Peresmian tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-76. Kerja sama empat pihak itu bertujuan memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia melalui pengembangan tenaga kerja berkeahlian menengah hingga tinggi yang berdaya saing global.

Mukhtarudin mengatakan bahwa kolaborasi itu merupakan bagian dari paradigma baru dalam pengelolaan pekerja migran Indonesia. Menurut dia, pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja berkeahlian rendah, tetapi juga mendorong pengiriman pekerja migran dengan kompetensi menengah dan tinggi yang terlindungi secara menyeluruh.

”Kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Melalui kerja sama dengan UI dan pemerintah daerah, kita memastikan pekerja migran berangkat dengan kompetensi yang memadai dan kembali dengan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ujar Mukhtarudin.

Migrant Center UI dirancang sebagai pusat riset, pelatihan, dan advokasi berbasis akademik yang menjembatani kebutuhan industri global dengan standar pendidikan tinggi. Melalui pusat ini, pekerja migran Indonesia diharapkan memiliki sertifikasi dan keahlian yang diakui secara internasional.

Mukhtarudin menegaskan bahwa pengembangan pekerja migran terampil sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar kerja internasional. ”Kampus memiliki peran strategis dalam mencetak skilled workers. Migrant Center ini menjadi bukti keterlibatan aktif dunia pendidikan dalam memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Selain dengan UI, Kementerian P2MI juga menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Sukabumi. Kerja sama dengan Pemkot Depok difokuskan pada penguatan basis data serta perlindungan keluarga pekerja migran, sementara kerja sama dengan Pemkot Sukabumi diarahkan pada optimalisasi wilayah pemberangkatan pekerja migran melalui edukasi dan pengawasan di tingkat lokal. (hrs/mmr)

Hal ini ditegaskan Menteri Mukhtarudin saat menghadiri peluncuran Direktorat PPA-PPO sekaligus meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 21 Januari 2026.

“MoU ini adalah langkah penguatan sinergi antar instrumen negara. Sesuai arahan Bapak Presidehttp://koranindopos.comn, perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama di penempatan, hingga mereka kembali ke tanah air,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin memberikan apresiasi tinggi kepada Polri yang kini secara resmi memiliki Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) hingga tingkat Polres.

Menurut Mukhtarudin keberadaan direktorat ini akan sangat membantu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam mencegah pemberangkatan pekerja Migran secara non-prosedural (unprocedural) yang sering kali dipicu oleh penipuan oknum.

Selama ini, kata Menteri Mukhtarudin, KP2MI dan Polri telah bekerja sama erat, termasuk melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk melakukan penindakan dan memulangkan warga negara yang bermasalah.

“Jadi, dengan adanya MoU baru ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid ke depannya” tandas Mukhtarudin.

“Pesan Utama bagi Masyarakat*

Melalui kolaborasi ini, pemerintahan Prabowo-Gibran mengirimkan pesan kuat bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran khusus yang sensitif terhadap trauma psikologis.

Menteri Mukhtarudin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar menjauhi jalur ilegal agar terhindar dari sindikat penipuan kerja dan mendapatkan hak perlindungan penuh sebagai pejuang keluarga di luar negeri.

​Sinergi Instansi antara KP2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri kini semakin solid dalam memantau dan menindak praktik perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri.

Senada dengan Menteri P2MI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa peluncuran direktorat ini bertujuan untuk membangkitkan keberanian korban kekerasan dan perdagangan orang untuk melapor.

“Kami melaunching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kita ingin permasalahan ‘gunung es’ ini teratasi. Masyarakat yang menjadi korban kelompok rentan jangan lagi merasa lapor polisi itu aib atau tekanan psikologis, karena personel kami disiapkan untuk profesional dan melindungi,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa kerja sama ini juga menargetkan penurunan angka kasus people smuggling atau penyelundupan manusia yang belakangan marak dalam bentuk sindikat online scamming dan kasus seperti ferienjob.

Selain itu, Jenderal Listyo menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Kapolri menyoroti pentingnya peran Satuan Kerja (Satker) khusus untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari negara.

Kapolri menyampaikan bahwa penataan Pekerja Migran saat ini difokuskan pada dua sisi utama yakni perlindungan hukum yang maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi.
Dengan pengawalan yang baik dari negara, Pekerja Migran diharapkan dapat bekerja dengan tenang dan benar-benar menjadi “Pejuang Devisa”.

“Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan dari negara, dan Satker ini mendorong dengan baik. Ini juga bisa memicu mereka untuk betul-betul menjadi pahlawan devisa yang menambah income di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Kapolri.

Potensi nilai ekonomi dari sektor ini dinilai sangat besar. Namun, manfaat tersebut hanya bisa optimal jika dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel melalui jalur-jalur yang telah disediakan pemerintah.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian Kapolri adalah masih maraknya jalur pemberangkatan ilegal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi kepolisian dan instansi terkait di masa depan.

“Ini tentunya PR kita ke depan, bagaimana mereka yang sering memiliki jalur ilegal kemudian bisa pindah ke jalur resmi,” tegas Listyo.

Kapolri bilang bahwa penggunaan jalur resmi bukan hanya soal administratif, melainkan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

“Dengan masuk melalui jalur resmi, negara memiliki basis data yang kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi kendala di negara penempatan,” ungkap Kapolri.

Langkah KP2MI dan Polri ini diharapkan membawa dampak positif yang luas, baik bagi stabilitas ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat di daerah asal Pekerja Migran Indonesia. (ris)

Kebijakan tersebut disampaikan dalam peringatan International Migrant Day 2025 yang digelar di Sasana Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (18/12/2025).

