“Dengan nama Tuhan YME, Presiden RI… kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional,” bunyi keputusan tersebut.

Sebelum diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sejak 2019 di bawah Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Dalam peran tersebut, Luhut terlibat dalam berbagai kebijakan strategis, termasuk pengembangan infrastruktur, energi terbarukan, dan industri baterai untuk kendaraan listrik. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015–2016.

Luhut dikenal sebagai figur kunci dalam hubungan pemerintah dengan investor asing, menjadikannya sosok yang kuat di bidang ekonomi dan kemaritiman Indonesia. Dengan pengalaman panjang ini, Luhut diharapkan mampu membawa arah baru bagi Dewan Ekonomi Nasional.

Apa Itu Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional pertama kali dibentuk pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tugas utama lembaga ini adalah memberikan nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, terutama dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi, memajukan perekonomian nasional, dan menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan globalisasi.

Pada masa awal pembentukannya, Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Emil Salim dengan Sri Mulyani sebagai sekretaris, dan tokoh-tokoh ekonomi seperti Boediono dan Anggito Abimanyu sebagai anggota.

Lembaga ini bertugas mengkaji masalah-masalah ekonomi dan memberikan rekomendasi kepada presiden untuk tindakan lebih lanjut. Selain itu, Dewan Ekonomi Nasional juga berfungsi sebagai lembaga yang merespons masalah ekonomi di masyarakat serta melaksanakan penugasan ekonomi lainnya dari presiden. Dewan ini berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para ahli untuk mencapai tujuannya.

Setelah pelantikan, Luhut Pandjaitan melalui unggahan di akun Instagramnya menyampaikan beberapa fokus utama Dewan Ekonomi Nasional. Lembaga ini akan bertindak sebagai think tank ekonomi, memberikan saran dan rekomendasi kepada presiden agar program-program prioritas di bidang ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Luhut juga menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. “Tantangan perekonomian ke depan tidaklah ringan, seperti ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks,” ujarnya.

Dengan peran ini, Dewan Ekonomi Nasional diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dewan Ekonomi Nasional yang baru ini dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dengan harapan dapat menjadi wadah konsultasi yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global. Di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mendorong inovasi, dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Dewan Ekonomi Nasional akan memainkan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tantangan yang semakin kompleks.(hai)

Luhut muncul dalam sidang tersebut menjadi pelapor dan sebagai saksi. Kasus tersebut bermula, saat terdakwa Haris dan Fatia menyebut Luhut dengan sebutan ”Lord” dan mengatakan bahwa menteri Jokowi itu punya tambang di Papua.

“Saya jengkel sekali saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu,” kata Luhut di depan majelis hakim. Ia juga mengaku tersinggung, dirinya disebut dengan sebutan ”Lord” oleh Haris dan Fatia.

“Kemudian saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak dan saya dibilang penjahat itu sangat menyakitkan hati saya Yang Mulia,” ujar Luhut.

Di muka persidangan, pria yang disapa dengan sebutan LBP itu mengingatkan Haris dan Fatia, bahwa kebebasan berpendapat tetap harus bertanggung jawab. “Kita ini boleh berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut,” ucap menteri berdarah Batak itu.

Sidang kali ini merupakan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi a charge atau saksi yang memberatkan yaitu Luhut Binsar Pandjaitan. Pada agenda sidang sebelumnya, pekan lalu, Luhut memohon ditunda pemberian kesaksiannya karena sedang berada di luar negeri.

Belakangan, diketahui pada hari yang sama, Luhut justru ikut rapat kabinet di Istana Kepresidenan pada sore harinya. Atas dasar itu, tim pengacara Haris-Fatia pun mengadukan JPU kasus Luhut ke Komisi Kejaksaan.

Sebatas informasi, perkara ini bermula dari unggahan akun Youtube milik Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!”. Dalam video yang diunggah pada Agustus 2021 lalu itu, tampak Fatia Maulidiyanti bersama Haris.

Atas perbuatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai keduanya melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan. (hai)

Lalu siapa berpotensi rugi di ruang publik dari perjumpaan Surya – Luhut? Bila kita simak makna tertulis dan tersirat dari pesan Surya tersebut, bisa saja Jokowi di posisi rugi dari penilaian publik. Sebab, Surya minta agar Jokowi setop “endorse” Capres tertentu.

