Buku Transformasi Ketenagakerjaan Menyentuhkan Optimisme Indonesia Maju menjadi salah satu upaya untuk mengkomunikasikan hasil capaian, program, dan kinerja dari Ida Fauziyah selama menjadi Menaker dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Saya yakin buku ini dapat menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inovatif, dan inklusif,” ucap Menaker Ida.

Buku Transformasi Ketenagakerjaan Menyentuhkan Optimisme Indonesia Maju, kata Menaker Ida, menjadi refleksi atas perjalanan, serta masukan bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang.

“Dengan kerja sama yang kuat serta didorong oleh semangat inovasi, kita dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Menaker Ida mengharapkan hasil-hasil kajian yang tertuang dalam buku ini mampu menjadi dasar dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan ketenagakerjaan di masa mendatang.

“Semoga kebijakan yang telah dibuat bisa menjawab semua tantangan yang ada dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Sekjen Anwar Sanusi mengungkapkan, peluncuran buku Transformasi Ketenagakerjaan Menyentuhkan Optimisme Indonesia Maju merupakan momen istimewa untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang dituangkan Menaker Ida Fauziyah dalam bentuk tulisan.

Lebih lanjut, buku ini tidak hanya mencerminkan pemikiran beliau, tetapi juga menjadi sumbangsih penting pengembangan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

“Hadirnya buku Menaker Ida Fauziyah akan menjadi pelita dan peta jalan dalam mewujudkan transformasi ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Anwar Sanusi. (Riski Astuti)

Menaker Ida mengemukakan, forum perluasan kesempatan kerja bertujuan untuk mendukung ekosistem kewirausahaan, terutama dalam memberikan akses pelatihan, modal dan pasar bagi wirausaha pemula dan UMKM di Indonesia.

“Kami di Kemnaker akan selalu mendorong kewirausahaan sebagai salah satu program prioritas,” ucap Ida Fauziyah dalam sambutannya.

Ida Fauziyah mengungkapkan, pengangguran menjadi masalah ketenagakerjaan krusial di Indonesia karena berdampak sangat luas terhadap ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Data Sakernas bulan Februari 2024 menyebut, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan sekitar 790 ribu orang atau 0,6 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Meski mengalami penurunan, pengangguran tetap menjadi tantangan terbesar karena masih banyak jutaan orang yang belum terserap lapangan kerja,” ujarnya.

Pengangguran dan wirausaha lanjut Ida Fauziyah memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan wirausaha menjadi pilihan bagi mereka yang tidak berhasil mendapatkan pekerjaan formal.

“Dengan menciptakan lapangan kerja, seseorang tidak hanya dapat mengurangi pengangguran tetapi juga menciptakan lapangan kerja untuk orang lain,” tuturnya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Haryanto di tempat yang sama menambahkan, forum perluasan kesempatan kerja bertujuan memberikan wawasan kepada para wirausaha dengan menumbuhkan mindset wirausaha yang inovatif.

“Saya yakin melalui forum perluasan kesempatan kerja, dapat tercipta ekosistem kewirausahaan yang tumbuh secara optimal, tangguh, dan berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran layanan Bizhub dalam rangka penguatan kelembagaan dan jejaring melalui kolaborasi dengan mitra-mitra perluasan kesempatan kerja yaitu PT BNI Tbk, ILUMNI FH UNPAR, GoTo Tbk, serta Goes Halal Nusantara. (ris)

Kelima pejabat tinggi pratama yang dilantik yakni Chairul Fadhly Harahap yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Humas menjadi Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3. Posisi Chairul digantikan oleh Sunardi Manampiar Sinaga yang sebelumnya Sesditjen Binwasnaker & K3.

Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Sholahudin menyandang jabatan baru sebagai Direktur Bina Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas yang sebelumnya ditempati oleh Muhammad Ali.