Mukhtarudin mengatakan, delapan strategi ini merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia guna memperkuat sistem migrasi kerja yang aman, tertib, dan bermartabat, sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam melindungi PMI secara menyeluruh.

Adapun delapan strategi kebijakan tersebut meliputi peningkatan kapasitas calon PMI melalui penguatan Migrant Center, Program SMK Go Global, Sekolah Vokasi Migran yang terintegrasi dengan Sekolah Rakyat, pembentukan Kelas Migran bersama pemerintah daerah dan SMA/SMK, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Strategi kedua adalah penguatan Program Desa Migran EMAS (Edukasi, Maju, Aman, dan Sejahtera) sebagai basis literasi migrasi aman di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan dan KUR Perumahan PMI untuk pembiayaan yang ringan dan terjangkau. Strategi lainnya mencakup respons cepat terhadap pengaduan pelindungan PMI serta pemenuhan dan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sejak pra-penempatan hingga purna penempatan.

Mukhtarudin menyebutkan, cakupan manfaat jaminan sosial bagi PMI akan terus diperluas melalui koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Kementerian P2MI juga memperkuat literasi digital, digitalisasi, dan integrasi data penempatan serta pelindungan PMI dengan platform lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses penempatan pun akan disederhanakan agar lebih mudah, murah, dan aman.

Sebagai strategi kedelapan, pemerintah akan menerapkan akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Sistem ini akan memberikan penilaian berbasis peringkat guna meningkatkan transparansi dan kualitas layanan penempatan.

Menurut Mukhtarudin, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang negara dalam membangun sistem migrasi kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peringatan Hari Migran Internasional 2025 serta komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja migran.

Muhaimin menyatakan pembentukan Kementerian P2MI merupakan bukti transformasi kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebutkan bahwa Presiden menginstruksikan agar perlindungan pekerja migran menjadi prioritas, termasuk dalam agenda diplomasi luar negeri.

Menko PM turut mengapresiasi kontribusi pekerja migran Indonesia di berbagai negara yang dinilai telah mengharumkan nama bangsa dan mendukung perekonomian nasional melalui remitansi. (hrs)

koranindopos.com – Jakart. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, khususnya ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar, yang disebarkan melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan resmi dengan ketiga negara tersebut.

“Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan dengan Kamboja, Thailand, dan Myanmar,” tegas Menteri P2MI dalam keterangannya, Kamis (17/4).

Peringatan ini muncul menyusul sejumlah kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara nonprosedural di Kamboja dan Myanmar, banyak di antaranya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dipaksa bekerja sebagai penipu daring (online scammer).

Menteri Abdul Kadir menyebut tawaran kerja dari ketiga negara tersebut kerap kali datang melalui media sosial atau pesan pribadi, yang terlihat menggiurkan namun ternyata menjebak.

“Jadi, jika ada tawaran pekerjaan datang dari tiga negara tersebut, mohon untuk lebih jauh berhati-hati karena ada begitu banyak kasus TPPO yang terjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat serius menangani kasus-kasus ini dan mendorong masyarakat untuk ikut aktif mencegahnya.

Menteri P2MI mengajak seluruh warga untuk ikut membantu menyebarkan informasi dan pemahaman terkait bahaya bekerja ke luar negeri secara ilegal. Ia meminta agar masyarakat melaporkan bila ada keluarga, tetangga, atau teman yang mendapatkan tawaran mencurigakan ke negara-negara tersebut.

“Tolong bantu beri pemahaman juga kepada mereka, sudah banyak contoh-contoh kasus yang terjadi. Kami sangat berharap seluruh warga ikut membantu pemerintah agar tidak ada lagi kasus-kasus kematian warga kita di luar negeri karena terjebak bekerja sebagai online scammer,” tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian P2MI terus berupaya memperketat pengawasan dan memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang aman dan legal.

Masyarakat diimbau untuk hanya menggunakan jalur resmi penempatan yang terdaftar di pemerintah guna menghindari potensi menjadi korban eksploitasi di luar negeri.

“Sebanyak 80 persen pekerja migran Indonesia berada di sektor domestik, dan 70 persen di antaranya adalah perempuan dengan tingkat pendidikan rata-rata SD hingga SMP, serta sedikit yang lulusan SMA,” ujar Menteri P2MI pada Jumat (7/3/2025).

Sebagai langkah strategis, Kementerian P2MI menjalin kerja sama dengan Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Terbuka (UT) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja migran dan mengarahkan mereka ke sektor yang lebih profesional.

“Jadi kami harus menyiapkan dan mengonsolidasikan seluruh lembaga pelatihan yang ada. Misalnya Undip akan fokus pada bidang perikanan dengan pelatihan bahasa asing seperti bahasa Inggris, sementara Universitas Terbuka akan menghubungkan langsung pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja,” jelas Menteri P2MI.

Wakil Rektor Universitas Terbuka, Rahmat Budiman, menegaskan komitmen UT dalam meningkatkan akses pendidikan bagi pekerja migran. UT menawarkan program fleksibel yang memungkinkan mereka bekerja sambil kuliah.

“Fleksibilitas waktu antara bekerja dan kuliah yang ditawarkan UT membuka peluang bagi pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan pendidikan formal, bahkan ketika mereka berada di luar negeri,” kata Rahmat Budiman.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan keterampilan pekerja migran serta mengarahkan mereka ke sektor yang lebih profesional, sehingga ketergantungan pada sektor domestik dapat dikurangi secara bertahap. (hai)