“Tak hanya menjadi pemain utama produk handicraft di kawasan, tetapi Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar 10 negara eksportir handicraft terbesar di dunia,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Opening Ceremony Inacraft 2024 yang mengusung tagline ‘From Smart Village to Global Market’ dari 28 Februari – 3 Maret 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (28/2/2024).
MenKopUKM juga mengapresiasi Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (Asephi) sebagai inisiator penyelenggara Inacraft, karena secara konsisten berupaya mengangkat branding Inacraft di kawasan ASEAN.

Saat ini, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 1,25 persen dalam industri kerajinan di dunia. Pangsa pasar Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat karena kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan keterampilan perajin dalam mengubah menjadi produk dekoratif dan kerajinan yang sangat istimewa.
“Ini peluang bagi pengrajin kriya untuk menguasai pasar dalam negeri,” ucap Teten.
Dalam Inacraft kali ini, MenKopUKM juga mengapresiasi pengembangan inovasi benang sutra eri (fabricated eri silk yarn), yang satu-satunya difabrikasi di Indonesia dengan komposisi 70 persen serat tencel dan 30 persen serat sutra Eri.

MenKopUKM juga menambahkan, pelaksanaan Inacraft 2024 yang telah beradaptasi dengan era digital melalui implementasi konsep digital yang disebut sebagai SMART (Simple, Mobile, Accessible, Real-Time, Trustworthy) dengan penggunaan cashless payment, social media oriented, dan digital insight program. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Asephi Muchsin Ridjan mengatakan, penyelenggaraan Inacraft 2024 ini diramaikan oleh sebanyak 1.500 UKM atau peserta. Dari total 800 anggota Asephi, sekitar 656 anggota merupakan kategori UKM, sisanya merupakan UKM binaan Kementerian/Lembaga (K/L) dan 10 peserta internasional.

“Di tengah situasi politik yang tinggi di Indonesia, kami tetap optimistis pengunjung Inacraft ditargetkan mencapai 100.000 ribu orang dengan transaksi ritel sekitar Rp100 miliar,” ucapnya. Muchsin menekankan, diselenggarakannya Inacraft secara tahunan, menjadi ajang promosi handicraft lokal untuk meraih pasar dunia dengan membuka peluang bagi pasar ekspor para perajin.

“Kami tetap semangat dan optimistis dalam menyelenggarakan dan menyakini pameran ini penting. Karena kegiatan perekonomian harus tetap berjalan, khususnya dalam memberikan kesempatan transaksi bisnis kepada anggota Asephi dan industri kerajinan di Indonesia,” katanya. Secara simbolis, Inacraft dibuka oleh MenKopUKM Teten Masduki bersama dengan para anggota Asephi dan perwakilan K/L. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dan meninjau beberapa stand (booth) pameran para peserta UKM kerajinan di Inacraft 2024. (why)

Kesepakatan MenKopUKM dan Mendag mencakup upaya menutup keran impor pakaian bekas mulai dari hulu, dalam hal ini para penyelundup yang merupakan importir atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Serta melakukan pembatasan impor di lapangan (restriksi) bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal.

“Kami dapat instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kepentingan melindungi produsen UMKM dan produk tekstil salah satunya dengan memberantas impor ilegal pakaian bekas yang sudah dimulai dari Kemenkeu, Kemendag, maupun Kepolisian karena masuk dalam perdagangan ilegal,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam pembahasannya dengan Mendag Zulkifli Hasan terkait Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal terhadap UKM di Kantor KemenKopUKM, Jakarta, Senin (27/3).

Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menutup impor pakaian bekas di hulu, sampai ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering digunakan oleh para penyelundup, termasuk gudang-gudang penampungan kemudian menuntut sanksi/hukuman maksimal bagi importir gelap tersebut.

Pelarangan impor pakaian bekas ini bukan hal yang baru, tapi sudah diterapkan sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menteri Teten menegaskan, bagi pedagang yang sudah telanjur mengambil barang dan menjual pakaian bekas impor ilegal, masih diberikan tenggat waktu dan diperbolehkan untuk menjual sisanya. Namun Menteri Teten memastikan, KemenKopUKM bersama Kemendag menindak tegas atau memberantas kegiatan ilegal dari sisi penyelundup atau importir ilegal.

Selanjutnya kata MenKopUKM, bersama Mendag pihaknya menyiapkan langkah restriksi atas masuknya produk impor, sehingga produk dalam negeri tak terganggu produk impor. “Saat ini, unrecorded impor termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki ilegal jumlahnya sangat besar rata-rata 31 persen dari total pasar domestik, tidak terlalu jauh berbeda dengan impor pakaian dan alas kaki legal sebesar 41 persen,” katanya.