Sedangkan Muhammad Ali akan menempati jabatan baru sebagai Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalavotas. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi Herman Bija juga menempati pos baru sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung.

Ida Fauziyah mengatakan pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan ujung tombak dalam merumuskan dan menentukan eksekusi kebijakan langsung secara teknis sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Kemnaker serta kebijakan Menaker.

“Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, seorang pejabat pimpinan tinggi pratama harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam menggerakkan pejabat dan pegawai yang berada di bawah kepemimpinannya. Baik itu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana, ”  katanya.

Pada kesempatan itu, Ida Fauziyah meminta kepada para pejabat yang dilantik segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran di unitnya masing-masing. “Ciptakan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta carilah solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang ada, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, ” ujarnya. (Riski Astuti)

Ia berharap bertambahnya jumlah wirausaha tersebut mampu mencetak wirausaha mandiri dan produktif, yang pada gilirannya dapat semakin membuka  banyak peluang kerja.

“TKM Pemula dan Lanjutan merupakan transformasi program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan oleh Kemnaker, ” kata Ida Fauziyah saat membuka sekaligus memberikan arahan acara Business Matching di kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/9/2024).

Ida Fauziyah mengungkapkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta dengan kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp9,580 triliun. UMKM juga dapat menyerap sekitar 117 juta pekerja (97 persen) dari total tenaga kerja.

Ida Fauziyah memuji kontribusi usaha mikro kepada PDB Indonesia. Sebab dari 66 juta pelaku UMKM, sebanyak 98,7 persen tergolong usaha mikro. Sementara 1,22 persen merupakan usaha kecil; usaha menengah 0,10 persen; dan sebanyak 0,01 persen adalah usaha besar.

“Jadi kalau bapak ibu berkumpul, usaha mikro bisa melawan pengusaha-pengusaha kakap sembilan naga atau yang lainnya. Kontribusi bapak ibu luar biasa, jauh dibandingkan dengan mereka 0,01 persen, ” katanya.

Namun kata Menaker, sebanyak 98 persen pelaku usaha mikro belum terakselerasi naik kelas skala usaha yang lebih tinggi. “Jadi kelasnya masih mikro. Kita harus mendorong semangat agar naik kelas dari mikro menjadi kecil, dari kecil naik menjadi menengah. Dari menengah baru mengalahkan sembilan naga, ” ujarnya.

Di sisi lain, Ida Faziyah menegaskan tantangan bagi wirausaha untuk dapat naik kelas semakin banyak. Di antaranya inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, serta standardisasi dan sertifikasi.

“Business Matching yang telah beberapa kali kita laksanakan, merupakan puncak dari program TKM, diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan jejaring kemitraan usaha, mempertemukan wirausaha dengan pelaku usaha besar atau lembaga keuangan atau mitra terkait lainnya, agar terjadi kemitraan usaha, ” ujarnya. (Riski Astuti)

Dalam pelantikan tersebut, Ida Fauziyah mengatakan bahwa Pimpinan Tinggi mempunyai peran penting sebagai ujung tombak dalam merumuskan dan menentukan eksekusi kebijakan. Sehingga keberadaan mereka sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas Kemnaker.

“Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara dan Saudari selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini agar segera melakukan percepatan-percepatan pelaksanaan program kegiatan,” kata Ida Fauziyah, di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Kepada pejabat yang baru dilantik, Ida Fauziyah menyampaikan beberapa pesan. Pertama, melakukan inovasi program dan kegiatan yang tidak hanya mendukung unit kerjanya masing-masing, namun juga mampu mendukung kinerja unit kerja lainnya.

“Program dan kegiatan tersebut harus dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat, serta wajib dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara akuntabel,” katanya.

Kedua, pejabat yang baru dilantik diminta untuk dapat menghilangkan ego pribadi dan unit yang menghambat kinerja kementerian, serta meningkatkan kolaborasi dan koordinasi, baik dengan internal Kemnaker maupun dengan K/L dan Organisasi yang mendukung pencapaian target kinerja Kemnaker.

