Rapat koordinasi ini digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta pada Selasa (19/03/2024) yang bertujuan untuk membahas langkah-langkah pengamanan di bidang informasi dan komunikasi pasca pemungutan suara Pemilu 2024.

“Saya juga mengimbau kepada rekan-rekan media juga dapat untuk menyampaikan narasi-narasi yang baik dan menyejukkan tentunya. Di samping itu juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoaks demi menjaga kondusivitas yang saat ini terus kita jaga,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Dalam rapat tersebut, Menteri Polhukam mengungkapkan bahwa isu-isu terkait situasi politik dan keamanan terkini, khususnya terkait Pemilu dan pascapemungutan suara, menjadi perhatian utama. Langkah-langkah antisipasi telah dibahas untuk mengatasi informasi yang beredar di media massa maupun media sosial yang dapat mengganggu kondisi dan kondusivitas saat ini.

“Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Langkah-langkah itu sudah dilakukan agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas yang ada saat ini,” tambahnya.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga mengajak semua pihak untuk terus menjaga situasi politik dan keamanan di dalam negeri agar tetap kondusif. Situasi kondusif dan aman saat ini harus terus dijaga hingga berakhirnya pentahapan Pemilu 2024.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga memberikan laporan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan penurunan atau take down terhadap 1.971 informasi hoaks terkait Pemilu 2024. Data tersebut dihimpun dari periode 17 Juni 2023 hingga 18 Maret 2024.

“Jumlah sebaran hoaks ini mencapai 3.235 hoaks, di mana 1.970 hoaks kita take down. Pertanyaannya, sisanya ke mana? Itu kita stempelin hoaks. Itu hoaks yang tidak perlu di take down, distemplelin saja karena judulnya, isunya tidak masuk akal,” ungkap Budi Arie Setiadi.

Dengan adanya koordinasi antara Menko Polhukam dan Menkominfo serta kerja sama dengan insan pers, diharapkan penyebaran hoaks dapat ditekan, dan situasi kondusif di Indonesia dapat terus terjaga pasca Pemilu 2024. (hai)

“Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (03/02/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. Surat tersebut ditandatangani di Jakarta pada Jumat (02/02) kemarin.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan pengganti definitif untuk mengisi jabatan Menko Polhukam. Presiden menekankan bahwa yang terpenting adalah organisasi bisa berjalan dengan baik.

“Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Presiden pun menyebut bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

“Secepatnya. Dari non-(parpol),” tutupnya

Jakarta, koranindopos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia segera menyelidiki pernyataan kontrovesial Pendeta Saifudin Ibrahim, karena bikin gaduh, meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat beragama.

Menyusul pernyataan Kontrovesial seorang pendeta Saifudin Ibrahim meminta Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat Alquran yang viral di Medsos

“Karena komentar Pendeta Saifuddin Ibrahim bikin gaduh, bikin banyak orang marah, mengadu domba umat beragama. Polisi agar segera menyelidiki dan segera ditutup akunnya,” tandas Menko Polhukam, melalui update Kanal Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (16/3/2022).

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1968 yang diperbaharui dari UU Program Nasional Perumusan Standar.(PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 oleh Presiden Soekarno tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu mengacam hukuman yang tidak main-main lebih dari lima tahun hukumannya.

Menko Polhukam menuturkan bahwa barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam adalah Alquran yang mempunyai ayat 6666, tidak boleh dikurangi. Apalagi dikurangi 300 ayat misalnya itu berarti penistaan terhadap Islam.

“Apalagi dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw bermimpi bertemu Allah dan sebagainya itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat tetapi jangan menimbulkan kegaduhan,” tegas Menko Polhukam.

Itulah sebabnya dulu, lanjut Menko Polhukam, bahwa banyak orang begitu banyak menafsirkan Al Quran, maka Presiden Soekarno membuat PNPS tahun 1965 yang mengancam bahwa siapa yang menodai agama lain agar dibawa ke pengadilan.

Menurutnya, saat ini sudah mulai masyarakat mencari pernyataan kontrovesial tersebut. Jangan seperti itu, tetapi harus PNPS. Etika orde lama (Orla) PNPS ingin direvisi lagi itu tetapi yang lolos agar tetap berlaku.

“Ketika saya menjadi hakim Mahkamah Konsitusi (MK) tahun 2020, ketika diuji di MK bahwa UU ini isinya benar cuma kalimat-kalimat supaya diperbarui oleh DPR tetapi sampai sekarang belum diperbarui artinya UU itu masih tetap berlaku,”katanya

Menko Polhukam mengajak masyarakat agar menjaga kerukunan umat beragama. “Kita tidak melarang orang berbicara tetapi jangan memprovokasi hal yang sensitif seperti itu,” ujarnya.(dni)