Dari sudut pesan komunikasi tersebut, posisi Surya seolah lebih “di atas angin” dibanding Jokowi.

Surya sangat smart dan cerdik memanfaatkan momentum, mengemas serta melontarkan pesan komunikasi politik, di tengah hiruk pikuk wacana pemasangan baloncapres dan baloncawapres.

Sementara Luhut tampak tidak menduga bahwa Surya meluncur pesan komunikasi seperti itu sehingga Luhut terkesan tidak sigap menangkal pesan yang jitu tersebut.

Surya berhasil menyampaikan pesan, minta agar Jokowi setop “endorse” capres tertentu.

Pesan Surya tersebut bisa dimaknai sebagai kekecewaan Surya kepada Jokowi, sekalipun ada tiga menteri kabinet Jokowi dari Nasdem yang dipimpin oleh Surya. Karena itu, Surya bisa memenangkan opini publik dari perjumpaan Surya dengan Luhut.

Akan beda jika Luhut mampu mengemukakan bahwa bilapun Jokowi “endorse” balocapres tertentu, Jokowi di situ sebagai warga negara dan kader dari suatu partai tertentu, bukan sebagai presiden. Dengan demikian, pertemuan Surya – Luhut bisa remis, atau win-win (menang-menang). Atau terbuka peluang opini publik menguntungkan Jokowi.

Seandainya konsep status dan peran dikemukakan Luhut sangat kuat landasan ilmiahnya. Dari aspek sosiologi, setiap manusia memiliki multi status, otomatis multi peran.

Setiap orang harus berperan sesuai statusnya saat tertentu. Jika seseorang bertindak tidak sejalan dengan statusnya saat itu, dipastikan terjadi disorder sosial (kekacauan sosial).

Oleh karena itu, pada situasi saat ini, menjelang, saat kampanye nanti, pemungutan suara hingga sampai pelantikan Presiden, sebaiknya yang berbicara atas nama Presiden RI hanya Jokowi dan atau Juru Bicara ( Jubir) Presiden.

Untuk itu, saya menyarankan kepada Presiden Jokowi berkenan segera mengangkat Jubir Presiden agar bisa mengelola komunikasi lembaga kepresidenan dengan baik dan profesional.

Oleh karena itu, Jubir harus dari seorang komunikolog handal yang menguasai betul konsep, teori, aksiologi dan diterima di ruang publik. (penulis: Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia)

Adapun kedatangan Hendi untuk menemui Menko Luhut berkaitan dengan perumusan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang pengadaan barang / jasa pemerintah yang ditargetkan masuk prioritas program legislasi nasional 2023. Melalui RUU tersebut Kepala LKPP RI ingin semakin mendorong peningkatan keterlibatan pelaku UMKM dalam project pengadaan pemerintah.

Hendi selaku Kepala LKPP RI juga menyebutkan salah satu urgensi RUU tersebut adalah untuk mendorong pemanfaatan belanja pemerintah untuk dapat memaksimalkan pengembangan industri dalam negeri. Selain itu agar belanja pemerintah dapat berperan besar mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tranparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik juga jadi point penting lainnya.

“Harapan saya melalui RUU ini, kemanfaatan belanja pemerintah dapat ditingkatkan lagi, tidak hanya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, tapi dalam prosesnya pun dapat dirasakan secara luas,” tegas Hendi.

“Maka kami di LKPP berupaya agar RUU ini bisa segera diundangkan sehingga mendukung penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri,” pungkasnya.

Tak hanya itu, Hendi juga menjelaskan jika RUU tersebut juga akan menyentuk soal percepatan transformasi digital, sebagai hal itu juga menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi saat ini. “Jadi total kami mencatat ada 6 urgensi terkait RUU Pengadaan Publik ini. Salah satunya terkait contuinity, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat ditingkatkan melalui transformasi digital pengadaan,” terang Hendi.

