Kolaborasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem industri gula nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan petani tebu, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai nilai usaha yang saling terhubung.

Hadir mendampingi Menteri Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Henra Saragih, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Harmonisasi dan Kolaborasi Ekosistem Koperasi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto.

Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa model kemitraan koperasi seperti ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan mewujudkan swasembada gula nasional.

“Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional,” ujar Ferry Juliantono.

Menteri Koperasi juga menitipkan pesan agar pengembangan industri gula berbasis koperasi dapat melibatkan semakin banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan industri koperasi harus memberikan manfaat ekonomi yang luas, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Kediri.

Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan koperasi mitra LPDB Koperasi yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor, serta telah menerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada tahun 2025. Saat ini Koperasi KANA tengah memperkuat pengembangan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya yang berlokasi di Kediri.

Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri merupakan koperasi yang memiliki basis kuat pada sektor pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menyambut baik terjalinnya kemitraan strategis tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar koperasi yang terhubung dengan sektor produksi dan industri pengolahan merupakan model ideal dalam menciptakan koperasi yang kuat, modern, dan berkelanjutan.

“LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani,” ujar Krisdianto.

Krisdianto menegaskan bahwa sektor gula merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, LPDB Koperasi terus mendukung koperasi yang bergerak pada sektor produktif dan memiliki orientasi hilirisasi.

“Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Krisdianto berharap kemitraan tersebut dapat menjadi role model bagi pengembangan koperasi sektor riil di berbagai daerah Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis koperasi.

Melalui kerja sama ini, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula nasional yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kemitraan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri sekaligus memperbesar kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. (Riz)

Pelantikan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447–1452 H dipimpin langsung oleh KH Ma’ruf Amin yang menyampaikan optimismenya terhadap masa depan ekonomi syariah Indonesia di The Tribrata Convention Center, Jakarta, Minggu (24/5).

Dalam arahannya, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki masa depan cerah dan harus mampu menghadirkan kemaslahatan serta keadilan bagi masyarakat luas.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa pelantikan Pengurus Pusat MES dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa Menteri Koperasi juga menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Kegiatan ini berlangsung sangat khidmat dan dihadiri banyak tokoh penting yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar ekonomi syariah menjadi yang terdepan,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan, ke depan diharapkan lahir berbagai inisiatif strategis dan program kerja produktif dari MES yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai sektor.

“LPDB Koperasi sebagai bagian dari pemerintah siap bersinergi secara proaktif dengan berbagai program kerja MES guna memperkuat pengembangan ekonomi syariah nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana menegaskan bahwa kepengurusan baru MES diharapkan dapat memperkuat geliat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk melalui sektor koperasi.

“Pada hari ini kita berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Harapannya setelah pelantikan ini, aktivitas dan geliat pertumbuhan ekonomi syariah semakin baik, semakin bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Ari Permana.

Di sisi lain, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama ekonomi syariah dunia karena didukung populasi muslim terbesar di dunia serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

“Ini adalah langkah yang sangat baik untuk melihat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah dan mendorong ekosistemnya semakin maju. Kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk unsur LPDB Koperasi bersama Menteri dan Wakil Menteri Koperasi menunjukkan bahwa ekonomi syariah dan koperasi merupakan kekuatan yang sangat strategis,” ujar Deva Rachman.

Ia berharap ke depan Indonesia dapat memiliki lembaga atau badan yang secara khusus berdedikasi mengembangkan ekonomi syariah nasional secara menyeluruh, dengan melibatkan koperasi dan LPDB Koperasi sebagai bagian penting di dalamnya.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sendiri merupakan organisasi yang menghimpun berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Pada kepengurusan terbaru ini, MES dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Ferry Juliantono sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat MES periode 1447–1452 H. (Riz)

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek), LPDB Koperasi mengajak perwakilan perkumpulan suporter sepak bola, dan pengurus klub dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membentuk koperasi suporter sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Langkah ini menjadi terobosan strategis mengingat besarnya basis massa suporter sepak bola di Indonesia yang selama ini dikenal militan dan solid. Dengan pendekatan koperasi, potensi tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada dukungan di stadion, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan bahwa komunitas suporter memiliki karakteristik yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi koperasi modern.