Ketiga, Ida Fauziyah meminta para pejabat yang baru dilantik agar dapat menggunakan anggaran secara Amanah. “Saya tegaskan, manfaatkan anggaran dengan cermat dan tepat yang memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat luas dan pencapaian target program Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Adapun, pejabat yang baru dilantik adalah Purwanti Uta Djara sebagai Kepala Biro Kerja Sama; Memey Meirita Handayani (Seditjen Binalavotas); Devi Anggraini (Direktur Pengendaliaan Penggunaan TKA); Deki Haidar Ulum (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja); , Dhatun Kuswandri (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan), dan Faried Abdurrahman Nur Yuliono (Kepala BBPVP Medan). (Riski Astuti)

Ida Fauziyah menyebut, adanya kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh menjadi hal yang penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adaptif dan berkeadilan.

Di samping itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga dibutuhkan ketika menghadapi kondisi ketenagakerjaan yang terus berubah.

“Melalui sinergi dan kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, maka penyusunan dan pelaksanaan segala macam kebijakan akan berjalan lancar serta tepat sasaran,” tutur Ida Fauziyah saat membuka gelaran Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Pusat (KoPHI Darat), yang bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas”, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menaker Ida mengatakan, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja telah memainkan peranan yang penting untuk mendukung pencapaian salah satu pilar Indonesia Emas 2045, serta penciptaan fleksibilitas pasar tenaga kerja menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi.

“Terjadinya perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi setiap tahunnya, tentu perlu diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja yang semakin baik untuk menggapai mimpi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Menaker meyakini, KoPHI Darat dapat menjadi momentum untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan serta menguatkan peran Mediator Hubungan Industrial (MHI) dalam menyelesaikan berbagai perselisihan ketenagakerjaan.

“Melalui KoPHI Darat ini, segala permasalahan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di daerah dan pusat bisa dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

Senada dengan Ida Fauziyah, Dirjen PHI-Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, kegiatan KoPHI Darat bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi program dan regulasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dari kegiatan KoPHI Darat, diharapkan ada kesamaan pemahaman dalam menyikapi isu-isu terkini bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,” ungkap Indah Anggoro Putri. (Rizki Astuti)

Menko Muhadjir mengemukakan, berdirinya SMK Asy-Syarif Mojokerto, merupakan wujud dari kemitraan untuk membangun link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“Tanpa adanya kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri, maka cita-cita kita untuk mempercepat kemajuan menuju Indonesia Emas 2045 tentu tidak akan berjalan dengan baik,” kata Muhadjir dalam sambutannya.

Menko Muhadjir menyampaikan, Indonesia saat ini tengah dihadapkan oleh bonus demografi, di mana dalam menghadapi bonus demografi tersebut, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sangatlah penting untuk menjadi perhatian bersama.

“Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, implementasi dari regulasi ini mengoptimalkan potensi bonus demografi untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Muhadjir mengapresiasi prakarsa dari Menaker Ida Fauziyah yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk memajukan pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada di Mojokerto.

“Apa yang dilakukan oleh Menaker Ida menjadi suatu langkah besar dalam menciptakan SDM Indonesia yang terampil,” ucapnya.

Sedangakan Menaker Ida melihat bahwa sinergitas di bidang pendidikan dan pelatihan memang harus dirancang bersama antara dunia usaha dan dunia industri.

“SMK Mitra Industri adalah salah satu contoh yang membangun link and match, saya berharap para mitra usaha dan industri secara bersama-sama memikirkan bagaimana menyiapkan SDM terampil melalui pendidikan vokasi,” ucap Ida Fauziyah.

Menurut Menaker, penyiapan tenaga kerja untuk ke luar negeri itu cukup besar, setelah pembangunan SMK Asy-Syarif, Kemnaker juga akan fokus kepada lembaga pelatihan kerja dalam menyiapkan tenaga kerja untuk bekerja di berbagai negara.