Untuk itu, kata MenKopUKM, perlu juga adanya literasi kepada konsumen dalam melindungi produk dalam negeri, sekaligus mengetahui risiko hukum dalam menjual pakaian bekas impor ilegal. “Pakaian bekas impor ilegal ini beda dengan penindakan penyelundupan narkoba. Apalagi sekarang ini bulan puasa, mereka (pedagang pakaian bekas impor ilegal) harus mencari rezeki dan ada kompromi di situ,” ujarnya.

Pihaknya juga berkomitmen memperketat dampak selundupan dari pakaian bekas tersebut. Bagaimana pun industri pakaian dalam negeri tak bisa bersaing, mengingat pakaian bekas impor ilegal ini masuk sebagai sampah karena tidak dikenakan pajak dan sebagainya.

Di semua negara kata Teten, bakal melindungi negaranya dari setiap barang yang masuk melalui berbagai aturan. Ia mencontohkan seperti industri kelapa sawit Indonesia yang banyak dijegal untuk bisa diekspor. Begitu juga dengan koperasi ekspor Indonesia ke Eropa dan Amerika Serikat yang harus memenuhi 21 sertifikasi, di mana 3 diantaranya harus dilakukan review setiap enam bulan sekali.

Senada disampaikan, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya kembali akan melakukan pemusnahan sekitar 7000 bal (karung) pakaian bekas impor senilai Rp80 miliar hasil pengawasan bersama yang dilakukan Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Dengan tegas Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, Pemerintah melarang impor pakaian bekas kecuali yang sudah diatur dan memenuhi unsur kelayakan dan sebagainya.

”Secara umum tidak boleh kecuali yang dipersyarakatan. Yang kita berantas itu sedelundupan ilegal yang lewat jalan tikus. Nah itu yang disita dan dimusnahkan, antara lain pakaian bekas. Pedagangnya bagaimana? Kalau ilegalnya sudah diberantas, nanti pedagangnya kan tidak akan jualan. Karena pedagang kalau musim durian jualan durian, kalau musim duku jualan duku. Semua yang kami lakukan demi melindungi industri dan UMKM dalam negeri,” ucap Mendag Zulkifli Hasan di kesempatan yang sama.

Mendag Zulkifli Hasan menegaskan, Kemendag bersama Kemenkominfo juga akan memonitor dan melarang konten serta penjualan produk pakaian bekas impor ilegal di platform digital (media sosial, socio commerce, dan e-commerce). “Penyelundup ini yang perlu ditindaklanjuti. Kalau di media sosial itu masih ada penjualan pakaian bekas impor ilegal itu kebanyakan per orangan. Pada prinsipnya, dagang barang bekas boleh, dari dulu juga sudah ada. Yang tidak boleh itu ilegalnya,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Hotline Pengaduan

Sementara itu, MenKopUKM menyebutkan, KemenkopUKM dan Kemendag membuka layanan hotline aduan UMKM terdampak untuk dibantu mencarikan solusi. Tercatat dalam periode 23-24 Maret 2023 terdapat 21 total laporan yang diterima, terdiri dari 17 laporan terverifikasi dan 4 laporan tanpa identitas yang tidak terverifikasi.

Dari laporan tersebut, pengaduan paling banyak datang dari wilayah Jawa Barat (Jabar) 6 laporan, DKI Jakarta 6 laporan, Riau 1 laporan, DI Yogyakarta 1 laporan, Sulawesi Utara (Sulut) 1 laporan, Sulawesi Selatan (Sulsel) 1 laporan, dan Banten 1 laporan.

Beberapa di antara laporan mengadukan pedagang pakaian bekas impor pada platform digital (e-commerce), memohon solusi karena tidak dapat berjualan akibat larangan ini.

Kemudian permohonan fasilitasi untuk bertemu produsen fesyen lokal pengganti barang impor pakaian bekas, dukungan kepada KemenKopUKM, dan siap membantu report akun social commerce (TikTokShop) pakaian bekas impor, serta laporan modus impor pakaian bekas di Batam.

“Ada 12 produsen lokal dalam negeri yang sudah siap membantu mensubstitusi para pedagang yang sebelumnya menjual pakaian bekas impor ilegal. Sementara khusus untuk ecommerce kita tidak akan kasih ampun harus ditutup dan di-takedown. Tetapi kalau pedagang kecil masih bisa kami tolerir,” kata Menteri Teten. (ris)