“Fans sepak bola banyak sekali, banyak hal yang bisa dikembangkan seperti ticketing, event, merchandise, nonton bareng, bahkan bisa ada cafe juga,” ujar Deva.

Menurutnya, suporter sepak bola bukan hanya sekadar penonton, tetapi komunitas dengan loyalitas tinggi, jaringan luas, dan aktivitas ekonomi yang nyata. Melalui koperasi, potensi tersebut bisa diorganisir secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi anggotanya.

Ia menambahkan, praktik serupa telah berhasil diterapkan di berbagai negara. Klub besar dunia seperti FC Barcelona dan Real Madrid bahkan memiliki model kepemilikan berbasis anggota yang menyerupai prinsip koperasi, di mana suporter memiliki keterlibatan langsung dalam ekosistem klub.

Dalam sosialisasi ini, Deva juga menegaskan bahwa tarif layanan di LPDB Koperasi jika dibandingkan dengan perbankan lebih terjangkau, dan tidak ada biaya administrasi, biaya provisi, dan pinalti pelunasan.

“Kami dari tarif layanan, kalau dibandingkan dengan perbankan, kami lebih terjangkau, bisa untuk modal kerja lima tahun, dan investasi sampai dengan sepuluh tahun. Di LPDB itu gratis, tidak ada admin, tidak ada provisi, dan jika pelunasan lebih cepat tidak ada pinalti untuk pelunasan. Dan yang pasti harus ada agunan,” tambahnya.

Dari Tribun Stadion ke Koperasi

Sementara itu, Perwakilan Perkumpulan Suporter yakni Sekretaris Umum Perkumpulan Pengurus Pusat (PP) The Jak Mania Muhammad Aditya Putra mengucapkan terima kasih atas inisiatif LPDB Koperasi mengajak perkumpulan suporter untuk mengembangkan bisnis melalui koperasi.

“Karena memang potensi untuk pengembangan ekonomi di lingkup suporter cukup besar. Dan sudah seharusnya ini di-guide oleh pemerintah melalui LPDB Koperasi dan kami sangat menyambut,” ujar Aditya.

Selain itu, Syifa Nadhila dari I.League Operator Liga Indonesia mengungkapkan pihaknya sebagai operator kompetisi sepak bola di Indonesia mendukung penuh inisiatif yang digerakkan oleh LPDB Koperasi.

“Dalam hal ini di I-League kita sekarang sudah memiliki basis suporter yaitu fans engagement dimana kami merasa bahwasanya dari seluruh Indonesia ini kan selalu ada basis suporter yang sangat fanatis ke klub-klub yang tersebar seperti itu. Dan dengan adanya LPDB ini, kita bisa membuat kerja sama dalam bentuk koperasi sehingga mereka yang ada di daerah mana pun bisa lebih baik seperti itu dan bisa dimanfaatkan keanggotaannya. Dan I-League sebagai operator sendiri tentunya membuka hal ini sebagai kerjasama yang sangat positif,” terang Syifa.

Deva pun menegaskan bahwa, kedepannya tidak hanya berhenti pada komunitas olahraga sepak bola, tetapi bisa juga kepada olahraga lainnya.

“Ini tidak akan berhenti di sepak bola saja karena kita masih ada misalnya bulutangkis, kemudian basket dan lain sebagainya gitu. Dan saya berharap dengan pembuatan koperasi yang berbasis dengan suporter ini akan meningkatkan bargaining position dari para suporter sepak bola, menggaet lebih banyak anak-anak muda yang bukan hanya suporter tapi fans club. Karena fans club itu jumlahnya lebih banyak dari suporter yang terdaftar di masing-masing klub sepak bola,” pungkas Deva. (Riz)

Peran ini ditunjukkan secara nyata oleh Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (TLM) yang tampil sebagai kakak asuh bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia Timur.

Model pendampingan ini menjadi bukti bahwa koperasi tidak lagi berjalan sendiri, melainkan tumbuh melalui kolaborasi dan gotong royong antar koperasi, didukung oleh pemerintah dan lembaga pembiayaan.

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pendekatan kakak asuh merupakan strategi penting untuk mempercepat penguatan KDKMP di seluruh Indonesia.