“Saya kira kalau semua lembaga pendidikan dan pelatihan tidak hanya berkonsentrasi pada pemenuhan pasar kerja dalam negeri, tapi juga luar negeri, saya yakin tingkat pengangguran terbuka bisa kita turunkan,” ujarnya.

Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui sambungan video menambahkan, Kemendikbudristek berupaya memperkuat kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.

Selama 5 tahun terakhir, ucap Nadiem, Kementeriannya sudah menjaring ribuan mitra industri untuk berkolaborasi dengan seluruh SMK di seluruh Indonesia.

“Kolaborasi ini tidak hanya menyelaraskan pendidikan di kelas dengan kebutuhan lapangan kerja, tetapi juga menjalin kesepakatan untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK di lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Nadiem berharap dengan diresmikannya SMK Asy-Syarif Mitra Industri Mojokerto, dapat melanjutkan semangat SMK pusat unggulan.

“Semoga SMK Asy-Syarif tumbuh menjadi sekolah vokasi yang dapat melahirkan pemimpin industri Indonesia di masa depan,” pungkasnya. (Rizki Astuti)

Dalam acara tersebut, Menaker menyampaikan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 yang mengatur formula baru perhitungan upah minimum membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif Depenas. Formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.

Menurut Menaker, PP No. 51 Tahun 2023 merupakan hasil dari kajian mendalam dan dialog bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Depenas.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Depenas perlu memantau indikator ekonomi dan ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Dengan pemantauan yang baik, kebijakan upah minimum bisa terus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang demi kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan pertumbuhan usaha.

Selain membahas pengupahan, ia juga mengemukakan tantangan ketenagakerjaan di sektor informal serta tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data Sakernas BPS Februari 2024, sebanyak 59,17 persen dari 142,18 juta pekerja berada di sektor informal. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,82 persen, angka terendah dalam lima tahun terakhir.

Tantangan lainnya adalah bonus demografi dan revolusi industri 4.0, yang mengubah pola kerja dan praktik bisnis. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan teknologi digital sering kali menyalahkan kondisi ekonomi, padahal solusi yang tepat adalah melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Ia mengajak Depenas untuk terus memberikan rekomendasi yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi perubahan global ini. “Saya yakin Depenas mampu berkontribusi besar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berdaya saing, dengan tetap menjaga perlindungan bagi pekerja dan keseimbangan dalam hubungan industrial,” tutupnya. (Rizki Astuti)

Dalam sambutannya, Menaker menekankan bahwa fungsional Pengantar Kerja memiliki peran yang sangat mulia dalam membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Menaker juga menegaskan bahwa peran Pengantar Kerja sangat strategis dan signifikan dalam memastikan keberhasilan penempatan tenaga kerja yang sesuai dan efektif. “Fungsional Pengantar Kerja merupakan aktor utama dalam layanan penempatan tenaga kerja, baik bagi pencari kerja maupun pemberi kerja atau perusahaan,” ujar Menaker, Kamis (12/9/2024) di Jakarta.

Mengingat pentingnya peran Pengantar Kerja, ia meminta mereka agar memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan workshop dan Rakor tersebut sangat penting sebagai forum strategis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

“Kedua kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari upaya penguatan kompetensi dan profesionalitas Pengantar Kerja secara berkelanjutan,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tugas dan tanggung jawab Pengantar Kerja tidaklah ringan. Mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbatasnya pemahaman terhadap regulasi yang sering berubah, jumlah Pengantar Kerja yang masih kurang, literasi digital yang belum memadai, serta tingkat kepuasan layanan dan penilaian kinerja yang perlu ditingkatkan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pengantar Kerja diminta agar mampu mengembangkan keterampilan, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan. “Pendekatan proaktif, komunikasi yang jelas, dan penggunaan teknologi yang efisien menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi upaya Ditjen Binapenta dan PKK dalam pengembangkan kompetensi melalui kerja sama dengan JICA, termasuk program Community of Practices, Benchmarking Summer Training di Jepang, dan Autumn Workshop. Kegiatan tersebut merupakan sarana efektif bagi Pengantar Kerja untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, memperkuat jejaring kerja, serta meningkatkan profesionalisme.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melaporkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat jiwa korsa Pengantar Kerja.