Sementara itu Hendi sendiri mengungkapkan jika saat ini lembaga yang dipimpinnya sedang berupaya untuk menyelesaikan naskah akademik RUU tersebut, dimana ditargetkannya dapat selesai pada tahun ini. Adapun dalam proses penyusunan naskah akademik tersebut Hendi juga menyebut akan dilakukan serangkaian FGD, sehingga naskah RUU yang disusun bisa tepat manfaat. (riz)

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mewakili Presiden Joko Widodo saat membuka Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) Polri tahap IV 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Bali, Kamis (6/10/2022).

“Apresiasi untuk Polri dalam menyerap produk dalam negeri yang sudah mencapai diatas 70 persen. Ini penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dalam negeri dan ini sudah terbukti,’ kata Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Dunia ini sekarang menghadapi dinamika yang tidak tahu ujungnya akan kemana. Sangat penting bagi kita memiliki ketahanan. Salah satu ketahanan adalah ekonomi. Bagaimana kita bisa mendorong industri dalam negeri kita tumbuh. Salah satu tujuan pemerintah medorong program bangga Indonesia,” sambungnya.

Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan aktivitas rutin dalam rangka pemenuhan kebutuhan guna menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

“Hal ini guna meningatkan optimalisasi pelayanan kepada publik, dalam rangka percepatan realisasi belanja produk dalam negeri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau kita kompak, kita pasti bisa. Kata kuncinya percepatan,” lanjut Luhut.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dalam rangka menyukseskan gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Salinan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari salinan Inpres yang berlaku sejak 3 Maret 2022 lalu, ditujukan kepada 10 instansi pemerintah, salah satunya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tercatat pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan anggaran APBN dan APBD.

Pada tahun 2022, anggaran APBN naik menjadi 1.714,2 Triliun Rupiah dan APBD dengan anggaran 1.197, 2 Triliun yang berasal dari uang rakyat.(AL)

Tiba-tiba ini. Tiba-tiba itu. Entah, tetiba nanti, diperintah apalagi. ”Saya ulangi, diperintahkan Presiden,” kata Luhut di Rapat Banggar DPR pada Kamis, 9 Juni 2022. Rapat yang sengaja diadakan untuk mengakomodasi rasa penasaran parlemen. Lagi-lagi, Luhut — seperti saya bilang di atas – menarik untuk dikulik.

Bahkan, Luhut menyebut, ada 27 kerjaan. Itu semua langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memang tidak merinci. Seingat saya, setumpuk jabatan diemban oleh purnawirawan Kopassus TNI AD itu.

Misalnya; Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta — Bandung. Yang masih hangat, ditugasi mengurus soal harga tiket masuk Candi Borobudur.

Maka wajar, Luhut panen kritik publik. Termasuk dari parlemen. Menurut pandangan saya, segudang jabatan Luhut itu tidak lepas dari rasa kepercayaan Jokowi yang besar. Itu positif. Urusan bagaimana nanti hasil kerjanya; ”tanya Presiden,” kata Luhut kepada Banggar DPR.

Mengutip jurnal Aaron L Connelly peneliti dari Lowy Institute berjudul Indonesia Foreign Policy Under President Jokowi menguak, bahwa semua itu berawal dari urusan kayu. Kira-kira 14 tahun lalu. Kala itu, Luhut sedang butuh orang yang mampu mengubah kayu mentah menjadi produk jadi. Kayu-kayu itu milik Luhut dari konsesi hutan di Kalimantan. Singkat kata, dia bertemu dengan orang yang tepat. Eksportir furniture. Dialah Jokowi. Kebetulan, saat itu Jokowi baru saja terpilih menjadi Wali Kota Solo.

Bisnis jalan. Politik pun demikian. Luhut kala itu telah menjadi petinggi Partai Golkar. Luhut bahkan menjadi penasihat politik Jokowi. Maka, sejak itu, sudah rahasia umum kalau orang bilang Luhut adalah orang belakang Jokowi. Mulai dari Solo ke Jakarta, Luhut pun selalu ada.

Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 merupakan hasil racikan politik apik Luhut untuk Jokowi. Sudah klir. Kalau masih penasaran; ”tanya Presiden,” kata Luhut, hahaha. Apakah karir Luhut akan ikut surut, setelah Jokowi purna tugas? ”Tanya Presiden,” kata Luhut – kalau ini guyonan saya, bukan kata Luhut – agar tidak terlalu serius mikir Menteri Segala Utusan itu. (*) –

JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama dua minggu hingga 29 November 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa terdapat penambahan lima kabupaten (kab)/kota di Jawa-Bali yang masuk ke dalam Level 1 dan sepuluh kab/kota yang masuk dalam Level 2. Penetapan ini akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

“Dalam asesmen yang akan berlaku dalam dua minggu ke depan, terdapat penambahan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Level 2 sebanyak 10 kabupaten/kota dan Level 1 sebanyak 5 kabupaten/kota. Sehingga jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Level 1 menjadi 26 kabupaten/kota, Level 2 menjadi 61 kabupaten/kota, dan Level 3 menjadi 41 kabupaten/kota. Terkait detail keputusan ini akan kembali dituangkan dalam Inmendagri,” ujar Luhut, dalam keterangan pers yang disampaikan secara tertulis, Senin (15/11/2021).

Meski daerah Level 1 dan 2 terus bertambah, Menko Marves tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian bersama dalam menghadapi pandemi mengingat terdapat indikasi peningkatan angka reproduksi efektif (Rt) yang menunjukkan sinyal peningkatan kasus di Jawa-Bali dalam sepekan terakhir ini. Hal ini juga dapat terlihat dari beberapa kab/kota di Jawa-Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan. Terdapat 29 persen kab/kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan minggu lalu dan 34 persen kab/kota yang mengalami peningkatan orang yang dirawat dibandingkan minggu lalu.

“Kehati-hatian harus dilakukan terutama untuk menghadapi Nataru (Natal dan Tahun Baru). Saat ini indikator Google Mobility yang memantau pergerakan masyarakat di Jawa-Bali menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di atas periode Nataru tahun lalu dan mendekati posisi Periode Idul Fitri pada Mei-Juni 2021,” ujarnya.

Selain itu, Luhut juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati mengingat masih terdapat 47 persen kab/kota di Jawa-Bali yang suntikan dosis pertama vaksinasi untuk kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) masih di bawah 50 persen dan sebanyak 75 persen kab/kota yang suntikan vaksinasi dosis keduanya masih di bawah 50 persen.

“Lebih rinci, masih ada 16 kab/kota di Jawa-Bali yang cakupan vaksinasi umum dan lansia dosis pertama yang masih di bawah 50 persen,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menko Marves menjelaskan hingga saat ini pemerintah terus menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan berkurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi COVID-19 di masa Nataru nanti.

“Oleh sebab itu, dalam menyambut Nataru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan utamanya di tempat kerumunan. Selain itu, pemerintah akan terus menggenjot percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansianya masih di bawah 50 persen,” tegasnya.

Tak hanya itu, imbuh Luhut, pemerintah juga akan terus memperkuat aktivitas testing dan tracing oleh TNI/Polri, penemuan kasus aktif, serta memasukkan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ke karantina terpusat untuk mencegah penyebaran di level keluarga. Pemerintah juga akan melarang perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah yang besar.

Selain itu pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat Nataru serta dampaknya di segala aspek baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Luhut menilai, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus COVID-19 pada periode Nataru 2021 akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.

“Di kesempatan ini, di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita. Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita semua,” pungkas Luhut (rls/dni)

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang menghambat penurunan status level PPKM Jabodetabek. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan dua daerah tersebut dari penilaian Jabodetabek.

”Bogor dan Tangerang akan dilakukan operasi khusus oleh TNI/Polri dan Kementerian Kesehatan dengan mengerahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini,” kata Luhut dalam siaran pers PPKM Senin (18/10/2021).

Luhut menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari penilaian PPKM Jabodetabek. Hal ini berdasarkan arahan Presiden Jokowi. “Namun tadi Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek,” tuturnya.

Selain itu, syarat vaksinasi di wilayah aglomerasi diubah berdasarkan kabupaten/kota itu sendiri, yakni selama sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level. “Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kab/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level,” ujarnya. (bin/brg)