“Saya sudah sampaikan kepada LPDB dan Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat untuk bersama-sama membantu pengembangan bisnis koperasi di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari memperluas usaha hingga memperkuat pembiayaan permodalan. Ini penting agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat,” tegas Menteri Koperasi.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran KDKMP bukan hanya program, tetapi instrumen untuk mengubah masyarakat desa menjadi pelaku ekonomi aktif dengan dukungan akses permodalan yang nyata.

Tanaoba Lais Manekat: Dari Koperasi Kredit Menjadi Penggerak Ekosistem

Sebagai koperasi dengan kinerja impresif dan aset yang terus bertumbuh hingga menembus Rp1,2 triliun, Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat tidak berhenti pada layanan simpan pinjam. Koperasi ini melakukan transformasi melalui diversifikasi usaha sektor riil, penguatan jaringan distribusi, hingga pendampingan koperasi-koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan.

Pendampingan terhadap KDKMP Manulai II di Kupang menjadi salah satu contoh konkret. Melalui skema kolaborasi usaha, koperasi ini membantu penyediaan produk, sistem konsinyasi, hingga penguatan kapasitas usaha anggota. Dampaknya mulai terlihat dari peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi omzet koperasi yang terus berkembang.

Direktur Bisnis LPDB Koperasi, Oetje Koesoema Prasetia, menegaskan bahwa LPDB hadir untuk memperkuat pola kemitraan antar koperasi sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan koperasi berbasis ekosistem.

“Apa yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat menunjukkan bahwa koperasi yang kuat dapat menjadi lokomotif bagi koperasi lain di tingkat akar rumput. LPDB Koperasi hadir untuk memperkuat peran tersebut melalui dukungan pembiayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Oetje.

Ia menambahkan, sinergi antara LPDB, koperasi besar, serta dukungan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam membangun sistem pembiayaan yang inklusif.

“Sejalan dengan arahan Menteri Koperasi, kami mendorong kolaborasi pembiayaan antara LPDB, koperasi, dan perbankan dalam skema joint financing. Dengan begitu, koperasi desa dan kelurahan tidak hanya tumbuh, tetapi juga memiliki daya tahan dan daya saing dalam jangka panjang,” jelas Oetje.

Adapun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini telah terbentuk di puluhan ribu desa menjadi tonggak penting dalam mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Melalui dukungan pembiayaan, pendampingan, serta kehadiran kakak asuh seperti Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat, koperasi di tingkat desa diharapkan mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi mulai dari distribusi barang, pengolahan hasil produksi, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya ekosistem koperasi modern Indonesia: inklusif, produktif, dan berkelanjutan. (Riz)

Skema penyaluran dana bergulir ini memiliki dasar hukum yang kuat yakni melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengungkapkan dengan masuknya KDKMP ke tahap operasionalisasi, LPDB Koperasi tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung di daerah. Hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

“Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing,” ujar Krisdianto.

Adapun kegiatan monitoring telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 KDKMP, serta Provinsi Kalimantan Tengah dengan 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan innovative credit scoring ini merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan innovative credit scoring yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

“KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LPDB Koperasi optimistis KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian koperasi di seluruh Indonesia. (riz)

Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas pada tahun 2045, sehingga kurang lebih 15 tahun kita memiliki waktu untuk mempersiapkan sosial kapital dan ekonomi bagi angkatan kerja aktif ini.  Demografi yang bisa menjadi senjata rahasia Indonesia, bisa berubah menjadi petaka yang besar jika kita tidak mampu menghadirkan program yang komprehensif dan holistik dalam bidang sosial dan ekonomi.

Laporan ILO (International Labour Organisation) baru-baru ini menunjukkan pekerja yang pendidikan sesuai dengan pekerjaannya kurang lebih hanya 34% dan kebanyakan mereka under educated.  Indonesia sendiri total penduduk yang lulus dari pendidikan tinggi hanya kira-kira 10-11% atau sekitar 28 juta orang, pendidikan tinggi disini adalah setaraf SMA. Sedangkan sisanya lulusan SD dan SMP.

Disimpulkan disini bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita nikmati tidak menghasilkan penyediaan pekerjaan yang layak arena sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal dan berupah rendah atau hidup berdasarkan komisi, minim perlindungan dan rentan.

