelah adanya surat dari Menko Marves yang mewakili pemrakarsa kepada Menteri Hukum dan HAM,” jelas Emin.

Tujuan dilakukan pra-penyelarasan ini adalah guna memaksimalkan waktu sebelum terbit surat dari Kemenkumham untuk selanjutnya maju ke tahap penyelarasan, mengingat RUU PBJ Publik ditargetkan rampung pada Juni 2023. Emin juga berharap pada kesempatan ini diharapkan masukan yang semaksimal mungkin dari Panitia Antar Kementerian terhadap rancangan undang-undang yang hampir rampung, agar sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut dihadiri juga oleh tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan tim dari Universitas Gadjah Mada. Koordinator Penyelarasan Naskah Akademik BPHN R. Septyarto Priandono mengungkapkan pentingnya keselarasan antara naskah akademik dengan rancangan undang-undang. “Naskah akademik bukan sekedar menjustifikasi kesepakatan namun juga harus merupakan scientific evidence yang menjelaskan mengapa sebuah permasalahan harus diatur dan dituangkan menjadi norma hukum,” tegas Septyarto.

Mengingat isu terkait PBJ sangat dinamis dan memiliki stakholder yang beragam, RUU PBJ Publik ini tidak mengatur proses bisnis secara teknis. Adapun proses bisnis secara teknis akan diatur terpisah pada aturan turunan. Nantinya juga dimungkinkan bagi Kementerian/Lembaga/Badan Publik untuk menyusun aturan teknis tersendiri dengan tetap mempertahankan semangat inti UU PBJ Publik misalnya seperti pemberdayaan UMKM, dan penggunaan produk dalam negeri (PDN). (ris)

Dalam gelaran yang mengangkat tema Urgensi Atensi Pemerintah Daerah Terhadap P3DN dan Produk UMK-Koperasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing Tahun Anggaran 2023, Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi ini melaporkan data capaian e-purchasing dan penggunaan PDN pemerintah daerah melalui Katalog Elektronik sampai dengan April 2023. Dari data tersebut diketahui masih ada setidaknya 24 kabupaten yang belum melakukan transaksi e-purchasing.

“Nantinya akan diterapkan reward untuk daerah-daerah yang dapat mencapai target penggunaan PDN, namun juga kan diberikan punishment bagi daerah yang tidak dapat mencapai target atau tidak melaksanakan dengan baik arahan presiden ini” ungkap Hendi.

Dalam rencana penerapan pola reward dan punishment atas penggunaan PDN, LKPP tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Perindustrian.

Lebih lanjut Hendi menyampaikan, kendala yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan belanja melalui Katalog Elektronik adalah pemerintah daerah masih berfokus pada belanja barang saja. Padahal, belanja jasa lainnya dan belanja jasa konstruksi sudah dapat dilakukan di Katalog Elektronik. Terkait hal ini Hendi mengharapkan pemerintah daerah dapat memunculkan inovasi dalam pembelanjaannya melalui Katalog Elektronik.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro dan Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari, dan juga dihadiri secara daring oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM. Manuhutu.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan Presiden RI agar APBN/APBD ditekankan untuk meprioritaskan belanja produk dalam negeri. Ia juga berpesan agar Pemerintah Daerah mendorong pengusaha lokal untuk memberikan branding yang baik pada produknya.

“Bagi pengusaha UMKM branding itu penting namun promosi juga harus tetap berjalan. Pemerintah daerah harus ikut mendorong UMKM agar lebih profesional dalam mengolah produknya, jangan jika sudah tayang di e-katalog lalu ditinggal begitu saja” tutur Suhajar.

Menurut Suhajar hal ini penting agar produk UMKM kita semakin berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk impor, mengingat saat ini penggunaan produk impor pada pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi hanya sebesar 5%.

Pada tahun 2023 pemerintah menerapkan target 95% APBN/APBD untuk produk dalam negeri dengan turut memasukan belanja BUMN/BUMD. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen Kepala Daerah dalam perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah agar lebih fokus pada pembelian melalui e-purchasing dan belanja produk lokal. (ris)