Kegiatan Autumn Workshop diikuti oleh 170 Pengantar Kerja yang telah mengikuti kegiatan Community of Practices secara onsite, dan 1.000 orang secara online. Sementara itu, peserta Rakor IKAPERJASI terdiri dari Dewan Pengawas, DPP IKAPERJASI Periode 2021-2024, dan perwakilan anggota IKAPERJASI, dengan total peserta sebanyak 50 orang. (Rizki Astuti)

“Penerapan kode etik pengawas ketenagakerjaan wajib dilakukan dalam menciptakan pengawas ketenagakerjaan yang andal dan memiliki integritas,”kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2024, yang bertema Akselerasi Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Menuju Indonesia Emas 2045, melalui Pengawas Ketenagakerjaan yang Andal, Terpercaya dan Berintegritas, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menaker Ida menuturkan, tanggung jawab untuk mewujudkan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan peran aktif pengusaha, pekerja dan masyarakat.

Ida menyebut, pengusaha berkewajiban memastikan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, peluang untuk berkembang, serta memperoleh kompensasi yang adil.

Sedangkan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan, harus terus mendukung terciptanya hubungan industrial harmonis.

“Dengan adanya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak kita dapat membangun iklim ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan,”ucapnya.

Menaker menjabarkan, sebagai gambaran, jumlah pengawas ketenagakerjaan yang ada sampai bulan Juli 2024 adalah sebanyak 1.455 orang, dengan rincian 1.321 merupakan pengawas daerah dan 134 pengawas pusat.

Sedangkan untuk jumlah perusahaan sampai dengan Juli 2024 berdasarkan data pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) telah mencapai 1.816.865 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 14.996.044 orang.

“Dari jumlah tersebut, terdapat pelanggaran norma ketenagakerjaan per triwulan I tahun 2024 sebesar 4.872 perusahaan, dan pelanggaran-pelanggaran itu telah ditindaklanjuti baik berupa tindakan persuasif, represif non yustisia maupun represif yustisia,” ujarnya.

Ida Fauziyah mengharapkan, ke depan pengawas ketenagakerjaan mampu memberikan stigma positif kepada masyarakat, serta mampu menjadi figur penegak hukum yang bersinergi dengan pemangku kepentingan.

“Sudah saatnya pengawas ketenagakerjaan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat dalam mendukung iklim investasi di Indonesia,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan bertujuan untuk mencapai kesamaan pandang dan penguatan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.

“Dengan akselerasi reformasi pengawasan ketenagakerjaan, kita bangun sistem pengawasan yang terpercaya agar terwujud lingkungan kerja yang aman, sejahtera, serta berkeadilan​,” ungkapnya.

Pada Rakornas Pengawas Ketenagakerjaan ini juga diberikan apresiasi terhadap satuan kerja, personil, dan para mitra dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, yang meliputi, Satker berprestasi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan; Penyidik PNS berprestasi dalam penegakan hukum ketenagakerjaan; Dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang berperan dalam penerapan fitur Norma 100; Perusahaan yang mencapai kepatuhan tinggi dalam fitur Norma 100; Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Penguji K3 yang berkinerja tinggi; Perhimpunan/Asosiasi Lembaga K3 selaku mitra pembinaan dan pengujian K3; Perusahaan terbaik dalam penerapan program edukasi dan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja; Perusahaan jasa K3 bidang fabrikasi terpatuh dalam pemenuhan K3 dan produknya. (Rizki Astuti)