Di mana Koperasi dapat Membalikan Keadaan? 

Dari semua permasalahan yang ada ditambah dengan parahnya kerusakan alam dan tingkat korupsi yang tinggi, di mana Gerakan Koperasi dapat membalikan keadaan ini?  Pertumbuhan ekonomi sebesar 5% lebih ternyata hanya mampu dinikmati oleh segelintir piramida populasi kita.  Konsentrasi ekonomi berputar di sekitar sektor-sektor besar, pembangunan infrastruktur tidak dinikmati oleh kebanyakan penduduk Indonesia dan kebanyakan mereka tidak mendapatkan pendapatan dan perlindungan yang memadai.

Koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia dan telah mengakar sejak tahun 1905 sejak HOS Tjokroaminoto, pendiri Syarikat Islam dan Bapak ideologis dari Presiden Soekarno dan banyak tokoh bangsa lainnya, telah membuat landasan koperasi bagi bangsa Indonesia.  Gotong royong dan konsep saling menolong di mana tidak terdapat majikan dan pegawai, menjadi daya tarik tersendiri dari gerakan ini terutama anak-anak gen Z yang masih memiliki semangat untuk membentuk dunia nya sendiri selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konsep pekerja kantoran pada umumnya.

Koperasi yang saat ini berjumlah kurang lebih 300 ribuan unit dan tersebar lebih banyak di pulau Jawa terutama di Jawa Timur.  Baru-baru ini saya mengikuti perjalanan lebih dari 35 pengusaha muda berumur rata-rata 25 – 35 tahun ke kota Shenzhen dan Guangzhou bersama Sands Bossum dan Business Leader Sandiaga Uno.  Dari ke 35 pebisnis muda tersebut, banyak harapan dan kerjasama bisnis serta pembelajaran dari berbagai industri kelas dunia dari Cina seperti Huawei, Mindray, pembuat mobil listrik BYD dan industri kosmetik Tian Wu.

Kegigihan, keberanian dan dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan usaha industri dalam negeri dan menjadi tuan di negeri sendiri terasa di dalam presentasi yang mereka berikan.  Di kompleks Huawei, saya melihat bagaimana Huawei menghadirkan mindset bahwa Cina tidak kalah dengan Eropa dengan menghadirkan teknologi kelas dunia dan gedung-gedung serta suasana seperti di negara German, Swiss, Prancis, Inggris dan Eropa.  Pembuatan teknologi smartphone kelas dunia Huawei yang high-tech dan sangat rapi di bangun sejak tahun 1987an.

Salah satu yang menarik adalah kunjungan ke Huawei di mana kepemilikan saham dimiliki owner hanya 0.6% dari keseluruhan saham yang ada dan sisa nya dimiliki oleh pegawai — mirip dengan gerakan koperasi.  Saya melihat bahwa hal ini, dapat menjadi pembelajaran besar bagaimana suatu bisnis dibangun dengan asas kebersamaan dan mampu bertahan di tengah tunjangan global dan pasar yang sering menyerang mereka terutama dari pihak Amerika Serikat.

Koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, bisa belajar banyak dari perjalanan ini.  Anak-anak muda yang masih “green fields” atau belum tersentuh dengan gerakan koperasi dapat dirangkul dan diberikan fasilitas pembiayaan yang menarik.  Salah satu yang menarik adalah pembiayaan dari LPDB Koperasi (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi. Dengan rate yang menarik sebesar 6,5% untuk bisnis konvensional non – shariah dan 3.5% untuk bisnis syariah tanpa biaya provisi dan administrasi tentu amat menarik bagi mereka. Dari ke 35 pengusaha muda tersebut, banyak dari mereka yang berminat untuk bergabung ke Koperasi.  Bayangkan jika mereka bisa bergabung dan sama-sama membangun Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Relevansi Gerakan Koperasi dengan Generasi Muda

Indonesia sudah saatnya membangun angkatan muda Koperasi ke depan.  Dengan bonus 15 tahun dan 140 juta angkatan kerja di mana 60% adalah di sektor informal, diperlukan social engineering program yang dapat membalikan suasana dan keadaan dengan pemahaman dan program-program yang menarik bagi anak muda.  Saat ini, rata-rata umur dari anggota koperasi berumur 55 tahun, kebanyakan dari mereka adalah pensiunan dari pekerja tradisional yang ingin menginvestasikan uangnya secara aman dan mendapatkan sisa hasil usaha lebih dari sekedar deposito belaka.  Hal ini harus dapat kita ubah segera dengan pendekatan koperasi bagi angkatan muda.

Koperasi Start-Up dan Digital Creative adalah salah satu yang dapat digarap untuk meningkatkan minat anak muda selain memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka selain menyediakan sisa hasil usaha akhir tahun.

Koperasi amat menarik bagi anak muda dengan berbagai keunikannya, yaitu pertama anak muda saat ini lebih tertarik pada bisnis yang fokus ada alternatif etis di luar perusahaan tradisional yang hanya mengejar profit semata.  Gerakan koperasi menawarkan Pemberdayaan dan Kepemilikan di mana anggota secara langsung bisa mengontrol perusahaan secara demokratis atas usaha mereka, ini memungkinkan para generasi muda jadi pemilik bukan hanya sebagai buruh atau objek penderita suatu usaha. Yang kedua adalah keselarasan nilai, dengan prinsip koperasi yang peduli terhadap komunitas dan keanggotaan sukarela, amat cocok dengan DNA anak muda Gen Z dan prioritas sosial mereka.  Yang ketiga adalah kewirausahaan dan kebebasan dalam berusaha, koperasi yang dipimpin pemuda seperti mobil berbasis layanan anak muda, services industry memberikan pemahaman dan pengalaman langsung dalam manajemen sinis dn liberasi keuangan. Terakhir adalah peluang ekonomi di mana koperasi dapat menciptakan lapangan kerja di wilayah yang tersulit seperti mencari pekerjaan yang layak , bahkan seringkali dapat meningkatan pendapatan anak-anak muda secara signifikan. Dalam studi CICOPA (Young Entrepreneurship in Cooperative), lebih dari 60% pesertanya mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dengan proteksi pekerjaan yang lebih baik daripada sektor perusahaan tradisional.

Apa yang harus Indonesia lakukan? 

Indonesia baru-baru ini menggagas 83 ribu koperasi desa dan kelurahan merah putih di mana 30 ribu ditargetkan beroperasi pada bulan Maret ini.  Apakah target ini terlalu besar?  Tidak ada yang terlalu besar dalam mimpi yang besar.  Dengan kekuatan dan senjata rahasia angkatan pemuda Indonesia sebesar 140 juta orang, Indonesia memiliki segala kekuatan untuk membalikan keadaan asalkan didukung oleh strategi yang mumpuni untuk menggerakkan para pemuda ini.  Saatnya generasi muda berkoperasi dan saat nya Indonesia menjawab tantangan dan mimpi sejak hampir 120 tahun yang lalu, menjadi bangsa yang besar, berkoperasi dan berkeadilan.

Penulis: Deva Rachman, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi & Praktisi Public Affairs Global

(Pendapat di tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mempresentasikan organisasi di mana penulis berkarya)

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja ini Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Bisnis LPDB Koperasi Oetje Koesoema Prasetia, dan Direktur Umum dan Hukum Deva Rachman.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem koperasi sektor riil dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koperasi meninjau langsung fasilitas produksi susu KPBS Pangalengan serta pelaksanaan distribusi susu pasteurisasi yang telah dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah dasar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

KPBS Pangalengan yang merupakan mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dinilai sebagai contoh sukses koperasi sektor riil yang mampu membangun ekosistem usaha terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan populasi sapi mencapai 13.857 ekor dan produksi susu harian sekitar 80 ton, KPBS menjadi penopang ekonomi lebih dari 4.700 peternak anggota.

Selain mengelola usaha peternakan, KPBS juga telah berkembang menjadi korporasi rakyat dengan unit usaha lintas sektor, mulai dari pengolahan susu melalui PT Susu KPBS, sektor perbankan melalui BPR Bandung Kidul, hingga layanan kesehatan melalui PT KPBSA.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya koperasi produsen susu untuk tidak hanya berhenti pada tahap pasteurisasi, tetapi naik kelas ke industri pengolahan susu bernilai tambah tinggi, termasuk produksi susu UHT. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi peternak dari ketergantungan pada industri besar serta menghadapi dominasi produk susu impor.

“Saya tidak ingin lagi ada kejadian susu peternak tidak terserap industri, seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Karena itu, pemerintah mendorong koperasi seperti KPBS untuk mengembangkan lini produksi pengolahan susu hingga UHT. Koperasi harus berdaulat di sektor produksi dan industri,” tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry memastikan bahwa hasil produksi susu KPBS, baik pasteurisasi maupun UHT, akan diprioritaskan untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saya pastikan produk susu KPBS akan kami integrasikan dengan gerai-gerai Koperasi Desa Merah Putih. Produk koperasi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. KDKMP akan menjadi kanal distribusi utama produk koperasi, termasuk susu KPBS,” ujar Ferry.

Menurutnya, integrasi antara koperasi produsen dengan koperasi distribusi desa merupakan kunci membangun rantai pasok yang kuat, efisien, dan berkeadilan. Skema ini juga akan memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan susu yang aman, terstandar, dan tersertifikasi bagi anak-anak sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa KPBS Pangalengan merupakan contoh ideal koperasi sektor riil yang berhasil memanfaatkan pembiayaan secara akuntabel dan berkelanjutan.

“KPBS Pangalengan telah membuktikan kinerjanya dengan pengembalian dana bergulir LPDB Koperasi secara lunas dan lancar. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan koperasi, jika dikelola dengan tata kelola yang baik, mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan anggota,” jelas Krisdianto.

Ia menambahkan, LPDB Koperasi siap mendukung rencana pengembangan industri pengolahan susu KPBS, termasuk melalui kajian kelayakan, pendampingan, dan pembiayaan, sejalan dengan transformasi koperasi menuju sektor industri.

“Dengan total aset mencapai Rp173,5 miliar dan volume usaha sebesar Rp254,3 miliar, KPBS memiliki fondasi kuat untuk naik kelas. Apalagi koperasi ini telah berkontribusi langsung dalam penyediaan susu pasteurisasi untuk Program Makan Bergizi Gratis. Ini sejalan dengan visi LPDB Koperasi dalam mendorong koperasi yang produktif, mandiri, dan berdampak luas,” kata Krisdianto.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi bersama LPDB Koperasi berkomitmen untuk terus memperkuat koperasi produsen susu agar mampu bertransformasi menjadi pilar industri pangan nasional yang modern, berdaya saing, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Sementara itu, Ketua KPBS Pengalengan Aun Gunawan menyambut positif apa yang menjadi keinginan dan harapan Menteri Koperasi Ferry Juliantono terhadap perkembangan bisnis industri pengolahan susu KPBS Pengalengan.

Aun mengatakan, pengembangan bisnis khususnya untuk industri olahan susu jenis UHT harus memiliki perhitungan bisnis secara matang, dan melalui kajian yang menjadalam, sebab industri olahan susu memiliki tahapan yang harus saling terintegrasi, mulai dari peternakan susu, sistem atau teknologi pengolahan, packaging, hingga akses pasar produk itu sendiri.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Koperasi, saat ini kami menunggu arahan dari Pak Menteri lebih lanjut. Seperti apa regulasi yang akan dibuat oleh Kementerian untuk mendorong. Karena kalau bicara bergerak seperti apa adanya, kami tidak mampu. Jadi harus ada sentuhan pemerintah yang membuat regulasi untuk mempermudah,” jelas Aun. (rls)

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pembangunan SPBUN Nelayan merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai instrumen negara untuk kembali hadir dalam mengatur dan menata sistem ekonomi nasional agar lebih adil dan inklusif.

“Presiden Prabowo ingin memastikan negara tidak kalah dengan aktor-aktor non-negara dalam praktik ekonomi yang terlalu bebas. Karena itu dibentuk lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi ekonomi rakyat,” ujar Ferry Juliantono.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini lebih dari 82 ribu koperasi telah memiliki badan hukum, dengan 41 ribu titik lahan siap dibangun dan sekitar 21 ribu lokasi telah memasuki tahap pembangunan fisik. Infrastruktur koperasi tersebut mencakup gudang, gerai usaha, sarana pendukung, hingga unit-unit layanan ekonomi desa.

Menurut Ferry, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya difungsikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai solusi atas persoalan mendasar di desa, mulai dari keterbatasan listrik, akses internet, hingga ketersediaan sarana produksi dan distribusi, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

“SPBUN Nelayan ini adalah jawaban konkret atas kebutuhan dasar nelayan. Akses terhadap biosolar yang lebih dekat, terjangkau, dan dikelola koperasi akan meringankan biaya operasional nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang terjalin antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Pertamina Patra Niaga. Pemerintah bahkan telah menyusun buku pedoman bersama agar pendirian SPBUN Nelayan berbasis koperasi dapat direplikasi di wilayah pesisir dan sentra nelayan di seluruh Indonesia.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama menerjemahkan masalah-masalah mendasar rakyat yang selama ini belum tersentuh. Insyaallah, dalam periode ini kita selesaikan secara gotong royong,” ujar Ferry.

Menteri Koperasi secara resmi menyatakan dimulainya pembangunan SPBUN Nelayan yang dikelola Koperasi Desa Tukak Sadai, dengan harapan memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan anggota koperasi.

LPDB Koperasi Siap Perkuat Pembiayaan SPBUN Nelayan

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto yang turut mendampingi Menteri Koperasi menegaskan kesiapan LPDB Koperasi untuk terus mendukung penguatan koperasi nelayan melalui pembiayaan dana bergulir dan pendampingan usaha berkelanjutan.

“LPDB Koperasi melihat SPBUN Nelayan sebagai model usaha strategis koperasi yang langsung menyentuh kebutuhan riil nelayan. Kami memiliki pengalaman konkret mendampingi koperasi yang mengelola SPBUN Nelayan, salah satunya KUD Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, yang telah memperoleh dana bergulir LPDB Koperasi dan terbukti mampu mengelola SPBU khusus nelayan secara profesional,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan, keberhasilan koperasi dalam mengelola SPBUN tidak hanya memperkuat kelembagaan koperasi, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya, kepastian pasokan energi, serta dampak ekonomi langsung bagi anggota.

“Model seperti ini sejalan dengan semangat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. LPDB Koperasi siap menjadi mitra strategis untuk mereplikasi pembiayaan SPBUN Nelayan di berbagai daerah, agar koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi pesisir,” tegasnya.

Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Apriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Direktur Keuangan LPDB Koperasi Bambang Sadewo, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. (why)

Sinergi ini mengemuka dalam Kegiatan Rapat Kerja Lembaga Penggerak Ekonomi Umat MUI dan Penguatan Pembinaan Koperasi bersama LPDB Koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menegaskan bahwa LPDB Koperasi dan LPEU MUI memiliki peran yang sama-sama strategis dalam membangun ekosistem ekonomi umat berbasis koperasi.

“LPDB Koperasi dan Lembaga Penggerak Ekonomi Umat ini sama-sama pilar strategis. LPEU lahir dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia yang membawahi sekitar 80 ormas, tersebar di seluruh kota, kabupaten, hingga provinsi di Indonesia,” ujar Deva.

Deva menjelaskan, pada tahun mendatang LPDB Koperasi menargetkan penyaluran dana bergulir hingga Rp2 triliun ke sektor-sektor ekonomi strategis. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh koperasi-koperasi berkinerja baik yang tumbuh memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat termasuk melalui ormas-ormas.

“Kami berharap dari LPEU ini akan lahir koperasi-koperasi yang sehat, profesional, dan memiliki kinerja yang baik untuk mengakses dana bergulir LPDB Koperasi. Potensinya sangat besar, mengingat beberapa ormas memiliki basis anggota hingga jutaan orang,” jelasnya.

Menurut Deva, kekuatan ekonomi umat berbasis koperasi yang digerakkan secara gotong royong ini merupakan keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki jaringan ormas Islam yang sangat kuat.

“Dengan kekuatan gotong royong ini, saya yakin akan menjadi pendobrak. Bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi umat, tetapi juga memperbaiki akhlak bangsa dan membangun masyarakat yang lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Deva menyoroti besarnya potensi masjid sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Saat ini, terdapat sekitar 800 ribu masjid di seluruh Indonesia yang sebagian besar dikelola oleh para penggerak ormas.

“Bayangkan jika masjid-masjid ini membangun koperasi, mendapatkan pendanaan dari LPDB Koperasi, lalu dikoordinasikan melalui ormas-ormas yang tergabung dalam LPEU. Ini merupakan orkestrasi kolosal yang mampu menghadirkan gerai-gerai ekonomi umat di seluruh Indonesia,” ungkap Deva.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan koperasi di sektor riil, seperti pertanian, pengolahan pangan, industri tambang, hingga manufaktur produk kebutuhan sehari-hari.

“Kita bisa membangun industri sendiri—pengolahan susu, kecap, saus sambal, sabun, hingga industri berbasis CPO kelapa sawit. Ini adalah kekuatan besar jika dikelola oleh koperasi-koperasi umat,” tegasnya.

Tak hanya menyasar pasar domestik, Deva optimistis koperasi umat ke depan mampu menembus pasar global, seiring posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, termasuk di sektor fesyen muslim.

“Indonesia sangat diharapkan menjadi pusat fesyen muslim dunia. Koperasi yang fokus dan serius di sektor ini, dimiliki oleh ormas dan didukung pembiayaan LPDB Koperasi, peluangnya masih sangat terbuka,” ujarnya.

Deva menutup dengan menegaskan arah transformasi koperasi ke depan yang lebih menitikberatkan pada sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

“Ke depan, koperasi harus masuk lebih dalam ke sektor riil agar mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, khususnya bagi generasi muda. Karena pada dasarnya, koperasi adalah entitas bisnis yang memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” pungkas Deva. (why)

Salah satu koperasi yang merasakan langsung manfaat pembiayaan LPDB adalah Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan (JKRL), koperasi yang bergerak di bidang pengujian keselamatan radiasi, lingkungan, dan jasa kalibrasi peralatan radioaktif.

Koperasi JKRL yang berdiri sejak September 2008 ini didirikan oleh 36 pegawai Pusat Teknologi Keselamatan Radiasi BATAN. Lahir dari kepakaran anggotanya di bidang keselamatan radiasi dan lingkungan, koperasi ini berkembang sebagai penyedia jasa pengujian laboratorium, jasa perawatan dan pengadaan alat keselamatan, jasa konsultasi serta pelatihan, hingga perizinan dan pengelolaan zat radioaktif maupun non-radioaktif.

Bendahara Koperasi JKRL, Muji Wiyono, menjelaskan bahwa peningkatan permintaan masyarakat menjadi momen penting bagi koperasi untuk terus memperluas dan memperkuat layanan.

“Bidang usaha kami tumbuh setiap tahun. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengujian dan keselamatan radiasi, koperasi harus memperkuat kapasitas usaha,” ujarnya.

Muji mengungkapkan bahwa koperasi mulai mengenal dana bergulir LPDB setelah menerima sosialisasi program pada beberapa tahun lalu, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh tim LPDB pada tahun 2025. Proses pengajuan pembiayaan pun berjalan lancar dengan pendampingan aktif dari tim LPDB sejak proposal diajukan hingga tahapan verifikasi lapangan.

“Selama prosesnya, kami selalu didampingi dan dibantu. Setiap ada hal yang belum jelas, tim LPDB sangat responsif menjelaskan. Alhamdulillah, dana cair dan bisa segera kami manfaatkan,” ujar Muji.

Muji menambahkan Pembiayaan dana bergulir dari LPDB dimanfaatkan Koperasi JKRL untuk investasi pengadaan ruko dan peralatan laboratorium sebagai bagian dari ekspansi usaha. Aset tersebut kini menjadi penopang utama peningkatan layanan koperasi terhadap masyarakat dan dunia industri.

“Dengan dukungan LPDB, kami bisa menambah fasilitas laboratorium dan memiliki ruko baru. Dampaknya sangat terasa, omset koperasi meningkat dan kapasitas layanan kami semakin baik,” jelas Muji.

Melihat manfaat nyata dari dana bergulir LPDB, Koperasi JKRL berharap kemitraan ini terus berlanjut. “Kami berharap ke depan masih bisa mendapatkan dukungan dari LPDB, dengan proses yang lebih cepat dan mudah, agar Koperasi JKRL bisa terus berkembang dan memberikan layanan terbaik di bidang keselamatan radiasi dan lingkungan,” tutup Muji. (ikl/sh)